Putusan No. 1255 K/Pid.Sus/2016Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Panganpada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Baratkepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman PanganNomor 521.02 / 12034 / DUK / 2012 tanggal 03 Oktober 2012 perihalLaporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Panganpada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Baratkepada Direktur Perbenihan

kg (1.500 karung @ 20 Kg) dan Pengujian UPTD BalaiPengawasan Dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi JambiNomor Pengujian: 61 / PP / PMP / V / 12 tanggal 8 Juni 2012ditemukan Benih Kedelai Wilis (BR) yang tidak memenuhi syaratsebanyak 1.780 kg (89 karung @ 20 Kg) yang ditandatangani olehKepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan TanamanProvinsi Jambi Ir.

Sujarwo Ismail;1 (satu) bundel fotokopi surat Pengujian UPTD Balai PengawasanDan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi Jambi NomorPengujian 60 / PP / PMP / V / 12 tanggal 8 Juni 2012 ditemukanBenih Kedelai Anjasmoro yang tidak memenuhi syarat sebanyak30.000 kg (1.500 karung @ 20 Kg) dan Pengujian UPTD BalaiPengawasan Dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi JambiNomor Pengujian: 61 / PP / PMP / V / 12 tanggal 8 Juni 2012ditemukan Benih Kedelai Wilis (BR) yang tidak memenuhi syaratsebanyak 1.780

kg (89 karung @ 20 Kg) yang ditandatangani olehKepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan TanamanProvinsi Jambi Ir.

Dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi JambiNomor Pengujian: 61 / PP / PMP / V / 12 tanggal 8 Juni 2012ditemukan Benih Kedelai Wilis (BR) yang tidak memenuhi syaratsebanyak 1.780 kg (89 karung @ 20 Kg) yang ditandatangani olehKepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan TanamanProvinsi Jambi Ir.

sebesar Rp. 6.195.067.000, yang ditanda tangani olehZainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan TanamanPangan dan lr.

oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPKDirektorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra.

2011 dengan nilai sebesar Rp.1.093.950.000,yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPKDirektorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra.

DAN PERBENIHAN.5. SATGAS PUBLIC SERVICE OBLIGATION.6. SATUAN PENGAWASAN INTERN.7. SEKRETARIS PERUSAHAAN.8. DIVIS PENGADAAN.9.

Pengajuan droppingmodal kerja dari Divisi Perbenihan kepada Divisi Keuangan (DirektoratKeuangan) berupa rekapitulasi kebutuhan perbenihan dari tiaptiapwilayah, dimana jumlah tersebut merupakan angka global dari tiaptiapcabang yang ada dalam wilayah tersebut. Jadi, untuk kebutuhan benihCabang NTT sendiri, datanya ada pada Divisi Perbenihan (DirektoratIndustri Agro) dan Kanwil Jawa Timur.

Pirmansyah nomor : 525.29/ 42/ BPTP/ VI/ 2015 tanggal 30 Juli 2015;

Menyatakan barang bukti ;1 Asli Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 06.83.166.1.IX.2014 tertanggal 24 September 20142 Asli Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 06.83.166.2.IX.2014 tertanggal 24 September 20143 Surat Nomor : 525.2.166 tanggal 24 September 2014 perihal Surat Keterangan Mutu Benih yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.4 Kwitansi untuk pembayaran biaya sertifikasi kelapa sejumlah 80.000 batang X Rp. 25,- = Rp. 2.000.000

Muhtadi kepada Balai Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.5 Nota pembayaran cetak label kelapa genjah entog Muhtadi tertanggal 19 Oktober 2014 sejumlah 25.000 lembar X @ Rp.47,- = Rp.1.175.000 dan sejumlah 55.000 lembar X @ Rp.46,- = Rp.2.530.000,- ( Jumlah keseluruhan = Rp. 3.705.000,-)6 Kwitansi senilai Rp. 127.500.000,- tertanggal 23 Desember 2014 dari CV Pesona Hijau guna membayar pupuk organik sebanyak 170.000 X Rp. 750,-7 Kwitansi

Akhmad Kamaludin Hidayat, Amd selaku Pengawas Benih Tanaman Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa surat keterangan Mutu benih/SKMB No.06.82.165.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.94 Surat Pernyataan Nomor : 525.2/35 tertanggal 22 Mei 2015 yang menyatakan bahwa surat keterangan Mutu benih/SKMB

Produsen benih mengajukan permohonan sertifikasi benih kepada BP2MB/ UPTDBalai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa TengahSemarang.2. Berdasarkan penugasan kepala BP2MB/Balai Perbenihan dan Kebun Produksi,pengawasan benih melakukan pemeriksaan lapangan yang dilanjutkan dengan ujilaboratorum dan melaporkan hasilnya kepada BP2MB/Balai Perbenihan dan KebunProduksi3.

, benih yang bisa disebar/ diedarkankepada masyarakat harus benih yang sudah dirilis oleh kementrian pertanian supayaada perlindungan hukum terhadap konsumen.Bahwa balai besar maupun balai perbenihan tidak berhak untuk melegalisasi suartuvarietas, sehingga balai besar maupun balai perbenihan tidak berhaak untuk merilissuatu benih / varietas.Bahwa ahli belum pernah melihat ada kelapa dalam jenis entog.Bahwa yang dimaksud dengan benih bina adalah benth yang sudah dirilis olehkementrian pertanian dan

Bahwa saksi tidak tahu kapan Balai Perbenihan dan Kebun Produksi dari Salatiga melakukanpemeriksaan di tempat Mauhtadi, Arismanto maupun Mambangul Hasan, karena saksi tidakikut mendampingi pada saat petugas balai perbenihan melakukan pemeriksaan, saksi jugatidak tahu jika petugas dari balai benh sudah melakukan pengecekan.

Memedomani spesifikasi tekmis kelapa genjah yang terdapat pada foto copy yang didapat dariBalai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga dari spesifikasi sbb :1.

Muhtadi kepada BalaiBalai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.5 Nota pembayaran cetak label kelapa genjah entog Muhtad?

Jumlah bibit : 150.420 batang;Bahwa, atas dasar hasil pemeriksaan keragaan bibit kakao makaUPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian,Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah hanya menerbitkanSurat Hasil Sertifikasi Bibit Nomor: 525.28.123.IV.2008 tanggal 1 April2008 kepada pemilik penangkar CV.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang PerbenihanTanaman, khususnya:Pasal 38 menyatakan Benih bina yang akan diedarkan wajibdiberi label;Pasal 46 menyatakan Dalam rangka pelaksanaan tugaspengawasan dibidang perbenihan, Menteri mengangkat pengawasbenih;3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2006 Produksi,Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina, yaitu Pasal 37 ayat (1) dan(2);3.

Jumlah bibit : 150.420 batang;Bahwa, atas dasar hasil pemeriksaan keragaman bibit kakao makaUPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian,Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah hanya menerbitkanSurat Hasil Sertifikasi Bibit Nomor: 525.28.123.IV.2008 tanggal 1 April2008 kepada pemilik penangkar CV.

Agrofalah dan bibit kakao yang memenuhi spesifikasi teknis yaitu dapatditerbitkan Sertifikat Bibit Kakao tanggal 16 Januari 2008 Nomor: 526.19.1.2008yang diterbitkan oleh UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan SertifikasiBenih Pertanian, Perkebunan, Perikanan (BP2SBP3) Provinsi Sulawesi Tengahsebanyak 43.538 (empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan) batangHal. 71 dari 79 hal. Put.

Eka Rifawati, SP bin Ridwan juga tidak pernah memverifikasi/memeriksa kebenaran dokumendokumen Delivery Order (DO) tersebut kePusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan dokumendokumenSKPU tersebut ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi TanamanPerkebunan (BBP2TP) Medan atau ke Balai Pengawasan danPengembangan Mutu Benih (BP2MB) Medan, namun dalam laporan hasilpelaksanaan perjalanan dinas tanggal 19 November 2009 yang dibuat danditandatangani oleh Terdakwa . Mudaris, SP bin M.

Akibatnya Negara/Pemerintah cq.Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten AcehSelatan mengalami kerugian karena Bibit kelapa sawityang diserahkan tidak sesuai spesifikasi tekhnis kontrakyaitu Sumber bibit tidak berasal dari PPKS Medan dantidak bersertifikat Balai Besar Perbenihan dan ProteksiTanaman Perkebunan (BBP2TP)/Balai Pengawasan danPengembangan Mutu Benih (BP2MB), dengan demikianharga bibit sebenarnya sampai ke lapangan adalahsebesar Rp. 21.500, per batang berdasarkan AktePerjanjian Nomor :

Melaksanakan Kegiatan Pengawas Perbenihan yang meliputi :Pengawasan Sumber benih;Pengawasan Peredaran Benih dan Mutu Benih;Pengawasan dan Sertifikasi Benih;Pengawasan Autentifikasi (kebsahan) dokumendokumen;Melaporkan kondisi/proses kegiatan perbenihnan yang tidak sesuaistandarisasi dan prosedur kerja kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.Membuat Laporan Kegiatan Pengawasan Perbenihan Perkebunan.3.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki TandaRegistrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA dalam dokumenpenawarannya mendapat dukungan atau jaminan suplaidari CV.

Sabaruddin binAdam Un dan Saksi Khiril Anwar, SE Sarwani Jamal serta Terdakwa Ill.Eka Rifawati, SP bin Ridwan tidak pernah melihat sertifikat yangdikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih(BP2MB) atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan(BBP2TP), baik dari saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin maupun darisaksi Agus Nugroho bin Kirwandi dan terdakwa Mudaris, SP bin M. Liyah,Terdakwa II.

Foto copy (Legalisir) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Nomor : 525/449/Binprodbang-1, tanggal 18 Maret 2009;6. Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 094/152/PP.2-Dishutbun/2009 tanggal 25 Mei 2009 dan Laporan Selesai Tugas atas nama IRIANSYAH dan H. SUPIANI, S.Sos;7. Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 094/322/PP.2-Dishutbun/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dan Laporan Selesai Pelaksanaan Tugas atas nama IRIANSYAH dan H. SUPIANI, S.Sos;8. Surat Perintah Tugas No.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten HuluSungai Selatan Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim TeknisBantuan Sosial Ditjenbun Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniKegiatan Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance,Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2009; Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten HuluSungai Selatan Nomor: 06 Tahun 2009; Foto copy (Legalisir) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan

Sedangkan budidaya maupun penanaman,penangkaran kayu manis, saksi tidak mempunyai keahlian sama sekali;Putusan No. : 41 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm 76SALINANBahwa tahun 2008, saksi tidak pernah mempunyai TRUP (Tanda RegistrasiUsaha Perbenihan) dengan nama USAHA BERSAMA untuk perbenihan kelapadalam dan kayu manis.

Saksi hanya mempunyai TRUP dengan namaUSAHABERSAMA dan usaha perbenihan KELAPA DALAM karena memang saksitidak memiliki keahlian di bidang perbenihan/pembibitan kayu manis;Bahwa awal tahun 2009, saksi diberitahu oleh ayahnya yang bernama abdulwahab jika saksi IrSYAIFUL BAHRI minta TRUP (Tanda Registrasi UsahaPerbenihan) dengan nama USAHA BERSAMA milik AKHMAD SIRAJUDINdiperpanjang untuk usaha perbenihan kelapa dalam dan kayu manis dan AbdulWahab saat itu mengiyakan saja;Bahwa saksi membenarkan alat

bukti surat yang telag dilegalisir oleh DishutounProv.Kalimantan Selatan berupa 1 (satu) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan(TRUP) dengan No: 525 / 449 / Binprodbang 1 tanggal 18 Maret 2009, dengannama USAHA BERSAMA milik AKHMAD SIRAJUDIN;Bahwa bulan Maret 2009, saksi ABDUL WAHAB bercerita bila pihak DinasKehutanan dan Perkebunan Kab.Hulu Sungai Selatan ingin bertemu dengansaksi AKHMAD SIRAJUDIN.

yangdidalamnya telah ditambah tersebut untuk melengkapi administrasidalam pelaksanaan kegiatan pembibitan dan penanaman kayu manistahun 2009;Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat yang telah dilegalisir yakni TandaRegistrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dengan No: 525 / 449 / Binprodbang 1tanggal 18 Maret 2009, dengan nama USAHA BERSAMA milik AKHMADSIRAJUDIN;Bahwa saksi menolak 1 (satu) lembar TRUP tanggal 26 Maret 2008 atasnama USAHA BERSAMA, yang tidak dilegalisir (hanya fotocopy) yangdiajukan oleh

Karangplosoadalah: Kepala BPTP membawahi: Kasubag TU, Kasie Kerjasama danPelayanan Teknis, dan membawahi tenaga fungsional(Peneliti/Penyuluh);Bahwa saksi menerangkan Kedudukan suami Terdakwa adalah sebagaifungsional (Peneliti);Bahwa saksi menerangkan semenjak berdirinya BPTP sampai saat initidak pernah ada jabatan Wakil Ketua BP TP;Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui organisasi BPTP di JawaTimur tidak pernah ada kerjasama pembibitan/pembibitan padi yangmelibatkan pihak ketiga non petani, kerjasama perbenihan

Bambang Pikukuh;Bahwa saksi menerangkan tidak semua peneliti bisa melakukanperbenihan, karena hal tersebut diberikan tanggungjawab melakukankerjasama dalam bidang perbenihan mendapat SK dari Kepala BPTP;Bahwa saksi menerangkan semua biaya perbenihan menggunakanangaran sesuai DIPA, kerjasama yang dimaksud harus melalui tender,jika ada invenstasi dari pihak luar tersebut tidak dibenarkan;Bahwa saksi menerangkan kerjasama yang dilakukan oleh BPTP JawaTimur dengan pihak ketiga merupakan kerjasama dengan

petani ataukelompok tani dalam bidang perbenihan sesuai SOP yang ada, pihakBPTP mencari petani atau kelompok tani binaan sekaligus sebagaipenangkar (kegiatan perbenihan), setelah mendapatkan petani ataukelompok tani yang sesuai secara teknis di musyawarahkan dandibuatkan MOU, kemudian pelaksanaan penanaman dilakukan olehpetani sedangkan petunjuk teknis dalam kegiatan perbenihan dilakukanoleh pihak BPTP, dan ketika dilakukan pembagian sesuai MOU, bagihasil untuk petani sesuai MOU yang ada, sedangkan

Kpn.Bahwa saksi menerangkan tidak dibenarkan menarik dana dari pihakluar untuk kerjasama perbenihan, karena sudah dianggarkan dalamDIPA;Bahwa saksi menerangkan tugas peneliti adalah meneliti knususnya padidan jagung;Bahwa saksi menerangkan asal benih dari Balai Penelitian Besar;Bahwa saksi menerangkan Khusnul Khotimah sebagai tenaga honoreryang bertugas dibagian informasi;Bahwa saksi menerangkan ada SOP tentang kerjasama perbenihandengan pihak petani atau kelompok tani;Bahwa saksi menerangkan SOP

Bahwa saksi menerangkan kerjasama yang dilakukan oleh BPTP JawaTimur dengan pihak ketiga merupakan kerjasama dengan petani ataukelompok tani dalam bidang perbenihan sesuai SOP yang ada; Bahwa saksi menerangkan pihak BPTP yang mencari petani ataukelompok tani binaan sekaligus penangkar (kegiatan perbenihan) setelahmendapatkan petani atau kelompok tani yang sesuai selanjutnyasecarateknis di musyawarahkan dan dibuatkan berita acara kerjasama atauMOU antara pihak BPTP Jawa Timur dengan pihak petani ataukelompok

027.5/23435 tanggal 06 Desember 2013;

Cahaya Abadi Global;

Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga Nomor: 025/SPUM/CAG/2013 tanggal 22 September 2013 perihal Surat Permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;

Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga Nomor: 027/SPUM/CAG/2013 tanggal 18 Oktober 2013 perihal Surat Permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;

Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga Nomor: 028/SPUM/CAG/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Surat Permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;

Cahaya AbadiGlobal untuk membuat surat permohonan sertifikasi benih tebu yangkemudian dibuat dan dikirimkan kepada Balai Perbenihan dan KebunProduksi Salatiga sebagai berikut:Halaman 21 dari 121 halaman, Putusan Nomor 15/PID>SUSTPK/2020/PT SMGa. Surat Nomor: 025/SPUM/CAG/2013, tanggal 22 September 2013untuk kab. Karanganyar seluas 17,5 ha beserta lampiran berupa namapetani dan lokasi yang akan disertifikasi;b.

Cahaya Abadi Globaluntuk membuat surat permohonan sertifikasi benih tebu yang kemudiandibuat dan dikirimkan kepada Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatigasebagai berikut:a. Surat Nomor: 025/SPUM/CAG/2013, tanggal 22 September 2013untuk kab. Karanganyar seluas 17,5 ha beserta lampiran berupa namapetani dan lokasi yang akan disertifikasi;b.

Total luasan sertifikat dan surat keterangan yang dikeluarkan olehBalai perbenihan dan Kebun produksi Salatiga seluas 363,67 ha dengantanggal pengeluaran 25 30 Oktober 2013 sedangkan luasan yangdimohonkan oleh PT. Cahaya Abadi Global hanya seluas 248, 55 ha.d. Atas sertifikat mutu benih yang telah dikeluarkan oleh BalaiPerbenihan dan Kebun Produksi Salatiga dengan total luasan 363,67 hakepada PT.

Tanggal 7 November 2013 kepada KPTR Sragen Bersatu sebesarRp 57.600.000, Bahwa untuk melengkapi administrasi atas sertifikasi yang telahdilakukan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kemudianpada tanggal 20 November 2013 atas perintah Terdakwa Ir. SAHRUL BinSINDRING (Alm) selaku Direktur PT.

dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT.Cahaya Abadi Global;19) 1 (satu) bendel copy Surat Keterangan Mutu Benih yangdikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatigakepada PT.

BENTH/20/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPKDirektorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatiesebagai Direktur Keuangan PT Pertani dengan nilai sebesar Rp.16.028.271.912,.Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap V NomorIII. BENIH/PPK/BA.YAR/14/XII/2011 tanggal 14/12/2011 dengannilai sebesar Rp. 16.028.271.912, yang ditanda tangani olehZainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan TanamanPangan dan Dra.

Pengajuan droppingmodal kerja dari Divisi Perbenihan kepada Divisi Keuangan (DirektoratKeuangan) berupa rekapitulasi kebutuhan perbenihan dari tiaptiapwilayah, dimana jumlah tersebut merupakan angka global dari tiaptiapcabang yang ada dalam wilayah tersebut. Jadi, untuk kebutuhan benihCabang NTT sendiri, datanya ada pada Divisi Perbenihan (DirektoratIndustri Agro) dan Kanwil Jawa Timur.

Kemudian Divisi Pemasaran mengajukan permintaan kepadaDivisi Perbenihan dan Divisi Perbenihan memerintahkan kepada KepalaCabang Produksi dan Cabang Produksi memerintahkan kepada UPBUPBuntuk droping (Benih) sesuai permintaan Cabang NTT.

Pertani(Persero) Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan Nomor75/SHK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandantangani oleh ZainalFahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman pangan sebagaipihak pertama dengan Ir.

dan mengendalian atas seluruh pelaksanaankebijakan dalam aktifitas perbenihan;Halaman 144 dari 412 Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGe) melakukanpembinaan teknispengembangan perbenihan;dalamperumusan strategif) menjalin hubungan dengan instansi pemerintah,badan usaha danmitra usaha terkait ;g) mengajukan saran dan pendapat direksi kepada direksi dalam prosespenetapan kebijakan tehnis dalam pengelolaan usaha perbenihan;h) Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh atasan Kepegurusan PT Pertani

LASIHA, S.Pi, M.Si.agar mencari Petani Rumput Laut yang mempunyai Kelompok sebanyak 40(empat puluh) Kelompok untuk diusulkan sebagai Calon POKDAKANpenerima Dana bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) tahun anggaran2009 dari Satker Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautandan Perikanan R.I. dengan memberikan beberapa format surat untukdijadikan contoh dan Terdakwa juga diminta untuk membuka rekening dibank atas nama Pokdakan padahal saksi SANGIHE L.

Banggai atas biaya dariTerdakwa guna menerima transfer Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan(BSHBI) dari Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan(PPK BSHBI) pada Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautandan Perikanan R.I.

Banggai atas biaya dariTerdakwa guna menerima transfer Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan(BSHBI) dari Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan(PPK BSHBI) pada Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautandan Perikanan R.L.

Direktorat Perbenihan DirektoratJenderal Perikanan Budidaya yang dalam mekanisme pelaksanaannya adalahberpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih HargaBenih Ikan Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat PerbenihanDirektorat Jenderal Perikanan Budidaya.

pertimbangan yang padapokoknya bahwa dari sisi kewenangan Kepala Biro Kepegawaian KementerianKehutanan tidak mempunyai kewenangan menandatangani objek sengketa 1,karenanya objek sengketa 1 dinyatakan tidak sah, maka gugatan Penggugat menuruthukum harus dikabulkan dan sesuai dengan petitum gugatan Penggugat makakepada Tergugat 1 diperintahkan untuk mencabut objek sengketa 1 dan kepadaTergugat bila diperlukan dapat meralat penulisan jabatan Penggugat yangseharusnya tertulis sebagai staf pada Balai Perbenihan

KepegawaianSekretariat JenderalDepartemen...13Departemen Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia untukditetapkan dan atau ditandatanganinya; bahwa obyek sengketa aquo yang berupaSurat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.S.01/MenhutII/Peg/Rhs/2013 PerihalRalat SK.Menteri Kehutanan No.SK.45/Menhutll/Rhs/2012 yang pada pokoknyameralat penulisan jabatan Penggugat yang tertulis sebagai Staf pada BalaiPengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo menjadi tertulis JabatanStaf pada Balai Perbenihan

berkesimpulan bahwa Kepala Biro KepegawaianKementerian Kehutanan Republik Indonesia tidak mempunyai kewenanganuntuk menandatangani objek sengketa 1 sehingga oleh karenanya objeksengketa 1 harus dinyatakan tidak sah;220202e Bahwa sedangkan terhadap obyek sengketa 2 oleh majelis hakim tingkatpertama sebelumnya telah dipertimbangkan yang pada pokoknya bahwa olehkarena Penggugat/Terbanding bukan lagi sebagai staf pada BalaiPengelolaaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo namun telah beralihke Balai Perbenihan

Sujarwo Ismail. 211.1 (satu) bundel foto copy surat Pengujian UPTD Balai PengawasanDan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi Jambi nomorpengujian : 60/PP/PMP/V/12 tanggal 8 Juni 2012 ditemukan BenihKedelai Anjasmoro yang tidak memenuhi syarat sebanyak 30.000kg (1.500 karung @ 20 Kg) dan Pengujian UPTD BalaiPengawasan Dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi Jambinomor pengujian : 61/PP/PMP/V/12 tanggal 8 Juni 2012 ditemukanBenih Kedelai Wilis (BR) yang tidak memenuhi syarat sebanyak1.780 kg

(89 karung @ 20 Kg) yang ditandatangani oleh KepalaBalai Pengawasan Dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman ProvinsiJambi Ir.

HNW, setelah 2 minggu dokumen dikembalikandengan dilengkapi surat persetujuan dari Kepala Dinas PertanianPropinsi.e Bahwa saksi selalu memerintahkan sekretaris Tim Verifikasi yaitu saksiEsa Dewi Takarina untuk melakukan konfirmasi ke dinas pertanianpropinsi yang menerima penyaluran BLBU Paket ataupun denganmelakukan pengecekan data di Direktorat perbenihan mengingat saksiEsa Dewi Takarina adalah Staf di direktorat perbenihan dalam hal ini diPutusan Nomor: 78/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, Hal 129 dari

Sujarwo Ismail. 211. 1 (satu) bundel foto copy surat Pengujian UPTD Balai Pengawasan DanSertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi Jambi nomor pengujian : 60/PP/PMP/V/12 tanggal 8 Juni 2012 ditemukan Benih Kedelai Anjasmoro yangtidak memenuhi syarat sebanyak 30.000 kg (1.500 karung @ 20 Kg) danPengujian UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Perbenihan TanamanProvinsi Jambi nomor pengujian : 61/PP/PMP/V/12 tanggal 8 Juni 2012ditemukan Benih Kedelai Wilis (BR) yang tidak memenuhi syarat sebanyak1.780

kg (89 karung @ 20 Kg) yang ditandatangani oleh Kepala BalaiPengawasan Dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi Jambi Ir.

016 339 3335 tanggal 09 April 2011 atas nama UDI PRASETYO sejumlah uang Rp. 99.240.850o 1 (satu) bendel Foto copy Slip pengiriman uang dalam/luarnegeri/kliring bank BNI 46 ke nomor rekening 016 339 3335 tgl 08 April 2011 sejumlah uang Rp. 477.000.000o 1 (satu) bendel Foto copy Petunjuk pelaksanaan kegiatan program akselerasi penggunaan benih varietas unggul pada revitalisasi perkebunan propinsi kalsel tahun 2006.o 1 (satu) bendel Nota pengiriman atau pengambilan bibit kelapa sawit dari UPT Perbenihan

Borneo Interprises Native tanggal 13 Nopember 2006, sekitarTahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 bertempat di Dinas Kehutanan danPerkebunan Jalan Singakarsa No 38 Kandangan dan UPT Perbenihan dan Pembibitan beralamat diDesa Durian Rabung, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan UndangUndang Nomor: 46Tahun 2009 tentang

Selain dibuatkan kwitansi tersebut,setiap pengeluaran bibit dari UPT Perbenihan dan Pembibitan juga dicatat dalamNota Pengiriman yang ada stampel dan cap dari CV. BORNEO INTERPRISE NATIVE.Dari kwitansi yang dibuat diketahui kalau bibit kelapa sawit yang dijual kepada saksiIr. JUNIMAN dari PT.

Selain dibuatkan kwitansi tersebut, setiap pengeluaran bibitdari UPT Perbenihan dan Pembibitan juga dicatat dalam Nota Pengiriman yang adastampel dan cap dari CV. Borneo Interprise Native.Dari kwitansi yang dibuat diketahui kalau bibit kelapa sawit yang dijual kepada saksiIr. JUNIMAN dari PT.

Untuk memasarkan produkdari UPT Perbenihan dan Pembibitan Dinas kehutanan dan perkebunan Kab. HSSsebagaimana SK Bupati Hulu Sungai Selatan No. 260 Tahun 2006 tanggal 13 Nopember2006 tentang pemberian ijin penjualan produk usaha daerah kepada CV BIN denganjumlah produk kelapa sawit sebanyak 75.000 batang/bibit; Bahwa pembayaran bibit kelapa sawit tahun 2006 caranya setelah mendapat informasidari Udi Prasetyo (terdakwa) selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

., dalam proses lelang tersebut yaitu, SuratJaminan Suplai Bibit Kelapa Sawit dalam Pollybag tanggal 22 Mei 2007dari PT ADIAN RATU, TRUP (Tanda Registrasi usaha Perbenihan), danmenggunakan benih yang berasal dari sumber benih yang berasal darisumber benih yang telah ditetapbkan pemerintah yang dalam hal ini tempatyang diajukan oleh Terdakwa adalah Pusat Penelitian kelapa Sawit (PPKS)Medan, dengan demikian bibit kelapa sawit sebanyak 9.000 (sembilan ribu)batang tersebut dianggap sebagai bibit yang

,dalam proses lelang tersebut yaitu, Surat Jaminan Suplai Bibit KelapaSawit dalam Pollybag tanggal 22 Mei 2007 dari PT ADIAN RATU, TRUP(Tanda Registrasi usaha Perbenihan), dan menggunakan benih yangberasal dari sumber benih yang berasal dari sumber benih yang telahditetapbkan pemerintah yang dalam hal ini tempat yang diajukan olehTerdakwa adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, dengandemikian bibit kelapa sawit sebanyak 9.000 (sembilan ribu) batang tersebutdianggap sebagai bibit yang tidak

.0103/2007 tanggal 21Pebruari 2007 ;29 Photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor530/0512/037/UP/V/DISPERINDAGKOP/2007 tanggal 23 Mei 2007 ;30 Photocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komandeter Nomor :050535200026 tanggal 23 Mei 2007 ;31 Photocopy Sertifikat Badan Nomor : 10501000074 ;32 Kartu Tanda Anggota Nomor : 10501000074.97 ;33 9 Surat Photocopy Bukti Penerimaan Surat ;34 Referensi bank Nomor : 950 /REF/KUAK/2007 tanggal 24 Mey 2007 ;35 PhotoCopy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan

(TRUP) No.525.26/185/T RUP/DISBUN/2006 tanggal 29 Nopember 2006 ;36 Asli Jaminan Suplay Bibit Kelapa Sawit Dalam Poly Bag Nomor : 06/ V/AR/MB2007 ;37 Photocopy Tanda Registrasi Perbenihan (TRUP) Nomor : 525.26/ 185/TRUP/DISBUN/2006 atas nama Perusahaan PT ADIAN RATU tanggal 29 Nopember2006 ;38 Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan Benih oleh M.SITOHANG tanggal 28 Mei 2007 ;1.

(TRUP) No.525.26/ 185/TRUP/DISBUN/2006 tanggal 29 Nopember 2006 ;1.36 Asli Jaminan Suplay Bibit Kelapa Sawit Dalam Poly BagNomor : 06/V/AR/MB2007 ;1.37 Photocopy Tanda Registrasi Perbenihan (TRUP) Nomor :525.26/ 185/TRUP/DISBUN/2006 atas nama Perusahaan PTADIAN RATU tanggal 29 Nopember 2006 ;1.38 Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan Benih olehM.

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut: Bahwa pada tahun anggaran 2009, Kementrian Departemen Kelautan danPerikanan R. . mendapat anggaran Bantuan Selisin Harga Benih Ikan(BSHBI)) yang diperuntukkan bagi Kelompok Pembudidaya ikan kecil(POKDAKAN) di seluruh Indonesia sebesar Rp.60.000.000.000, (enam puluhmilyar rupiah) yang berasal dari dana APBN tahun anggaran 2009dianggarkan dalam DIPA Satker Perbenihan

Djafar Abdullah untuk mencari Petani Rumput Laut yang mempunyaiKelompok sebanyak 40 (empat puluh) Kelompok untuk diusulkan sebagaiCalon POKDAKAN penerima Dana bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI)tahun anggaran 2009 dari Satker Direktorat Perbenihan Perikanan Budi dayaDinas Kelautan dan Perikanan R.I. dengan memberikan beberapa formatsurat untuk dijadikan contoh dan saksi Lukman M. Djafar Abdullah jugadiminta untuk membuka rekening di bank atas nama Pokdakan padahalTerdakwa Sangihe L.

Djafar Abdullahguna menerima transfer Dana Bantuan Selisin Harga Benih Ikan (BSHBI)dari Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (PPKBSHBI) pada Direktorat Perbenihan Perikanan Budi daya Dinas Kelautan danPerikanan R.1.

I. mendapat anggaran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan(BSHBI) yang diperuntukkan bagi Kelompok Pembudidaya ikan kecil(POKDAKAN) di seluruh Indonesia sebesar Rp.60.000.000.000, (enam puluhmilyar rupiah) yang berasal dari dana APBN tahun anggaran 2009dianggarkan dalam DIPA Satker Perbenihan Departemen Kelautan danPerikanan R.I.

DJAFAR ABDULLAH untuk mencari Petani Rumput Laut yang mempunyaiKelompok sebanyak 40 Kelompok untuk diusulkan sebagai CalonPOKDAKAN penerima Dana bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) tahunanggaran 2009 kepada Satker Direktorat Perbenihan Perikanan Budi dayaDinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. dengan memberikanbeberapa format surat untuk dijadikan contoh dan Terdakwa juga memintasaksi LUKMAN M.

Bahwa percekcokan tersebut sering terjadi akibat Tergugat sering memarahiPeggugat karena Penggugat sering pulang kantor pada malam hari, namunapa yang dilakukan oleh Penggugat bukan tanpa alasan, Penggugat seringpulang malam karena tuntutan pekerjaan penggugat yang adalah sekrtarisKepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon;.

harus diputus dengan perceraian, terlebihsebagaimana bukti P.3 baik Penggugat dan Tergugat telah sepakat secarasadar akan melakukan proses perceraian, olen karenanya berdasarkan alasandan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telahberhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua)sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat angka 2 (dua)tersebut ;Menimbang, bahwa terkait Penggugat sebagai PNS dengan jabatanSekretaris Pimpinan pada Balai Besar Perbenihan

ALINOPUTRA RUPAT selaku Penyedia Barang.1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Mutu Bibit Nomor :B.123 / LB.620 / E8 / Karet / VIII / 2013 Tanggal 23 AgustusHalaman 62 dari 131 Putusan Nomor 37PID.SUSTPK/2015/PT.PBR218.219.220.2013 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian DirektoratJendral Perkebunan Balai Besar Perbenihan dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan kepada permohon sertifikasiUD. VITA MANDIRI KIT dengan pengguna benih PenangkarRambung Permata Cq. CV.

ALINO PUTRA RUPAT Kab.Bengkalis Provinsi Riau, dengan jumlah benih yangmemenuhi standar mutu sebagai bahan tanam sebanyak105.000 (seratus lima ribu) Batang.1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Mutu Bibit Nomor :B.146 / LB.620 / E8 / Karet / IX / 2013 Tanggal 12 September2013 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian DirektoratJendral Perkebunan Balai Besar Perbenihan dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan kepada pemohon sertifikat UD.VITA MANDIRI KIT dengan pengguna benih CV.

Bengkalis Provinsi Riau denganjumlah benih yang memenuhistandar mutu sebagai bahantanaman sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) Batang.1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Mutu Bibit Nomor :B.197 / LB.620 / E8 / Karet / X / 2013 Tanggal 07 Oktober2013 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian DirektoratJendral Perkebunan Balai Besar Perbenihan dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan kepada pemohon sertifikat UD.VITA MANDIRI KIT dengan pengguna benih CV. ALINOPUTRA RUPAT Kab.

Bengkalis Provinsi Riau dengan jumlah benih yangmemenuhistandar mutu sebagai bahan tanaman sebanyak30.000 (tiga puluh ribu) Batang.1 (Satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Mutu Bibit Nomor : B.197 /LB.620 / E8 / Karet / X / 2013 Tanggal 07 Oktober 2013 yangdikeluarkan oleh Kementrian Pertanian Direktorat JendralPerkebunan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi TanamanPerkebunan Medan kepada pemohon sertifikat UD. VITAMANDIRI KIT dengan pengguna benih CV. ALINO PUTRARUPAT Kab.

Bengkalis Provinsi Riau dengan jumlahbenih yang memenuhistandar mutu sebagai bahan tanamansebanyak 53.250 (lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh)Batang.1 (Satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Mutu Bibit Nomor : B.206 /LB.620 / E8 / Karet / X / 2013 Tanggal 10 Oktober 2013 yangdikeluarkan oleh Kementrian Pertanian Direktorat JendralPerkebunan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi TanamanPerkebunan Medan kepada pemohon sertifikat CV.

Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/17711 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 20 %; Dikembalikan kepada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah18. 1 bendel Copy sertfikat mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT. Cahaya Abadi Global;19. 1 bendel Copy surat keterangan mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT.

Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga nomor : 025/SPUM/CAG/2013, tanggal 22 September 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;91. Surat dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga nomor : 026/SPUM/CAG/2013, tanggal 4 Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;92. Surat dari PT.

Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga nomor : 027/SPUM/CAG/2013, tanggal 18 Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;93. Surat dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga nomor : 028/SPUM/CAG/2013, tanggal 23 Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu94. Copy Surat Tanda Setoran nomor : 25/ Balai PKP/I/2014, tanggal 10 Januari 201495.

Surat dari Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT. Cahaya Abadi Global nomor : 525.2/190, tanggal 25 Oktober 2013 perihal sertifikat kebun benih tebu Terlampir didalam berkas perkara atas nama TEGUH BUDIMAN Bin AHMAD NOTO SUBROTO97. rekening koran Bank Sulselbar nomor : 130 003 000022547 4 atas nama PT. Cahaya Abadi Global; Dikembalikan kepada PT. CAHAYA ABADI GLOBAL98. surat dari P3GI Pasuruan kepada Direktur PT.

Cahaya Abadi Global yaitu Tim Balai Perbenihan dan Kebun ProduksiSalatiga didampingi dengan perwakilan PT.

Permohonan Sertifikasi benih tebu kepada Balai Perbenihan danKebun Produksi dengan luasan 248,55 Ha, dikeluarkan sertifikatdengan luasan lahan berapa saksi lupa berapa Hektar.b.

Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan danKebun Produksi Salatiga nomor : 025/SPUM/CAG/2013, tanggal 22September 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;Surat dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan danKebun Produksi Salatiga nomor : 026/SPUM/CAG/2013, tanggal 4Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;Surat dari PT.

Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan danKebun Produksi Salatiga nomor : 027/SPUM/CAG/2013, tanggal 18Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;Surat dari PT.

Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan danKebun Produksi Salatiga nomor : 028/SPUM/CAG/2013, tanggal 23Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit TebuCopy Surat Tanda Setoran nomor : 25/ Balai PKP/I/2014, tanggal 10Januari 2014Copy Surat Tanda Setoran nomor : 94/Balai PKP/II/2014, tanggal 14Februari 2014Surat dari Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepadaPT.

No. 61/PID/2011/PT.PALUBRWN Reyang ditujukan kepada Kepala UPTD BalaiPerbenihan Pengawasan dan Sertifikasi BenihPertanian, Perkebunan, Perikanan ProvinsiSulawesi Tengah agar dilakukan pemeriksaankeragaan bibit kakao sebanyak 150.420 batang, dansetelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepala danStaf UPTD Balai Perbenihan Pengawasan danSertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan,Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, MAKMURROMAGI, SP Pengawas Teknis Pengadaan Bibit Kakaountuk Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso

Tahun2006 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Poso~ danAnggota Panitia Pemeriksa/ Penerima BarangKegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006dengan hasil, sebagai berikut:Jenis benih : Fl Hibrida;Umur bibit : 2,75 bulan s.d. 3,75 bulan;Jumlah daun : Minimal 6 s.d. 10 daun;Diameter : Minimal 0,2 cm s.d. 0,3 cm;batangJumlah bibit : 150.420 batang;Bahwa atas dasar hasil pemeriksaan keragaan bibitkakao maka UPTD Balai Perbenihan Pengawasan danSertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan,Perikanan Provinsi

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun1995 tentang Perbenihan Tanaman,khususnya:Pasal 38 menyatakan: benih bina yang akandiedarkan wajib diberi label;Pasal 46 menyatakan dalam rangka pelaksanaantugas pengawasan dibidang perbenihan, Menterimengangkat pengawas benih;3.

Tengah melakukan pemeriksaanteknis dan administrasi terhadap bibit kakaosebanyak 50.000 batang dengan hasil pemeriksaanbahwa bibit kakao yang sesuai dengan spesifikasiteknis sebanyak 43.538 batang, sehingga UPTDBalai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi BenihPertanian, Perkebunan, Perikanan ProvinsiSulawesi Tengah menerbitkan Sertifikat BibitKakao Nomor: 526.19.1.2008 tanggal 16 Januari2008 yang menyatakan bahwa bibit kakao siapsalur/ dapat disalurkan sebanyak 43.538 batangatas permintaan Ir.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentangPerbenihan Tanaman, khususnya:Pasal 38 menyatakan: benih bina yang akandiedarkan wajib diberi label;Pasal 46 menyatakan dalam rangka pelaksanaantugas pengawasan di bidang perbenihan, Menterimengangkat pengawas benih;3.