Ditemukan 358 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-01-2019 — Upload : 13-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 203/Pdt/2018/PT DPS
Tanggal 30 Januari 2019 — I MADE ADNYA SUSANA, SE melawan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) Bali, dk
5136
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semulaPenggugat tersebut, Terbanding Il semula Tergugat II mengajukan jawabantertanggal 06 Juli 2018, pada pokoknya sebagai berikut: Dalam hal Materi pokok perkara yang diajukan Made Adnya Susana, SEselaku Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan : bahwaTergugat Il keliru memberitahukan kepada Penggugat tentang akandilelangnya obyek hak tanggungan aquo; Kami selaku Balai Lelang, melaksanakan kegiatan pralelang
    Pasal 16 tentang kegiatanusaha balai lelang meliputi kegiatan jasa pralelang dan jasa pascalelanguntuk semua Jjenis lelang;# Untuk itu gugatan yang diajukan oleh Made Adnya Susana, SE prematur(exceptio dilatoria), karena pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat limasih memberikan kesempatan untuk penyelesaian masalahnya sendiri;* Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Denpasar untuk dapat menyatakan bahwa gugatan a quo ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima
Register : 06-12-2018 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1193/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
Ni Wayan Mudiasni
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Taspen Pos
2.PT Balai Lelang Bali
7988
  • seketika atau dalam waktu yang singkat (vide:Hukum Perjanjian, cetakan ke VI, Penerbit PT.Intermasa, halaman 46).Bahwa dalam keadaan debitur wanprestasi seperti tersebut di atas, Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut(vide: pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996);Bahwa oleh karena itu Tergugat dengan bantuan jasa pralelang
    ); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terseb Tergugat II melaluiKuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 April 2019, yangisinya sebagai berikut:Dalam hal materi Pokok Perkara yang diajukan Ni Wayan Mudiasni, selakuPenggugat menyatakan : Bahwa Tergugat II dapat dianggap sebagai PerbuatanMelawan hukum ( Onrecht Matige daad ) adalah kurang tepat, karena Kami selakuBALAI LELANG SWASTA, melaksanakan kegiatan pralelang
    denganmenyampaikan surat pemberitahuan akan dilelang tertanggal 05 April 2018 sesualPMK No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang jo pasal 16 tentang kegiatanusaha balai lelang meliputi kKegiatan jasa pralelang dan jasa pasca lelang untuksemua jenis lelang ;Untuk itu gugatan yang diajukan oleh Ni Wayan Mudiasni Prematur (ExeptieDilatoria), karena pada kenyataannya hingga saat ini TERGUGAT II masihmemberikan kesempatan untuk penyelesaian masalahnya sendiri.
Putus : 12-01-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN MAKASSAR Nomor 190/PDT.G/2009/pn.mKS
Tanggal 12 Januari 2010 — PT. LIMA SEMBILAN TAMIA CELEBES VS 1. Dr. RINI RB DKK
10415
  • diterima.DALAM POKOK PERKARABahwa hal hal yang tersebut dalam Eksepsi' diatas, mohondianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan Pokok Perkara a quo;Bahwa Terlawan Ill menolak seluruh~ dalil dalil Pelawan,kecuali mengenai hal hal yang diakui oleh Pelawan secarategas dan nyata nyata tidak bertentangan dengan dalildalil serta pendirian Terlawan II;Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5 dan 6dalam gugatannya sangat tidak berdasar karena Terlawan IIImelakukan proses pralelang
    sah dan sudah sesuai melalui13prosedur perundanganundangan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan No.: 118/PMK.07/2005 TentangBalai Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan No.:40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sertaTerlawan Ill telah berbadan hukum sebagaimana diatur dalamperundang undangan;Bahwa proses pralelang yang dilakukan oleh Terlawan III yangbekerja sama dengan Turut Terlawan atas obyek haktanggungan Terlawan II yang telah dinyatakan lalai dantidak bisa melaksanakan
    melakukan proses lelang atas tanah/bangunantersebut ;Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pelawan pada poin 8 s/d 11dalam gugatannya sangat tidak berdasar karena Terlawan IIItelah melakukan proses pralelang atas obyek hak tanggungansesuai dengan proses dan peraturan perundang undangan yangberlaku;Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pelawan pada poin 13 dalamgugatannya yang akan meletakkan sita jaminan atas obyekyang beralamat di Jalan Gunung Latimojong No. 125 CMakassar adalah sangat' tidak berdasar karena
Register : 19-12-2016 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN NEGARA Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Nga
Tanggal 10 Juli 2017 — -I Gede Leo AGus Jaya (P) -PT. BPD Bali(T1) -PT. Balai Lelang Bali(T2)
169122
  • persyaratanlelang telah dipenuhi oleh Pemohon lelang atau penjual sesuai jenis lelangnya dantidak ada perbedaan data, menunjukan hubungan hukum antara Pemohon lelangatau Penjual (Subjek Lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang),sehingga meyakinkan pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objeklelang, dan lelang dapat dilelang maka PT Balai Lelang Bali melanjutkan lelangmelalui perantara KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang) dan PT.Balai Lelang Bali melakukan pralelang
    Balai Lelang Balimelakukan pralelang sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT. BankPembangunan Bali dengan PT.
Register : 01-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MANADO Nomor 114/PDT/2021/PT MND
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. Bank Perkreditan rakyat prisma Dana Cabang Amurang (Persero) Tbk
Terbanding/Penggugat : Arisdo Fermando SH
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS GEIBY ANGRA WIDJAJA, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten minahasa Selatan
8433
  • Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimenerbitkan surat pemberitahuan pralelang Nomor 155/BPRPD/PPL/006/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 perihal Proses PraLelangadalah perbuatan yang melawan hukum;Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2021/PT MND4. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yangmenutupnutupi informasi tentang rekening koran Penggugat sertaketiadaan informasi terkait sisa hutang milik Penggugat adalah perbuatanyang melawan hukum;5.
    Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bentuk perbuatan melawanhukum.Bahwa maksud surat Pra lelang yang diterbitkan oleh Pembanding/Tergugat tersebut hanya menjelaskan kepada Penggugat/Terbanding bahwa mengingatkredit Penggugat/Terbanding sudah dalam keadaan Macet maka jalan satusatunyauntuk menutupi kredit Penggugat/Terbanding yang ada pada Pembanding/Tergugat adalah dengan jalan dilelang dimuka umum melalui perantaraan Kantor Lelang,jadi manakala Pihak Bank Prima Dana Cabang Amurang menyampaikan Surat PraLelang
Register : 08-04-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN MALANG Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Mlg
Tanggal 12 Januari 2017 — NANIK SUGIARTI
21671
  • PELAWAN mengakui dan telah menerima surat Pemberitahuan Pralelang Atas Agunan Kredit No. 047/BLUI/Lgl/l/2016 (vide Hal 3 Bagian3 point 2 dan point 5 gugatan).4. PELAWAN mengakui bahwa PELAWAN dalam membayar angsuranke sudah tidak sesuai dengan yang diharapkan (vide halaman 4 pointke 3 gugatan)Pengakuan PELAWAN tersebut adalah bukti yang sempurna sesuaiketentuan Pasal 1925 KUHPerdata jo.
    TERLAWAN Mampu Membantah Sekaligus Membuktikan Bahwa DaliPELAWAN Pada Halaman 4 point 3 Dan point 5 Karena Sudah BerulangKali Memberikan Keringanan Pembayaran Angsuran Namun PELAWANTetap Tidak Memiliki Itikad Baik Membayar Angsuran Sesuai Dengan YangDiperjanjikan.PELAWAN pada Halaman 4 point 3 dan point 5 gugatan pada pokoknyamendalilkan bahwa terkait Pembayaran angsuran walaupun tidak sesuaiseperti yang diharapkan dan telah menerima surat Pemberitahuan PraLelang serta PELAWAN coba membayar angsuran
    BALAI LELANGUTAMA INDONESIADalam Pokok Perkara:1.Bahwa Terlawan II menyangkal dalildalil yang dikemukakan Pelawanterhadap Terlawan I, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;Bahwa Terlawan Il adalah sebagai Rekanan perusahaan Jasa PraLelang dari Terlawan 1 ;. Bahwa sebagai kelanjutan dari Kerja sama Rekanan tersebut.
    Plw/2016/PN.Mig23Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan, Terlawan Il telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: :Menimbang, bahwa Perlawanan Pelawan yang di daftarkan padaPengadilan Negeri Malang denaan nomor Register Perkara No.67/Pdt.Plw/2016/PN.Mlg adalah salah alamat dimana seharusnya Pelawanmengajukan gugatan tentang Surat Pemberitahuaan Pra Lelang tersebut padaPengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena adanya Surat Pemberitahuan PraLelang yang diberikan oleh Terlawan Il
Register : 10-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.JB
Tanggal 31 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15939
  • Bahwa dengan kondisi demikian pihak TERGUGAT (Tergugat) menunjukXXXXX (Turut Tergugat Il) sebagai mana surat perintah kerja (SPK) no268/SAM/EXT/XII/2016 tertanggal 07 Desember 2016 sebagai pelaksanajasa pralelang hak tanggungan atas objek sertifikat hak milik no 2338/joharbaru luas 317 M2 yang terletak di jalan johar baru utara no 26 RT. 011 RW.003 Kel Johar Baru Kec Johar Baru Jakarta Pusat, SHM tersebut atas namaPENGGUGAT II (Penggugat II) yang belum dilaksanakan;Maka berdasarkan dalildalil di
Putus : 05-03-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2959 K/Pdt/2017
Tanggal 5 Maret 2018 — PT. PETROPLAST INDUSTRI vs. PT. BANK NEGARA INDONESIA, dk.
29182 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakartayang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa gugatan yang tidak menguraikan secara jelas alasan apadalam posita gugatan Penggugat yang menjadi dasar Penggugat untukmenyatakan penunjukkan Turut Tergugat oleh Tergugat adalah merupakanperbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan agar Pengadilanmemerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikanproses pralelang
Putus : 13-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2986 K/Pdt/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — DEWI WURYANINGSIH vs PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. KANTOR CABANG TULUNGAGUNG, Dkk
7942 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2986 K/Pdt/2016akhirnya eksistensi kedua jaminan kredit atas nama pihak Penggugat tersebut diatas oleh pihak Tergugat telah dilakukan Lelang IV Eksekusi Hak Tanggunganpada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 di tempat pihak Turut Tergugat IImelalui perantaraan pihak Turut Tergugat Il yang telah pula bekerjasamadengan pihak Turut Tergugat Ill sebagai Pejabat Lelang Kelas , dan juga telahmelibatkan pihak Turut Tergugat IV sebagai pemberi jasa pralelang, dan olehkarenanya dalam pelaksanaan pelelangan
    secara khusus, eksistensi kepentingan pihak Penggugat yang telahmenarik pihak Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini denganbertitiktolakoada pelaksanaan Lelang IV Eksekusi Hak Tanggungan padahari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh pihak Tergugat sebagaipemegang hak tanggungan di tempat pihak Turut Tergugat II melaluiperantaraan pihak Turut Tergugat Il yang bekerjasama dengan pihak TurutTergugat Ill sebagai Pejabat Lelang Kelas I, dengan pihak Turut Tergugat IVsebagai pemberi jasa pralelang
    keterkaitan langsung denganpelaksanaan Lelang IV Eksekusi Hak Tanggungan terkait, akan dapatmemengatahui dan memahami secara dini tentang kebenaran hukumterhadap tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor174/PMK.06/2010, tentang Pejabat Lelang Kelas 1;Pihak Turut Tergugat IV sebagai pihak ketiga (pihak formil, dalam hal ini)yang secara langsung telah melibatkan diri dalam pelaksanaanpelelangan terkait sebagai pihak pemberi jasa pralelang
Putus : 21-01-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280 K/Pdt/2012
Tanggal 21 Januari 2013 — SUMARLAN vs PT. BANK CIMB NIAGA TBK. KANTOR CABANG KUDUS EX PT.BANK LIPPO TBK. KANTOR CABANG KUDUS, Dkk
5442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamupaya menurunkan outstanding kreditnya agar beban kewajibanPenggugat menjadi lebih ringan sesuai (bukti : P3);Bahwa fasilitasfasilitas kredit atas dasar Perjanjian Kreditsebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersebut di atas dalam kondisibermasalah/macet, dan bahkan dalam upaya penyelesaiannya olehTergugat telah dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada hariJumat, tanggal O07 Desember 2007, melalui perantaraan TurutTergugat I, dan yang telah melibatkan Turut Tergugat Il sebagaipemberi Jasa Pralelang
    BALAI LELANG ROYAL, No. 001/RSG/BL/II/2007, tanggal 05 Pebruari 2007, sebagai pelaksana Jasa Pralelang;Daftar Rincian Hutang, pada posisi yang terakhir sebagaipersyaratan untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan,hari Jumat, tanggal 07 Desember 2007, sebesar Rp. 283.359.897,(dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilanribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);7.
    BALA LELANG ROYAL, No.001/RSG/BL/II/2007, tanggal 05 Pebruari 2007, sebagai pelaksanaJasa Pralelang;Daftar Rincian Hutang, pada posisi yang terakhir sebagaipersyaratan untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan, hari Jumat, tanggal 07 Desember 2007, sebesarRp.283.359.897, (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratuslima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuhrupiah);Pengumumanpengumuman Lelang Eksekusi HakTanggungan, untuk pelaksanaan pelelangan pada hari Jum/at,tanggal 07 Desember
    BALAI LELANG ROYAL,No.001/RSG/BL/II/2007, tanggal 05 Pebruari 2007, sebagaipelaksana Jasa Pralelang;Daftar Rincian Hutang, pada posisi yang terakhir sebagaipersyaratan untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan, hari Jumat, tanggal 07 Desember 2007,sebesar Rp.283.359.897,(dua ratus delapan puluh tiga jutatiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilanpuluh tujuh rupiah);Pengumumanpengumuman Lelang Eksekusi HakTanggungan, untuk pelaksanaan pelelangan pada hariJumat, tanggal 07 Desember
    BALAI LELANG ROYAL, No.001/RSG/BL/II/ 2007, tanggal O05 Pebruari 2007, sebagaipelaksana Jasa Pralelang ;Daftar Rincian Hutang, pada posisi yang terakhir sebagaipersyaratan untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan, hari Jumat, tanggal 07 Desember 2007,sebesar Rp.283.359.897,(dua ratus delapan puluh tiga jutatiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilanpuluh tujuh rupiah) ;Pengumumanpengumuman Lelang Eksekusi HakTanggungan, untuk pelaksanaan pelelangan pada hariJumat, tanggal 07
Register : 14-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 14-11-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 112/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 17 April 2018 — Pembanding/Penggugat : HARYONO PURNOMO Diwakili Oleh : HARYONO PURNOMO
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PERMATA Tbk
Terbanding/Tergugat II : CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN RI. CQ. KEPALA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH XV MAKASSAR CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) MAKASSAR
229126
  • JUDEX FACTIE KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENYATAKANGUGATAN PENGGUGAT CACAD HUKUM ( KURANG PIHAK ) TANPA MELIBATKANJASA PRALELANG/ PT.BALA MANDIRI PRASARANA.
    Substansi yang sebenarnya dari posita gugatan Penggugat pada butir no.11 dan Petitum No.5, sama sekali bukan mempersoalkan perbuatan apasaja yang melanggar hukum telah dilakukan Jasa pralelang PT. BalaiMandiri Prasarasa; melainkan sematamata mempersoalkan perbuatanTergugat itu sendiri ( PT. BANK PERMATA tbk. ) yang secara melawanhukum atas inisiatipnya sendiri membuka kerahasiaan bank debiturnya(Penggugat) kepada pihak lain dengan cara melibatkan pihak ketiga Jasapralelang PT.
    Balai Mandiri Prasarasa untuk membantunya melakukanjasa pralelang, yang sama sekali tidak pernah disepakati dalamperjanjian kreditSCDEIUMNYA, 22 nena nen enn nen een nnn ence teen en nnn en nn en eenne neePerbuatan Tergugat ( PT. BANK PERMATA tbk. ) itulan yang menjadisubstansi dari Posita butir no.11 dan Petitun no.5 Gugatan Penggugat( bukan perbuatan PT.
    Melalui Bukti P.15, telah terbukti terjadinya pula perbuatan melawanhukum/ pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat, tentangkecerobohan membukakerahasiaan Bank Nasabah i.c Penggugatkepada pihak ketiga/ Jasa pralelang PT. Balai Mandiri Prasarana yangsama sekali tidak pernah diatur/ disepakati dalam perjanjian kredit yangberlaku sebagai undangundang kepada mereka dan tanpa seizinGubernur Bank Indonesia. 6.
Register : 13-05-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 67/Pdt.Plw/2016/PN.Mlg.
Tanggal 12 Januari 2017 — NANIK SUGIARTI
29279
  • PELAWAN mengakui dan telah menerima surat Pemberitahuan Pralelang Atas Agunan Kredit No. 047/BLUI/Lgl/l/2016 (vide Hal 3 Bagian3 point 2 dan point 5 gugatan).4. PELAWAN mengakui bahwa PELAWAN dalam membayar angsuranke sudah tidak sesuai dengan yang diharapkan (vide halaman 4 pointke 3 gugatan)Pengakuan PELAWAN tersebut adalah bukti yang sempurna sesuaiketentuan Pasal 1925 KUHPerdata jo.
    TERLAWAN Mampu Membantah Sekaligus Membuktikan Bahwa DaliPELAWAN Pada Halaman 4 point 3 Dan point 5 Karena Sudah BerulangKali Memberikan Keringanan Pembayaran Angsuran Namun PELAWANTetap Tidak Memiliki Itikad Baik Membayar Angsuran Sesuai Dengan YangDiperjanjikan.PELAWAN pada Halaman 4 point 3 dan point 5 gugatan pada pokoknyamendalilkan bahwa terkait Pembayaran angsuran walaupun tidak sesuaiseperti yang diharapkan dan telah menerima surat Pemberitahuan PraLelang serta PELAWAN coba membayar angsuran
    BALAI LELANGUTAMA INDONESIADalam Pokok Perkara:1.Bahwa Terlawan II menyangkal dalildalil yang dikemukakan Pelawanterhadap Terlawan I, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;Bahwa Terlawan Il adalah sebagai Rekanan perusahaan Jasa PraLelang dari Terlawan 1 ;. Bahwa sebagai kelanjutan dari Kerja sama Rekanan tersebut.
    Plw/2016/PN.Mig23Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan, Terlawan Il telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: :Menimbang, bahwa Perlawanan Pelawan yang di daftarkan padaPengadilan Negeri Malang denaan nomor Register Perkara No.67/Pdt.Plw/2016/PN.Mlg adalah salah alamat dimana seharusnya Pelawanmengajukan gugatan tentang Surat Pemberitahuaan Pra Lelang tersebut padaPengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena adanya Surat Pemberitahuan PraLelang yang diberikan oleh Terlawan Il
Putus : 11-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2166 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Mei 2015 — Ny. Jd. YUNG LISAYANI VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero Terbuka) Tbk., DKK
8061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan adanya surat dari Terlawan IV Nomor 0059/CABLSby/I/2011,Perinal Pemberitahunan Kerjasama Jasa Pralelang antara PT Central AsiaBalai Lelang dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Kanwil Surabayayang ditujukan kepada Debitur Yung Lisayani sekarang Pelawan, isinyasebagai berikut:"Bahwa PT Central Asia Balai Lelang (kini Terlawan IV) ditunjuk oleh PT BankRakyat Indonesia (Persero) Tok.
    Kanwil Surabaya sebagai penyelenggarajasa pralelang terhadap asset Pelawan, berdasarkan Surat Perintah KerjaNomor B.35/KWIX/RPKB/01/2011 tanggal 18 Januari 2011;8.
Register : 06-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 757/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 4 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : HIKMAH FATIMAH Diwakili Oleh : Teguh, SH.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK BUKOPIN, Tbk Cq
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang K.P.K.N.L. Jakarta V
11448
  • Belanusa PrimaNusantara sebagai pelaksana pralelang atas jaminan bidang tanah danHal 14 putusan perk No. 757/PDT/2019/PT.DKIbangunan SHM Nomor 9747/Kebagusan atas nama Mohammad HasanPrawiranegara seluas 257 m7?
    Belanusa Prima Nusantara sebagai pelaksana pralelang serta TurutTerbanding semula Turut Tergugat untuk melakukan pelelangan melaluipenjualan dimuka dihadapan umum, perbuatan melakukan lelang terhadapjaminan yang telah dibuat melalui Akta adalah perbuatan yang dijamin olehUndangundang Nomor 4 Tahun 1996 (Pasal 6dan Pasal 20 Undangundangnomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dan bukan merupakanperbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud Pembanding semulaPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 09-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : PT Lea Sanent Diwakili Oleh : Setyo Rudianto, SH dk
Terbanding/Tergugat : PT. BANK COMMONWEALTH
Terbanding/Turut Tergugat : PT Bank Central Asia Balai Lelang
10280
  • Bahwa sebagai pihak yang melaksanakan jasa PraLelang yangtermasuk Parete Eksekusi dalam Lelang Eksekusi wajib dan LelangEksekusi Non Eksekusi Sukarela, maka Turut Tergugat telah memilikikapasitas dan kuasa untuk melakukan kegiatan Pra Lelang atas barangyang telah dijadikan agunan kredit oleh PT.LEA SANENT (DebiturPT.BANK COMMONWELTH,Tbk/ Tergugat) dan telah menjadi objekHak Tanggungan No.1731/Jati dibebani Hak Tanggungan No.3412/2005,atas nama Perseroan PT.Bank Commonwelth,Tbk, AktaPemberian Hak
    (PPAT);Bahwa Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana PraLelang bekerja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor;002/CR/I/PTBC/2019, tanggal 10 Januari 2019 dari Tergugat dalamrangka pralelang terhadap objek Hak Tanggungan;.
Register : 29-10-2012 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN PURWODADI Nomor 36/Pdt.G.Plw/2012/PN.Pwi
Tanggal 23 Mei 2013 — MUCHAMAD UMAR SYAHID, Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Klampok RT.02, RW. 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan – Jawa Tengah ;------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai, ……………………................… P E L A W A N ;---- M e l a w a n 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Meneteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Bank Rakyat Indonesia Pusat di jakarta, Cq. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi yang beralamat di Jl. KS Tubun No,01 Purwodadi-Grobogan – Jawa Tengah ;------------------------------- Dalam hal ini Moch.Hafid bertindak selaku Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Purwodadi, memberikan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus No.B. 7498-KC.VIII/HKM/11/2012 tanggal 09 Nopember 2012 kepada Imam Hanafi, Banjar Ranuandityo, Wurianto, Alex Sunarso, Nur Wahyudi, Nur Adi Kurniawan ;------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai, ……………..............…T E R L A W A N - I ;---- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat di Jakarta, Cq. Kakanwil Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara di Semarang, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.............. Lelang (KPKNL) Semarang beralamat Kantor di Gedung Keuangan Negara Lt. 2. Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang - Jawa Tengah ;-------------- Dalam hal ini Hadiyanto atas nama Menteri Keuangan Direktur Jendral Kekayaan Negara berdasarkan surat kuasa khusus No.SKU-576/MK.6/2012 memberikan kuasanya kepada Syam S.Chaidir, Widianto, Yayuk Muji Rahayu, Arif Effendi, Sri Hartini, Pamadi Sulistyo, Erni Rianawati ;-------------- Selanjutnya disebut sebagai, ……….......…………...T E R L A W A N - II ;---
11216
  • Pelaksanaan lelang pasal 6 UUHT ini dapat melibatkan BalaiLelang pada jasa pralelang ;2 20 anno neem. Dokumen persyaratan lelang antara lain terdiri dari :1. Salinan/fotocopy Perjanjian2. Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan & Akta PemberianHakTANQ QUAN 5 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn cence nce3. Salinan/fotocopy sertifikat hak atas tanah yang dibebani haktANQQUNGAN ;=2o nanan nnn nnn n nnn nnn nce nee4.
Register : 09-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 209/Pdt. G /2015 /PN SKT
Tanggal 9 Februari 2016 —
286
  • MakaTERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara a guo, untuk menolak seluruh dalil PARA PENGGUGATa quo.TERGUGAT I Telah Menyampaikan Surat Pemberitahuan PraLelang Sebagai Pelaksanaan Kewenangan = KrediturBerdasarkan Pasal 6 UndangUndang Hak TanggunganBerdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan sebagaimana telah disampaikan dimuka bahwa apabilaHal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 2090/Pdt/G/2015/PN Sktdebitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
    Foto copy Surat Pemberitahuan Pralelang Nomor 03/PRA LELANGSOLO/2110/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, yang diberi tandaT.1.12;Hali18 dari 22 Hal Putusan Nomor 200/Pdt/G/2015/PN SktMenimbang, bahwa bukti bukti mana telah diberi moeteraisecukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangansebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.Menimbang, bahwa Tergugat II telah menghadapkan bukti suratke persidangan yakni : foto Copy buku tanah Hak Milik Nomor 1215 yang diberi tanda T.II.Menimbang
Register : 22-10-2019 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1043/Pdt.Bth/2019/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
1.I Putu Adi Arta Wibawa
2.Ni Made Kalpita Sari
Tergugat:
PT Bank Mandiri Taspen
Turut Tergugat:
PT Balai Lelang Bali
8059
  • Balai Lelang Bali untuk menyelenggarakan kegiatankegiatan pralelang untuk mempersiapkan penjualan atas obyek haktanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangDenpasar;Perihal akan dilakukannya pelelangan tersebut telah puladiberitahukan kepada debitur (Pelawan Lelang) sebagaimana telahdiakuinya;Bahwa tidak benar Terlawan Lelang hanya menempuh cara instant.Bahwa Terlawan Lelang telah cukup memberi kesempatan kepadaPelawan Lelang untuk berusaha melakukan pembayaran untukmenyelesaikan
    Pelawan dalam angka 6 (Enam) yang menyatakan : Bahwa Pelawanlelang menolak dan sangat keberatan terhadap lelang yang akandirencanakan oleh Turut Terlawan atas objek hak tanggungan aquo.Kami salaku BALAI LELANG, baru melaksanakan kegiatan pralelangdengan menyampaikan surat pemberitahuan akan dilelang tertanggal 08Juli 2019, dan diterima tanggal 08 Juli 2019 oleh Putu Adi Arta Wibawasesuai PMK No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang jo pasal 16 tentangkegiatan usaha balai lelang meliputi kegiatan jasa pralelang
Register : 24-06-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA;
125133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diwajibkanmenandatangani Formulir Pernyataan tiada sengketa dan telahmenguasai secara fisik sementara jualbeli lelang eksekusi justrudidasari oleh wanprestasinya debitor tereksekusi sehingga tiadapenyerahan objek lelang secara sukarela dari debitor nakal danpotensi sengketa adalah nyata serta laten;Bahwa penerapan Objek HUM telah menimbulkan kepanikan dan kritikkeras dari para pemenang lelang terhadap Pemohon Keberatan selakubalai lelang yang mana salah satu tugas pokok dan fungsinya ialahjasa layanan pralelang
    dalam Pasal 1 ayat (1) PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.06/2013tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang (PMK Nomor 160/2013, BuktiP3): Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: BalaiLelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas(PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidanglelang;Bahwa Pasal 16 PMK Nomor 160/2013, menguraikan: Kegiatanusaha Balai Lelang meliputi kegiatan jasa pralelang
    dan jasapascalelang untuk semua jenis lelang;Bahwa Pasal 17 PMK Nomor 160/2013, mengatur:(1) Jasa pralelang oleh Balai Lelang termasuk tetapi tidak terbataspada:... g. memasarkan barang dengan caracara efektif, menarik,dan terarah, baik dengan pengumuman, brosur, katalog maupuncara pemasaran lainnya; dan/atau(2) Pemberian jasa pralelang oleh Balai Lelang didasarkan padapernanjian antara Balai Lelang dengan pemilik barang, yangmengatur termasuk tetapi tidak terbatas pada:a. besaran imbalan jasa dari
    lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan,;(2) Dalam memberikan jasa pascalelang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Balai Lelang dapat memperoleh imbalan jasa dariPembeli yang menginginkan pelayanan jasa pascalelang, sesuaidengan kesepakatan antara Pembeli dengan Balai Lelang,Bahwa sebagaimana ditekankan lebih lanjut dalam Pasal 22 PMKNomor 160/2013: Dalam melakukan kegiatan usahanya, Balai Lelangberhak:a. mengadakan perjanjian dengan pemilik barang untukmelaksanakan Jasa pralelang
    Rahardjo adalah Direktur pada badan hukum privattersebut (bukti P2 beserta lampirannya), yaitu sebuah perusahaan yangmelakukan jasa pralelang (marketing) berupa jualbeli lelang eksekusi atastanah/rumah, serta melayani jasa pascalelang berupa pengurusan balik namasertifikat hak atas tanah, yang merasa dirugikan atas pemberlakuan ketentuandi dalam objek hak uji materiil, karena dengan adanya kewajiban bagipemenang lelang (pembeli lelang beriktikad baik) untuk menandatanganiformulir pernyataan tanah
Putus : 21-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/Pdt/2017
Tanggal 21 Maret 2017 — YONGKY YUWONO, vs. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR BESAR JAKARTA, CQ PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG MOJOKERTO,dkk
7341 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, secara khusus, eksistensi kepentingan pihak Penggugat yang telahmenarik pihak Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini denganbertitik tolak pada Lelang II (kedua) eksekusi hak tanggungan yang akandilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 November 2014 oleh pihakTergugat sebagai kreditur (penjual) melalui perantaraan pihak TurutTergugat , yang telah pula melibatkan pihak Turut Tergugat Il sebagaipemberi Jasa PraLelang, di tempat pihak Turut Tergugat , adalah sematamata agar kiranya
    mengetahui dan memahami secaradini tentang kebenaran hukum terhadap asas keseimbangan(kepentingan yang sama, dalam hal ini antara hak dan kewajiban yangmelekat pada diri masingmasing pihak Penggugat sebagai debiturdengan pihak Tergugat sebagai kreditur berdasarkan perjanjianperjanjian kredit yang telah disepakatinya; Pihak Turut Tergugat Il sebagai pihak ketiga pihak formil, dalam hal iniyang secara langsung telah melibatkan diri dalam pelelangan yang akandilaksanakan tersebut sebagai pemberi Jasa PraLelang