Hasan Basri Kota Banjarmasin,berdasarkan Surat penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Januari 2014, dengan NomorPenetapan 1413/Pen.Pid.Sus /2013/PN.Bjm,Pengadilan Negeri Tersebut.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 1413/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Bjm, tanggal 20 Nopember 2013 tentang penunju kan MajelisHakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan.Telah memperhatikan

dengan tanggal 19 Februaripanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampaisngan tanggal 31 Maret 2018:tut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 AprilPengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan1 O09 Mei 2018;ajangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 10 Mei 2018i dengan tanggal 08 Juli 2018;dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;Setelah membaca:ttapan Ketua Pengadilan Negeri M i iukan Majelis Hakim;lal 10 April 2018 tentang penunju

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanba 21 Juliru2017 Nomor 148/PID.SUS/2017/PTPBR, tentang penunju kei Hakimyang mengadili perkara atas nama Terdakwa terseb iatas dalam tingkatbanding ;2.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 Agustus2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 12 Juli 2019 tentang penunju kan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 12Juli 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa

Brata Rt.002 Rw.005 Desa Tritih Wetan KecamatanTempat tinggalJeruklegi Kabupaten Cilacap;Agama : Islam;Pekerjaan > Buruh;Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;Pengadilan Negeri, tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 275/ Pid.B/ 2020/ PNClp tanggal 06 Oktober 2020 tentang penunju kan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/ Pid.B/ 2020/ PN Clp tanggal 06Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan sSuratsurat lain yang bersangkutan;Setelah

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 23November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Kasibuan Daulay,S.HNurman Hidayat ,S.H dan Faisal,S.H ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bna Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24Oktober 2018 Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bna, tentang penunju kanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Surat Penetapan

2006 tentang AdministrasiKependudukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)maka terbukti, AYAH PE Bin Suyitno dengan IBU PE Binti Karyo, adalah suamiistri dan terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai denganketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwaPenetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Tgperkawinan hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PegawaiPencatat Nikah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Penunju

Hasan BasriKota Banjarmasin, berdasarkan Surat penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Oktober2014, dengan Nomor Penetapan 464/Pen.Pid.Sus /2013/PN.Bjm,Pengadilan Negeri Tersebut.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No: 1051/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Bjm, tanggal 15 Oktober 2014 tentang penunju kan Majelis Hakimuntuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan.Telah memperhatikan

MAYSARAH pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di DusunKarangrejo Rt.001, Rw.008, Desa Karangrejo,Kecamatan Gumukmas , KabupatenJember ;5 sebagai Tergugat I / TurutTerbanding ; PENGADILAN TINGGItersebutTelahmembaca1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabayatanggal 20 April 2011,No. 261/Pdt.Pen/20 11/PT.Sby, tentang penunju kkanHakim Majelis yang memeriksa perkara tersebutpada tingkat banding ;2.

Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari pada hari Jumattanggal 4 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/1/2013 tanggal4 Januari 2013 yang dikeluarkan KUA Binjai Barat Sumatera Utara dan saat inibelum dikaruniai anak, dan sebagai istri dari seorang Prajurit TNI AD Saksi tidakmempunyai Kartu Penunju Istri (KPI) karena Terdakwa tidak mau mengurusnyadan hanya membiarkan saja.a, Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sejak menikahtahun 2013 awalnya baikbaik saja dan Saksi

beberapa perbuatan meskipunmasing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , 8 adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaiOsatu. perbuatan berlanjut secara melawan eget mtperbuatan memperkaya diri sendiri atau rr yang dapatmerugikan keuangan Negara, perbuatan but dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai beriku 2Bahwa pada tahun 2007 tur Peninggalan PurbakalaDirektorat Jenderal Sejar an Purbakala menerbitkan SKnomor: 219a/ DIT.PP/ aor, 2007 tanggal 20 Maret 2007yaitu. tentang penunju

YUSUF, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi merupakan salah satu pengurus Pembangunan MesjidBaitul Kharamah dan benar Terdakwa selaku Bendahara dalamKepanitiaan Pembangunan Mesjid Baitul Knaramah sesuai Penunju kanoleh Ketua Umum Panitia Pembangunan Mesjid yang saat itu dijabatoleh Almarhum Abu Karimuddin tidak ada dibuatkan SK Pengangkatanatau penunjukan tertulis hanya pengangkatan secara lisan oleh AbuKarimuddin pada saat itu;Bahwa Terdakwa menjabat sebagai bendahara

INDOBERK Cabang Semarang berdasarkan Surat Penunju kkanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/235/BPJK/VII/2009 tanggal 04 Juli2009 tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa kepada PT.

., tanggal 08 Oktober 2019, tentang Penunju kan Majelis Hakim;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PENPP/2019/PTUN.Mks., tanggal 09 Oktober 2019, ten tang Hari Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PENHS/2019/PTUN.Mks., tanggal 31 Oktober 2019,tentang Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik AcaraJawabjinawab; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor

Dengan katalain, penunjukan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Pihak Termohontelah menyalahi prosedur pemeriksaan suatu permohonan hak uji materiil;Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa tindakan penunju kan DirekturJenderal Pendidikan Tinggi sebagai Pihak Termohon dalam permohonankeberatan hak uji materill ini telah menyalahi prosedur pemeriksaan suatupermohonan;B.

Wahab Syahranie Samarinda Nomor050.074 Pro.2003 tanggal 10 Desember 2003 perihalPermohonan Persetujuan Penunju kan Langsung.Surat dari Gubernur Prop. Kaltim Nomor027/011/BAPD/Prog tanggal 19 Desember 2003 tentangPermohonan Persetujuan Penunjukan Langsung.Berita Acara Pemeriksaan dan Uji Fungsi.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050.128Pro.2004 tanggal 16 Agustus 2004.Surat dari PT.

Target penjualan : sesuai dengan lampiran surat penunju kan dealer.c. Apabila dalam waktu selambatlambatnya 30 Juni 2012 sejak surat iniditerbikan dan ditandatangani, CV. Podo Lancar (Tergugat) belummenyerahkan Jaminan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan olehPT. Esham Dima Mandiri (Penggugat) serta menandatangani Perjanjian,maka PT.

f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid348 1724hichaf1dbchaf37lochf1 Sgl. rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO fF1fs24lang 1057langfe1033langnp1057insrsid8207090 hichaf1dbchaf37lochf1 tanggal rtlchfcs1af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid3956325hichaf1dbchaf37lochf1 29 September rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid348 1724 hichaf1dbchaf37lochf1 2014 rtlchfcesl aflafs24 ltrchfcsOf1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid8207090 hichaf1dbchaf37lochf1tentang penunju

menjabat sebagai PPK ;Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai PPK berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas ;Bahwa dana untuk pengadaan SIAK tersebut berasal dari dana APBD ;Bahwa pagu anggaran lebih kurang Rp. 4.220.000.000, (empat milyardua ratus dua puluh juta rupiah) ;Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPKadalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang jasa yangmeliputi spesifikasi teknis barang jasa, harga prakiraan sendiri,rancangan kontrak, yang kKedua menerbitkan surat penunju

Surat Pernyataan Bencana Alam Gempa Tektonik Nomor 465.2/814 tanggal 26 September 2019