Ditemukan 52 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2428 K / Pdt / 2014
Tanggal 8 April 2015 — DAMIANUS WAE FODJU, Dk vs BALBINA REO Alias ROFINA REO, Dk
3319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapikarena kurang menguasai hukum Agraria rupanya (mungkinjuga kepentingan lain) Majelis tidak kembali ke akarpersoalan, meninggalkan logika doktrinair hukum fungsionaldan mencari perlindungan di balik alam berandaiandai yangmemuat logikahukum primitif anak TK ( Taman kanakKanak) dalam lirik nyanyian Topi saya bundar; bundar topisaya; (a contrario) Kalau tidak bundar, bukan topisaya...
Register : 25-07-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 261/Pid.B/2017/PN Skt
Tanggal 31 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
DARYANTI, SH
Terdakwa:
SARFAN Bin AHMAD REJO .Alm
543
  • Bahwa saksi tidak mempunyai kecurigaan jika patung loroblonyo tersebut adalah barang milik Keraton Kasunanan Surakartakarena saksi melihat barangnya buatan primitif dan tidak memakalHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sktdesain sehingga saksi tidak mempunyai kecurigaan terhadap barangbarang tersebut.
Putus : 29-04-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731K/PIDSUS/2009
Tanggal 29 April 2009 — JAT LIE CHANDRA alias CECE
9050 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sejarah system pidana telah menunjukkan bahwaretribution (revenge) sebagaimana yang menjadi pokok pikiran dari parapenganut teori absolut atau teori pembalasan dalam hal mana lebihmenitikberatkan pada tujuan untuk membalaskan dendam baik dari pihakmasyarakat maupun dari pihak korban kejahatan merupakan suatu konseppemikiran yang sangat primitif. Berbeda halnya dengan tujuan pidanakontemporer dalam hal mana pidana bertujuan untuk memperbaiki (rehabilitasi)sikap prilaku buruk dari si pelaku.
    Dalam kaitan ini maka dapat dikemukakan, bahwa hukumanmati dapat mengobarkan nalurinaluri primitif yang tidak konsisten denganpengertian dan makna hukuman (pemidanaan) itu sendiri. Hukuman matiHal. 41 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009mencerminkan sikap pesimistik dalam hal mana seolaholah tidak ada caralain untuk menanggulangi penjahat dan kejahatan.
Register : 25-07-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 261/Pid.B/2017/PN Skt
Tanggal 31 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
DARYANTI, SH
Terdakwa:
SARFAN Bin AHMAD REJO .Alm
459
  • Bahwa saksi tidak mempunyai kecurigaan jika patung loroblonyo tersebut adalah barang milik Keraton Kasunanan Surakartakarena saksi melihat barangnya buatan primitif dan tidak memakalHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sktdesain sehingga saksi tidak mempunyai kecurigaan terhadap barangbarang tersebut.
Register : 27-05-2024 — Putus : 31-07-2024 — Upload : 09-08-2024
Putusan PN WATES Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat
Tanggal 31 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.TATA HENDRATA, S. H.
2.DEKA FAJAR PRANOWO,S.H.
Terdakwa:
SUBIYANTO Als BENDOT Bin WAGIRAN (Alm)
3331
  • Perzinahan;
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Subiyanto als Bendot Bin Wagiran (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan ;
  • Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan sebelum masa percobaan berakhir selama 5 (lima) bulan ;
  • Menetapkan barang bukti yaitu :
    • 1 (satu) buah buku tamu Hotel Primitif
Register : 18-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 251/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : Ir. Muhammad Subur Sembiring
Terbanding/Tergugat II : Drs. Tenang Malem Tarigan, Ak
Terbanding/Tergugat I : Roy Fachraby Ginting, SH. M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat : Adi Pinem, SH
3812
  • Bahwa, akan tetapi Tergugat dan Tergugat II membuat Skenario Primitif,melakukan Pengutipan Sewa Kios dari Para Pedagang untuk Periode tahun2016 S/d. tahun 2021 untuk masa selama 5 (lima) tahun, padahal Tergugat tidak memiliki Hak Tunggal untuk mengelola Kios Pasar Pajus tersebut,meskipun melibatkan Tergugat II selaku Pemilik Lahan;.
    tiga),angka 7 (tujuh), menyebutkan :bahwa, akan tetapi Tergugat dan Tergugat II membuat skenarioPrimitif, melakukan Pengutipan Sewa Kios dari Para Pedagang untukPriode tahun 2016 s/d tahun 2012 untuk masa selama 5 (lima) tahunpadahal Tergugat tidak memiliki Hak Tunggal untuk mengelolah KiosPasar Pajus tersebut, meskipun melibatkan Tergugat II selaku pemiliklahanBahwa apa yang didalilkan Penggugat diatas adalah dalil yang tidak benar danmengadaada karena Tergugat Il tidak pernah membuat skenario primitif
Register : 24-07-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 253/Pid.B/2017/PN Skt
Tanggal 5 September 2017 — Penuntut Umum:
I WAYAN AGUS WILAYANA , SH., MH
Terdakwa:
JOKO MARGONO alias SI JACK bin CITRO SUSASTRO
446
  • suratsurat yangmenyertai barangnya.Bahwa Sebelum terjadi kesepakatan harga dengan saudara SARFANsaat itu Saksi sempat menanyakan kepada saudara SARFAN dansaudara SARFAN menjelaskan jika barang berupa patung loro blonyodan tongkat tersebut adalah barang milik temannya akan tetapitemannya siapa saudara SARFAN tidak menjelaskan secara jelaskepada Saksi.Bahwa saksi tidak mempunyai kecurigaan jika patung loro blonyotersebut adalah barang milik keraton Kasunanan Surakarta karena Saksimelihat barangnya buatan primitif
Register : 25-01-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN MALANG Nomor 279 /Pid.Sus/2016/PN Mlg
Tanggal 18 Juli 2016 — Yuliardi Timur alias Galiyuk bin Ngadulah
373
  • Tujuan pemidanaanpembalasan (revenge) ini bersifat primitif dan sudah ditinggalkan.
Upload : 10-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 83/PDT/2016/PT-MDN
H. ZULFIKRI SPD X WALIKOTA BINJAI
1410
  • Dengandidasarkan bukti administrasi tidak jadi patokan menurut judex factie laludengan pertimbangan yang demikian apakah judex factie inginmenyatakan para Tergugat tidak memiliki aturan yang jelas, tidakmemiliki kepastian hanya didasarkan pada pengelolaan primitif yang tidakterukur padahal manajemen modren mengharuskan setiap kebijakandapat dipertanggungjawabkan, transparan, terukur, akuntabel dankredibel;3117.Bahwa kalau bukti administrasi yang menyatakan Penggugat sebagaipenyewa bukan patokan pertimbangan
Register : 27-10-2010 — Putus : 02-03-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 426/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 2 Maret 2011 — LUKAS DOWENG LUBUR alias LUKI
6818
  • jam tiga, enam, Sembilan;V Analisa Yuridis, sebagai berikut :I Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun menurut Jaksa PenuntutUmum adalah secara alternatif akan tetapi alternatif mengenai pasalnyabelaka dari UndangUndang RI No. 23 Tahun 2003 tentangPerlindungan Anak merupakan suatu upaya penyesatan hukum dankeadilan karena tidak akan mungkin seorang Sarjana Hukum berpikiranhukum sedemikian kecuali tindakan kebusukan tugas jabatanmelegalkan tindakan kepolisian yang masih primitif
Register : 08-09-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 280/PDT/2017/PT.MEDAN
Tanggal 30 Oktober 2017 — MUHAMMAD NUR
3924
  • Bahwa alasan keberatan Pembanding tentang kaidah Hukum Pertanahanyang diabaikan dst..nya adalah alasan yang subyektif karena telahmenghina Judex Factie Tingkat , seolaholah didalam memutuskanperkara A quo, dibuat secara akalakalan dan sangat lemah, harus ditolakdan ditolak dengan alasan yang sangat mendasar Pembanding samasekali tidak pernah memahami semua peraturan Hukum yang berlaku,sehingga didalam menyampaikan rasa keberatan Bandingnya bahasa dankalimatnya sangat primitif, tidak memahami apa
Putus : 25-07-2010 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 972 / Pid.Sus / 2010 / PN.Jr
Tanggal 25 Juli 2010 — Dra. SUJINAH
9518
  • ;Saksi Ahli menyatakan bahwa posisi yuridis menurut konsep dalam doktrin ilmuhukum pidana tentang Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP seperti yang dicantumkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, diterangkan bahwa dalam Pasal 55 KUHPtersebut terkandung pelajaran umum turut serta yang merupakan buah pikiran ataudoktrin ilmu hukum pidana dari Von Feuerbach, pakar hukum pidana Jerman.Pelajaran ini diterima sebagai hukum pidana modern pada Abad ke18, karena padaabad sebelumnya, hukum pidana masih dianggap primitif
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 234/Pid.Sus/LH/2018/PN Bgr
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
IDA RAHAYU ARIYANTI, SH
Terdakwa:
Asep Abdull Faqih Bin Abdul Qodir Fadilah
45546
  • Kukang termasuk golongan primata primitif nocturnaldan arboreal yaitu jenis hewan yang lebih banyak beraktivitas pada malamhari diatas pohon.Bahwa tidak diperbolehkan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memilikismemelihara, mengangkut satwa yang dilindungi dari lam, kecualiada keterangan bahwa satwa tersebut dari hasil penangkaran denganadanya Surat ijin resmi penangkaran dan surat keterangan asal usul satwadari pejabat yang berwenang yang diatur dalam keputusan menteriKehuatanan nomor : P.19
Upload : 31-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1429 K/PID/2010
Jaksa dan Terdakwa; Antasari Azhar, SH.MH
682707 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti tersebut barangkali relevan untuk seorang pelakutindak pidana yang menyadari kesalahannya dan mengakui perbuatannya,akan tetapi pertimbangan tersebut tidak relevan bagi seorang pelaku tindakpidana yang tidak pernah mengakui dan menyadari kesalahannya,bagaimana mungkin pelaku tindak pidana tersebut dapat direformasisedangkan dirinya merasa tidak ada masalah dan tidak perlu ada tindakanNegara untuk mereformasi dirinya, kejahatan pembunuhan = adalahsolusi/penyelesaian sengketa yang paling primitif
    yang pernah dikenal olehmanusia, hal tersebut secara alamiah sudah terjadi sejak dahulu kala.Bagaimana mungkin pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dapatmereformasi Terdakwa yang jelas statusnya adalah seorang yangberpendidikan tinggi dan seorang Penegak Hukum tetapi masihmenggunakan caracara yang primitif dalam menyelesaikan persoalan yangdihadapinya.
Putus : 10-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1580 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 — ARDY RUSDIAN KUSWANDI
3722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sejarah sistem pidana telahmenunjukkan bahwa retribution (revenge) sebagaimana yang menjadipokok pikiran dari para penganut teori absolut atau teori pembalasandalam hal mana lebih menitikberatkan pada tujuan untuk membalaskandendam baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak korban kejahatanmerupakan suatu konsep pemikiran yang sangat primitif. Berbeda halnyadengan tujuan pidana kontemporer dalam hal mana pidana bertujuanuntuk memperbaiki (rehabilitasi) sikap perilaku buruk dari si pelaku.
Register : 15-05-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN KALABAHI Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Klb
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11944
  • Budaya dalamkehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan atas hukum danWujud Tegaknya Hukum adalah melalui Putusan Pengadilan sebagaiNegara Hukum;Bahwa Putusan Pengadilan adalah untuk memenuhi rasa keadilanmasyarakat yang terdiri dan masyarakat cendekiawan adalah lain denganmasyarakat kaum non intelektual, masyarakat (the have) atau kayaadalah lain dengan (the have not) masyarakat miskin, masyarakat denganbudaya tinggi (high class), atau (high society) adalah berbeda denganmasyarakat budaya primitif
Register : 22-11-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 28/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
H. MAHLIAN
Tergugat:
1.BUPATI BARITO SELATAN
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALANIS
203276
  • Bahwa Tergugat II tidak pernah mengundang para calon Kepala DesaKalanis untuk bersamasama pada Rapat Pleno dan membuat BeritaAcara atas DPS maupun tambahan pemilin untuk di input dalamDPT bahkan Penggugat selaku calon Kepala Desa tidak pernahmenerima Salinan Daftar Pemilin Sementara (DPS) dan Daftar PemilihTetap ( DPT ) ;Bahwa Tergugat II dalam bekerja tidak profesional seperti managementtradisional atau primitif karena hanya bekerja sendiri melaksanakan tugaspendataan pemilin dan menghapuskannya
Putus : 14-05-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2014 — ERWIN ROMEL Bin BUSTAMI;
5332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VanBemmelen yang menyatakan sebagai berikut:Paling terakhir adalah patut diketahui, bahwa dalam peradilan modern,dikenal bukan sekadar Keadilan substantif saja (seperti dalam peradilankadi yang masih primitif), melainkan juga berbarengan dengan Keadilanprosedural (yang sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku). Baca,Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
Register : 24-06-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA;
10385 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang pertama adalah integrasi yangdekat antara hukum dan politik, dalam bentuk subordinasi langsunginstitusiinstitusi terhadap elitelit yang berkuasa baik di sektor publikmaupun swasta: hukum adalah alat yang mudah diutakatik, siapdipakai untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, mengawal otoritas,mengamankan hakhak istimewa, dan memenangkan kepatuhan.Tenadilah instrumentalisme primitif.
Putus : 05-03-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 274/Pdt.G/2011/PA.GM
Tanggal 5 Maret 2012 — Penggugat 1. KAMARUDIN bin AMAQ NAWASIH 2. SAKNAH binti AMAQ NAWASIH Tergugat 1. AERUNI binti AMAQ NAWASIH 2. SUMADI bin AMAQ NAWASIH 3. H. M. ZAENUDIN Turut Tergugat 1. MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH 2. EMIWATI binti NASRUDIN 3. EMAWATI binti NASRUDIN 4. RUSMAN bin NASRUDIN
6448
  • haruslah ditolak.3 Bahwa Turut Tergugat 1 mendalilkan dalam eksepsinya tentang error in persona gugatanpenggugat, maka dengan itu dalil eksepsi Turut Tergugat 14 Bahwa eksepsi Turut Tergugat 1 mengenai error in persona tentang person positiondalam perkara a quo kurang tepat, karena menurut buku ......5 Bahwa yurisprudensi yang dicantumkan Turut Tergugat 1 adalah yurisprudensi karangandan buat buatan Turut Tergugat 1 yang bertujuan untuk mengelabuhi Majelis Hakimsemata (sungguh strategi beracara yang primitif