Ditemukan 3243 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemukiman permukaan
Penelusuran terkait : Bing hariyanto vs 1. agus hartono. 2. kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Cipta karya dan tata ruang kota surabaya;; Forum komunikasi apartemen mediterania gajah mada residence ("forkom mgmr") vs i. kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (dprkp) provinsi dki jakarta. Ii. pengurus perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun komersial campuran mediterania gajah mada residences;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-05-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1324 K/Pdt/2021
Tanggal 24 Mei 2021 — HELEN ROSA FRANSISKA PIJOH VS KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, DKK
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HELEN ROSA FRANSISKA PIJOH VS KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-11-2022 — Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000 PK/Pdt/2022
Tanggal 3 Nopember 2022 — HELEN ROSA FRANSISKA PIJOH vs KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, dkk
121 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HELEN ROSA FRANSISKA PIJOH vs KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, dkk
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 07-03-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bks
Tanggal 8 Februari 2023 — Penggugat:
PT Satria Lestari Multi
Tergugat:
Pemerintah Kota Bekasi/Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
80 — 63
  • Penggugat:
    PT Satria Lestari Multi
    Tergugat:
    Pemerintah Kota Bekasi/Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-05-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 120/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 Juli 2014 — .; 2 DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).; DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).;
114 — 53
  • .;2 DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).;DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).;
    ;Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tertanggal 14 Nopember 2013, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT / PEMBANDING I;2 DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANGPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPPAPERSIJD), berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 24 Juni 2013, dan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, TentangPengesahan
    S.H. ;5 Fathan Taman, .H, ; .6 Bangun Salmon Siagian, S.H. ; 7 Heru Pradijonrika, S.H., M.H. ; 8 Binoto Nadapdap, S.H., M.H. ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Irdanul Achyar & Rekan,beralamat di Jalan Duren Tiga Selatan Nomor 6, Duren Tiga,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI / PEMBANDING II; MELAWAN:DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHANDAN PERMUKIMAN
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 12-10-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 127 / G / 2017 /PTUN-MDN
Tanggal 15 Maret 2018 — PENGGUGAT : EDY WISNO SIMANJUNTAK VS TERGUGAT : KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG KOTA MEDAN ,CS
84 — 29
  • PENGGUGAT : EDY WISNO SIMANJUNTAK VS TERGUGAT : KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG KOTA MEDAN ,CS
    KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANGKOTA MEDAN : Berkedudukan di JlJend.BesarDr.Abd.Haris Nasution No.17 Medan dalam hal inimemberikan kuasa kepada INDRA GAMA,SH,2.HENRY KATIO u/An.kewarganegaraan Indoneisa, Pekerjaan PNS pada DinasPerumahan Kawawan Permukman dan PenataanRuang Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustangal 08 Nopember 2017, selanjutnya disebutSQDAGAI ... ss seseceaeeeeeeteeeaeeeesaeeeeeeeessnsseeses I ERGUGAT;PT.SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR ;Kewarganegaraan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
Gabriel Silam
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
212 — 160
  • Penggugat:
    Gabriel Silam
    Tergugat:
    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulusebagai kantor berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pertamatertanggal 01 April 2016 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Keduatertanggal 27 Maret 2017;2.
    Tergugatselaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahandan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu harus bertanggungHalaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2020/PN Sdwjawab, dan berdasarkan fakta bahwa Sdr YOHANES ANDY ABEH, S.Sos.
    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan danKawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu, tidak memperpanjanguntuk menyewa gedung Ruko Assa sehingga terhitung tanggal 02 April2018 Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 27 Maret 2017 tersebutdihadapan hukum telah habis masanya /Daluwarsa dan hal tersebutdiperkuat dengan alat bukti Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum danHalaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2020/PN SdwPenataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman KabupatenMahakam
    Karena perihalperhitungan yang dilakukan oleh Penggugat selama 4 (empat) Tahundan 3 (tiga) Bulan dipotong pajak sebesar 20% dengan total jumlahsebesar Rp1.377.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuhjuta rupiah) terlalu mengadaada karena nyatanya berdasarkan buktibukti surat obyek bangunan Ruko Assa tidak dilanjutkan untuk disewaserta digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu;7.
    Bahwa materi gugatanPenggugat tersebut, terlalu mengadaada dan tidak mendasar karenanyatanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan danKawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu, sudah tidakmenggunakan dan menempati obyek bangunan Ruko Assa milikPenggugat;10.
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 01-04-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN MANADO Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Mnd
Tanggal 22 Agustus 2019 — -Helen Rosa Fransiska Pijoh,dk lawan .Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,dkk
133 — 52
  • -Helen Rosa Fransiska Pijoh,dk lawan .Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,dkk
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-07-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 194/B/2014/ PT.TUN.JKT.
Tanggal 22 Oktober 2014 — Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok.; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.;
27 — 11
  • Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok.;Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.;
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 31-03-2023 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 42/G/2023/PTUN.SBY
Tanggal 4 Mei 2023 — Penggugat:
BING HARIYANTO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA
148 — 77
  • Penggugat:
    BING HARIYANTO
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Tender
Register : 14-07-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 119/B/2022/PT.TUN.MKS
Tanggal 27 September 2022 — DELIMA AGUNG UTAMA Diwakili Oleh : Krisna Anugrah
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
99 — 27
  • DELIMA AGUNG UTAMA Diwakili Oleh : Krisna Anugrah
    Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 06-06-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Arm
Tanggal 1 September 2022 — Penggugat:
CV TISELL KARYA
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
49 — 10
  • Penggugat:
    CV TISELL KARYA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 08-07-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 172 / B / 2019 / PT.TUN.SBY
Tanggal 9 September 2019 — KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA vs IWAN HARJANTO TANOKO
86 — 22
  • KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA vs IWAN HARJANTO TANOKO
    Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,CIPTAKARYA DAN TATARUANG KOTASURABAYA jpnnnn=222202202==Tempat kedudukan Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya; Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/303/436.7.5/2019, tertanggal 08 Januari 2019memberikan kuasa kepada :2 220 0=1.3.IRA TURSILOWATI, SH., MH., Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
    ; DEDY PURWITO, S.T., Jabatan Kepala SeksiPengawasan dan Pengendalian Bangunan pada DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, CiptaKarya dan Tata Ruang Kota Surabaya; JULIARTYANA, S.T., Jabatan Staf Bidang TataBangunan pada Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata RuangKota Surabaya ; IGNATIUS HOTLAN H., SH., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; HaL. 1 dari11 Putusan No.: 172/B/2019/PT.TUN.SBY.5.
    Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor:188.4/19905.2/436.7.5/2018 tanggal 12 November 2018 TentangSanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan yang terletak diJalan Simohilir Barat Nomor 9 (Lama : Jl. Simohilir Barat Kav. 122)SU fab ayaj 22 n= nao nnn nan nnn nn nn nnn cece ne nn ce nn en ce nn ene3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2649 K/Pdt/2022
Tanggal 31 Agustus 2022 — DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN, yang diwakili oleh Kepala Dinas, I Ketut Astana VS CV. NUR AFNI, dkk.
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN, yang diwakili oleh Kepala Dinas, I Ketut Astana VS CV. NUR AFNI, dkk.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 17-07-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 122/B/2023/PT.TUN.SBY
Tanggal 23 Agustus 2023 — vs KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA
105 — 61
  • vs KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-04-2006 — Upload : 23-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1155K/Pdt/2005
Tanggal 18 April 2006 — Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah cq.Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah ; Halimah binti Gadjo ; Abdul Hamid bin Jaiman ; Damro
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah cq.Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah ; Halimah binti Gadjo ; Abdul Hamid bin Jaiman ; Damro
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 23-12-2021 — Putus : 21-01-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Tte
Tanggal 21 Januari 2022 — Pemohon:
Arifin Said
Termohon:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kota Ternate
49 — 15
  • Pemohon:
    Arifin Said
    Termohon:
    Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kota Ternate
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 05-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 K/TUN/2019
Tanggal 30 April 2019 — DAKSINA PERSADA VS KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT;
258 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAKSINA PERSADA VS KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT;
    ., dan kawankawan, paraAdvokat pada Kantor Lembaga Bantuan HukumYabhika, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHANPEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, tempatkedudukan di Kawaluyaan Indah Nomor 4, Bandung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. J. J. Budi Prastio, S.H.,M.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM SekretariatHalaman 1 dari 7 halaman.
    tanggal 2 Mei 2018:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN :1.2Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratPerubahan Keputusan Pengguna Anggaran Dasar Kepala DinasPerumahan dan Permukiman
    Daksina Persada, sampai dengan adanya PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adanyapenetapan yang mencabutnya;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan Gugatan para Penggugat:Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor910/KEP.49/WASKIM/2017 terhadap Keputusan Pengguna AnggaranNomor 910/KEP.48/WASKIM/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam dan Daftar
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor910/KEP.49/WASKIM/2017 terhadap Keputusan Pengguna AngggaranNomor 910/KEP.48/WASKIM/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam dan Daftar Hitam Nasional kepada penyedia PT. Damean JayaMandiri dan PT. Daksina Persada:4.
Pengadilan PN MANADO Perdata Wanprestasi
Register : 26-10-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN MANADO Nomor 610/Pdt.G/2022/PN Mnd
Tanggal 1 Desember 2022 — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado
2.Walikota Manado, Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado, Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang
68 — 3
  • Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado
    2.Walikota Manado, Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado, Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 06-06-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Arm
Tanggal 31 Agustus 2022 — Penggugat:
CV TISELL KARYA
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
39 — 17
  • Penggugat:
    CV TISELL KARYA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 PK/Pdt/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — POSMAN SIMAMORA, selaku Direktur/Pimpinan CV Fharton VS PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN Cq DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN (DISTARUKIM)
57 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • POSMAN SIMAMORA, selaku Direktur/Pimpinan CV Fharton VS PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN Cq DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN (DISTARUKIM)
    Manullang Nomor 23, Doloksanggul;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;LawanPEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN CqDINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN (DISTARUKIM),berkedudukan di Jalan DoloksanggulSiborongborong Km. 2,2,Kode Pos 22457, Doloksanggul, Kabupaten HumbangHasundutan, diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Humbang Hasundutan dahulu disebutDinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten HumbangHasundutan, Ir.
    Bahwa berdasarkan Kapasitas Penggugat tersebut pada poin 1, Tergugattelah menetapkan pemenang dan cadangan pemenang Penyedia JasaPekerjaan Konstruksi Dinas Tata Ruang dan Permukiman KabupatenHumbang Hasundutan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan SuratKeputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi PadaDinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan,Nomor 06 Tahun 2012 tanggal, 19 Juli 2012 (bukti P.2);3.
    Dinas Tata Ruang Dan Permukiman sebagaipihak Tergugat dalam perkara ini, Karena Dinas adalah OrganisasiPerangkat Daerah atau lembaga yang di dalamnya terdapat beberapaorang pejabat dan staf, sehingga tidak diketahui secara tegas dan jelasSiapa sebenarnya yang dimaksud sebagai Tergugat;Bahwa sesuail dengan hukum, apabila lembaga ditarik sebagai pihakTergugat dalam perkara, maka dalam surat gugatan harus jelasmencantumkan pimpinannya sebagai pihak Tergugat bukanlembaganya.
    Bahwa akibat tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut Pelebaran JalanLetkol G.A ManullangJembatan Aek Sibundong, Kecamatan DoloksanggulTahun Anggaran 2012 hanya tereleasiasi sebesar 44.93 % (empat puluhempat koma sembilan puluh tiga persen), sehingga memperlambat realisasiprogram kerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnyaDinas Tata Ruang dan Permukiman;6.
    Bahwa sesuai hasil survey/peninjauan proyek oleh Pejabat PembuatKomitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten HumbangHasundutan sudah mengakui proyek pengaspalan Jalan Letkol GAManullangJembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul, KabupatenHumbang Hasundutan sudah dilaksanakan 50 % (lima puluh persen), hal initerbukti dengan pengakuan suratnya ditujukan kepada Direktur CV Fhartontanggal 12 November 2012/fhoto copy surat terlampir dan menjadi bukti;7.