tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;Putusan Nomor 41/Pid.C/2020/PN Smrhal 2MENGADLI1.

Pasal 31ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin danPenegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena ituTerdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar KTP a.n. : MURDI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepadaTerdakwa : MURDI;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkaradibebankan

kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo.Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplindan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease dan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;MENGADILI:1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;Putusan Nomor 38/Pid.C/2020/PN Smr hal 2MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT padapokoknya terkait dengan pemberlakuan Peraturan Walikota Bogor Nomor57 Tahun 2018 tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipilpada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Perwali 57/2018) yangbertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (UU 13/2003) sehingga merugikan PARA PENGGUGAT,sehingga salah satu petitum yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT dalamGugatannya pada point 4 menyebutkan:4.

Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor dan tindakan hukumPARA TERGUGAT memberlakukan Perwali 57/2018 bukan merupakanperbuatan melawan hukum karena di dasarkan pada peraturan perundangundangan.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Gugatan dan PARAPENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT prematur (belum waktunya),dikarenakan pembentukan Perwali 57/2018 telah sah secara hukum danbelum pernah dilakukan uji materil, sehingga perbuatan PARA TERGUGATyang memberlakukan Perwali 57/2018 bukan merupakan

Bahwa PARA PENGGUGAT seluruhnya telah menerima uang pesangonyang telah ditetapkan berdasarkan Perwali 57/2018, dengan demikianPARA TERGUGAT secara tidak langsung telah sepakat/menyetujui uangpesangon sesuai dengan Perwali 57/2018 dan oleh karena itu tuntutanPARA PENGGUGAT yang menuntut uang pesangon sesuai dengan UU13/2003 menjadi tidak beralasan lagi;7.

Bahwa keberatan PARA PENGGUGAT mengenai uang pesangon telahdisampaikan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT Il, atas keberatantersebut TERGUGAT II telah memberikan jawabannya yang pada intinyaRSUD Kota Bogor merupakan Perangkat Daerah Kota Bogor dengandemikian segala ketentuan mengenai kepegawaian RSUD Kota Bogortunduk kepada UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dan aturan Kepala Daerah, yakni Perwali 57/2018;8.

57/2018;Bahwa yang menjadi dasar pembentukan Perwali 57/2018 adalah UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam hal inibukan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bgrdengan demikian yang menjadi rujukan dalam perselisihnan kepagawaiantidak mengacu kepada UU 13/2003;13.

keinginan dari Tergugat (bukti T14, T18, T19, P20, P22, P26, P31, TBAP Penundaan pembongkaran)YANG TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PERIKATAN KARENA TIDAKADA PERIKATANNYA DI RANAH EKSEKUTIF DALAM PENEGAKAN PERDAtidak bisa dijadikan alat mediasi maupun sebagai saksi TERHADAP Perikatantentang pembongkaran bangunan atas pelanggaran jin Mendirikan Bangunan(IMB) yang sudah final, sah dan mengikat berdaya paksa eksekutorial harussudah dilaksanakan pembongkarannya oleh Tergugat mutlak tanpa syaratberdasarkan Perwali

yangterikat perikatan harus tunduk dan mentaatinya dan secara hukum SAH harussudah dibongkar oleh Tergugat MUTLAK TANPA SYARAT (bukti P13, P18, P21, P27), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009tentang Bangunan (vide P8) Pasal 5 ayat (1), Pasal 65 ayat (3), dan Pasal 72sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.6 Tahun2013 dengan sifat surat untuk SEGERA dilaksanakan penertiban (pembongkaran)oleh Satpol PP Kota Surabaya mutlak tanpa syarat berdasarkan Perwali

Tergugat sebagai pejabat pemerintah daerah adalah pelaksana Perda KotaSurabaya dan Perwali Surabaya yang merupakan domain eksekutif, bukandomain legislatif, yaitu:meaeNKRI sebagai negara hukum adalah harga mutlak yang tidak bisa ditawar;bahwa Perda Kota Surabaya dan Perwali Surabaya merupakan domaineksekutif pelaksanaannya harus tertib hukum;SURAT BANTIB yang telah final, sah dan mengikat merupakandomain eksekutif, menghearingkan di ruang legislatif melecehkansistim hukum dan penghinaan terhadap

KotaSurabaya No.37 tahun 2012 Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (videP9) yang secara yuridis sudah FINAL, sah dan mengikat, serta berdaya paksaeksekutorial dengan sifat SEGERA harus sudah dilaksanakan pembongkarannyaoleh Tergugat mutlak tanpa syarat berdasarkan Perwali Kota Surabaya Nomor 37Tahun 2012 (P9) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran Perda KotaSurabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4);Berdasarkan Putusan Pengadilan

BAP ketua RT.04 RW.07 tanggal 25 Mei 2015 sebagai pihak ketiga (terhitungHalaman 22 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBY(1)mulai tanggal 17 Maret 2015, dengan bukti berita acara kesepakatan bersamapara pihak bahwa bangunan pos jaga tidak ber IMB akan dilakukanpelaksanaan penegakan Perda ke Satuan Polisi PP Kota Surabayaberdasarkan Perda No.7 Tahun 2009 tentang Bangunan serta Perwali No.37Tahun 2012 tentang Sanksi Pelanggaran Bangunan) di Kantor Satpol PP KotaSurabaya.Surat Tergugat Nomor 005/4438

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;Putusan Nomor 51/Pid.C/2020/PN Smr hal 2MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPutusan Nomor 54/Pid.C/2020/PN Smr hal 2Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;Putusan Nomor 24/Pid.C/2020/PN Smr hal 2MENGADLI1.

Rp. 388.165.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratusenam puluh lima ribu rupiah) dimana dana tersebut seharusnya barumuncul dan disahkan dengan Perwali 33 tahun 2013 pada tanggal 16Oktober 2013Bahwa atas pencairan tersebut terdakwa sebelumnya telah menerimalaporan dari saksi UMUL CHASANAH yang menjabat sebagai KepalaSub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan yang melaporkan bahwa untukkegiatan pembayaran dana tambahan penghasilan berdasarkan prestasikerja Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun

SAKSI : HERI WIBOWO,Bahwasaksi mengenal terdakwa yang merupakan kepala dinas pendidikan kotaProbolinggo dan tidak ada hubungan keluargaBahwa sejak kahir tahun 2012 s/d sekarang saksi menjabat sebagai Kabid Akutansiyang mempunyai tugas melakukan tugas akutansi dan perbendaharaantermasuk manajemen perbendaharaan Kota ProbolinggoBahwa yang menjadi pedoman saksi adalah Perwali Kota Probolinggo nomor 28tahun 2012 tentang dan pelaksaanna APBD , Perwali nomor 12 tahun 2012 tentangpelaksanaan APBD kota ProbolinggoBahwa

No.17 Tahun 2012oleh karenanya perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Perwali No.17 Tahun2012 ;Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurini telah terpenuhi :Ad.3 Unsur menyalahgunakan Kewenangan,Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan : Menimbang, bahwa hal yang paling mendasar dari unsur ini adalahmenyalahgunakan wewenang bahwa penyalah gunaan wewenang sebagai species dariperbuatan melawan hukum yang merupakan genius.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPutusan Nomor 60/Pid.C/2020/PN Smr hal 2Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiuntentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaiupaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yangdidakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar KTP a.n.

Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiuntentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaiupaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Heri Purwanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melanggar Penerapan Protokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;2.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;Putusan Nomor 50/Pid.C/2020/PN Smr hal 2MENGADLI1.

ditahan;Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 50/Pid.C/2021/PN MadTerdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan besertasuratsurat lainnya;Mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 2huruf a Perwali

Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiuntentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaiupaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa LEGAR LARIE DEWALANA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;2.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPutusan Nomor 60/Pid.C/2020/PN Smr hal 2Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.