Hal ini bukanlah suatu fakta atau fakta hukumtetapi opini Penggugat yang tidak memiliki landasan hukum yang sah.Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim mengabaikan ataumenolak dalildalil yang bersifat opini tersebut dalam memeriksa sertamemutus perkara a quo;4. Bahwa, benar pada tanggal 27 Agustus 2015 Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda telah mengeluarkan Anjuran Nomor565/204/D TK.

Bahwa, Tergugat menolak dalil Posita angka 10 gugatan a quo karenadisusun tidak berdasarkan alasan hukum serta dasar hukum yang sahsehingga disusun berdasarkan opini Penggugat semata. Oleh karenaitu mohon kiranya Majelis Hakim untuk mengabaikan atau menolakdalildalil posita tersebut dalam memeriksa serta memutus perkara aquo.DALAM REKONPENSI1.

Terlebih lagi dalam dalil Posita angka 3 gugatan aquo dinyatakan bahwa Penggugat dipanggil oleh Pihak Tergugatdimana Penggugat diminta oleh Tergugat untuk tidak masuk kerjalagi.... dalil demikian sudah dalam bentuk sebuah opini dari Penggugatkarena tidak disebutkan secara jelas terkait siapa yang orang yangmenyatakannya tersebut;2. Bahwa, apabila mencermati dalil gugatan a quo terdapat tidak jelasnyadasar hukum dalam dalil gugatannya.

Hal ini bukanlah suatu fakta atau fakta hukumtetapi opini Penggugat yang tidak memiliki landasan hukum yang sah.Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim mengabaikan ataumenolak dalildalil yang bersifat opini tersebut dalam memeriksa sertamemutus perkara a quo;Bahwa, benar pada tanggal27 Agustus 2015 Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda telah mengeluarkan Anjuran Nomor565/204/D TK.

Dengandemikian, sudah selayaknya dalildalil Posita angka 8 dan 9 dalamgugatan a quo untuk diabaikan dan ditolak oleh Majelis Hakim dalammemeriksa serta memutuskan perkara a quo; Bahwa, Tergugat menolak dalil Posita angka 10 gugatan a quo karenadisusun tidak berdasarkan alasan hukum serta dasar hukum yang sahsehingga disusun berdasarkan opini Penggugat semata.

Maka opini BPKtersebut adalah bentuk primum remedium dalam penegakanhukum adminisirasi yang mengandung rechtszekerheid ataukepastian hukum ; c. KPK Dan BPKP Melakukan Tindakan Melampaui WewenangYang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundangundangan1.Bahwa setiap lembaga negara memiliki kekuasaan dankewenangan tertentu yang dimaksudkan agar negara dapatmemenuhi tugas yang menjadi alasan pembentukannya, sertauntuk mewujudkan tujuan nasional.

pemeriksaan kKeuangan Negara sebagai lembagayang berwenang menentukan ada atau tidak adanya kerugianNegara ; Dengan adanya hasil opini BPK yang terdapat beberapa kriteriayang ditentukan oleh UU yakni Wajar dengan pengecualian, wajartanpa pengecualian, tidak wajar atau disclamer.

Opini BPKtersebut adalah bentuk primum remedium yang sah menurutkonstitusi dan peraturan perundangundangan;Bahwa oleh karena itu, Laporan kerugian kKeuangan Negara olehKPKI dalam melakukan~ penghitungan kerugian Negaraberdasarkan Surat BPKP Nomor : SR549/D6/V/2015 tanggal 5Agustus 2015 dan Surat BPKP Nomor : 550/D6/V2015 tanggal 5Agustus 2015.

Tentang laporan kerugian keuangan Negara atasPenyelenggaraan lbadah Haji periode 2010 2013 dan DanaOperasional Menteri (DOM) Menteri Agama Republik Indonesiaadalah tidak sah karena tidak berdasarkan pada Opini, Temuan,ataupun Rekomendasi BPK sebagai kompetensi absolut, sehinggabertentangan dengan UU dan UUD 1945 sebagai peraturan yanglebih tinggi.

Ketigamacam pemeriksaan oleh BPK ini menghasilkan opini berupa unqualified opinion,apa yang kita ketahui dengan wajar tanoa pengecualian atau qualified opinionyang kita ketahui dengan wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajaratau disclaimer opinion, pernyataan menolak memberikan opini. Biasanyayang menjadi persoalan hukum adalah apabila hasilnya tidak wajaratau pernyataan menolak memberikan opini.

Perlawanan Eksekusi Melanggar Tri Azaz Peradilan;Bahwa Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV melaluldalildalil yang tertuang dalam Perlawanan Eksekusi mengajukan suatuperlawanan yang mengklaim bahwa obyek/tanah sengketa yang telahdikonstatering error in obyecto yang hanya berupa opini tidak dapatdipertanggung jawabkan secara hukum.

Jika penundaan eksekusi hanyadengan opini yang mendalilkan obyek sengketa yang keliru (error inobyecto) sudah jelas mengancam tegaknya Asas Kepastian Hukum,Asas Kedilan, Asas Manfaat Putusan, serta bertentangan dengan TriAzas Peradilan, (cepat, sederhana, biaya ringan);5.

Yusuf Hasyim;Bahwa bagi pihak yang memahami aturan hukum, tidak akansemudah itu mempercayai sebuah opini sebelum mempelajariPutusan Hakim yang diopinikan sebagai cacat hukum. Merekatetap memegang prinsip, bahwa Legalitas Putusan Hakim yangtelah berkekuatan hukum yang tetap (/n kracht van gewijsde)dianggap benar.

penundaan eksekusi hanya dengan opini yang mendalilkanobyek sengketa yang keliru (error in obyecto) sudah jelasmengancam tegaknya Asas Kepastian Hukum, Asas Kedilan,Asas Manfaat Putusan, serta bertentangan dengan Tri AzasPeradilan (cepat, sederhana, biaya ringan).

Dengan bentuk opini tidak akan menyelesaikan masalah selainmenambah kerumitan saja bila hal itu ditanggapi dengan menundaeksekusi.Mengenai Dalil perlawanan Pada Angka 9 dan Angka 10 danAngka 11 dan Angka 12;Bahwa Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IVbukanlah pihak ketiga.

., PGL BUDI telahmenggunakan akun facebook Budi Akbar dan Budi Akbar III untukbesosialisasi dan menyampaikan opini dan kritikan kepada publik.

Bahwa terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDI telahmenggunakan akun facebook Budi Akbar dan Budi Akbar III untukbesosialisasi dan menyampaikan opini dan kritikan kepada publik.

Bahwa terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDI telahmenggunakan akun facebook Budi Akbar dan Budi Akbar III untukbesosialisasi dan menyampaikan opini dan kritikan kepada publik.Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 15.46 WIB., terdakwaBUDI AKBAR, S.Hi., PGL.BUDI memposting dalam akun facebooknya,Budi Akbar katakata sebagai berikut:PANCASILA DAN BHINNEKAOPLOSAN MELAHIRKAN PKI BARU.. Belum Sadarkah Kita Jika Jokowiitu. Seekor Anjing??

Bahwa terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDI telahmenggunakan akun facebook Budi Akbar dan Budi Akbar III untukbesosialisasi dan menyampaikan opini dan kritikan kepada publik.Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 15.46 WIB., terdakwaBUDI AKBAR, S.Hi., PGL .BUDI memposting dalam akun facebooknya,Budi Akbar katakata sebagai berikut: PANCASILA DAN BHINNEKAOPLOSAN MELAHIRKAN PKI BARU. Belum Sadarkah Kita Jika Jokowiitu. Seekor Anjing??

Kabar Harian Radar Cirebon peliputan berita wilayahMajalengka, telah memuat berita yang mendiskreditkan PT Terra CottaIndonesia yang beralamat di Jalan CirebonBandung, Km. 24, DesaBabakan Ciwaringin Cirebon secara continue sebanyak tiga kali yakni,pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, Rabu 25 September 2013,dan Kamis 26 September 2013;Bahwa dalam pemberitaan Para Tergugat melakukannya secara sepihaktanpa dilakukan cek, ricek serta balancing dan cover both sides, bersifatmenghakimi, menggiring opini

Padahal Lokasi perusahaan Terra Cottaletaknya didaerah tandus yang tidak ada dan tidak mengandungminyak dan perusahaan kami tidak menggunakan minyak baiksebagai bahan baku maupun produksi sehingga pemberitaantersebut bersifat menghakimi, tidak berimbang, tidak ada kiarifikasi,mencampurkan fakta dan opini dengan sumber yang tidak creadible.Hal tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik knususnya Pasal 2yang berbunyi :"wartawan Indonesia menempuh caracara yang profesional dalammelaksanakan tugas

Nomor 2074 K/Pdt/2017berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, sertamenerapkan azas praduga tak bersalah".Ill.

terlambat halitu telah jelas dan nyata kalau Para Tergugat Telah melakukan suatutindakan jurnalistik Yang bertentangan dengan ketentuan dari UndangUndang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers dan melanggar Kode EtikJurnalistik;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dimana Para Tergugat telahmemuat pemberitaan dengan Sub Head Line dan Description bersifatmenghakimi, tidak melakukan Uji informasi, didapat dari sumber yang tidakcredible, tidak menggunakan fakta informasi yang sahih, menggiringpembentukan Opini

Memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati normanormaagama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah(Pasal 5 ayat 1);b. Melayani Hak Jawab (Pasal 5 ayat 2), Hak seseorang atau sekelompokorang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadappemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 ayat11);c.

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangberalamat di Jalan Jayanegara, Desa Banjaragung, KecamatanPuri, Kabupaten Mojokerto, dst ....... iBahwa seharusnya Pers Nasional berkewajiban memberitakan danmembuat opini dengan mengedepankan azas praduga takbersalah sebagaimana pasal 5 ayat (1) Undang Undang Pers,akan tetapi TERGUGAT I telah menghakimi dengan memuatberita : NOTARIS NAKAL GELAPKAN UANG KLIEN.

Pasalnyaberita atau opini yang bersifat menghakimi berupapelanggaran terhadap pasal 8 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman,yakni tidak boleh menghakimi orang yang sedang menjaditersangka atau terdakwa dalam perkara pidana kecualiHAKIM. Bahwa Tergugat I dalam membuat judul atau menyetujui juduldengan kata NOTARIS NAKAL, telah menghakimi diri PENGGUGATyang artinya sama dengan Notaris yang buruk kelakuannya,atau.

Seharusnya TERGUGAT IImelakukan cross check tentang kebenaran berita tersebutkepada PENGGUGAT sebelum berita dimuat sehingga beritanya~ 11 ~menjadi berimbang, tidak mencampuri fakta dan opini yangmenghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalahterutama melakukan pengecekan terhadap apakah memang benarada tanah dan bangunan yang dijadikan obyek jual belitersebut, bukan dengan cara memuat' berita yang tidakakurat dan tidak berimbang secara secara sepihak denganpemberitaan yang sangat merugikan

Demikian pula mengenai asas pradugatidak bersalah dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Persjuga tak dapat dijadikan delik pers jika dilanggar olehpemberitaan (kritik, koreksi, kontrol sosial) pers.Pasalnya berita atau opini yang bersifat menghakimi hanyaterkait dengan pelanggaran pasal 8 UU Pokok KekuasaanKehakiman, yakni tidak boleh menghakimi orang yang sedangmenjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.Sehingga dengan demikian Undang Undang Pers tidak dapatdiberikan posisi lex specialis

:Bahwa seharusnya Pers Nasional berkewajiban memberitakan danmembuat opini dengan mengedepankan azas praduga takbersalah sebagaimana pasal 5 ayat (1) Undang Undang Pers,akan tetapi TERGUGAT I ttelah menghakimi dengan memuatberita : NOTARIS NAKAL GELAPKAN UANG KLIEN. Pasalnyaberita atau opini yang bersifat menghakimi berupapelanggaran terhadap pasal 8 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman,yakni tidak boleh menghakimi orang yang sedang menjaditersangka atau terdakwa dalam perkara pidana kecualiHAKIM.

Baik (AAUPB)khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang diantaranya mencakup:** Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam statusnya sebagaiperusahaan terbuka yang diawasi oleh banyak pihak termasukpublik dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuanUndangUndang Perpajakan telah melaksanakan kewajibanperpajakannya apa adanya sesuai dengan kemampuannya,pembukuan dan laporan kKeuangan Pemohon Peninjauan Kembalitahun 2012 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar& Saptoto dengan opini

Hal ini jelas tercantum didalam Kertas Kerja Pemeriksaan yang ditandatangani olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);Bahwa koreksi positif atas BTLHandling Charge sebesarRp/7.693.909,00 yang merupakan causa prima atas Nilai BTL Handling Charge berdasarkan General Ledger No.5208090000 adalahsebesar Rp12.163.553.870,00 tanpa pendalaman, tanpa bukti,tanpa pembuktian padahal menurut pembukuan dan LaporanKeuangan Pemohon Peninjauan Kembali tahun 2012 yang telahdiaudit Akuntan Publik dengan opini

wajar membuktikan bahwaLaporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali telah dijaminkeabsahannya dan kebenarannya bahwa biaya Handling tersebutadalan merupakan biaya yang seharusnya dapat dibiayakansecara fiskal (vide Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh);Bahwa Koreksi Positif atas Biaya Lainnya sebesarRp247.830.565.530,00 yang didasarkan karena TermohonPeninjauan Kembali tidak menerima mapping Biaya Lainnyasesuai dengan Lampiran Il SPT 1771 Tahun 2012 dan LaporanAudited dengan opini wajar dan merujuk pada

1 (satu) bundel Salinan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal;
1 (satu) bundel asli Surat Perihal Pemberitahuan Susunan Pengurus KJKS HALAL nomor: 125/ A-2/HALAL/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010;
3 (tiga) lembar surat asli Memo Pinjaman/Pembiayaan, no Proposal 2070;
3 (tiga) lembar surat asli Analisa Yuridis No. 170/AY/Dir.2.2/2010;
3 (tiga) lembar surat asli Opini Risiko, No. 162/Div MR/VIII/2010 tanggal 22 oktober 2010;
1 (satu) bundel

Risiko No: 577/Div MR/IX/2011; Perihal Opini Risiko KJKS HALAL (Kedua) tanggal 21 September 2011;
1 (satu) bundel Salinan Daftar definitive Usaha Makro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB KUMKM;
1 (satu) bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor 478/KEP/LPDB/2011, tanggal 25 November 2011;
1 (satu) Bundle rekening Koran KJKS Halal nomor Rekening 0840018800 bulan Desember.

118.3 (Tiga) lembar OPINI RESIKO NO. 557/DAIV MR/IX/2011 21 September 2011
119.1 (satu) Bundel AKAD WAKALAH NO.tanpa tanggal/WKL/HALAL/VII/2013.
120.1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.500.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
121.1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.000.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013..

SMR/04/054/2016
132.1 (Satu) bundel Permohonan Kerjasama Pembiayaan No. 082/A-2/HALAL/V/2010 Rabu 12 Mei 2010 KJKS HALAL
133.1 (Satu) lembar OPINI RESIKO No. 162/Div MR/VII/2010 31 Agustus 2010
134.3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 123/KEP/LPDB/2010
135.1 (Satu) lembar keputusan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi No. 123/KEP/LPDB/2010 tanggal 08 Juni 2010;
136.3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 415/KEP/LPDB/2011

;
143.3 (tiga) Lembar Opini Risiko No : 162 /Div MR/VIII/2010 Tanggal 22 Oktober 2010.;
144.1 (satu) Bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor 123/KEP/LPDB/2010 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Dilingkungan Lembaga Pengelola dana Bergulir Koperasi dadn Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.;
145.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 787 /SPT/LPDB/2011 tanggal 12 September 2011.

LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos BinSEPTO PRADONO memberikan saran bahwa KJKS HALAL KotaBontang layak untuk diajukan kepada Rapat Komite Pinjaman dan saksiSONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI membuat Opini Resiko sebagaihasil analisa resiko terhadap KJIKS HALAL Kota Bontang lalu saksi SONINOVIYANTO, SE Bin SUWANDI menyampaikan Opini Resiko kepadasaudari IGAA MANIK SUDEWI selaku Kepala Bagian Analisa Resiko.Bahwa Opini Resiko yang dibuat olen saksi SONI NOVIYANTO, SE BinSUWANDI sebagaimana yang termuat didalam

Opini Resiko Nomor162/DIV MR/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 memberikan Opinibahwa berdasarkan hasil analisa Resiko (terlampir), maka usulanpinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh miliarrupiah) yang direkomendasikan oleh Divisi Bisnis 1 diusulkan kepadaKomite Pinjaman untuk dapat dipenuhi.

LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos BinSEPTO PRADONO memberikan saran bahwa KJKS HALAL KotaBontang layak untuk diajukan kepada Rapat Komite Pinjaman dan saksiSONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI membuat Opini Resiko sebagaihasil analisa resiko terhadap KJIKS HALAL Kota Bontang lalu saksi SONINOVIYANTO, SE Bin SUWANDI menyampaikan Opini Resiko kepadasaudari IGAA MANIK SUDEWI selaku Kepala Bagian Analisa Resiko.Bahwa Opini Resiko yang dibuat oleh saksi SONI NOVIYANTO, SE BinSUWANDI sebagaimana yang termuat didalam

SMR/04/054/20161 (Satu) bundel Permohonan Kerjasama Pembiayaan No. 082/A2/HALAL/V/2010 Rabu 12 Mei 2010 KIKS HALAL1 (Satu) lembar OPINI RESIKO No. 162/Div MR/VII/2010 31Agustus 20103 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 123/KEP/LPDB/20101 (Satu) lembar keputusan Direksi Lembaga Pengelolaan DanaBergulir Koperasi No. 123/KEP/LPDB/2010 tanggal 08 Juni 2010;3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 415/KEP/LPDB/2011Dikembalikan kepada Sdr.

Penggugat(Pembanding) dengan para Tergugat (Terbanding) sudah memilikiHalaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 179/PDT/2019/PT PDGMamak Adat atau Datuk yang berbeda pula, dimana DatukPenggugat (Pembanding) dipimpin oleh Datuknya yang bernamaZulkarnein, sementara Datuk Tergugat (Terbanding) dari KeturunanKaum Pesah dibawah Payung Suku Caniago yang dipimpin olehDatuknya Helmon bergelar Datuk Hitam Nagari Lubuk Basung.Bahwa penolakan/keberatan Pembanding (Penggugat) dalam poinini adalah sama sekali hanya opini

yang sangat tidak berdasar,penjelasan opini Pembanding (Penggugat) seperti ini dalamgugatannya jelas sangat mengadaada, bahkan poin opini ini tidakterbukti didalam persidangan perkara a quo, sebab Bukti P1Pembanding (Penggugat) hanyalah mengenai Susunan RanjiKeturunan Kaum Cucu Piut dari Moyang Limpik, Suku Caniago Dt.Hitam di Lubuk Basung.

Bahwa Tergugat dan Tergugat IV dalam jawaban ini, jugamenyampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Solok Selatan telahmemberikan opini dan verifikasi terhadap duduk permasalahangugatan Penggugat dengan mengeluarkan surat Inspektorat Nomor700/68/Insp2015, perihal opini terhadap mekanisme pembayaransisa kontrak yang diselesaikan dalam pengenaan masa dendamelampaui Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 April 2015,menyatakan bahwa sepanjang payung hukum berupa PeraturanKepala Daerah atas mekanisme penanganan kontrak

KbrDalam opini yang dikeluarkan tersebut, jelas menyatakan bahwapembayaran sisa kontrak yang diselesaikan melampaui TahunAnggaran 2014 belum dapat dibayarkan, dan hasil verifikasinyamenyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaandisebabkan oleh kelalaian rekanan.

Foto Copy Opini Inspektorat Kabupaten Solok Terhadap MekanismePembayaran Sisa Kontrak yang diselesaikan dalam pengenaan masadenda melampaui Tahun Anggaran 2014 Nomor:700/68/Ins2015 telahdisesuaikan dengan Aslinya ,dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1IV2;3.

Bahwa Tergugat dan Tergugat IV dalam jawaban ini, jugamenyampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Solok Selatan telahmemberikan opini dan verifikasi terhadap duduk permasalahangugatan Penggugat dengan mengeluarkan surat Inspektorat Nomor700/68/Insp2015, perihal opini terhadap mekanisme pembayaransisa kontrak yang diselesaikan dalam pengenaan masa dendamelampaui Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 April 2015, menyatakanbahwa sepanjang payung hukum berupa Peraturan Kepala Daerahatas mekanisme penanganan kontrak

Family Saiyo No.03 tanggal 02Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Warneri Putera, SH., M.Kn,buktibukti tersebut merupakan bukti yang terkait dengan pekerjaan jalanPadang AroLubuk Malako (Sangir, SJJ);Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat 4 juga telah mengajukanbukti T.IIV1 berupa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)Nomor : 620/29.04/ BAPPHP/PNKJLN/DPU/I2015, tertanggal 22 Januari2015, bukti T.IIV2 berupa Opini Inspektorat Kabupaten Solok TerhadapMekanisme Pembayaran Sisa Kontrak

M.Si sedang dalampemeriksan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan jual beliopini, pemeriksanaan BPK tahun 2017 atas Laporan KeuanganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiTA 2016 menghasilkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP),demikian juga Tahun 2018, Pemeriksaan BPK menghasilkan opini tetapWajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2017;Bahwa keberhasilan itu adalah merupakan usaha keras

Penggugatdanseluruh jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi telah menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP);Bahwa posisi sekarang Penggugat dan Drs.

DaerahTertinggal dan Transmigrasi TA 2016 menghasilkan opini Wajar TanpaPengecualian (WTP).

Demikian juga Tahun 2018, Pemeriksaan BPKmenghasilkan opini tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WIP) atasLaporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgaldan Transmigrasi TA 2017.

Demikian usaha keras Penggugat danseluruh jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi telah menghasilkan opini WTP;Bahwa untuk mempertahankan keberhasilan memperoleh opini tetapWajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama proses gugatan iniberlangsung, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi mengeluarkan kebijakan yang menunjuk Penggugatsebagai adviser seluruh kegiatan Pembangunan di 9 eselon Kementerian agar tidak terulang terjadi hambatan dalam pelaksanaankegiatan

Memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati normanormaagama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;b. Tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu menelitidengan menelusuri kebenaran informasi;c. Tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah dan yang tidakjelas sumber maupun kebenarannya, rumor atau tuduhan tanpa dasarHal. 2 dari 16 hal.Put.

No.1171 K/Pdt/2011materi berita yang diberitakan telah mempedomani UU No.40 tahun1999 tentang Pers, yaitu Pasal 5 ayat (1) bahwa pers nasionalberkewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini denganmenghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan serta kodeetik Wartawan Indonesia angka 1 bahwa, wartawan Indonesiamenghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yangbenar, kode etik Wartawan Indonesia angka 3 bahwa, wartawanIndonesia menghormati asas praduga tak besalah, tidakmencampurkan fakta

dengan opini, berimbang dan selalu menelitikebenaran infomasi dank ode etik Wartawan Indonesia angka 4bahwa, Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersitadusta, fitnah;.

Penggugat sebagaimana yangtertuang dalam alat bukti surat yang diberi tanda P7 yang tidakdipertimbangkan oleh judex facti agar para Tergugat melakukankewajiban koreksi sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 tahun1999 tentang Pers khususnya Pasal 5 ayat (3) dimana Persdiwajibkan melayani Hak Koreksi dan Pasal 1 angka 13 yangmenegaskan Pers wajib melakukan koreksi serta kode etik wartawanIndonesia angka 3 bahwa Wartawan Indonesia menghormati asaspraduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini

., PGL BUDI telah menggunakan akunfacebook Budi Akbar dan Budi Akbar Ill untuk besosialisasi danmenyampaikan opini dan kritikan kepada publik.

Bahwa terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDI telah menggunakan akunfacebook Budi Akbar dan Budi Akbar Ill untuk besosialisasi danmenyampaikan opini dan kritikan kepada publik.

Bahwa terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDI telah menggunakan akunfacebook Budi Akbar dan Budi Akbar Ill untuk besosialisasi danmenyampaikan opini dan kritikan kepada publik.e Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 sekirapukul 15.46 WIB., terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDImemposting dalam akun facebooknya, Budi Akbar katakata sebagaiberikut"PANCASILA DAN BHINNEKA OPLOSAN MELAHIRKAN PKIBARU.. Belum Sadarkah Kita Jika Jokowi itu Seekor Anjing??

Bahwa terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDI telah menggunakan akunfacebook Budi Akbar dan Budi Akbar Ill untuk besosialisasi danmenyampaikan opini dan kritikan kepada publik.Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 sekirapukul 15.46 WIB., terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDImemposting dalam akun facebooknya, Budi Akbar katakata sebagaiberikut: PANCASILA DAN BHINNEKA OPLOSAN MELAHIRKAN PKIBARU. Belum Sadarkah Kita Jika Jokowi itu Seekor Anjing??

Bahwa Tergugat dan Tergugat IV dalam jawaban ini, jugamenyampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Solok Selatan telahmemberikan opini dengan nomor surat : 800/68/Insp2015 hal OpiniTerhadap Mekanisme Pembayaran Sisa Kontrak Yang DiselesaikanDalam Pengenaan Masa Denda Melampaui Tahun Anggaran 2014tanggal 14 April 2015 dimana diantaranya dalam opini tersebutmenyatakan sepanjang payung hukum berupa Peraturan KepalaDaerah atas mekanisme penanganan kontrak akhir tahun dankomitmen penyediaan anggaran untuk

Bahwa hasil verifikasi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan, Nomor :700/37/IX/Insp2015, pada tanggal 29 September 2015, menyatakanketerlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan DinasPekerjaan umum Tahun Anggaran 2014 disebabkan oleh kelalaianrekanan.Dalam opini yang dikeluarkan tersebut, jelas menyatakan bahwapembayaran sisa kontrak yang diselesaikan melampaui TahunAnggaran 2014 belum dapat dibayarkan, dan hasil verifikasinya jelasmenyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkanoleh

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BungoPantai, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT BungoPantai Bersaudara, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan TerbatasPT Bungo Pantai Bersaudara, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat dan Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa: yal 10 dari 22 hal PutusanPerkara PerdataNo:20/Pdt.G/2017/PN.Kbr1.Foto Copy Surat Opini

Opini Inspektorat Kabupaten SolokSelatan terhadap Mekanisme Sisa Pembayaran Sisa Kontrak yangdiselesaikan dalam pengenaan masa denda melampaui tahu Anggaran2014 Nomor : 700/68/Ins2015, T.I.IV.2 yaitu Laporan HAsil PemeriksaanInspektorat Kabupaten Solok Selatan Nomor : 700/37/IX/Insp2015,T.L.IV.3 yaitu Surat Pernyataan Direktur PT Bungo Pantai Bersaudara.Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat Ill juga telahmengajukan bukti T.IL.III.2 yaitu.

melakukan upaya hukum ke pengadilanPenggugat telah melayangkan surat peringatan sebanyak dua kali yaitu tanggal19 April 2017 dan 24 April 2017 (vide P.5 dan P.5.a) tetapi Para Tergugat tidakmemberikan tanggapan sampai saat Penggugat melayangkan gugatannya;Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan atas pekerjaan yangtelah diselesaikan Penggugat, Tergugat telah menyurati Inspektorat KapubatenSolok Selatan mengenai mekanisme pembayaran sisa kontrak yang melampauitahun anggaran 2014 , dengan hasil opini

dari 10 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Prp Bahwa Herman Sitompul dimakamkan di Pematang Siantar; Bahwa sepengetahuan saksi harta benda peninggalan almarhum HermanSitompul adalah 3 (tiga) bidang lahan kebun sawit, sebuah rumah dansebidang tanah yang diatasnya ada bangunan kecil seperti warung; Bahwa saksi dan keluarga Pemohon bersaudara tidak keberatan jika EvelynRuth Novalina Sitompul diurus dan dirawat oleh Pemohon;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menyampaikanLegal Opini

Pengadilan;Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui dari keterangan saksisaksibahwa Pemohon adalah adik kandung dari orang tua Evlyn Rith Novalina BrSitompul yang bernama Herman Sitompul, sehingga dengan mempertimbangkanPasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat danTata Cara Penunjukan Wali tersebut, Pemohon dapat dikategorikan sebagaisaudara dari Evlyn Rith Novalina Br Sitompul;Menimbang, bahwa akan tetapi setelan Hakim membaca danmemperhatikan pendapat hukum (Legal Opini

makapengakuan dan dokumen yang dimilikinya cacat hukum dan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan cacat hukum dokumen yangdikeluarkan oleh Kelapa Desa Kabun tersebut sebagaimana pendapat hukumKuasa Hukum Pemohon, hal tersebut ditentukan melalui mekanisme gugatanpembatalan di pengadilan tata usaha negara, jadi tidak dapat begitu sajadinyatakan cacat hukum;Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempertimbangkanalat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta pendapat hukum (legal opini

Risiko No: 577/Div MR/IX/2011; Perihal Opini Risiko KJKS HALAL (Kedua) tanggal 21 September 2011;

SMR/04/054/2016