gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

First,conduct can only be punished if the punishability as well as theaccompanying penalty had been determined before the offence wascommitted (nullum crimen, noela poena sine lege praevia).Furthermore, these determinations have to be included in statutes(Gesetze) : nullum crimen, noela poena sine lege scripta. Thesestatutes have to be definite (bestimmt) : nullum crimen, noela poenasine lege certa.

Lastly, these statutes may not be applied by analogywhich is reflected in the axiom nullum crimen, noela poena sine legestricta.Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Boot, ada beberapa hal yangberkaitan dengan asas legalitas. Pertama, prinsip nullum chmen, noela poena sinefege praevia. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undangundang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidanatidak boleh berlaku surut.

Keempat, prinsip nu/lum crimen,noela poena sine lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak adapidana tanpa undangundang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secaraimplisit tidak memperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secaraketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.Keempat, berkaitan dengan prinsip /ex certa.

Bahwa paling tidak ada empat makna dari asas legalitas, yaitu : Pertama, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut(nonretroaktif atau nullum crimen noela poena sine lege praeviaAtAU IOX PIACVIA) j nen nn ene n nw ene nnn nn een en ene nn ene rene ne nenKedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidanaberdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen noela poena sinelege scripta atau lex SCripta); 22222 222222222=Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum = crimennoela poena

sine lege certa atau lex certa) ;Keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat danlarangan analogi (nullum crimen noela poena sine lege stricta atauOX SILICA) 5 nen none nn nnn nnn nen nnn ene nnn enna enen eensSelalu menjadi pertanyaan mendasar apakah asas legalitas dalamhukum pidana hanya berlaku dalam hukum pidana materiilataukah juga dalam hukum pidana formil?

Pertama,terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (nonretroaktifatau nullum crimen noela poena sine lege praevia atau lex praevia).Kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidanaberdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen noela poena sine legescripta atau lex scripta).

Ketiga, rumusan ketentuan pidana harusjelas (nullum crimen noela poena sine lege certa atau lex certa).Keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat danlarangan analogi (nullum crimen noela poena sine lege stricta ataulex stricta).Selalu menjadi pertanyaan mendasar apakah asas legalitasdalam hukum pidana hanya berlaku dalam hukum pidanamateriil ataukah juga dalam hukum pidana formil?

Pertama, terhadapketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif atau nullumcrimen noela poena sine lege praevia atau lex praevia). Kedua, ketentuanpidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan(nullum crimen noela poena sine lege scripta atau lex scripta). Ketiga,rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen noela poena sine legecerta atau lex certa).

Keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secaraketat dan larangan analogi (nullum crimen noela poena sine lege stricta ataulex stricta).Selalu menjadi pertanyaan mendasar apakah asas legalitasdalam hukum pidana hanya berlaku dalam hukum pidanamateriil ataukah juga dalam hukum pidana formil? Kiranya untukmenjawab pertanyaan tersebut kita kembalikan kepada rumusan awalsebagaimana yang dikemukakan Anselm von Feuerbach.

memutus perkara a quo, sehingga putusan a quo tersebut belum memenuhirasa keadilan.Alasanalasan Terdakwa :KEBERATAN I: Tentang Azas Legalitas.30Bahwa sebelum Pemohon Kasasi ulas mengenai keberatankeberatanterhadap putusan Judex Facti a quo terlebih dahulu akan mengingatkantentang Azas Legalitas dalam hukum pidana.Bahwa dalam literatur hukum pidana azas legalitas menurut pendapatJescheck dan Weigend, paling tidak ada 4 (empat) syarat yang masuk dalamazas tersebut: Pertama, prinsip nullum crimen, noela

Keempat, prinsip nullum crimen, noela poena sine legestricter. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undangundang yang jelas dan ketat. Konsekwensi dari makna ini secaraimplisitadalah tidak diperbolehkannya penafsiran/analogi.

Dengan demikian TERGUGAT melanggar AsasLegalitas Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali (tiadasuatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada Undangundang/peraturanyang mengaturnya lebih dahulu.b. Bagian ketiga Asasasas umum Pemerintahan yang Baik.Pasal 10 (1) AUPB yang dimaksud dalam Undangundang inimeliputi asas Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan,kecermatan, tidak menyalahngunakan kewenangan, keterbukaan,kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Undangundang Dasar 1945;> Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara;> Undangundang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;> Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara;> Undangundang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil.> Asas hukum Ne bis in Idem (pasal 76 ayat 1 KUHP)> Asas Nullum delictum noela

Prinsip Legalitas adalah Primaritas sifatnya, dan hal inisebagai bentuk representasi perlindungan hak asasi manusia khususnyaTersangka/Terdakwa/Terpidana dari penghindaran kekuasaan yangsewenangwenang dan penguasa, kanenanya Nultum Delictum Noela PoenaSine Praevia Lege Poanali menjadi karakteristik dari setiap Negara Demokratisyang mengakui prinsip Rule Of Law.Bahwa dari pendekatan norma positif dan doktrin, Prof. Dr.

menghendakiadanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yangdibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanyakepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harusditaati.Bahwa terhadap dalil Pemohon Praperadilan tersebut di atas, denganini Termohon tanggapi bahwa penyidik Termohon dalam melakukanproses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara A quo sudahberpedoman pada asas Legalitas (nullum delictum noela

dariprinsip legality.Bahwa terhadap dalil Pemohon Praperadilan tersebut di atas, denganini Termohon tanggapi bahwa Termohon mengakui terhadap pendapatahli pidana tersebut diatas yaitu Oemar Seno Adji menentukan prinsiplegality merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakanoleh Rule of Law konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu,maupun oleh konsep Socialist Legality namun demikian dalammelakukan proses Penyidikan, Penyidik Termohon haruslahberpedoman pada asas Legalitas (nullum delictum noela

sedangkanuntuk memberikan penafsiran atas fakta persidangan tersebut merupakanhal yang berada dalam kewenangan sebagaimana yang ditentukan pasal 1angka 14 KUHAP jo.77 KUHAP jo putusan Mahkamah Konstirusi (MK)Nomor.21/PUUXII/2014 terkait dengan Penetapan Tersangka, sehingga haltersebut akan membentuk suatu penerapan hukum yang keliru danmenyesatkan (mislead) serta mengandung unsur persangkaan (presumptionof guilt) tanpa melalui prosedur yang sah yang bertentangan dengan asaslegalitas pidana Nullum Delictum noela

Pertama, ternadap ketentuan pidana tidakboleh berlaku surut (nonretroaktif atau nullum crimen noela poena sinelege praevia atau lex praevia). Kedua, ketentuan pidana harus tertulisdan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimennoela poena sine lege scripta atau J/exscripta). Ketiga, rumusanketentuan pidana harus jelas (nullum crimen noela poena sine lege certaatau Jex certa).

Keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketatdan larangan analogi (nu/lum crimen noela poena sine lege stricta ataulex stricta).Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung tigamakna. Pertama, /ex scripta, yang berarti bahwa penuntutan dalamhukum acara pidana harus bersifat tertulis. Kedua, /ex certa, yang berartihukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas. Ketiga, /exstricta, yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secaraketat.

Pertama, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif atau nullum crimen noela poena sine lege praevia atau lex praevia).Kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkanhukum kebiasaan (nullum crimen noela poena sine lege scripta atau /exscripta).Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen noela poena sinelege certa atau lex certa).

Keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secaraketat dan larangan analogi (nullum crimen noela poena sine lege stricta atau lex.stricta).Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung tiga makna.Pertama, /ex scripta, yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum acara pidanaharus bersifat tertulis. Kedua, /ex certa, yang berarti hukum acara pidana harusmemuat ketentuan yang jelas. Ketiga, /ex stricta, yang berarti bahwa hukumacara pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Jaksa/Penuntut Umum secarajelas dan terang telah melanggar asas legalitas Nullum delictum noela poenasine praevia lege poenale (suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecualiberdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan yang telah adasebelumnya) ex.

; Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil tersebutnamun setelah Terdakwa di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui pemilikmobil tersebut yaitu saksi korban Yulius Rohi ; Bahwa Terdakwa telah gadaikan barang berupa 1 (satu) unit MobilDaihatsu Xenia Warna Silver No Polisi : F 1680 NJ ,No RangkaMHKV5EA1JGJ004787,No Mesin 1NRF102919 atas Nama Pemilik YULIUSROHI tersebut adalah Terdakwa sendiri ; Bahwa sebelumnya Terdakwa menyewa mobil tersebut dari saudara JJRental an Jener Jecklin Noela

dalamfrase tersebut haruslah dipahami secara benar yakni bermakna kerugian itutidak perlu timbul cukup adalah kemungkinanya jadi yang dipersyaratkanDs 26 bukanlah timbulnya kerugian akan tetapi kemungkinanya untuk itu..... dst,adalah pendapat yang tidak ada dasarnya atau dengan perkataan lainPenuntut Umum telah membuat interpretasi yang mengada ada dandikualifikasi telah mengenyampingkan azas hukum pidana sebagaimanayang tersebut dalam pasal 1 KUHP atau yang disebut dengan azas HukumNoelum delictum noela

AUPB;Asas Legalitas : Nullum delictum noela poena sine praevia legepoenali yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpaada undang undang / peraturan yang mengaturnya lebihdahulu;Sebagai Ketua Panitia Pelelangan Pembangunan Pabrik Es pada DinasKelautan dan Perikanan Kab.

Pasal 28 UUD 1945, pasal 5 UU 30 2014, pasal 1 ayat (1) KUHPdan Asas Legalitas: Nullum delictum noela poena sine praevia legepoenali yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpaada Undangundang/peraturan yang mengaturnya lebih dahulu,Hal. 39 dari 116 Hal.

Pasal 28 UUD 1945, pasal 5 UU 30 2014, pasal 1 ayat (1)KUHP dan Asas Legalitas : Nullum delictum noela poena sinepraevia lege poenali yang berarti tiada suatu perbuatan dapatdihukum tanpa ada Undangundang/peraturan yangmengaturnya lebih dahulu, menyebabkan dasar hukumpenerbitan KTUN objek sengketa diberlakukan surut;2. Pasal 61 UU 23 Tahun 2014, menyebabkan melanggar sumpahHal. 46 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPRjanji jabatan;.

Pasal 354 UndangUndangNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut maka pertimbanganhukum Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding Jayapurayang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama Manokwari yang menjatuhkan hukuman kepadaPemohon Peninjauan Kembali nyatanyata melanggar;. azas Nullun Crimen Sine Lege (Nullun delictum Sine Previa LegePoenali), Prinsip atau azas ini dalam penegakkan hukuman disebut jugadoktrin No Crime Without Punishment atau Noela

Nullum delictum Noela Poena Sine Praevita Lege Poenali:bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada1.1peraturan (dalam hal ini Peraturan Perusahaan PT.GRACECOAL Pasal 62 ayat (2) huruf h dan ayat (3) yang telahditerapbkan oleh TERGUGAT dalam melakukan PHK kepadaPENGGUGAT) yang mengaturnya terlebin dahulu (azasLegalitas).b.

Nullum delictum Noela Poena Sine Praevita Lege Poenali: bahwatidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan(dalam hal ini Peraturan Perusahaan PT.GRACE COAL Pasal 62ayat (2) huruf h dan ayat (3) yang telah diterapbkan oleh TERGUGATdalam melakukan PHK kepada PENGGUGAT) yang mengaturnyaterlebih dahulu (azas Legalitas).2.149b.

Jaksa/Penuntut Umum secarajelas dan terang telah melanggar asas legalitas Nullum delictum noela poenasine praevia lege poenale (suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecualiberdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan yang telah adasebelumnya) ex.

Subjek hukum tidak lengkap dan dakwaan salahalamat (Error inpersona);Bahwa dalam hukum pidana beban tanggung jawab pidana harus ditujukan kepadapelaku yang diduga melakukan tindak pidana dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.Sesuai penjelasan asas nulum delictum noela poena sine praevia lege poenali,Bahwa setiap orang hanya dimintakan pertanggungjawabkan sesuai dengan kesalahanyang dilakukannya (liability based on fault), artinya tidak seorang pun dapat dikenaitanggung jawab jika pada dirinya