Ansori AS bin Ahmad Sukri, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;2.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 81.000 (delapan puluh satu ribu) ekor benih baby lobster jenis pasir;Benih Lobster jenis Pasir telah dilepasliarkan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi di perairan sekitar Karang Singkil di Kawasan Pangandaran sebanyak 80.950 ekor melalui Berita Acara Pelepasliaran Benih Lobster Nomor: 08/LEPASLIAR/PPNS/19.0/V/2019;1. 1 (satu) buah buku paspor nomor E731173310 an Kong Huiping;2. 1 (satu) unit handphone merk Xiomi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;.

RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidakmemiliki SIUP.

Negara Republik Indonesia, yangselanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikananuntuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian,dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman,perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomieksklusif Indonesia;Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 /PermenKP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia;Pasal 2: WPPNRI sebagaimana dimaksud pada Pasal

1 dibagidalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu :1.

Yang mana menjelaskanSetiap kegiatan pembudidayan perikanan wajib mempunyai Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP).

Bui Han Hanh terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dalam DakwaanKesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 102 UndangUndang No. 45 Tahun 2009Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 102 UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 85 joPasal 102 ayat (

Tentang Perikanan, dan kedua Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal102 UndangUndang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan ketiga Pasal 85 jo Pasal 9 ayat(1) jo Pasal 102 UndangUndang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

BUI HAN HANH terbuktibersalah melakukan tindak pidana Perikanan yakni melakukan kejahatan tindakpidana Perikanan di daerah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau perairan LautChina Selatan, tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan tidak memilikiSurat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap ikan yangdilarang, dalam dakwaan kesatu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 UndangUndang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 45Tahun 2009 Tentang

di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SITUPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjarapaling lama (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1. 500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah)".Dan bunyi Pasal 93 Ayat (2) UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

Pasal 104 ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 Tentangperubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.

sebagian perutnyapecah, tulangnya patah dan matanya kabur tersebut dijual kepada saksiKAHAR MANIU alias LA KULAMPA.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSorong tanggal 19 Mei 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa WARAB COANG sah menurut hukum telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DI WILAYAHPENGELOLAAN PERIKANAN

atau bahan peledak sedangkanikan yang ditangkap dengan bom atau bahan peledak dimana tulangtulangnya banyak yang patah dan perutnya pecah serta matanya kemerah merahan, pipi ikan kemerahmerahan dan bila dibelah bagian dalam ikankelihatan hancur, seperti ikan yang diperiksa saksi ahli Murham Djaya, Amd,Pi. dalam perkara ini.Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Facti yang menyatakan unsur 2 dari dakwaan Jaksa Penuntut,yakni dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan

LANGSA02;Pemohon Kasasi l/paraTerdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:1.Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 3September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009;. Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 11September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009;.

ALI SUPARDAN, M.Sc selaku Dirjen Perikanan TangkapRl, pada SIPI tersebuit telah ditentukan DAERAH PENANGKAPAN IKAN danPELABUHAN PANGKALAN pada kolom disebutkan Pelabuhan Perikanan (PP)Ambon dan Pelabuhan Umum (PU) Tulehu yang adalah pelabuhan untukmendaratkan ikan atau bongkat muat ikan, dari hasil tersebut diketahui bahwakapal KM.

Ali SUPARDAN, M.Sc selaku Dirjen Perikanan Tangkap Rl,melanggar ketentuan dalam Pasal 9 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 2004tentang Perikanan; Bahwa dengan perbuatan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa dankapal KM.

ALI SUPARDAN, M.Sc selaku Dirjen Perikanan Tangkap RI,melanggar ketentuan dalam pasal 9 Undang Undang RI Nomor: 31 Tahun2004 tentang Perikanan;Bahwa dengan perbuatan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa dankapal KM.

PADA PENGADILAN NEGERITUAL DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA TELAHBERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 80 AYAT (1) UU No. 31TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UUNo. 45 TAHUN 2009 DAN JUGA BERTENTANGAN DENGAN SURATEDARAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 12 TAHUN 2009;Bahwa perkara tindak pidana perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat(1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009, harus diputus paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung

Menyatakan Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);--------------------------------------------------------------2.

Dilepaskan kehabitat alaminya melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Cg stasiun karentina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Kelas I Jambi dengan lokasi Pantai Pengandaran.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan No. 1525 K/Pid.Sus/2018DAKWAAN: diatur dan diancam dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulungan tanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa MARDI ALI bin ALI bersama Terdakwa IlMUHADIR bin MARDI bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, melakukan penangkapan ikan menggunakanbahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan nelayan kecilsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan jo.

Pasal100B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1)Ke 1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDI ALI bin ALI bersamaTerdakwa Il MUHADIR bin MARDI dengan pidana penjara masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan;3.

Putusan No. 1525 K/Pid.Sus/2018Dirampas untuk negara guna diserahkan kepada Kelompok UsahaBersama dan/atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan danKelautan Kabupaten Bulungan;5.

Menyatakan terdakwa SAPARUDIN Bin ZAKAR tersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapan penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;2.

Negara Republik Indonesia,sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 85 Undangundang RI No45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang undang RI nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan dalam surat dakwaaan Alternatif;.

Bangka Barat atau atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenanganmengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja memiliki,menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Bangka Barat.Hal 4 dari 30, Putusan Pidana No.580/Pid.Sus/2016/PN.SglBahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanasebagaimana dalam Pasal 85 Undangundang RI No 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas undang undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa SAPARUDIN bin JAKAR pada waktu dan tempatsebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang

Perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam05.00 wib yang tidak memiliki Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihakyang berwenang berangkat dari Pelabuhan Sungsang, Kab. Banyuasin menujuke Perairan Karang berang berang, Kab.

di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia yang berukuran sebagai berikut:v Pasal 24 ayat 2 huruf (a) yang berukuran mesh size >1,5inch dan tali ris atas $13,5 meter dan menggunakankapal motor berukuran 1,5inch dan tali ris atas 5 s.d 10 GT (gross ton).v Pasal 24 ayat 2 huruf (c) yang berukuran mesh size >1,5inch, dan tali ris atas 10 s.d

Perikanan pada Pengadilan NegeriRanai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahandan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwamelakukan kegiatan penampungan ikan dengan menggunakan KapalPenampung

LNF 338dibawa/diADHOC ke Penyidik Lanal Ranai ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Jo Pasal 104 ayat (2) UndangUndang RINo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa FONG XI Nahkoda KIA LNF 338 yang merupakanKapal Perikanan (Penampung Ikan) berbendera Malaysia pada hari Selasatanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Mei 2012 bertempat di perairan Natuna/ZEEI pada posisi0438'48

Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanaDakwaan Kedua ;2.

2009tentang perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan,dan Penuntut Umum membuktikan dakwaan Alternatif yang paling terbukti yakniDakwan Kedua : Pasal 94 Jo Pasal 28 Jo 102 Jo Pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurnya sebagai berikut : "Setiap orangyang memiliki dan atau mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan

Selain itu juga ternyata Majelis HakimPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tidak peduli denganadanya kerugian keuangan Negara yang disebabkan perbuatan Terdakwa.

Menyatakan Terdakwa MUSTOPA Bin THOLIF tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan yang dilakukan oleh nelayan kecil sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga;2.

Negara Repubik Indonesia yang dilakukan olehnelayan kecil sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaanalternatif ketiga melanggar Pasal 100B UU RI No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 9 Pasal UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.Menghukum terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

(trawls) dan pukat tarik (Seiene nets) diseluruh wilayahpengelolaan perikanan negara republik indonesia.Bahwa menurut letak geografisnya Perairan sekitar Pulau SebaginKab.Bangka Selatan titik kordinat 2467000S 10550300T masukkedalam wilayah perairan laut cina selatan, dimana berdasarkan PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa lautcina selatan merupakan WPPRI 711.Bahwa ketika terdakwa MUSTOPA KAMAL Bin THOLIF

JoPasal9 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut;1.

Bangka Selatan titikkordinat 246000S 10550300T masuk kedalam wilayah perairanlaut cina selatan, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa laut cinaselatan merupakan WPPRI 711.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan RI No: 2/PERMENKP/2015 tanggal 8 Januari 2015 bahwa penggunaan alatpenangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seiene nets)diwilayah pengelolaan perikanan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2017 sampaidengan tanggal 9 Februari 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karenadidakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:Kesatu : Pasal 85 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;AtauHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2609 K/Pid.Sus/2017Kedua : Pasal 98 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas

UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Mahkamah Agung tersebut:Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolgatanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Budiman Manurung bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Dakwaan Kedua;Menjatuhkan pidana terhnadap Terdakwa Budiman Manurung

Menyatakan Terdakwa Budiman Manurung tersebut di atas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda Kapal Perikanan yangtidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dalam dakwaan alternatifKedua:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.

205/PID.SUS.PRK/2017/PT.MDN. tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Februari 2017 Nomor:9/Pid.Sus/2017/PN.Sbg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenailamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Budiman Manurung tersebut di atasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NakhodaKapal Perikanan

berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, judex facti(Pengadilan Tinggi) yang mengubah putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalammenerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quosesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya; Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiridihubungkan dengan barangbarang bukti di persidangan, telah terbukti perbuatanTerdakwa sebagai Nahkoda Kapal Perikanan

Menyatakan Terdakwa TONARI Bin DULBAKRI Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Dengan Menggunakan Alat Atau Cara Yang Dapat Merugikan Dan Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan ;2.

Thamrin lbut menerangkan perbuatan terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum ikantidak diperbolehkan dan melanggar pasal 84 UndangUndang No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan, Ahli juga menerangkan bahwa perbuatan terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menyetrum akan merusaksumber daya perikanan yang ada di daerah atau sungai yang ada

diareal kebun sawit sehingga menganggu ekosistem yang ada diwilayah tersebut, selain itu dapat merugikan kelestarian sumber dayaikan dan atau lingkungannya di sungai yang berada di areal kebunsawit tersebutPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 84 UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;SUBSIDIAIR;Bahwa terdakwa TONARI

THAMRIN IBUT dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja sebagai Pengawas Perikanan Kab.

Tapin ;Bahwa ahli menerangkan tempat Terdakwa melakukan penyetrumanikan yaitu sungai yang ada di areal Kebun Sawit milik PT.KharismaInti Usaha Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin di Desa Pulau IndukKccamatan Binuang Kabupaten Tapin termasuk dalam wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia ;Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyetruman ikan di SungaiBahana telah melanggar ketentuan perundangundangan yakni Pasal84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 45 Tahun

wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudayaan ikan meliputi :a.

Sinar Harapan Baru 02;Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalamtahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2017sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolgakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN ALTERNATIF:KESATU : Pasal 85 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 2004tentang Perikanan;KEDUA : Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat (3) juncto Pasal 43 UndangUndang

No. 129 K/Pid.Sus/2018Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSibolga tanggal 22 Juni 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Berman Maruba Hutasoit bersalah melakukantindak pidana Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42Ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalamDakwaan atau kedua

No. 129 K/Pid.Sus/2018 30 (tiga puluh) set jaring gill net/jaring malong; 20 (dua puluh) buah drum plastik; 2 (dua) buah fiber air;Dirampas untuk Negara; + 1,5 (satu koma lima) ton ikan campur (Dimusnahkan berdasarkanSurat Keterangan Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan danPertanian Nomor 523/144/2017 tanggal 3 April 2017 tentangkondisi ikan hasil tangkapan);Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menyatakan agar Terdakwa Berman Maruba Hutasoit membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu

rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor142/Pid.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Berman Maruba Hutasoit tersebut di atas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaNakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat PersetujuanBerlayar sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00

No. 129 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor

Menyatakan Terdakwa Ase Mahron bin Sardapi bersalah melakukantindak pidana perikanan sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu yaituPasal 93 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.

,M.H.) tersebut adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 71 UU No.45 Tahun 2009 tentangPerikanan yang merupakan perubahan dari UU No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwa:(1) Dengan UU ini dibentuk Pengadilan Perikanan yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidangperikanan;(2) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1)merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkunganperadilan umum.(3) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akandibentuk

di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak,Bitung dan Tual.(4) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkedudukan di Pengadilan Negeri.(5) Pembentukan Pengadilan Perikanan selanjutnya dilakukan secarabertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan denganKeputusan Presiden.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71A UU No.45 Tahun2009 tentang Perikanan yang mengubah UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwa Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa,mengadili

dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang Perikanan yangterjadi di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia baikyang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden RINo.15 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 dinyatakan bahwa pembentukanPengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas danberwenang memeriksa dan memultus tindak pidana di bidang perikanan padaPengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri

,M.H.) berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinangberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini denganalasan sebagai berikut: Bawa dalam Pasal 106 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004dinyatakan bahwa: selama belum dibentuk pengadilan perikananselain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luardaerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 71 ayat (3) tetap diperiksa dan diputus

Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak , tanggal 09 Januari 2017, Nomor 28/Pid.Prkn/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal16 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WAWAN CANDRABin ASNAWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun Dan dengansebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pidana kurungan denganketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan

Republik Indonesia tersebut bukan dalamrangka untuk untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangansesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor : 56/MENKP/I/2016tanggal 23 Desember 2016;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanUndang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 16 Ayat(1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan

,Pengawasan, Pengendalian, dan Surveilen HPIK, Mutu Dan KeamananHasil Perikanan, c.Inspeksi terpadu, Penerapan Sistem ManajemenProgram Manajemen Mutu Terpadu, Penerapan Sistem ManajemenMutu pada Pelayananan Operasional dan Laboratorium KesehatanIkan, Mutu, dan Keamaanan Hasil Perikanan, serta Pengumpulan danpengolahan data Informasi Perkarantinaan Ikan, Mutu, dan KeamananHasil Perikanan;Bahwa dalam sample atau contoh barang bukti dalam persidangan hariini adalah memang terdiri dari : adalah benih

berikut ;Bab XIll Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwa dengan Undang Undang ini dibentukPengadilan Perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, danmemutus tindak pidana di bidang perikanan ;Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanandisebutkan bahwa untuk pertama kali Pengadilan Perikanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,Medan, Pontianak, Bitung dan Tual ;Keppres Nomor 15 tahun

Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang UndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1.

M E N G A D I L I :-Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-------------------------------------------------------------------------------------Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 17/Pid.Prkn/2011/PN.PTK. tanggal 4 Agustus 2011 yang dimintakan banding tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

NGUYEN VAN UOC terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana perikanan yaitu: Turut serta dengan sengajadi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikanyang tidak meniliki SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan), DAN mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan yangtidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan),DAN menggunakan alat penangkapan ikan yang dapatmengganggu dan merusak keberlanjutan

NGUYEN VAN UOC diperairanwilayah Teritorial Indonesia atau Laut Natuna telahmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikantidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP),sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 31tahun 2004 tentangPerikanan. Perbuatan terdakwa Mr.

NGUYEN VAN UOCsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jopasal 26 Ayat (1) jo pasal 104 Undang Undang Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jopasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, ~ 37 ee ee Bahwa terdakwa Mr. NGUYEN VAN UOC selakunakhoda Kapal KM 0278 TS bersama sama dengan Mr.

NGUYEN VAN UOC diperairanwilayah Teritorial Indonesia atau Laut Natuna telahmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yangtidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI),sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 31tahun 2004 tentang Perikanan. Perbuatan terdakwa Mr.

NGUYEN VAN UOCsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 jopasal 27 Ayat (1) jo pasal 104 Undang Undang Nomor3ltahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.10 eee eee Bahwa terdakwa Mr. NGUYEN VAN UOC selakunakhoda Kapal KM 0278 TS bersama sama dengan Mr.