R.E Marthadinata RT.18Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya yangbernama Bethsie Pesiwarissa,SH Advokat dari KantorAdvokat dan Konsultan Hukum Bethsie Pesiwarissa,SH danRekan yang berkantor di jalan Anmad Yani No.87 B KompleksPerindustrian Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik JayapuraUtara Kota Jayapura Papua, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 15 Desember 2017 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan

Nabire Papua, yang batas-batasnya sebagai berikut:a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Rohana Marpaung.b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Gudang BULOG.c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Gereja Gidi (dahulu ditempati Tuan Jeger).d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Tergugat.menjadi atas nama Nur Cahaya Simaremare;7.

NUR CAHAYA SIMAREMARE sebagai Penggugat;ELKANA MARPAUNG sebagai Tergugat;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA ATR/BPN WILAYAH PROVINSI PAPUA Cq KEPALA ATR/BPN KABUPATEN NABIRE sebagai Turut Tergugat;

ELKANA MARPAUNG, Pekerjaan: Pumawirawan TNI, beralamat: JalanHonai Kelurahan Nabarua Nabire Papua, selanjuinyadisebut sebagai Tergugat;ll.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI ATRBPNREPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA ATRBPNWILAYAH PROVINSI PAPUA Cq KEPALA ATR/BPNKABUPATEN NABIRE, berkedudukan di Jalan MerdekaNabire, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosalina,S.H, Masrum, S.H, Yuli Priyo Pangarsa, S.STberdasarkan Surat Tugas dari Kementrian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Nomor534/st91.04/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, selanjuinyadisebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan

(tujuh belas komatiga puluh meter persegi) yang terletak di jalan Honai Kelurahan NabaruaKabupaten Nabire Papua yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak MilikNomor 655 tanggal 22 April 2004 atas nama Elkana Marpaung seluas kuranglebin 1.108 m? (seribu seratus delapan meter persegi), sehingga Penggugatberhak atas tanah objek sengketa seluas kurang lebih 612,42 m?

Nabire Papua, yang batasbatasnya sebagaiberikut:a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Rohana Marpaung.b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Gudang BULOG.Cc; Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Gereja Gidi(dahulu ditempati TuanJeger).d.

Nabire Papua,yang batasbatasnya sebagai berikut:a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Rohana Marpaung.b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Gudang BULOG.c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Gereja Gidi(dahulu ditempati TuanJeger).d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Tergugat.menjadi atas nama Nur Cahaya Simaremare;7.

PURYONO, S.H VS GUBERNUR PAPUA BARAT;

., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Amban Permai, RI/RW 002/004, KelurahanAmban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,Provinsi Papua Barat, pekerjaan Mantan Pegawai NegeriSipil;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR PAPUA BARAT, tempat kedudukan di JalanBrigjen TNI (Purn) Abrahan O.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Papua BaratNomor 888/09/2019, tanggal 30 April 2019, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama.Puryono, S.H., NIP. 19750812 199503 1 003;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Papua Barat Nomor 888/09/2019, tanggal 30 April 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama. Puryono, S.H., NIP. 19750812 199503 1 003;4.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikannama baik, harkat, martabat dan Kedudukan Penggugat pada keadaansemula sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan PemerintahanProvinsi Papua Barat;5.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan namabaik, harkat, martabat dan Kedudukan Jabatan Penggugat padakeadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di LingkunganPemerintahan Provinsi Papua Barat;.

FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 Nomor 6, Jakarta, yangdiwakili oleh Orias Petrus Moedak, jabatan Wakil PresidenDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani, Jayapura, Papua;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juli2017 Nomor: 973/1306/BAPPENDA, tanggal 1 Agustus 2017 junctoSurat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/399/Tahun 2017,tanggal 15 Desember 2017; dan,4.

Penerbitan SKPD PAP tersebutdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuanyang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun2011 ("Perdasi 4/2011") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanHalaman 4 dari 8 halaman.

SAUL ELOPERE VS PANITIA PEMILIHAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN (MRPP) UNSUR KEAGAMAAN;;

PT FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;

Rasuna Said Kav X7/6, Jakarta, yang diwakilioleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur PT FreeportIndonesia:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA, tempat kedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. M.

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormatuntuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak Air Permukaan973/1501 tersebut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113371.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Agustus 2016Nomor 973/1501/DISPENDA, tanggal 5 September 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016 dan;4.

perundangundangan yangberlaku dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerahatas Pajak Air Permukaan (SKPD PAP) masa pajak Agustus 2016terkait penetapan Pajak Air Permukaan kepada Pemohon PeninjauanKembali dengan nilai objek Pajak Air Permukaan sebesarRp369.619.200.000,00; dan nilai Pajak Air Permukaan yang harusdibayar sebesar Rp36.961.920.000,00; berdasarkan ketentuan yangdiatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua

PT FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;

Rasuna Said Kav X7/6, Jakarta, yang diwakilioleh Clementino Enrico Navito Lamury, jabatan Direktur PTFreeport Indonesia;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA, tempat kedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. M.

., kewarganegaraan Indonesia, jabatanKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahProvinsi Papua, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/3279/SET, tanggal 21 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/1701 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113372.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan September2016 Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016; dan,4.

perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerahatas Pajak Air Permukaan (SKPD PAP) masa pajak September 2016terkait penetapan Pajak Air Permukaan kepada Pemohon PeninjauanKembali dengan nilai objek Pajak Air Permukaan sebesarRp357.696.000.000,00; dan nilai Pajak Air Permukaan yang harusdibayar sebesar Rp35.769.600.000,00; berdasarkan ketentuan yangdiatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua

FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA;

X7/6, Jakarta, dalam hal inidiwakili oleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA, beralamat di Jalan Jenderal AhmadYani, Jayapura, Papua;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa DR. M.

., MM, jabatan Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Asset Daeah Provinsi Papua, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/3274/SET, tanggal 21 Maret 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113369.06

IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/406/Tahun 2016 tanggal 9Desember 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Juni 2016Nomor 973/1114/DISPENDA tanggal 11 Juli 2016, atas nama PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5,Jalan HR.

Pasal 1338 KUHPer, Pasal 169 huruf a UUMinerba, Pasal 40 ayat (1) UU Otsus Papua, Pasal 13 butir x junctoAlinea Pertama Pasal 13 halaman 43 juncto Pasal 13 ayat (10) KKjuncto Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (2) KK;b.

Putusan Nomor 3913/B/PK/Pjk/2019Pajak Air Permukaan (SKPD PAP) masa pajak Juni 2016 terkaitpenetapan Pajak Air Permukaan kepada Pemohon Peninjauan Kembalidengan nilai objek Pajak Air Permukaan sebesar Rp357.696.000.000dan nilai Pajak Air Permukaan yang harus dibayar sebesarRp35.769.600.000, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PeraturanDaerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011") dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA U.P. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;

Rasuna Said Kavling X7 Nomor 6, Jakarta12940, yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury,Jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA U.P. KEPALA DINAS PENDAPATANDAERAH PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. M.

., kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah Provinsi Papua, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/1073/SET, tanggal 30Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor973/2498/Dispenda, tanggal 2 November 2014 untuk Bagian BulanOktober 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/17/Tahun 2016, tanggal 13 Januari 2016;4.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan Pajak Air Permukaan melalui SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan (SKPD PAP) yangditerbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Termohon Pk)dengan nilai objek Pajak Air Permukaan untuk Masa Pajak Oktober 2015sebesar Rp369.619.200.000; SKPD PAP tersebut diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali dengan berdasarkan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah

SARLOTA DONGGORI, DKK vs GUBERNUR PAPUA;

, Kota Jayapura, Papua,pekerjaan Karyawan Swasta;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.

Bahwa Gubernur Papua (Termohon) telah memberlakukan PeraturanDaerah Khusus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2019 tentang TataCara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua YangDitetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 20192024(PERDASUS Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2019) yang ditetapkandan ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2019 dan telahdiundangkan pada tanggal 31 Oktober 2019 (vide Bukti P1).

Yangmana diberlakukannya PERDASUS Provinsi Papua Nomor 9 TahunHalaman 4 dari 63 halaman.

Papua Nomor 6 Tahun 2014 (vide Bukti P4)sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah KhususProvinsi Papua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua YangDitetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014 2019(vide Bukti P5), justtu PERDASUS Provinsi Papua Nomor 9 Tahun2019 merupakan peraturan baru tetapi materi muatan dalamperaturannya jauh tertinggal daripada peraturan sebelumnya

Terjadi Perubahan Alokasi Kursi Untuk Daerah Pengangkatan(DAPENG) Wilayah Adat Saireri Yang Semula 3 Kursi BerdasarkanPERDASUS Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telahdiubah dengan PERDASUS Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2016Menjadi 2 Kursi Berdasarkan PERDASUS Provinsi Papua Nomor 9Tahun 2019:55.

FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7/6, Jakarta, yang diwakilioleh Clementino Enrico Navito Lamury, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA U.P. KEPALA DINAS PENDAPATANDAERAH PROV. PAPUA, tempat kedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

., jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1075/SET,tanggal 30 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85793/PP

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor:973/0071/Dispenda Tanggal 4 Januari 2016 untuk Bagian BulanDesember 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/70/Tahun 2016 Tanggal 26 Februari 2016; dan,4.

Putusan Nomor 4114 B/PK/Pjk/2019NPWP 01.069.536.9091.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan Pajak Air Permukaan melalui SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan (SKPD PAP) yangditerbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua (TermohonPeninjauan Kembali) dengan nilai objek Pajak Air Permukaan untukMasa Pajak Desember

2015 sebesar Rp369.619.200.000; SKPD PAPtersebut diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali denganberdasarkan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"),Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ("Perdasi4/2011") dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak AirPermukaan ("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon

GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4112/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

Putusan Nomor 4112/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1783, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 junctoPut79859P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4091/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

Putusan Nomor 4091/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1783, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79863/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79863P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4095/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. M.

Putusan Nomor 4095/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1783, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79857/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79857P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut

adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/60/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 tanggal 8Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Februari 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/158/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/60/Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

BERSAMA PAPUA UNGGUL

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

., dan kawan, Advokat beralamat di DKIJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 228/TAXPTFI/II/2019, tanggal 8 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA, berkedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani, Jayapura, Papua, yang diwakili oleh JenpinoNgabdi, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. M.

., jabatan Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/3275/SET, tanggal 21 Maret 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113368.06

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak AirPermukaan 973/0948 tersebut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113368.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua

SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 Tanggal 25November 2016; dan,4.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak AirPermukaan (SKPD PAP) masa pajak Mei 2016 terkait penetapan PajakAir Permukaan kepada Pemohon PK dengan nilai objek Pajak AirPermukaan sebesar Rp 369.619.200.000 dan nilai Pajak Air Permukaanyang harus dibayar sebesar Rp 36.961.920.000, berdasarkan ketentuanyang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2011("Perdasi 4/2011") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti

GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4109/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali kedua telah memutusdalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

., jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/12267/SET,tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 Lantai5, Jalan H.R.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua: GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.