Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang beriaku;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon dan anak lelaki Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohonmengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17tahun, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya laludibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon tanpa ada pembahan dan tambahan;Bahwa anak Pemohon

yangmenimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakimberpendapat bahwa pemohonan Pemohon patut dipertimbangkan.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohonan Pemohon patutdikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A UndangundangNomor 50 Tahun 2009 sebagai pembahan

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan"Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secaraverstek;Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pembahan keduadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan ataupejabat Pengadilan

yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada PegawaiPencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengena, sengketa di Bidang perkawinan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang 9 Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pembahan kedua dengan UndangUndang Nomor

tanparuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suami isteri dengan penjara yangberkepanjangan Ini adalah aniaya yang bertentangan dengansemangat keadilan"Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidakmelawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006, dan pembahan

Panitera Pengadilanatau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkansalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugatdan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkanMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan pembahan

dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; (3) Perkarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeripaling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30(tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan MahkamahAgung; Bahwa berdasarkan normanorma Pasal 32 dan 33 UU No. 2 Tahun2011 tentang Pembahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiksebagaimana dikemukakan dalam

Dengan demikian, Pengadilan Negeri baru mempunyaikompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebutsetelah upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai tidak membuahkanhasil;Bahwa keberadaan Mahkamah Partai atau sebutan lainnya adalah sebagaimekanisme penyelesaian sengketa internal yang wajib ada telah diatur dalamAnggaran Dasar setiap Pembentukan Parpol berdasarkan BAB II tentangPEMBENTUKAN PARTAI POLITIK Pasal 2 ayat (4) huruf m UU No. 2Tahun 2011 Tentang Pembahan atas UU No. 2 Tahun

Bahwa Partai Gerindra dalamrangka memenuhi perintah undangundang ~ sebagaimana disebutkan dalamPasal 2 ayat (4) huruf m, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 51 ayat (2) UU No. 2Tahun 2011 tentang Pembahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang PartaiPolitik, pada kenyataannya telah membentuk dan dengan demikian telahmemiliki Mahkamah Partai yang dimaksud oleh undangundang dan telahmemenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum untuk memilihanggota DPR, DPRD Prov./Kab.

Bahwa dalam kenyataamiya, sampai dengan ditandatanganinya gugatan dandiregisterasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30Oktober 2015, Penggugat belum dan/atau tidak pernah menyampaikanpermasalahan perselisihan internal Partai Politik dalam tubuh Partai Gerindraini kepada Mahkamah Partai atau Majelis Kehormatan Partai Gerindra untukmendapatkan penyelesaian sebagaimana dimaksud oleh norma Pasal 33 UUNomor 2 Tahun 2011 tentang Pembahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai

PutusanPengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, danhanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; (3) Perkarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilannegeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkaraterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah232424Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftardi Kepaniteraan Mahkamah Agung; Bahwa berdasarkan normanorma Pasal 32 dan 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Pembahan

Badan PertanahanNasional Kota Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan Komplek StadionNo,1 Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugaty;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca surat gugatan Para Penggugat ;Telah membaca suratsurat lainnya yang berkenaan dengan gugatantersebut ;Telah membaca surat permintaan pembahan biaya perkaraNo.34/Pdt.G/2016/PNLsm tertanggal 25 Februari 2017;Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal

UndangundangNomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikanperkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya untuk penyelesaianperkara ini maka sikap Penggugat tersebut hams dianggap tidakbersungguhsungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkarayang bersangkutan hams dibatalkan ;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan pembahan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusanTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan di muka; Menimbang, bahwa karena temyata penggugat meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut namun tidak datang menghadap, tidak pula temyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah, oleh karenanya gugatan penggugat hamsdinyatakan gugur; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 pembahan

Menimbang bahwa untuk memenuhiketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 serta pembahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pengaditan Agama memerintahkan kepada Paniterauntuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasaltersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasat 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan 3 Tahun 2006 serta pembahan keduaUndangundang nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta hukum syar'i yangberkaitan dengan putusan ini.MENGADILI1.

menasehatiTergugat untuk merubah sikap demi keutuhan rumah tangga yanglelah dibina bersamasama untuk memberikan kebahagian kepadaanakanak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;Bahwa kesabaran Penggugat atas sikap Tergugat pada dasarnyaPenggugat sangat berharap besar agar Tergugat sebagai suamiyang di cintai dapat merubah sikap dan perilakunya untuk lebihsaling mencintai, menghargai dan menghormati satu sama lainnya,namun hal tersebut tidak ada artinya dihadapan Tergugat, dimanaTergugat tidak menunjukan pembahan

yangberbahaya terhadap keluarga maka Penggugat mencoba mencariinformasi kepada orang lain serta media internet dan ketikaPenggugat mengetahui bahwasannya hal tersebut adalah narkoba.Penggugat langsung mempertanyakan kepada Tergugat danAkhirnya Tergugat mengakuinya selanui ini Tergugat telahmengkonsumsi narkoba dimana Tergugat meminta maaf kepadaPenggugat serta berjanji tidak akan memakai lagi narkoba dan akanmemperbaiki prilakunya sebagai seorang suami yang lebih baikkepada istri dan anakanak;Bahwa pembahan

(lima ratusribu rupiah) yang sebelumnya Penggugat sendiri tidak mengetahuiuntuk dan keperluan apa Tergugat dahulunya meminjam uangkepada pihak lain namun Penggugat mencurigain pembahan sikapTergugat dikeranakan Tergugat sampai sekarang ini memakainarkoba;Bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat tentulah menimbulkantekanan baihin terus menerus dan hai ini dirasakan Penggugatselama lebih kurang 8 (delapan) tahun sampai sekarang ini yangpada akhirnya selalu timbul keributan serta memperlihatkanpendidikan

permohonan ini,Pemohon sampaikan banyak terima kasihBahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan anak lelakiPemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatuntukmengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun 6 bulan (masih berusia di bawah 19tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada pembahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 sebagai pembahan kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlakuserta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1.

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengansemangat keadilan"Menimbang,bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas. makagugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secaraverstek;Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan pembahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan ataupejabat Pengadilan

yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada PegawaiPencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan:Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006. dan pembahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun

Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006dan pembahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara PenggugatdanTergugat dengan cara menasehat Penggugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA RINomor 1 Tahun 2016 Prosedur di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikankesempatan kepada Penggugat dan Tergugat

Hal mana telah sesuai denganketentuan Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 64 A UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Pembahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agamadimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta Pegawai Pencatat NikahKantor Umsan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkanpemikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

permohonan pemohon sebagaimanatelah diuraikan diatas.Menimbang, bahwa usaha damai yang telah dilakukan oleh Majelis hakimtelah berhasi.Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan termohon rukun kembali, makaPemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pemohon untuk mencabutperkaranya sebelum memasuki pokok perkara dapat dikabulkan (Vide Pasal 271 RV).Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan pembahan

., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempumakan denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada paraPemohon;Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang undangan yang berhubungandengan perkara

ditentukan Pemohonpemah datang menghadap dipersiaangan, dan pada tahap pembuktianfied F dort & deed Per Meo aad Pee SPA PikPemohon tidak datang sedangkar Majelis hakim telah memberikankesenipatan kepada Pemehon untuk menghadirkan sakst dipersidangan, danperintah tersebut diabaikan alah Femohon, maka perkara tersebut tidak dapatdibatatkan;Menimibang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undangundarngnomor 7 tahun 1989, yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNemer : 3 tahun 2006 serta dengan Pembahan

Skg.Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada KantorUrusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikansalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat. seteiah putusanberkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 pembahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

Oleh karenanya gugatan Penggugat hamsdinyatakan gugur.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 pembahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat.Memperhatikan Pasal 184 R.Bg serta ketentuanketentuan hukum lain yangbersangkutan.MENGADILI1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur .2.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanHal 7 dari 11 hal Penetapan , Nomor 123 / Pdt.P / 2021 / PN SgiPencatatan Sipil, mengatur mengenai pencatatan perubahan nama dilakukandengan tata cara sebagai berikut:a.Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporanserta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuanPeraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata caraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengaturmengenai pencatatan pembahan

nama;b.Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasiterhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai denganketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yangmengatur mengenai pencatatan pembahan nama;c.Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman datadalam basis data kependudukan;d.

., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasukorang yang dzalim dan gugurlah haknyaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf(a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang

pergaulan yang pantas antara keduanya,sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduabelah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talakbain.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalilgugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itugugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

dilaksanakan karena ketidak hadiran Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah perkaraperceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, olehkarena itu sesuai ketentuaii pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) UndangundangHalaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2011/PA.M gl.Halaman 5 dari 9Putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2011/PA.Megl.Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenanganPengadilan Agama; = Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan AgamaMagelang dengan dalil Termohon pergi meninggalkkan Pemohon tanpa izin Pemohon,oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tantang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undangNomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009. secara felatif