Ditemukan 34 data
109 — 75
Menyatakan terdakwa lIrwan Pulungan, S.Ssos, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal18 UndangUndangNomor : 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yaitu DakwaanPrimair.2.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Pulungan, S.Ssos berupa pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000. (duaratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan.3. Menetapkan barang bukti berupa :A. Disitadari : Adi Saputra.1. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT.
Menyatakan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Ssos, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanPrimairsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.
Membebaskan terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Ssos dari seluruh DakwaanPenuntut Umum tersebut (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1)Halaman 42.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 14/Pid.SusTP K/2017/PN.Mdn.KUHAP atau setidaktidaknya melepaskan terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Ssos dari semua tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) sesuaidengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.3.
Memulihkan hak terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Ssos dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.4.
79 — 20
,M.H.ttdTituk Tumuli, S.Ssos, M.H. Panitera Pengganti ,ttdSri Iswahyuningsih, S.H., M.H. Hal. 64 dari 64 hal. Put. No.44/G/2016/PHI Sby
1.SHOFI MAGHFIROH
2.WUDHI WASPODO
3.M. NURIL CHOFIT
Tergugat:
PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya
125 — 15
,M.H.ttdTituk Tumuli, S.Ssos, M.H.Panitera Pengganti , ttdSri Iswahyuningsih, S.H., M.H.Hal. 64 dari 64 hal. Put. No.44/G/2016/PHI Sby
68 — 29
Repadjori, S.SSos bin Nuhi dan MasidahbintiSumaila, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa sebelum perkawinan Tergugat rekonvensi dan Penggugatrekonvensi, didahului pembicaraan antara keluarga Penggugat dan Tergugatyaitu masalah pelamaran, 3 bulan sebelum acara perkawinan, keluarga daripihak lakilaki datang ke rumah orang tua Tergugat rekonvensi untuk acarapelamaran; Bahwa adat yang dipakai dalam pelamaran adalah Adat Kaili; Bahwa Uang pelamaran yang disepakati kedua belah pihak
53 — 35
Kencanapada dokumen dokumen terkait dengan kemajuan pekerjaan sebagaidasar dilakukannya pembayaran, yaitu berupa :Surat Pernyataan Lapangan tanggal 23 Desember 209 ; yang menyatakankemajuan prestasi pekerjaan pelaksanaan fisik telah mencapai sebesar100 %, yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Konsultan Pengawas,Pejabat Teknis Proyek (PTP) dan PPK ;Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Angsuran Nomor : 810/426/DPDF & PPDDIKES /2009 tanggal 26 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Jufri, S.SSos
81 — 29
Opi Kurniasari, MT > Ahli Lingkungan,6 Drs.Maman Suratman,M.Si : Ahli Sosial Budaya,7 Rahayu Sri Nurhayati, S.SSos : Ahli Sosial Budaya,8 Pringgo Dwiyantoro : Ahli Ekonomi,9 Budi Wicaksono,ST : Ahli Oceonografi,10 Sri Sustariyah,ST,MT : Ahli Manajemen Industri,11 Yayat Supriatna, ST : Ahli Teknik Informatika,12 Lili Sumarliah,SH : Ahli Hukum Kelembagaan,namun pada kenyataannya 12 (dua belas) tenaga ahli tersebut tidak pernahterlibat dan dilibatkan dalam Jasa Konsultansi Pengembangan KegiatanPariwisata
79 — 46
(anggota).Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan dan arahanterdakwa, saksi Jufri, S.SSos selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) yang antara lain bertugas Menetapkan paketpaketpekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatanpenggunaan produksi dalam Negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasukkoperasi' kecil, serta kelompok masyarakat telahmenetapkan paketpaket pekerjaan Pembangunan PuskesmasRasanae Timur, sesuai dengan rencana definitif sebelumnya yangdibuat dan atau ditanda
(anggota).e Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan dan arahanterdakwa, saksi Jufri, S.SSos selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) yang antara lain bertugas Menetapkan paketpaketpekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatanpenggunaan produksi dalam Negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasukkoperasi' kecil, serta kelompok masyarakat telahmenetapkan paketpaket pekerjaan Pembangunan PuskesmasRasanae Timur, sesuai dengan rencana definitif sebelumnya yangdibuat dan atau ditanda
100 — 72
Menyatakan terdakwa Irwan Pulungan, S.Ssos, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubahUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyaitu Dakwaan Primair.2.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Pulungan, S.Ssos berupapidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dandengan perintah terdakwa tetap ditahan.3. Menetapkan barang bukti berupa :A. Disita dari : Adi Saputra.1. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT.
Menetapkan agar Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Ssos membayar biayaperkara sebesar Rp. 10.000.
265 — 215
HAMZAH S.Ssos, bermeterai 6000; 1 (satu) lembar foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama HAMZAH S.Sos.; 1 (satu) lembar Surat Laporan Pembahasan permohonan kredit konsumtif atas nama HAMZAH S.Sos tanggal 14 Januari 2009; 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit An.
898 — 576 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti ... [Selengkapnya]
Nomor502/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY): Bahwa jika mengacu kepada buktibukti persidangan, maka cekNomor 663051, cek Nomor 663503, cek Nomor 663504, cek Nomor663506, cek Nomor 663507, cek Nomor 66308, cek Nomor 663512, cekNomor 663513, cek Nomor 663514, cek Nomor 6635014, cek Nomor663515, cek Nomor 663517, cek Nomor 663518, cek Nomor 663519, cekNomor 663520, cek Nomor 663522, cek Nomor 663523, cek Nomor663524 dan cek Nomor 663525 dikeluarkan oleh Saudara SaksiMahkota, yakni Saudara Saksi Djoko Sukartika, S.Ssos
65 — 35
ANGGRIANI,S.Ssos, menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi tidak kenal terdakwaterdakwa tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam BeritaAcara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetapdengan keterangan tersebut;Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsipembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH TA.2010,pengadaan Jaringan Listrik Tahap I TA.2010 dan Pengadaan Jaringan ListrikTahap
41 — 8
,LAILAWATI, FARID RIDHONY, S.Sos dan saksi sendiri, tetapi saksitidak tahu apakah mereka menerima atau tidak, dan saksi sendiri tidakpernah menerima uang transpor tersebut ;Untuk uang penginapan sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus riburupiah) adalah RABIATUL ADAWIYAH, dan sebesar Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) adalah terdakwa MARDIANA, S.Sos. dansebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) adalah LAILAWATI,FARID RIDHONY, S.Ssos dan saksi sendiri, tetapi saksi tidak tahuapakah mereka
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
102 — 30
Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Bendahara Sdri DWI IDRIANI, S.Ssos untuk melakukan pengeluaran terhadap kegiatankegiatan yang tidakada didukung Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, biasanyabahwa terhadap kegiatankegiatan yang ada selalu ada didukung Anggaran,namun secara teknis biasanya diatur oleh Bendahara, pada saat dana yangdibutuhkan tersebut belum dapat dicairkan biasanya Bendaharamenggunakan dana UP untuk panjar, setelah itu jika sudah dipertanggungjawabkan oleh penanggung
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
114 — 33
,MH).Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Bendahara Sdri DWI IDRIANI, S.Ssos untuk melakukan pengeluaran terhadap kegiatankegiatan yang tidak adadidukung Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, biasanya bahwaHalaman 129 dari 217 Putusan No. 02/PidSus/TPK/201 9/PN.