melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp812.732.479,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon: bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan Mei2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp493.376.182,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanSeptember 2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp746.849.999,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanSeptember 2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp781.537.955,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanFebruari 2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp394.481.071,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanOktober 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Oktober 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp686.044.165,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanMaret 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

BANK NTB NomorSK/01.12/64/485/2013 tentang Program Pensiun Dini Secara Sukarela(exit policy) Pegawai PT. BANK NTB, tanggal 08 November 2013.(bukti P.2);Selanjutnya jika dihitung dari semenjak Penggugat menjalani MPPsampai dengan keluarnya Surat Keputusan Direksi PT. BANK NTBNomor SK/01.12/64/485/2013 tentang Program Pensiun Dini SecaraSukarela (Exit Policy) Pegawai PT. BANK NTB, tanggal 08 November2013 dapat dihitung bahwa Penggugat telah menjalani MPP selama5 bulan 19 (Sembilan belas) hari.

Nomor 421 K/Pdt.SusPHI/2016hubungan kerja menurut pendapat Penggugat bahwa frasa perlakuanyang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam amanat konstitusibelum didapatkan oleh Penggugat sampai saat ini;Bahwa perlakuan diskriminasi oleh pihak Tergugat selain tidakmengikutkan Penggugat dalam Program Pensiun Dini Secara Sukarela(exit policy) Pegawai PT.

Bank NTB atas nama Penggugat yangmenjadi permasalahan yang mengakibatkan pekerja tidak diikutkandalam program exit policy tidak diatur dalam Peraturan Perusahan PT.Bank NTB, karena dalam Peraturan Perusahaan tersebut hanyamenyebutkan Masa Persiapan Pensiun (MPP) tidak menyebutkanMasa Persiapan Pensiun (MPP) Dipercepat yang mana MPP tersebutdiatur dalam Pasal 41 Peraturan Perusahaan PT. Bank NTB dengansyarat:1.

BANK NTB Nomor SK/01.12/64/485/2013 tentang ProgramPensiun Dini Secara Sukarela (Exit Policy) Pegawai PT. BANK NTB,tanggal 08 November 2013;C. Menyatakan hukum segala hakhak Penggugat belum berakhir selamatidak dilakukan perubahan Surat Keputusan Direksi PT. BANK NTBNomor SK/01.12/64/485/2013 tentang Program Pensiun Dini SecaraSukarela (Exit Policy) Pegawai PT. BANK NTB, tanggal 08 November2013;d. Menyatakan hukum bahwa tindakan PT. BANK NTB menerbitkan SuratKeputusan Direksi PT.

BANK NTB Nomor SK/01.12/64/485/2013tentang Program Pensiun Dini Secara Sukarela (Exit Policy) PegawaiPT. BANK NTB, tanggal 08 November 2013 serta Surat KeputusanDireksi PT. BANK NTB Nomor SK/01.12/64/466/2013 tentang PeraturanPerusahaan Pasal 41 adalah batal demi hukum karena bertentangandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 421 K/Pdt.SusPHI/2016e.

Bahwa Tergugat telah menutup perjanjian asuransi Marine Hull Policy No. 24M0644579MCHRO002 yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2014 untuk jangka waktu 12bulan dari tanggal 17 Oktober 2014 s/d 17 Oktober 2015, dengan Tertanggung PT.Seroja Samudera in casu Penggugat, dan obyek pertanggungan berupa kapal tongkangBB01 = (selanjutnya disebut "Polis Asuransi");2.

Bahwa Perjanjian Asuransi (Polis Asuransi) Marine Hull Policy No. 24 M0644579MCHROO2 tertanggal 03 Oktober 2014 sebagaimana yang didalilkan olehPenggugat dalam angka 1 (satu) didalam positanya diterbitkan untuk jangka waktu12 bulan terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d 17 Oktober 2015 denganpertanggungan berupa kapal tongkang BB01 yang merupakan milik Penggugat(PT. Seroja Samudera)..

harus dipenuhiseluruhnya, yang telah diatur didalam Marine Hull Policy No. 24 M0644579MCHR002.

Bukti T1 berikut:Fotokopi sesuai dengan dengan aslinya Polis Asuransi MarineCommercial Hull Policy atau Polis Komersial Rangka Kapa Nomor :24M0644579MCHRO02 yang ditandatangani di Jakarta padatanggal 03 Oktober 2014 oleh perjabat PT. Asuransi QBE Pool2. Bukti T2 indonesia:Fotokopi sesuai dengan aslinya Terjemahan dari Polis AsuransiMarine Commercial Hull Policy atau Polis Komersial Rangka KapaNomor : 24M0644579MCHRO002 yang ditandatangani di Jakartapada tanggal 03 Oktober 2014 oleh perjabat PT.

Bukti P25 Bukti P4 Fotokopi sesuai dengan aslinya Polis Asuransi Marine CommercialHull Policy atau Polis Komersial Rangka Kapa Nomor : 24M0644579MCHRO02 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal03 Oktober 2014 oleh perjabat PT. Asuransi QBE Pool Indonesia;Fotokopi dari fotokopi Surat Klaim PT.

No : MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal15 April 2015;Bahwa penolakan klaim asuransi oleh Tergugat adalah telah sesuaidengan ketentuan yang diatur dan terdapat dalam polis industrial yangdimiliki oleh Penggugat dalam Perjanjian Asuransi dengan Policy No :MDD/FIAR/15/F0042431 pada poin 2.5 dan poin 3.1., yang berbunyi :Pengecualian Khusus untuk bagian ;2.

Bahwa dengan adanya penandatanganan bersama Perjanjian Asuransidengan Policy No : MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal 15 April 2015antara Tergugat dengan Penggugat, maka perjanjian tersebut merupakanUndangUndang bagi para pihak yang membuatnya serta harusdilaksanakan dengan itikad baik (vide Pasal 1320 dan Pasal 1338KUHPerdata) sehingga apa saja yang tertuang dalam Perjanjian Asuransidengan Policy No : MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal 15 April 2015tersebut adalah merupakan kesepakatan bersama yang harusdilaksanakan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh LossAdjuster dan Konsultan Bangunan serta hasil meeting pada tanggal 28Januari 2016 sebagaimana telah kami uraikan pada poin 4 (empat) diatasserta ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Asuransi dengan Policy No:MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal 15 April 2015, dimana tercantum padaPolis Industrial All Risks yang dimiliki oleh PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian AsuransiHalaman 12 dari 32 halaman Perkara Nomor 458/Pdt/2018/PT MDN.dengan Policy No : MODD/FIAR/15/F0042431 tercantum pada PolisIndustrial All Risks yang dimiliki oleh PT.

NMCL/L/4616/15/12DS tertanggal 15 Desember2015, perihal: Klaim kerusakan lantai gudang No. 3 Policy No.Halaman 23 dari 32 halaman Perkara Nomor 458/Pdt/2018/PT MDN.MDD/FIAR/15F0042431, DOL : 7 Juli 2015 yang ditujukan kepada BankMandiri qq. PT. Hari Rezeki Kita Semua (I.C. Penggugat) Jin. B. KatamsoNo.533 Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Medan, Up.

M E N G A D I L I : Menolak permohonan keberatan dari Termohon / Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; Memperbaiki putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor. 10/Pts/BPSK/I/2015 tanggal 03 Maret 2015 ;MENGADILI SENDIRI: Mengabulkan permohonan Pemohon / Termohon Keberatan untuk sebagian; Menyatakan klausula warranty yang dicantumkan Termohon dalam polis asuransi semua risiko properti (property all risks policy) dengan No. polis : PKB01-G-0911-01F0000353

Polis AsuransiSemua Resiko property (Property All Risk Policy) No.

Polis Asuransi Semua Resiko property (Property AllRisk Policy) No.

Bahwa benar dalam Polis Asuransi Semua Resiko Property (Property AllRisk Policy) No.

Bahkan denganadanya Polis Asuransi Semua Resiko Property (Property All Risk Policy)No. Polis PKB01G091101F0000353 untuk periode pertama (videBukti PK7) dan dilanjutkan dengan Polis Asuransi Semua ResikoProperty (Property All Risk Policy) No.

PolisPKB01G091 101F0000353 periode pertama, diberi tanda PK 7a19.Terjemahan Tersumpah atas Polis Asuransi Semua Resiko Property(Property All Risk Policy) No. Polis PKB01G091101F0000353 periodepertama, diberi tanda PK 7b20.Polis Asuransi Semua Resiko Property (Property All Risk Policy) No. PolisPKB01G091 101F0000353 untuk periode kedua , diberi tanda PK 8a21.Terjemahan Tersumpah atas Polis Asuransi Semua Resiko Property(Property All Risk Policy) No.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp495.467.749,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon: bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan Juli2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juli 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp647.438.296,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanJanuari 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp736.803.952,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanNovember 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 22Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P1;2. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 30Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P2;3. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 31Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P3;4.

Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 20April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP4;Halaman 7 BA Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sda5. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 24Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P5;6. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 3 April2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6;7.

Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 6 Mei2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7;8. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 6September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P8;9. Foto copy sesuai dengan foto copy percakapan Penggugat danTergugat melalui WA, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebutdiberi tanda P9;10.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp412.239.702,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanFebruari 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp665.886.609,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanApril 2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp925.455.003,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanMaret 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp235.032.407,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanFebruari 2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp648.773.273,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanDesember 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Desember2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp761.525.282,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanDesember 2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Desember2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.