m2 yang telah bersertifikat atas nama Vaisha Pholan Devi ;Menimbang, bahwa dalam proses balik nama dari penjual ke pada pembeli oleh penjualsaksi Vaisha Pholan Devi membatalkan penjualan tanahnya dengan luas 430 m2 sehingga yangdijual hanyalah 2.000 m2 kepada Rosalin Go ;Menimbang, bahwa kemudian dalam proses balik nama itulah karena oleh pihak penjualVaisha Pholan Devi merasa prosesnya telah berlarutlarut memamakan waktu yang lama makasaksi Vaisha Pholan Devi menghubungi Notaris Eka Udiana yang meproses

Bahwa Penggugat pernah datang ke kantor Turut Tergugat danmenyampaikan kepada Turut Tergugat bahwa sampai saat ini Penggugatbelum dapat menguasai obyek agunan yang dilelang a quo dikarenakanTergugat , Tergugat Il masin menguasai obyek fisik agunan bahkanPenggugat sendiri tidak dapat meproses balik nama Sertipikat Hak MilikNomor 1/88/Bangka Belitung Darat, dikarenakan sedang dalampemblokiran berdasarkan Register Perkara Nomor 20/PDT.G/PN PTK,yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III:

melakukan Monitoring dilapangan dan melaporkan bahwa pekerjaan sudah selesai; PPK memerintahkan Panitia Hasil pekerjaan PU untuk melakukanpemeriksaan; Tim pemeriksa mengeluarkan berita acara serah terimahasilpekerjaan; Ada hasil pemeriksaan di lapangan; Data dari Konsultan pengawasa, Pengawas PU, data Rekanan ,datadari Tim penerima pekerjaan di ajukan dalam satu berkas sebagaiDokumen untuk proses pencairan; PPK dan PPTK Bendahara menyiapkan Administrasi untuk prosespembayaran; Bendahara Pengeluaran meproses

;Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Fredi Tangkasianguntuk meproses pengajuan pembayaran ganti rugi lahan TMP ;Bahwa Pertimbangan Judex factie terkait unsur Secara melawanhukum adalah keliru karena bersumber pada keterangan saksi FrediTangkasiang saja ;Bahwa pertimbangan Judex factie yang menyatakan perbuatan terdakwaturut menanda tangani dokumen ganti rugi lahan TMP tersebut baikdalam kapasitas terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanahmaupun sebagai Pengguna Anggaran ( PA ) adalah

Hal ini Ssesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskanbahwa : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notarisberwenang : d. melakukan pengesahan kecocokkan fotokopynya denganSurat aslinya;Bahwa selanjutnya setelah keterangan serta dokumen dari Tergugat danTergugat II tersebut diperiksa oleh Tergugat III dan sesuai dengan aslinya,kemudian Tergugat IIl meproses

Rekonpensitersebut jelas dan pasti telah menimbulkan kerugian materiil bagi pihakTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi atas seluruh biaya yang telahdikeluarkan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang terdiri daribiaya pembelian bahan baku seperti kayu dan stenlist dan syntetik dan lainnya,sewa dan pembuatan tempat produksi tambahan dan menambah pembelianmesin produksi (untuk memenuhi permintaan Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi agar Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bisa lebih cepatuntuk meproses

Sedangkan untukburuhburuh yang bekerja meproses pergantian karung tersebut di cari danditunjuk langsung oleh Alam Syahputra;Bahwa Terdakwa menyuruh Alam mengerjakan penggantian karung atauoplos pupuk tersebut melalui telepon;Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan pupuk ini ataskepentingan dan keuntungan pribadi bukan kepentingan perusahaan;Bahwa cara Terdakwa mengoplos pupuk yaitu ketika bahan baku sudahmasuk gudang, yang biasanya dengan merk Pron Phoska jenis pembenahtanah untuk kepentingan

biaya komsumsi dan juga biaya jasaPengacara yang jika ditaksir keseluruhan biaya sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah); Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat dan Tergugat II yangmemasuki tanah Penggugat tanpa izin, kKemudian menanam pohonpisang, membuat pagar baru didalam tanah Penggugat, melaporkanPenggugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (POLDASULTRA) dan melaporkan Penggugat ke Komisi Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari sehingga Pihak Pertanahanbelum mau meproses

Swadaya diKabupaten Sumbawa Barat tersebut;149Menimbang, bahwa menurut keterangan Hadun Nuryadin yangdibenarkan Terdakwa, dana pembayaran tim koordinasi tingkat Kecamatan,Kelurahan dan Desa telah dicairkan Saksi Handum Nuryadin sejumlah Rp.857.796.204,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluhenam ribu dua ratus empat rupiah) selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwasetelah dikurangi pajak PPh 21;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Syamsul Kamil yangdibenarkan Terdakwa, untuk meproses

Swadaya diKabupaten Sumbawa Barat tersebut;Menimbang, bahwa menurut keterangan Hadun Nuryadin yangdibenarkan Terdakwa, dana pembayaran tim koordinasi tingkat Kecamatan,Kelurahan dan Desa telah dicairkan Saksi Handum Nuryadin sejumlah Rp.857.796.204,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluhenam ribu dua ratus empat rupiah) selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwasetelah dikurangi pajak PPh 21;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Syamsul Kamil yangdinbenarkan Terdakwa, untuk meproses

Taliwang dan dipotong PPh 21sebesar Rp. 5.987.520, (lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuhribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 33.929.280,(tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratusdelapan puluh rupiah).Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Syamsul Kamil yangdinbenarkan Terdakwa, untuk meproses pencairan dana honor tim koordinasikepada Bendahara, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah timKoordinator pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Andi Abdul Rahman sebagaiPLH (Karena saat itu saksi mengikuti pendidikan SESPANAS (SekolahPimpinan tingkat dua).Bahwa kronologis permohonan bantuan dari YPTAIS hingga dana tersebut dapatdicairkan sebagai berikut :e Yayasan STAIS mengajukan permohonan kepada Bupati kemudianditerima oleh bagian sosial pada tanggal 28 April 2011 dilakukanverifikasi persyaratan kemudian diproses pembuatan Mou antar bupatidengan Ketua YPTAIS.e Kemudian bagian sosial meproses MoU antara Bupati dan ketuayayasan setelah

Bahwa, Penggugat juga menempatkan Tergugat IV sebagai pihak dalamperkara ini, karena Tergugat IV tidak melakukan penelitian secara cermatterhadap status Tergugat dan status suami Penggugat, namun Tergugat IVlangsung meproses dan menyetujui pernikahan in casu padahal Tergugat bukan lagi perawan dan suami Penggugat bukan lagi perjaka, tetapi dalamproses administrasi yang disetujui oleh Tergugat IV Tergugat disebutPerawan dan suami Penggugat disebut perjaka;11.

Bahwa Penggugat pernah datang ke kantor Turut Tergugat danmenyampaikan kepada Turut Tergugat bahwa sampai saat ini Penggugatbelum dapat menguasai obyek agunan yang dilelang a quo dikarenakanTergugat , Tergugat Il masin menguasai obyek fisik agunan bahkanPenggugat sendiri tidak dapat meproses balik nama Sertipikat Hak MilikNomor 1788/Bangka Belitung Darat, dikarenakan sedang dalampemblokiran berdasarkan Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/PN Ptk, yangdimohonkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III;

Dan ini sudah terbukti ada usaha dariSaudara untuk meproses hak atas tanah Danau Wina atas namaSaudara dengan melibatkan Aparat Pemda Tingkat dan PemdaTingkat II Kupang serta unsur ABRI ;4. Penguasaan secara de facto setelah keluarnya KeputusanMahkamah Agung dimaksud dan berbagai pernyataanmasyarakat baik pernyataan 21 KK tertanggal 15 Januari 1989adalah batal demi hukum karena bertentangan denganKeputusan Mahkamah Agung dimaksud ;5.

Kandis Raya tidak melaksanakanpengadaan yang telah sepakati dalam konrak tersebut, tetapi Terdakwasebagai PPK tetap meproses agar melakukan pembayaran terhadap keduakontraktor dengan menerbitkan SPP dan mengusulkan SPM agar pelaksanaanKegiatan tersebut dapat dilakukan Pembayaran. Sehingga telah terbitnyaSP2D Nomor 0587/SP2DLS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 danuang telah ditranfer ke rekening 0050107703355 milik CV.

Kandis Raya tidak melaksanakanpengadaan yang telah sepakati dalam konrak tersebut, tetapi Terdakwasebagai PPK tetap meproses agar melakukan pembayaran terhadap keduakontraktor dengan menerbitkan SPP dan mengusulkan SPM agar pelaksanaanKegiatan tersebut dapat dilakukan Pembayaran. Sehingga telah terbitnyaSP2D Nomor 0587/SP2DLS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 dan uangtelah ditranfer ke rekening 0050107703355 milik CV.

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan seorang Ahli untuk diperiksaoleh Polisi dan Ahli tersebut berhasil meyakinkan Polisi bahwa uangdeposit yang ditahan oleh Tergugat adalah merupakan hal yang terbitdari perjanjian Perjanjian Sewa sehingga bukan merupakanwewenang polisi untuk meproses penyelesaiannya sehingga Polisimenghentikan proses pemeriksaan tindak pidana seperti yangdilaporkan oleh Penggugat.e. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan biaya untuk membayarpengacara dan ahli sebesar Rp 25.000.000.

Saya tetap minta kepada hakim untuk meproses gugatan saya, karena iniproses perceraian harus selesai dulu, setelan ada keputusan cerai, silahkanTergugat mengajukan gono gini yang akan diproses setelah proses ceraiselesai karena itu sesuai hukum yang berlaku;2. a. Tidak benar tanah seluas 120 m* SHM 2316 atas nama saya terletak diRT. 08 RW. 01 Desa Margomulyo harta gono gini, yang benar adalahtanah tersebut milik orang tua saya kemudian diatasnamakan saya, agarsaya bisa mandiri.

kuasa jual dari Penggugat ke TergugatI;Kemudian Tergugat menunjukkan surat kuasa jual kepada Tergugat Ilakan melakukan transaksi jual beli atas 2 bidang tanah tersebut jawabanPoint No.3, dan Tergugat disuruh Penggugat Untuk meminta uang kepadaTerguggat Il sejumlah Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) .Pada tanggal; 21 Agustus 2009 Tergugat II (sebagai Pembeli) membayarkepada Tergugat I' (mewakili Penjual) sebsar Rp.200.000.000, (dua ratusjuta rupiah).Kemudian Tergugat Il mengajak Tergugat untuk meproses

Penggugatdengan Tergugat II ;Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 dan 1340KUH Perdata, Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukumdan terkait dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugatdengan Tergugat II ;Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan TergugatI dalam kaitannya dengan perjanjian asuransi hanyalah sebatasmediator antara Penggugat dengan Tergugat II ;8 Bahwasebagai salah satu alasan dalam Petitumnya Penggugat yang menyatakanbahwa Tergugat I telah melakukan kelalaian dalam meproses

30 Juni 2015 yang isinya : Menolakperlawananpelawanseluruhnya, Putusanmanatelahberkekuatanhukum tetap, dimana Pelawan tidak mengajukan banding.Untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.Dalil Gugatan Para Penqqugat ;Bahwa Para penggugat mendalilkan didalam dalil gugatannya halaman 9angka 19 yang menyatakan lelang eksekusi,risalah lelang No.206/2015, tanggal25 pebruari 2015,batal untuk itu melarang Tergugat memproses balik namasertifikatnya dan menghukum Tergugat IV untuk tidak meproses

No. 97 PK/Pid.Sus/2015lingkungan Pemda Propinsi Riau kemudian tahun 2009 diangkatsebagai Kepala Dinas menggantikan EDI KUSDARWANTO sebatasmelanjutkan pekerjaan untuk meproses pencairan anggaran pengadaantanah tahun 2009 yang telah disetujui dan disahkan bersama antaraPemda Pelalawan dengan DPRD Kabupaten Pelalawan kemudianselaku Pengguna Anggaran tahun 2011 melaksanakan pembayaransisa pembebasan tanah yang telah dibebaskan tahun 2007 saatPemohon Peninjauan Kembali berdinas di Propinsi Riau, sehinggaberdasarkan