No. 457.K/Pid/1993 tanggal 15Desember 1994, dengan abstrak hukum sebagai : Seseorang yangmembeli mobil yang dibayar dengan uang tunai dan sisanya dengansejumlah cheque dan Bilyet Giro senilai dengan harga mobil tersebut danpada saat jatun tempo bilyet Giro tersebut dicairkan oleh pemilik mobilpada Bank yang ditunjuk namun demikian pihak Bank menolaknyadengan alasan tidak tersedia dana, perbuatan demikian dikwalifisirsebagai perbuatan pidana Pengelapan maupun penipuan, dan bukanhubungan hukum ke perdataan

dibuktikan karena antara Terdakwa dan saksi Syaifullahharun alrasyid /pelapor masih ada perselisihan tentang status hak kepemilikan tanah dan rumahobjek perkara aquo yang harus diselesaikan terlebih dulu melalui jalur Gugatan perdata;.Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan sekalipunTerdakwa terbukti melakukan perbuatan menempati rumah tersebut ,namun bukanlahmerupakan tindak pidana Penyerobotansebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntutumum, tetapi merupakan sengketa hak ke perdataan

2013 tentang Ketenaga Kerjaan yangdiberi tanda T.VI.Menimbang, telah didengar pula keterangan saksi Ada Charge yaitusebagai berikut :1.Saksi Antonius Sunadi Agusrijanto, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai Ahli dibidang hukum Perdata pada Fakultas HukumUnsri Palembang ;Bahwa menurut Ahli perbuatan yang didakwakan kepada terdakwapelanggaran Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP tidak dapatditerapbkan karena antara terdakwa dengan saksi Maskur adalahhubungan ke Perdataan

Puts.No.42 /Pdt.P/2014/PN.Yyk.16.17.Administrasi kependudukan dan dengan adanya pengakuan anaktersebut dapat dijadikan dasar adanya hubungan perdataan antarapemilik data perseorangan tersebut denga kedua orang tuanyasebagai yang diatur dalam Pasal 58 Undangundang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan.

MenurutTergugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karenaTergugat sering menjalin hubungan dengan lakilaki lain;Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara khusus (lexspecialis) yang memerlukan pemeriksaan khusus tidak seperti perkara perdataan sich, sehingga dalam perkara a quo bukti pengakuan Tergugat tentangterjadinya pertengkaran terus menerus tidak serta merta dapat memutussengketa antara kedua belah pihak tapi masih harus melihat dan memeriksabuktibukti lainnya;Menimbang

Bahwa dalil Pelawan Nomor: 1 adalah benar yang mengatakan Pelawan tidakpernah mengetahui tentang adanya sengketa ke perdataan antara Terlawandengan para Termohon Eksekusi karena Pelawan tidak berdomisili diKromengan dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan tanah yang akan diEksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Klas B . 02/Eks/2019/PN.Kpn joNomor 717 K/Pdt/2018 jo Nomor: 302/Pdt/2017/PT.Sby jo Nomor28/Pdt.G/2016/PN.Kpn ;.

jalan menuju lokasiyang uangnya berasal dari Terdakwa;e Terdakwa telah mengelola kuari tersebut + 2 (dua) bulan, sejak SyahrulYahya menghentikan aktivitasnya di kuari, tanpa adanya keberatanataupun laporan dari Syahrul Yahya;(vide putusan a quo halaman 22 23 alinea ke2)Dari pertimbangan tersebut dalam butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.2 tersebutdi atas telah terjadi hutang piutang dan saling kerja sama dalam pengelolaankuari antara Terdakwa dengan saksi korban Syahrul Yahya yang termasukdalam aspek ke perdataan

Hal tersebut kamikemukakan dengan alasan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusan tersebut tidak cukup danbertentangan;Bahwa pertimbanganpertimbangan Judex Facti pada halaman 25 alineake5 mengenai pembuktian unsurunsur tindak pidana menyatakan bahwaberdasarkan faktafakta Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatansebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapiperbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana,melainkan masuk ke dalam wilayah ke perdataan

Sos. ) sebagai orang tua dari anaknya yang belum dewasa yang bernama APTA LINTANG KUMARABUYA, untuk bertindak mewakili kepengurusan kepentingan hubungan perdataan maupun kepentingan pendidikan anak yang meliputi tunjangan anak dalam gaji, pensiun untuk anak yatim dan beasiswa anak dari ASABRI, santunan tunai dan asuransi kematian dari ASABRI, biaya pemakaman dari ASABRI dan gaji penuh selama 6 bulan serta mengurus segala

karenaPembanding tidak pernah cermat dalam mempelajari dan menjabarkanbagaimana aturanaturan yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islamyang telah dengan terang dan jelas memberikan petunjuk bagi pelaksanapenegakan hukum dalam syariat Islam oleh sebab itu Terbanding tidaksependapat dengan kalimat apa yang diuraikan oleh Pembanding karenacara Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam memutus perkara aquosudah sesuail dengan norma agama, norma adat dan norma hukumsehingga secara hukum (hukum Islam/adat/perdataan

menerbitkan sertifikat tanpa Azas Kecermatan dan Ketelitian atau hati hatisebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 huruf e PP Nomor. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang melawan hukum tersebut kemudianPenggugat minta ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugantan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat Iyang pada pokoknya menyatakan bahwa ;Bahwa Tergugat I merasa tidak pernah mempunyaihubungan ke Perdataan

kejelasan dankeabsahan dasar hukum (SK Gubernur Nomor : 46/K/Agraria tertanggal15 Desember 1951, Surat Djual Beli Nomor : 39 tertanggal 14 Desember1955, Surat Keterangan Nomor : 157 tertanggal 27 Djuli 1964 oleh NotarisRoesli). yang membuktikan pemilikan tanah oleh Penggugat, untuk itumerupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa keabsahan suratsurattersebut terlebih dahulu dengan demikian adalah tidak tepatperkara aquo untuk diperiksa Majelis Hakim aquo karena menyangkut tentanghakhak ke Perdataan

tahun 1997 pasal 32 Ayat (2) apabila telahditerbitkan Sertifikatnya dengan iktikat baik dan menguasainya setelahditerbitkannya Sertifikatnya dalam waktu 5 tahun sejak terbitnya dan padawaktu itu tidak ada keberatan yang diajukan kepada Kepala KantorPertanahan atau gugatan ke Pengadilan, maka tidak ada lagi hak untukmenuntut atas hak tersebut (Halaman 11, 12 putusan) ;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim TingkatPertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan disatukannyagugatan ke perdataan

Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmenyangkal dalildalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut :Dalam gugatan inrekonvensi ini akan terjadi perubahan penyebutanTergugat dan Penggugat sebagai berikut :TERGUGAT Akan disebut sebagai PENGGUGAT INREKONPENSIPENGGUGAT Akan disebut sebagai TERGUGAT INREKONPENSI1. .PENGGUGAT INREKONPENSI dan TERGUGAT INREKONPENSI sudahtidak memiliki hubungan perdataan

Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan saksikorban adalah hubungan ke perdataan yang menyangkut perikatan dalambentuk perjanjian;3. Bahwa Pemohon kasasi sudah pernah membayar atau mengambilkan uangSucsec Fee kepada saksi korban dengan demikian Pemohon kasasi hanyamelakukan wan prestasi saja;4.

yang ditentukan.Namun 2 (dua) minggu berikutnya Judex Facti menerima kesimpulan dariTermohon Kasasi, sehingga putusan atas perkara Nomor 9/Pdt.SusPHI/PN.Mtr telah melampaui batas waktu yang ditentukan undangundang;Memperhatikan halhal tersebut di atas, maka tidak sepatutnya gugatan ParaPenggugat/Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, apalagi mengacupada UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial menyangkut sengketa Pekerja dengan Pengusaha,bukan sengketa Perdataan

jalan menuju lokasiyang uangnya berasal dari Terdakwa;e Terdakwa telah mengelola kuari tersebut + 2 (dua) bulan, sejak SyahrulYahya menghentikan aktivitasnya di kuari, tanpa adanya keberatanataupun laporan dari Syahrul Yahya;(vide putusan a quo halaman 22 23 alinea ke2)Dari pertimbangan tersebut dalam butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.2 tersebutdi atas telah terjadi hutang piutang dan saling kerja sama dalam pengelolaankuari antara Terdakwa dengan saksi korban Syahrul Yahya yang termasukdalam aspek ke perdataan

Bahwa Perjanjian Jual Beli tanah yang di buat dibawah tangganantara Pihak HM.Suud dengan Djoko Prayitno adalah Sah hal iniberdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338KUHPerdata untuk menyatakan tentang adanya Perjanjian JualBeli Tanah adalah sah secara ke Perdataan hal ini sesuai denganPutusan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor396/PK/Pdt/2014 yaitu antara lain berbunyi : merupakan jual bellyang di dasari adanya kesepakatan sebagaimana di sebutkandalam Pasal 1458 KUHPerdata;5.Bahwa

dalam pasal 77 ayat1 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 Yoncto UndangUndangNomor 9 tahun 2004 bahwa dipertegas pula pada YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993tanggal 7 September 1994, yang menyatakan bahwa, meskipunsengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat,jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebutharus diajukan lebih dahulu ke pengadilan umum, karena jelasmerupakan sengketa ke perdataan

Hubungan hukum initunduk pada 2 hal hukum, disatu pihak subjek Perdata dan disatu pihak subjekHukum Pidana, maka ditentukan hubungan hukum keduanya, kalau keduanyaadalah hubungan keperdataan maka diselesaikan/tunduk pada hukum Perdata,kalau itu kontrak tunduk kepada hukum kontrak yang dibuat BUMD dengan PT.Swasta tadi, jadi selesai dengan hukum Perdata dan kontrak, kalau hanya satuperbuatan hukum, maka perbuatan hukum itu masuk ke Perdataan prosespenyelesaiannya adalah proses ke Perdataan;e Bahwa

jika disini terpetik perkataan hubungan kredit atau angsuran dari tahun2010 sampai dengan tahun 2015 itupun diselesaikan dengan sistim perjanjianyang mereka lakukan, kontrak sampai kapan dan angsurannya seperti apa,bunganya seperti apa, itu sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum kePerdataan ;e Bahwa terhadap pertanyaan apakah hukum Perdata atapun hukum Pidana, kalaumenurut ahli sejauh yang terkait dengan masalah perjanjian ke Perdataan,apakah itu perjanjian kredit atau lainnya itu ke Perdataan

, kalau terjadi perbuatanmelawan hukum dalam ranah hukum ke Perdataan lalu diselesaikan melaluihukum ke Perdataan, jadi itu tidak bisa melompat menjadi hukum Pidana, harusdiselesaikan Perdatanya dulu baru Pidana, karena Perdata adalah Perdata danPidana adalah Pidana.

Kalau terjadi misalnya mengangsur dan angsuran itubelum selesai diselesaikan, maka terjadilah Wanprestasi dan itu diselesaikandengan hukum Wanprestasi yaitu hukum ke Perdataan ;e Bahwa memang disitu terkait dengan BUMD terjadi uang yang tidak masukkarena sudah beredar dimayarakat yang bersangkutan atau didalam hubungandengan pihakpihak ke Perdataan, resiko dalam hukum ke Perdataan memangseperti itu, adakalanya BUMD itu untung adakalanya BUMD itu rugi, yangmenjadi masalah dalam hukum Perdata kerugian

PERSI tidak berlaku untuk yang lain, kalau itu adapihak yang lain diuntungkan disebabkan karena kebijakan dari Direktur PT.yang lain itu urusan Internal BUMD yang bersangkutan ;Pertanyaannya bagaimana menyelesaikan persoalan yang seperti itu,penyelesaian melalui RUPS dari BUMD yang bersangkutan untuk diselesaikandan dimintai pertanggungjawaban terhadap keputusankeputusan yang merekalakukan, ujungnya adalah sanksi ke Perdataan administratif berlaku padaBUMD yang bersangkutan ;Pertanyaan bagaimana