Bahwa persyaratan pengajuan keberatan oleh WajibPajak diatur dalam Pasal 25 UU KUP, sehingga dengandemikian, dengan merujuk pada ketentuan dalam PasalIl! UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, persyaratanpengajuan keberatan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) tunduk pada UU KUPNomor 16 Tahun 2000.e.

merupakan kewenangan absolutPengadilan Agama Muara Tebo;Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Pengguat yang telah dicocokkan dengan aslinya sertatelah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktiandan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggalPengguat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti danmerupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasalil

No. 480/PDT/2018/PT.MKSsalah satu dasar pertimbangan hukum KetentuanKetentuan Konversi PasalIl ayat (1) : Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimanaatau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) sepertiyang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulaiberlakunya UndangUndang ini yaitu: hak agrarisch eigendom, milikyayasan anderbeni, hak atas drew, ha katas drew desa, jesini, grantsultan, landerijwnbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atastanah partikelir

Putusan Nomor 315 K/TUN/2013.e Pasal ayat 1 (20) bahwa: Sertifikat adalah surat tanda buktihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf cUUPA;e Pasal 6 ayat (2) bahwa: Dalam melaksanakan pendaftarantanah, Kepala Kantor Pertanahan di bantu oleh PejabatPembuat Akta Tanah ......dst;1 Bahwa dengan demikian dari ketentuan konversi dimana dalam PasalIl Jo Pasal VIL UUPA tersebut, maka :e Setiap peralihan tanah atau perpindahan hak atas tanah yangdicatat di dalam Buku C Desa tidak menjadi wewenangPemerintah

Putusan Nomor 315 K/TUN/2013.e Pasal ayat 1 (20) bahwa: Sertifikat adalah surat tanda buktihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf cUUPA;e Pasal 6 ayat (2) bahwa: Dalam melaksanakan pendaftarantanah, Kepala Kantor Pertanahan di bantu oleh PejabatPembuat Akta Tanah ......dst;1 Bahwa dengan demikian dari ketentuan konversi dimana dalam PasalIl Jo Pasal VIL UUPA tersebut, maka :e Setiap peralihan tanah atau perpindahan hak atas tanah yangdicatat di dalam Buku C Desa tidak menjadi wewenangPemerintah

Bahwa persyaratan pengajuan keberatan oleh WajibPajak diatur dalam Pasal 25 UU KUP, sehingga dengandemikian, dengan merujuk pada ketentuan dalam PasalIl! UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, persyaratanpengajuan keberatan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) tunduk pada UU KUPNomor 16 Tahun 2000.e.

Desember 1987) ;Bahwa semestinya Judex Facti harus memeriksa bukti surat dimaksud, apakahtelah sesuai dengan ketentuan dan penerapan hukum pembuktian, kemudiandipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ada, seharusnya Judex Facti menolakalat bukti (foto copy Surat Pengangkatan Terdakwa/Pembanding/PemohonKasasi sebagai Pengurus Tanah Wakaf Madrasah Arabiyah Islamiyah) yangdiajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo karena tidakmemenuhi ketentuan alat bukti materiil sebagaimana dimaksud di dalam PasalIl

Luas0,0129 Da dari atas nama Kuntoro ke C Nomor : 2920 Persil 138Kelas S III Luas 0,109 Da dan Persil 138 Kelas S III Luas 0,029 Daatas nama Siti Roayah tidak cermat, tidak sesuai dengan kejadian,tidak jelas sebab dan tanggal perubahan, tidak jelas alasan hukum,tidak didukung dokumen antara lain suratsurat jual beli, hibah atautukarmenukar dan lainlain sehingga tidak mempunyai kepastianhukum yang dapat diketahui pencatatan peralihan hak itu terjadiatau sesudah tanggal 24 September 1960 adalah melanggar PasalIl

kesimpulan pemberlakukan HukumAdat Batak dalam hal penyelesaian harta bagi masyarakat Suku Batakadalah hal mutlak, sebab Hakim wajib memberlakukan hukum khususdan menyampingkan hukum umum (lex spesialis derogat lex generalis)bilaamana dalam tatanan kehidupan suatu) kelompok masyarakatdimaksud berlaku hukum khusus;Bahwa adapun yang menjadi dasar berlaku pemberlakukan hukum adatdimaksud adalah: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasarberlakunya kembali Undang Undang Dasar 1945, Aturan Peralinan PasalIl

hutang sebagaimana dimaksud dalam bukti P1 yaitupasal IT angka 3, pasal II, pasal TV angka 2 s/d angka 6 dan pasal V tidak mempunyaikekuatan mengikat secara hukum namun demikian majelis hakim berpendapat dalambukti P1 hanya mempunyai kekuatan mengikat sebatas hanya mengenai masalahhutang piutang antara penggugat dengan tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I,pasal IT angka 1 dan 2, pasal IV angka I, pasal VI dan pasal VII;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya oleh majelis hakim kalau pasalIl

bahwa melalui Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun2005 tentang tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, diatur bahwaPada saat Peraturan Pemerintah tersebut berlaku, maka pengurusan piutangperusahaan Negara/daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuanHal 13 dari 44 putusan no. 9/Pdt.G/2019/PN.Bbsperaturan perundangundangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatasdan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya (vide PasalIl

/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang yang berbunyi : Dalam hal legalitasformal subjek dan objek lelang telah dipenuhi dan PemilikBarang telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untukmenjual secara lelang, Pemimpin Balai Lelang mengajukanSurat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL/PejabatLelang Kelas Il untuk dimintakan jadwal pelaksanaanlelangnya.15Bahwa kata sambung dan sebagaimana dalam Undangundang Nomor 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan yang dinyatakan dalam PasalIl

oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar,diantaranya DPP penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNsama dengan dalam SPT PPN untuk Masa Pajak yang bersangkutan danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto PasalIl

tanahsebagaimana diuraikan diatas dalam Grand Sulthan Nomor 16 tanggal 16Januari 1926, seluas + 8 Bahu atau sekitar 5,6 Ha, dan saat ini telahjatuh kepada para ahli warisnya yang masih hidup ;Bahwa sebagai pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia atasberlakunya Hukum Adat atas tanah di Negara Kesatuan RepublikIndonesia, maka tanahtanah yang telah ada hak nya (khususnya hakmenurut hukum adat) sebelum lahirnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960,diakui hakhaknya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Konversi PasalIl

Pada PasalIl Konversi ayat (1) diatur bahwa : atas hakhak atas tanah yang memberi wewenangatau mirip dengan hak yang dimaksud pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengannama yang ada pada mulai berlakunya UUPA ini, yaitu hak agrarisch eigendom, milik,yasan anderbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, grand sultan,landerijenbeziterech, altijddurandeerpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir Danhak hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut olehMenteri Agraria, sejak

PasalIl Ayat 1: Daerahdaerah perbatasan dari kedua negara, antara atau didalam mana perdagangan lintasbatas di daratan ini dapat dilakukan,adalah daerahdaerah sebagaimana disebut di dalam Basic Arrangementson Border Crossing yang ditandatangani oleh kedua belah pihak padatanggal 26 Mei 1967;6.

PasalIl Ayat 1: Daerahdaerah perbatasan dari kedua negara, antara atau didalam mana perdagangan lintasbatas di daratan ini dapat dilakukan,adalah daerahdaerah sebagaimana disebut di dalam Basic Arrangementson Border Crossing yang ditandatangani oleh kedua belah pihak padatanggal 26 Mei 1967;.

PasalIl Ayat 1: Daerahdaerah perbatasan dari kedua negara, antara atau didalam mana perdagangan lintasbatas di daratan ini dapat dilakukan,adalah daerahdaerah sebagaimana disebut di dalam Basic Arrangementson Border Crossing yang ditandatangani oleh kedua belah pihak padatanggal 26 Mei 1967;f.

yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan, j.surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintan atau Pemerintah Daerah,k. petuk PajakBumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau . suratketerangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan; atau m. lainlain bentuk alat pembuktiantertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam PasalIl

Gergas Utama), hal ini sebagaimana diatur dalam PasalIl ayat 1 huruf d Perjanjian Kerja Bersama;Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (4) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 jo.

PasalIl Ayat 1 ; Daerahdaerah perbatasan dari kedua negara, antara atau didalam mana perdagangan lintasbatas di daratan ini dapat dilakukan,adalah daerahdaerah sebagaimana disebut di dalam Basic Arrangementson Border Crossing yang ditandatangani oleh kedua belah pihak padatanggal 26 Mei 1967.6.Bahwa yang dimaksud orangorang yang dibenarkan untuk melakukanperdagangan lintas batas sebagaimana dimaksudkan Pasal Ayat 3 angka(1) adalah ; yang dibenarkan melakukan perdagangan lintas batas antaraKalimantan

PasalIl Ayat 1 ; Daerahdaerah perbatasan dari kedua negara, antara atau didalam mana perdagangan lintasbatas di daratan ini dapat dilakukan,adalah daerahdaerah sebagaimana disebut di dalam Basic Arrangementson Border Crossing yang ditandatangani oleh kedua belah pihak padatanggal 26 Mei 1967..

Bahwa, Tergugat II Intervensi memperkuat dan sependapatdengan Tergugat bahwa Tergugat telah memberikan hak atastanah berupa Hak Guna Bangunan yang menjadi obyeksengketa dengan tepat, sah dan benar sesuai tata cara yangditentukan oleh undangundang serta peraturan yang berlakudan tidak ada aturan pun yang disimpangi dengan kata lainproses penerbitan sertifikat obyek gugatan telah sesuaiI, UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria PasalIl.