memblokir pintu gerbang perusahaan sehingga menghambat proseskeluar masuknya barang produksi dan berakibat berkurangnya order serta pekerjastaff dan Buyer dari Jepang disandera didalam perusahaan;Bahwa karena mogok kerja yang dilakukan pada tanggal 6 sampai 7 Januari2014 tidak diberitahukan terlebih dahulu sebagaimana Pasal 140 ayat (1) dan (2)huruf a), b), c), d ) dan Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI No.SE

dand Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masingmasing ketua dansekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogokkerja.Pasal 158 ayat (1) huruf f) yang berbunyi ;(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja / buruh denganalasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan beratF) Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yangbertentangan dengan peraturan perundangundanganJo Pasal 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE

bahwa Para Penggugat melakukankesalahan berat adalah masih sangat prematuredikarenakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerjadengan alasan kesalahan berat harus dibuktikan duludengan adanya putusan Pidana sehingga sesuai dengankeputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 02/PUU1/2003tanggal 28 Oktober 2004 sehingga alasan pemutusanhubungan kerja dengan alasan kesalahan beratberdasarkan Pasal 158 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatberdasarkan Surat Edaran Menakertrans No.SE

DUDUK PERKARANYAHal 1 dari 9 hal Put No. 1672/Pdt.G/2010/PAJSBahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal04 Agustus 2010 telah mengajukan gugatan perceraian yangtelah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaSelatan dengan register perkara Nomor1672/Pdt.G/2010/PAJS tanggal 04 Agustus 2010 sebagaiberikutBahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secarasah Pada tanggal 19 april 2003 dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, JakartaSelatan dengan Kutipan Akta Nikah No.Se

sertifikasi sebesarRp84.000.000.000, (delapan puluh empat milyar rupiah) dengan perincian :pembayaran ketiga atas tanah seluas 300.000 m2 sebesarRp20.025.000.000, (dua puluh milyar dua puluh lima juta rupiah) sekaliguspembayaran kedua atas tanah 200.000 m2 sebesar Rp63.975.000.000,(enam puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikanpotongan sebesar 7,5% senilai Rp6.300.000.000, (enam milyar tiga ratusjuta rupiah) dan dijawab oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk melalui surat No.SE

delapan puluh empat milyar rupiah) dengan perincian :pembayaran ketiga atas tanah seluas 300.000 m2 sebesarRp20.025.000.000, (dua puluh = milyar dua puluh lima juta rupiah)sekaligusHal. 17 Putusan Nomor.441/PID/2020/PT.DKIpembayaran kedua atas tanah 200.000 m2 sebesar Rp63.975.000.000,(enam puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikanpotongan sebesar 7,5% senilai Rp 6.300.000.000, (enam milyar tiga ratusjuta rupiah) dan dijawab oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk melalui surat No.SE

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :1.Seharusnya dalam perkara a quo diterapkan ketentuan Pasal 161 UNDANGUNDANG No.13 Tahun 2003 dan karenanya terhadap pelanggaran yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi di PHK dengan mendapat hakhaknya 1(satu) kali Pasal 156 UNDANGUNDANG No.13 Tahun 2003 dan upahproses 6 bulan ;Sesuai surat Edaran Menakertrans No.SE

No.se detteeeeneeeeeees , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang. bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, bukti P2;3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ...........:::::00 tanggal XXXXyang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Blora Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, bukti P3;4.

(APHT No.1 ) dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggiagaimana terbukti dari adanya Sertipikat Hak Tanggungan No.Se pos tenanggal 16 Oktober 2013 dengan TERGUGAT selakupmegang Hak Tanggungan Peringkat ("SHT No. 811/2013);% Bahwa perihal adanya llang atas tanah dan bangunan yang menjadijaminan adalah karena PENGGUGAT selaku Nasabah sama sekali tidak Putusan Nomor: 136/ PDT/ 2017/ PT.MDN Halaman 8 dari 17memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepadaTERGUGAT dan tidak

No.SE 137/Men/SJHK/1/2005) ; Bahwa putusan No. 70/G/2010/ PHI/PN.BDG. dinilai Penggugat cacathukum dan tidak memenuhi 2 (dua) unsur pertimbangan dalammengambil keputusan yaitu unsur kebiasaan dan keadilan UndangUndang No.2 Tahun 2004 Pasal 100 ;4.

Denganstatus Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diperlakukan sesuai aturanyang berlaku sebagaimana Edaran Direktur Jendral Anggaran No.SE.155/A750/1982 tanggal 30 November 1982 perihal Uang Alementasi yaitu hakatas nafkah isteri atau anakanak atas bagian tertentu dari penghasilansuami atau ayah (Hak ini terjadi karena adanya perceraian antar suamiisteri) yang aturannya tercantum dalam Surat CEdaran DirekturPerbendaharaan Negara No. 61/SE/1973 tanggal 9 April 1973, apabilaperceraian terjadi atas

., Advokat yangberkantor di Jalan Raya Gumuk Kantong No.se Muncar Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal10 Desember 2015, sebagai Tergugat;Sukirno bin Ponijan, Umur 50 tahun, Pekerjaan tani, Agama Islam, Alamat DusunKrajan RT.003 RW.009 Desa Kedungringin, KecamatanMuncar, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Turut Tergugat 1;Satun binti Kasimin, Umur 60 tahun, Pekerjaan tani, Agama Islam, AlamatDusun Kajan RT.001 RW.005 Desa Kedungrejo,Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sebagaiTurut Tergugat

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, yang sudah membuktikanbahwa Judex Facti telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi perkaraNo. 021/PUU/I/2003 Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005 angka 23 dan 4 yang menyatakan Sehubungandengan hal tersebut butir , maka pasalpasal UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, tidak digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalampenyelesaian perselisihan hubungan industrial

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebutdi atas, bahwa Judex Facti telahberani menabrak putusan Mahkamah Konstitusi Rl perkara No. 012/PUU/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.Se.13/MEN/SJ.HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005, oleh karena belumadanya bukti secara yuridis formal yang membuktikan Pemohon Kasasitelah melakukan kesalahan berat;3.

SE 009 WSLGM/HRD/2020 tentangPerubahan SE 008/WSLGM/HRD/2020 Tentang Ketentuan Day Off/CutiSelama Masa Pandemi Covid19 dan bukti surat T1 berupa Surat edaran No.SE.005/WSLGM/HRDGA/2020 Tentang Darurat Bencana Virus Covid19,diperoleh fakta bahwa surat edaran yang diterbitkan oleh Tergugat tersebutbelum didaftarkan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi Pemerintahyang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubur Raya, sebagaimana dimaksud

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dengan Terggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukankarena mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam surat edaran No.SE.009/WSLGM/HRD/2020, tanggal 30 April 2020, sejak putusan inidibacakan;2.

bene telahhabis masa berlakunya (tahun 2003 sampai dengan tahun 2005) sertapertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti tersebut di atas berhubunganerat dengan pasal 158 Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yaitu mengenai kesalahan berat ;Bahwa mengenai pasal 158 tersebut Undangundang No. 13 Tahun 2003telah diberitahu oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor:012/PUU1/2003 tanggal 24 Oktober 2004 yang kemudian ditindaklanjutioleh Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE

Bahwa Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia No.SE.13 /MEN/SJHK/I/2005 tentang putusan MahkamahKonstitusi atas Hak Uji Materil Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 butir 3 point a dikatakan Pengusaha yang melakukanPHK dengan alasan Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim Pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Bahwa, terhadap permohonan lelang a quo, Tergugat tidak dapat menindaklanjutinya, karena adanya SuratEdaran Kepala Badan Urusan Piutang dan LelangNegara No.SE 23/PN/2000 tanggal 22 November 2000yang merupakan petunjuk pelaksanaan lelang haktanggungan yang menyatakan bahwa yang bertindaksebagai pemohon Lelang adalah Kreditur Pemegang HakTanggungan.

Bukti T.ll 1 : Surat Edaran Kepala Badan UrusanPiutang dan Lelang Negara (BUPLN) No.SE 23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang HakTanggungan (fotocopy sesual denganaslinya) ;2. Bukti T.II 2 : Peraturan Menteri KeuanganNo.431/PM.1/2007 tentang Uraian Jabatan DiLingkungan Kantor Pusat DirektoratJenderal Kekayaan Negara (fotocopy diambildari Peraturan Uraian jabatan) ;3.

Bahwa dalam angka 4 dari Surat Edaran Menakertrans No.SE.13/MEN/SJHKI/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tersebut secara tegasdinyatakan;4. Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidakmemungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka Pengusaha dapatmenempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaianhubungan industrial;Hal. 8 dari hal. 11 Put.

Surat Edaran No.SE.003/DIRBM/07 tanggal 8 Januari 2007 tentangPedoman Penelitian Dokumen Legal Dalam Melakukan TransaksiDengan Nasabah, Debitur atau Mitra Bisnis sebagaimana disebutkandalam angka romawi III (PETUGAS PENELITI), angka 2 (Transaksidengan debitur) point 2.1 Petugas Peneliti knusus untuk pemeriksaanatas kebenaran Dokumen Legal yang diterima dalam rangkaTransaksi dengan Debitur adalah pejabat / staff pemasaran KantorPusat, Kantor Cabang, atau Kantor Cabang Pembantu;b.

Surat Edaran No.SE.003/DIRBM/07 tanggal 8 Januari 2007 tentangPedoman Penelitian Dokumen Legal Dalam Melakukan TransaksiDengan Nasabah, Debitur atau Mitra Bisnis definisi dari DokumenLegal adalah: adalah dokumendokumen yang berkaitan denganidentitas, jaminandandokumendokumenlainnyayangharusdilengkapi sertadiserahkanNasabah, Debitur atau Mitra Bisnissehubungan dengan transaksi yang dilakukannya dengan Bank Mega,seperti antara lain, identitas diri, aktapendirian dan atauanggarandasar, dokumenperijinan

tidakmelibatkan Penggugat, tetapi dilakukan secara individu/seorang diridalam melakukan perbuatannya;Hal. 5 dari 13 hal.Put.Nomor 125 K/Pdt.SusPHI/201410 Bahwa oleh karena alasan dalam surat pemutusan hubungan kerja terhadap11Penggugat tersebut, menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran berat makaseharusnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 012/PUU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap dan mengikat dan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE

Nomor254/KMK.03/2001, tanggal 30 April 2001, maka SuratKeputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/1995,tanggal 20 ~~ = April 1995 dan Surat Edaran No.SE.24/PJ.43/2001 tanggal 17 Juli 2001, tidak lagiberfungsi sebagai aturan pelaksanaan tetapi telahberfungsi sebagai suatu) ketentuan yang memperluassubyek dan obyek Pajak Penghasilan Pasal 22.

/Pdt.Sus/200910.pengumuman yang ditempelkan di perusahaan;Bahwa para buruh yang dirumahkan termasuk para Penggugat pada positaangka 5 diatas. dalam minggu terakhir hanya dapat giliran masuk kerjatiga hari hal mana upah dirumahkan hanya dibayar 50 % dari upah per hariadalah tanpa ada kesepakatan tertulis dari para buruh Tergugat termasukPara Penggugat. hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf fUndangUndang No. 13 Tahun 2003 junto Surat Edaran Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi No.SE