Ditemukan 2934 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-03-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 08-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — 1. dr. WIDYA KANDI SUSANTI, MM., 2. MOHAMAD HILMI VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH;
102 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 K/TUN/PILKADA/2016
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016Menengah, sebagaimana persyaratan yang telah dipenuhi olehPenggugat;.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016q.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016 j.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016
Putus : 28-07-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2009 Tanggal 28 Juli 2010 — AHMAD, SK vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA
52 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-04-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/PILKADA/2018 Tanggal 30 April 2018 — I. dr. RIZALUL UMAR, Sp.B.,MARS., II. Dr. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, M.Si VS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BONE;
107 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
279 K/TUN/PILKADA/2018
PUTUSANNomor 279 K/TUN/Pilkada/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. dr. RIZALUL UMAR, Sp.B., MARS, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai LimbotoWatampone, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pekerjaan Dokter;2. Dr. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, M.Si.,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanDr.
Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor15/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 27 Maret 2018;4. Memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi/Ketua Komisioner KPUDKabupaten Bone untuk mencabut objek sengketa yaitu Keputusan KPUDNomor 34/PL.03.2Kpt/7308/KPU/II/2018 tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati danWakil Bupati Bone Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;5.
Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. dr. RIZALULUMAR, Sp.B., MARS, 2. Dr. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, M.Si.;2.
Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018Panitera Pengganti,tid.Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018
Putus : 25-06-2009 — Upload : 17-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470K/PDTSUS/2009 Tanggal 25 Juni 2009 — K. H. KAFIDUDDIN MIFTACH, Drs. UMAR SHODIQ, dkk. ; PIETER WONA, EDDY CHARDJO, SH.,MM., dkk.
68 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-04-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 04-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 Tanggal 2 Mei 2018 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR VS 1. NICHODEMUS RONSUBRE., 2. IR. AKMAL BACHRI HI KALABE;
164 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
285 K/TUN/PILKADA/2018
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/20185.
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 20/G/Pilkada/2018/PT TUN. MKS tanggal 29 Maret2018;MENGADILI SENDIRI1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat TidakBerdasarkan Hukum;3. Menyatakan Sah dan mengikat Surat Keputusaan KPU Kabupaten BiakNumfor Nomor 02/HK.03.2.Kpt/9106/KPUKab/II/2018 tentangHalaman 3 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak NumforTahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 ;4.
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapanPasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan CalonTerpilih;(3) Dalam hal Bakal Calon selaku Petahana melanggar ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petahana yangbersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa dr.
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018
Register : 14-11-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 22-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 28 Januari 2013 — 1.Iklil Ilyas Leube,2.Muslim Ibrahim,DKK;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
79 — 26
79 — 26
Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang PetunjukTeknis Mengenai Sengketa Pemilihnaan Umum Kepala Daerah( Pilkada ) ; 10.Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2010 tersebut, disebutkan bahwa : Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yangtelah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dandigabung terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun2009 ( selanjutnya disebut Undang
Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisitmenyebutkan hasil pemilihaan umum, hal mana menunjukkanbahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihanumum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yangdilanjutkan dengan penghitungan suara ; Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jeniskelompok keputusan, yaitu kKeputusan keputusan yang berkaitandengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lainpihak keputusan keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihanumum.
Register : 23-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Tanggal 4 Juni 2018 — I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI, Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI, Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN, Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M. Si. Bin H. ABDULLAH dan Terdakwa V Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO
111 — 205
111 — 205
, terlebih lagi waktu terjadi foto itu pilkada di Tanah Lautmasih bergulir dan sedang di masa kampanye.
Dalam konteks unsurkesengajaan di dalam Pasal 188 UndangUndang Pilkada ini, "dengansengaja" merupakan bentuk/corak kesengajaan sebagai maksud,sehingga pelaku harus menghendaki perbuatan itu dan akibat yangtimbul.
ADRIANSYAH sebagaiayah kandung dari pasangan calon bupati nomor 2 yaitu BAMBANGALAMSYAH;Bahwa, Terdakwa mengetahui Jabatan Bambang Alamsyah yaitu bupatinonaktif periode 20132018;Bahwa, BAMBANG ALAMSYAH nonaktif dari jabatannya karena cutiuntuk mengikuti pilkada di Kabupaten Tanah laut;Bahwa, ada sosialisasi dari panwaslu / pjs bupati / sekda kepada ASNuntuk netral;Bahwa, Netralitas ASN untuk keterlibatan dalam pilkada baik secaralangsung/tidak langsung, yaitu mengikuti kampanye, membantu logistikkepada
ADRIANSYAH merupakan ayah kandung dari salah satu pasangan calonpeserta Pilkada Kabupaten Tanah Laut tahun 2018, Para Terdakwa jugasepenuhnya mengetahui bahwa pada saat itu di Kabupaten Tanah Laut sedangberlangsung tahapan pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, selanjutnya dilokasikejadian, selain istri dari He ADRIANSYAH, dihadiri pula oleh istri dari salah satupasangan calon Bupati peserta Pilkada Kabupaten Tanah Laut tahun 2018tersebut, yakni istri dari H.
ADRIANSYAH yang merupakan ayah dari salah satu pasangan calonBupati pada Pilkada Kabupaten Tanah Laut yakni H. BAMBANG ALAMSYAH,secara sukarela tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, kemudianberfoto bersama Saksi H.
Register : 22-10-2010 — Putus : 16-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/PLW/2010/PTUN-JKT Tanggal 16 Desember 2010 — Marulitua Hutapea,SE;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Gubernur Sumatera Utara
95 — 37
95 — 37
Register : 06-06-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/PLW/2016/PTUN-JKT Tanggal 16 Agustus 2016 — DECKY KAYAME, S.E ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
86 — 8
86 — 8
Register : 21-12-2011 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 223/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 30 Juli 2012 — 1.John P. Asmuruf, SP., M.Si,2.Philipus Nauw, S.Pd,DKK;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat,DKK
84 — 78
84 — 78
Putus : 10-01-2007 — Upload : 02-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18PK/KPUD/2006 Tanggal 10 Januari 2007 — Ir. ZULKIFLI ARMAN,MM, ; SUROYO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA
BONTANG
59 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 21-01-2010 — Putus : 14-06-2010 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 02 / Pdt.G / 2010 / PN. Kb.Mn Tanggal 14 Juni 2010 — HERI MULYONO ; DKK MELAWAN Komisi Pemilihan Umum, Cq. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Cq.---- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dan Ikut Tergugat Gubernur Jawa Timur
90 — 16
90 — 16
Register : 16-07-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 148/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 18 September 2014 — H. ISMAIL ISHAK;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
119 — 34
119 — 34
Register : 13-10-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2015 Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. DEKI KAYAME, SE., 2. Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NABIRE;
107 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
573 K/TUN/PILKADA/2015
PUTUSANNomor 573 K/TUN/PILKADA/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1. DEKI KAYAME, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Peronai Karang Barat,Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,Provinsi Papua;2. Drs.
Bahwa pada saat mendaftarkan diri pada tanggal 28 Juli 2015, Tergugatlangsung melakukan verifikasi terhadap persyaratan pendaftaran yang dimilikiHalaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2015Penggugat, dan seketika itu persyaratan pendaftaran yang dimiliki Penggugatdinyatakan lengkap oleh Tergugat, kecuali terhadap Partai Golongan Karyayang tidak diakomodir Tergugat; (P7, P8);.
Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar, 3 (tiga) hari setelah putusan PanwasHalaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2015Kabupaten Nabire karena Pemohon Kasasi dirugikan dengan isi putusanPanwas Kabupaten Nabire tersebut;c.
/2015 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak dapat dijadikanObjek Sengketa, karena telah dirubah dengan Keputusan Komisi PemilihanUmum Nomor 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015, yang didalamnya tercantumnama Para Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai salah satu pasangan calonyang ditetapkan sebagai peserta Pilkada di Kabupaten Nabire.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2015
Register : 29-10-2010 — Putus : 17-03-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 17 Maret 2011 — 1.Drs. W. Fidelis Pranda,2.Pata Vinsensius, S.H., M.M;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
74 — 25
74 — 25
Register : 17-03-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/TUN/PILKADA/2016 Tanggal 7 April 2016 — 1. IDEALISME DACHI., 2. SIOTARAIZOKHO GAHO VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN;
165 — 922 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 922 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 K/TUN/PILKADA/2016
Putusan Nomor 148 K/TUN/PILKADA/2016Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:I.
Putusan Nomor 148 K/TUN/PILKADA/201616.17.18.19,termasuk menjadi penyebab terjadinya indikasi kKerugian daerah/negara.
Putusan Nomor 148 K/TUN/PILKADA/2016Pemilinan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 8 Januari 2016);8.
Putusan Nomor 148 K/TUN/PILKADA/20164.
Putusan Nomor 148 K/TUN/PILKADA/2016
Register : 30-09-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 28 Januari 2014 — 1.PANCANI GANDRUNG, S.H., M.Si,,2.Drs. H. ZAIN ALKIM;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
178 — 47
178 — 47
Register : 29-03-2012 — Putus : 30-04-2009 — Upload : 29-03-2012
Putusan PN GRESIK Nomor 1/Pid.S/2009 Tanggal 30 April 2009 — Mu'jizad, S.Pd.I
87 — 10
87 — 10
Register : 07-01-2016 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/TUN/PILKADA/2016 Tanggal 20 Januari 2016 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN VS JR. SARAGIH;
148 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 K/TUN/PILKADA/2016
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016B.
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016yang baik dan hal ini tentu saja bertentangan dengan maksud dan tujuanpenyelenggaraan pilkada yang transparan, terbuka, dan demokratis;24.
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016Dalam Eksepsi:A.
Perkara Nomor 16/G/PILKADA/2015/PT.TUNMDNdan kemudian mengajukan perbaikan tanggal 14 Desember 2015;Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/20162.
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/201629.30.31.32.33.dan/atau pendapat agar Tergugat mengikutsertakan PasanganPenggugat dalam Pilkada serentak ...
Putus : 29-10-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — DHENI TJAN, S.H., M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
72 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
570 K/TUN/PILKADA/2015
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015A.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015dan/atau KPU Kabupaten/kKota.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/201517.18.19.20.21.Kabupaten/Kota; atau b.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015kekuasaan kehakiman cq PTTUN.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015