Ditemukan 59 data
16 — 6
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiridipersidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir dipesidangan sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggildengan patut;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya diWilayah Republiik Indonesia karenanya pemanggilan dilakukan baik pada papanpengumuman maupun melalui mass media sebagaimana maksid pasal
8 — 1
sebagaimanadiuraikan diatas;Menimbang, bahwa lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquoadalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa,mengadili dan menyelesaikan berdasarkan pasal 49 UndangUndang No 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya diWilayah Republiik
8 — 0
pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwagugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan karenanyaterhadap gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya diWilayah Republiik
24 — 5
Siantar, tanggal 16 Nopember 1974 (umur 42 tahun),agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan : MengurusRumah Tangga, tempat tinggal Kota Langsa dan terakhir(SEKARANG) tidak diketahui alamat tempat tinggalnyadi seluruh Wilayah Republiik Indonesia, selanjutnyadisebut TERMOHON;Mahkamah Syariyah tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohonn dalam surat permohonannya tertanggal19 Oktober
11 — 0
Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:won nnn n= PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan iburumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan BanyuputihKabupaten Situbondo, sebagai Penggugat ;MELAWANw TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan nelayan,tempat tinggal di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi,sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republiik
37 — 2
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiridipersidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir dipesidangan sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggildengan patut;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya diWilayah Republiik Indonesia karenanya pemanggilan dilakukan baik pada papanpengumuman maupun melalui mass media sebagaimana maksid pasal
50 — 2
Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat,sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya diWilayah Republiik Indonesia karenanya pemanggilan dilakukan baik padapapan pengumuman maupun melalui mass media sebagaimana
17 — 5
dapat terjalin komunikasi yang baik;. 7.Bahwa puncak permasalahan rumah tangga terjadi sekitar satu bulansetelah menikah bulan Oktober 2014, akibat pertengkaran tersebutPenggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah meninggalkanPenggugat begitu saja dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sertasudah tidak hubungan badan suami istri;. 8.Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat hingga dan sekarangPenggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang lebih jelas lagidiseluruh wilyah Republiik
183 — 17
Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjute Berdasarkan hasil laboratories Kriminalistik Nomor : lab 0827/NNF/2012 tanggal 06Pebruari 2012 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0879/2012/NNF berupa kristalwarna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdafatar dalam Golongan Inomor 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.e Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republiik
16 — 5
antara :PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh,tempat kediaman di RT.xxx RW.xxx, Kampung xxxx KecamatanPadang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaiPemohon;melawanTERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu tinggaldi RT.xxx RW.xxx, Kampung xxxx Kecamatan Padang Ratu,Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sekarangtidak diketahui lagi keberadaanya baik didalam maupun diluarwilayah negara kesatuan Republiik
496 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MKn. dan telahperistiwa mendapatkan pengesahan dari Kementerianpidana Kehakiman Republiik Indonesia berdasarkan SkepNomor AHUAH.01.030076857 tanggal 1Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2919 K/Pid.SusLH/2020September 2016;Tempat : Jambi;KedudukanKebangsaan : Indonesia;Jenis / Bidang : Perkebunan Kelapa Sawit;UsahaNPWP > 01.654.875.2331.000.Yang diwakili oleh Pengurus/kuasa, bertindak untuk dan atas namaTerdakwa :Nama Lengkap : WIM ISKANDAR ZULKARNAEN;Tempat Lahir : Palembang;Umur/Tanggal Lahir
43 — 15
Tentang Fhoto sceen Lahan Sdri Misni dan Sdr MiswanMenimbang, bahwa Tergugat Il untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T.Il1 sampai dengan T.II3;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat Ilyaitu alat bukti surat :1:Bukti T.ll1. tenang peraturan presidan republiik indonesiaa nomor :36tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunanuntuk kepentingan umum;. Bukti T.Ik2.
Tentang peraturan presidan republiik indonesiaa nomor 65tentang perubahan atas peraturan presiden nomor : 36 tahun 2005tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untukkepentingan umum;. Bukti T.Ik3.
1.SANDHY HANDIKA, SH
2.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
3.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili oleh Sdr. TIRTADJAJA SURYADI
1096 — 666
INDRIANI SOEPOJO, SH Nomor : 16tanggal 7 Nopember 1990 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT TIRTASURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari KementerianHukum dan HAM Republiik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia No.C2827.HT.01.01 Th 1995, pada hari senintanggal 9 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain yang termasuk dalam tahun 2018, bertempat di areal lokasi PT TIRTASURYATEX ANGGUN yang beralamat di Komp.
87 — 27
Fotokopi ljazah Madrasah Aliyah atas nama anak kandungPemohon (Nurrahmatan) Nomor 056/Ma.01.05.05/PP.01.1/05/2019 yangditerbitkan oleh Kementrian Agama Republiik Indonesia tanggal 13 Mei2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);Penetapan Nomor 50/Pdt. P/2020/MS.Bpd Halaman 9 dari 19 halaman6.
113 — 40
Januar terhadappenahanannya berlaku Undang Undang Republiik Indonesia Nomor 31 tahun2004 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentangPerikanan yang dalam pasal 80 ayat ( 1 ) menyebutkan Dalam waktu palinglama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahanperkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
56 — 27
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpaijin dari Danyonif 114/SM, Terdakwamaupun Kesatuannya tidaksedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untukperang dan Negara Kesatuan Republiik Indonesia dalamkeadaan aman dan damai.Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :1.
18 — 5
bernama Mohammad Rafa Azka AlFarizi adalah untuk kepentingan terbaik bagikesejahteran dan perlindungan calon anak angkat, dan pengakuan Pemohon tersebuttelah diperkuat dengan surat pernyataan bertanda P.13 serta keterangan dua orangterdekat Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Permohonan PenetapanPengangkatan Anak ini telah memenuhi ketentuan pasal (3) ayat (1) Peraturan MenteriSosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan PengangkatanAnak dan pasal (2) Peraturan Pemerintah Republiik
Terbanding/Tergugat I : Muhlis,
Terbanding/Tergugat II : Saepudin,
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor,
46 — 26
tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khususayat 1 menegaskan, Surat Kuasa Khusus bersifat knusus dan harus dicantumkandengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya diperlukan untuk keperluan tertentu,misalnya ; Dalam perkara Perdata harus dengan jelas disebutkan antara Asebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat ;Menimbang, bahwa didalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungRepublik Indonesia telah ada kesepakatan menyangkut Surat Kuasa Khusus yangditindak lanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republiik
34 — 20
Fairuz ZulfadliRabani adalah untuk kepentingan terbaik bagi kesejahteran dan perlindungancalon anak angkat, dan pengakuan Pemohon tersebut telah diperkuat denganSurat pernyataan yang sama isinya sebagaimana bukti bertanda P.19 dan jugadidukung oleh bukti bertanda P.20 dan P.30 serta keterangan dua orang saksi dipersidangan, oleh karena itu ketentuan pasal (3) ayat (1) Peraturan MenteriSosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang PersyaratanPengangkatan Anak dan pasal (2) Peraturan Pemerintah Republiik
62 — 10
Menyatakan Terdakwa SYAHRIL bin ABDUL RASYID terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana MengemudikanKendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu LintasYang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Korban Luka Ringan danKerusakan Kendaraan, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 310 ayat(4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UndangUndang Republiik