Simaremare, RajaingatSaragih,SH, Drs.Kansi Saragih dan Caroline Pintauli Puroa,DVM, bahwa bantuandari APBD Kota Pematangsiantar digunakan untuk pemberian tunjangankesejahteraan kerja Ketua, Anggota KPU, dan Sekretaris KPU, PPK danSekretaris, PPS dan Sekretaris seKota Pematangsiantar, yang mana terdakwabersamasama dengan Ketua KPU (Drs. Poltak H.

Simaremare, RajaingatSaragih,SH, Drs.Kansi Saragih dan Caroline Pintauli Purba,DVM, bahwa bantuandari APBD Kota Pematangsiantar digunakan untuk pemberian tunjangankesejahteraan kerja Ketua, Anggota KPU, dan Sekretaris KPU, PPK danSekretaris, PPS dan Sekretaris seKota Pematangsiantar, yang mana terdakwabersamasama dengan Ketua KPU (Drs. Poltak H.

Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Agustus 2004.118. Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Juli 2004.119. Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Juni 2004.120. Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Mei 2004.121.

Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Maret s/d April 2004.122. Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Januari s/d Pebruari 2004.123. Daftar NamaNama Anggota KPU Kota Pematangsiantar yangmenerima Tunjangan Kesejahterahan bulan September 2004124. Daftar NamaNama Anggota KPU Kota Pematangsiantar yangmenerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan bulan September 2004125.

Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan September 2004.176. Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Nopember 2004.177. Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Desember 2004.178. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 274437/KPUSUtanggal 25 Juni 2003179.

yang MerasaKepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatMengajukan Gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang BerwenangberisiTuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataureabilitas; Bahwa Penggugat adalah Seseorang yang menjadi Calon Kepala Desa Huta KojeKecamatan Padangsidimpuan Tenggara Nomor Urut 1 pada pelaksanaan pemilihanKepala Desa yang dilaksanakan secara serentak seKota

serta Peraturan Wali Kota Padangsidimpuannomor 10 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; Bahwa dalam ketentuan pasal 67 Peraturan Daerah kota Padangsidimpuannomor 2 tahun 2016 telah ditegaskan bahwasannya Pengawasan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Tingkatkota dan Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Desa ; Bahwa pada kenyataan sejak awal dilaksanakannya tahapan Pilkades sampaidilaksanakannya pemilihan kepala desa secara serentak sekota

Bahwa sebagai akibat dari tidak adanya organ Panitia Pengawas dalamPemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum dan peraturanperundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadap pembiaranpelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebut dan merupakanpelanggaran nyata terhadap hak konstitusional dan kepentingan penggugat danwarga masyarakat serta saksisaksi yang ditunjuk untuk menyampaikanpengaduaan atas berbagai keberatan yang berkaitan dengan proses pilkadesserentak seKota

RapatPeripurna DPRD Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Agustus 2016 tentangPenyampaian Hasil Seleksi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa KotaPadangsidimpuan, telah merekomendasikan nama Ammar Ghozali, BambangHeryanto Ginting dan Hairul Saleh untuk ditetapkan sebagai Calon AnggotaPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kota Padangsidimpuan dan agarditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan ;Bahwa kenyataanya hingga dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa secaraSerentak 42 Desa sekota

Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober2017 dan bahkan hinggaa saat diajukannya gugatan aquo, Tergugat tetap tidakmelaksanakan kewajibannya untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang PanitiaPengawas Pemilihan Kepala Desa sekota Padangsidimpuan tersebut, padahalberdasarkan ketentuan pasal 71 sampai dengan pasal 73 Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tugas dan tanggung jawabPanita Pengawas sangatlah penting untuk mewujudkan pemilihan kepala desayang bersih dari

Sukamto bin Ngudi Sudarmoselaku Kepala Kantor Kesbang mempunyai keinginan untuk memasukkan 3(tiga) kegiatan ke dalam rencana anggaran yang diajukan oleh KONI KotaYogyakarta yaitu Kegiatan Diklat Sepak Bola, Kegiatan PPLPD danKegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga seKota Yogyakartadimana ketiga kegiatan tersebut bukan merupakan hasil Musrenbang KONIKota Yogyakarta selanjutnya Terdakwa Drs.

Untuk Kegiatan Sarana dan PrasaranaOlahraga tersebar seKota Yogyakarta diberikan dalam 3 tahap yaitu :1. Tahap pertama pada tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Berita Acara Penyerahan HibahNomor 035/B.A Hibah/KONI.KY/VII/2013;2. Tahap kedua pada tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dengan Berita Acara Penyerahan HibahNomor 035/B.A Hibah/KONI.KY/VII/2013;3.

Untuk Kegiatan Sarana dan PrasaranaOlahraga tersebar seKota Yogyakarta diberikan dalam 3 tahap yaitu :4. Tahap pertama pada tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Berita Acara Penyerahan HibahNomor 035/B.A Hibah/KONI.KY/VII/2013;5. Tahap kedua pada tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dengan Berita Acara Penyerahan HibahNomor 035/B.A Hibah/KONI.KY/VII/2013;6.

Yogyakarta Termin tahun 2013 Buku 1;22.1 (satu) bendel Laporan Bantuan Sarana Prasarana Olahragatersebar seKota Yogyakarta Termin tahun 2013 Buku 2;23.1 (satu) bendel Laporan Bantuan Sarana Prasarana Olahragatersebar seKota Yogyakarta Termin tahun 2013 Buku 3;Dikembalikan kepada saksi Iriantoko Cahyo Dumadi, B.Sc.;24. 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Perbaikan Lapangan Basket TahunAjaran 2013/ 2014 SMP Stella Duce 2 Yogyakarta;Dikembalikan kepada saksi Parno, S.Pd., Si.;25. 1 (satu) bendel Laporan

Pasal 3 UURI nomor 31 tahun 1999 tentang Penghapusan TindakPidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UURI nomor 20 tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP adalah Premature karena penilaian pasalyang disangkakan bukanlah obyek praperadilan/tidak masuk ranahpraperadilan.Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon merupakanhasil dari Penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam PenyaluranBantuan Operasional Pesantren (BOP Pesantren) yang diperuntukkan bagiPondok Pesantren sekota

Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan penyimpangandalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yangdiperuntukkan bagi Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah(MDT), dan Lembaga Pendidikan AlQuran (LPQ) seKota Pasuruan dilingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan, selanjutnya ditindaklanjutioleh Termohon selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dengantelaahan Inteliien Nomor: RLAHIN02/M.5.15/Dek.3/01/2021 tanggal 21Januari 2021.2.

.5.15/Fd.1/05/2021, tanggal 17 Mei 2021; (Bukti T10);1 (satu) bundel fotokopi pemberitahuan penyidikan perkara Tindak pidanaKorupsi; (Bukti T11);1 (satu) bundel fotokopi berita acara pemeriksaan saksi atas nama SamsulKhoiri tanggal 27 Mei 2021; (Bukti T12);1 (satu) bundel fotokopi laporan perkembangan Penyidikan tanggal 27 Mel2021; (Bukti T13);1 (satu) bundel fotokopi matriks perkara tindak pidana korupsi dalampenyaluran bantuan operasional pendidikan (BOP) yang diperuntukan bagipondok pesantren sekota

Psr 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Operasi Intelijen Nomor: RLAPOPSIN533/M.5.15/Dek.3/04/2021 tanggal 13 April 2021; (Bukti T7); 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: SPRINT370/M.5.15/Dek.3/04/2021, tanggal 15 April 2021; (Bukti 7a);diperolen adanya suatu fakta bahwa Termohon dalam melakukan penegakanhukum Pidana Khususnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkaratindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan operasional pendidikan (BOP)yang diperuntukan bagi pondok pesantren sekota

Surat perintah penyidikan Nomor: 492/M.5.15/Fd.1/05/2021, tanggal 17 Mei 2021baru dimulai lakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dalampenyaluran bantuan operasional pendidikan (BOP) yang diperuntukan bagi pondokpesantren sekota pasuruan dilingkungan kementerian agama Republik Indonesiatahun anggaran 2020 di masa Pandemi COVID 19 dan Pemohon dalam hal initelah dipanggil pada tingkat penyidikan untuk dimintai keterangan dalamkapasitasnya sebagai Saksi pada tanggal 17 Mei 2021 (vide

MALIKselaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam untukmemproses pencairan dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kotadan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman PendidikanAlQuran (BMGTPA) SeKota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.6.444.000.000, (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah)dan selanjutnya saksi ABD.

Tpg.Bahwa dalam penerima hibah telah melaporkan penggunaan dana hibahdan menyerahkan buktibukti pengeluaran Pengurus Kota dan PengurusKecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran SeKota Batam.Bahwa terhadap realisasi penggunaan dana hibah kepada PengurusKota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru TamanPendidikan AlQuran SeKota Batam tidak ada melakukan monitoringdan evaluasi.Bahwa saksi pernah melaporkan hasil proses monitoring dan evaluasiatas penggunaan dana hibah kepada Pengurus

Kota dan PengurusKecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran SeKota Batam.Bahwa saksi pernah membuat laporan keuangan pemerintah daerahsehubungan dengan realisasi hibah kepada Pengurus Kota danPengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AIQuran SeKota Batam.Bahwa saksi tidak mengetahui tidak mengetahui laporan semester danlaporan tahunan, namun juga tidak mengetahuinya apakah terealisasi100%.Bahwa setahu saksi ada beberapa penerima hibah yang tidakmelaporkan mengenai penggunaan

Tpg.Bahwa tidak semua saksi mengenal nama nama yang tertera di dalamDatfar Guru TPQ seKota Batam.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.5,Drs. H.

Tpg.Perorangan untuk Kota Batam dan Pengurus Kecamatan SeKota Batam;Nota Dinas Nomor 202/ND/KESRA/XIV/2011 tanggal 05Desember 2011 Kepala Bagian Kesra Sekretariat DaerahPemerintah Kota Batam perihal Proposal Bantuan InsentifBMGTPQ SeKota Batam;Kwitansi Tanda Terima uang yang ditandatangai penerimaHbah, Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran yangditandatangan penerima hibah;10) Surat pernyaan yang ditandatangani penerima hibah;11) Surat permintaan Pembayaran (SPP) Model SPP1, ModelSPP2 dan Model SPP3

PUTUSANNomor 0297/Pdt.G/2013/PA.Bn.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ; PY umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggaldi seKota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ; LAWANBY umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan

kepentingannya dirugikan oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilanyang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertal tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; Bahwa Penggugat adalah seseorang yang menjadi Calon Kepala DesaPintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Nomor Urut 2pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secaraserentak seKota

organ Panitia Pengawas dalampemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebutdan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional danHalaman 6 Putusan No. 25/G/2018/PTUNMDNkepentingan Penggugat dan warga masyarakat serta saksisaksi yangdihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atas berbagai keberatan yangberkaitan dengan proses Pilkades serentak seKota

Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Agustus2017 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Panitia Pengawas PemilihanKepala Desa Kota Padangsidimpuan, telah merekomendasikan namaAmmar Ghozali, Bambang Heryanto Ginting dan Hairul Saleh untukditetapkan sebagai Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan KepalaDesa Kota Padangsidimpuan dan agar ditetapbkan dengan SuratKeputusan Walikota Padangsidimpuan ; Bahwa kenyataannya hingga dilaksanakannya pemilihan Kepala Desasecara serentak di 42 Desa seKota

Padangsidimpuan pada hari Kamistanggal 26 Oktober 2017 dan bahkan hingga saat diajukannya gugatanaquo, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkanSurat Keputusan tentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa seKota Padangsidimpuan tersebut, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 71sSampai dengan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 TentangHalaman 13 Putusan No. 25/G/2018/PTUNMDNPemilihan Kepala Desa, tugas dan tanggung jawab Panitia Pengawassangatlah penting untuk mewujudkan

tahun 2017 telah berulangulang menyampaikan protes dan keberatan terhadap Panitia Pemilihanuntuk diteruskan kepada Tergugat agar mengangkat dan menetapkanPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentaksebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun2016 tersebut, namun pada kenyataannya sebagaimana diuraikan diatasTergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud dengan semestinya ;Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secaraserentak seKota

Mayangan KotaProbolinggo, Uang Tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)Bahwa pada saat kejadian saksi menemani anak saksi mengikuti lomba drum bandTK sekota Probolinggo dalam rangka memperingati 1 Muharram;Bahwa setelah acara selesai, anak saksi meminta untuk dibelikan makanan, saatsaksi hendak mengambil dompet yang berada didalam tas, saksi terkejut karenamelihat tas sudah dalam keadaan terbuka dan dompet saksi sudah tidak beradadidalam tas tersebut;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/

Mayangan KotaProbolinggo, Uang Tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Bahwa pada saat kejadian saksi menemani anak saksi mengikuti lomba drum bandTK sekota Probolinggo dalam rangka memperingati 1 Muharram; Bahwa setelah acara selesai, anak saksi meminta untuk dibelikan makanan, saatsaksi hendak mengambil dompet yang berada didalam tas, saksi terkejut karenamelihat tas sudah dalam keadaan terbuka dan dompet saksi sudah tidak beradadidalam tas tersebut; Bahwa kemudian saksi pulang kerumah

Siti Rohani dan UangTunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)Bahwa pada saat kejadian saksi menemani anak saksi mengikuti lomba drum bandTK sekota Probolinggo dalam rangka memperingati 1 Muharram;Bahwa setelah acara selesai, anak saksi meminta untuk dibelikan mainan, saatsaksi hendak mengambil dompet yang berada didalam tas, saksi terkejut karenamelihat tas sudah dalam keadaan terbuka dan dompet saksi sudah tidak beradadidalam tas tersebut;Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke BRI untuk

Gending Kab.Probolinggo; Bahwa pada saat kejadian saksi menemani anak saksi mengikuti lomba drum bandTK sekota Probolinggo dalam rangka memperingati 1 Muharram; Bahwa saksi mengetahui dompet beserta isinya yang saksi taruh didalam tas kulitberwarna coklat hilang keesokan harinya, hari Minggu dan pada hari Senin sewaktusaksi di Bank Mandiri, pihak Bnak Mandiri menyarankan agar saksi melaporkankejadian ini ke Polres Probolinggo Kota; Bahwa sesampainya disana saksi melihat dompet saksi tersebut ada

berdasaran fakta yang terungkap selama persidangan, yangdidapat dari keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barangbukti yang diajukan kepersidangan didapat fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29Oktober 2016, sekira pukul 08.00 wib 09.00 wib didepan kantor Partai Nasdem jalan A.Yani, disebelah selatan alun alun Kota Probolinggo, terdakwa telah mengambil dengancara membuka resleting tas beberapa orang ibu ibu yang tengah menemani anakanaknya mengikuti lomba drumband tingkat TK sekota

SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium Beasiswa SMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan I 2009 Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado ;17. SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium Beasiswa SMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan II 2009 Dinas Pendidika n Nasional Kota Manado ;18. SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium Beasiswa SMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan III 2009 Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado ;Tetap terlampir dalam berkas perkara 5.

2009 telah menarik seluruh dana BSM Triwulan tersebut dan telah disalurkan kepada SekolahSekolah dan telahdidistribusikan kepada masingmasing Siswa penerima banyuanpada bulan Maret 2009 sesuai jumlah yang tercantum dalamSurat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara (SPJbelanja Fungsional) Triwulan Tahun 2009 yang ditandatanganioleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas;Bahwa pada tanggal 3 April 2009 terbit SP2D Nomor : 1815 /LS/IV/Keud/2009 untuk pencairan Dana Bantuan Siswa MiskinSMA/SMK,MA seKota

Dinas Pendidikan Nasinal KotaManado mengalami kerugian;13 Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan penyalagunaandana Bantuan Siswa Miskin SMA/SMK, MA SeKota Manado TahunAnggaran 2009 sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi UtaraNomor :LAP262/PW18/5/2012 tanggal 18 September 2012 adalahsebesar Rp. 1.125.000.000, (satu milyar seratus dua puluh limajuta rupiah) atau sekitar jumlah itu.coccenesess= Perbuatan HILDA MAKAPUNAS, SE tersebut diatas

Dinas Pendidikan Nasinal KotaManado mengalami kerugian;Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan penyalagunaandana Bantuan Siswa Miskin SMA/SMK, MA SeKota Manado TahunAnggaran 2009 sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi UtaraNomor :LAP262/PW18/5/2012 tanggal 18 September 2012 adalahsebesar Rp. 1.125.000.000, (satu milyar seratus dua puluh limajuta rupiah) atau sekitar jumlah itu.sceseessecs= Perbuatan Terdakwa HILDA MAKAPUNAS, SE tersebut

Dinas Pendidikan Nasinal KotaManado mengalami kerugian ;Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan penyalagunaandana Bantuan Siswa Miskin SMA/SMK, MA SeKota Manado TahunAnggaran 2009 sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi UtaraNomor :LAP262/PW18/5/2012 tanggal 18 September 2012 adalahsebesar Rp. 1.125.000.000, (satu milyar seratus dua puluh limajuta rupiah) atau sekitar jumlah itusceceessess= Perbuatan Terdakwa HILDA MAKAPUNAS, SE tersebut

Bahwa dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut diperuntukkanbagi siswa SMA / SMK dan MA yang kurang mampu di wilayah seKota Manado ;.

SYAMSUL ARDI terlebih dahulu; Bahwa seharusnya SPP dulu baru terbit SPM; Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang kerugian keuangan negaraRp.5.000.000(lima juta Rupiah) dengan menyetorkan ke kas negara; Bahwa saksi ada membayarkan uang honor PPS sekota Jambi sejumlahRp. 125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta) dengan menggunakanuang KPU Kota Jambi untuk kegiatan Pilwako Jambi;Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;3.

Jambiyang membuatkan surat pertanggung jawabkan adalah pihak dari PPK danPPS seKota Jambi sendiri dan untuk anggaran yang digunakan oleh KPUKota Jambi yang bertugas membuat surat pertanggung jawaban adalahbendahara KPU Kota Jambi yang dijabat oleh terdakwa ABDUL SYUKUR; Bahwa yang diperintahkan oleh terdakwa ABDUL SYUKUR selakubendahara untuk membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) yangdigunakan oleh KPU Kota Jambi termasuk tambahan uang persediaansebesar Rp. 500.000.000 tersebut adalah sdri ROSTIATI

uang transfer tersebutyaitu sebesar kurang lebih Rp.150.000.000 setelah itu saksi kembali kekantor KPU Kota Jambi dan sisa uang yang saksi ambil tersebut langsungsaksi berikan kepada sdr ABDUL SYUKUR diruangan bendahara KPU KotaJambi;Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan sisa anggaran yang saksi berikankepada terdakwa ABDUL SYUKUR sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000tersebut dan saat saksi menyerahkan uang tersebut hanya ada sdr ABDULSYUKUR sendiri dan saksi melakukan pengiriman/transfer ke 8 PPK seKota

Jambi tersebut berdasarkan slip setoran yang diberikan oleh sdrABDUL SYUKUR sebelum saksi berangkat mengambil uang ke BRI cab.Jambi;Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan pengiriman / transferke 8 PPK seKota Jambi;Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah yang diterima oleh 8 PPK seKotaJambi dan saksi tidak ingat berapa total sisa dari anggaran yang saksiambil pada tanggal 9 dan 10 Desember 2013 yang saksi berikan kepadaterdakwa ABDUL SYUKUR;Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa ABDUL SYUKUR

,Menimbang, bahwa setelah dana TUP Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) dicairkan Terdakwa dan didistribusikan sejumlah Rp.244.384.000,untuk pembayaran ATK dan biaya Rapat 8 PPK dan 62 PPS sekota Jambimasih ada sisa dana TUP sejumlah Rp.255.612.000,00(dua ratus lima puluhlima juta enam ratus dua belas rupiah) yang oleh Terdakwa digunakankepentingan pribadi yakni membalas budi kepada AHMAD ZULFIKAR denganmeminjamkan sejumlah Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah)sedangkan sisanya

Radi Mahdi, M.Si , Kasat pol PP juga tahu kalau terdakwaditekan sehingga terpaksa membuat surat pernyataan tsb ; Selama ini honor Linmas sekota Bekasi memang dibayar per tri wulan dan kalau akhirnyaberubah per bulan seharusnya ada dong perintah honor Linmas dibayar per bulanberartiseharusnya ada undangan pengambilan uang per bulan dong ?

Bekasi Timur kotaBekasi sejak bulan Desember 2009 s/d sekarang ;Bahwa anggota Linmas sekota Bekasi pada tahun 2014 diberikan uang honornya sebesarRp.200.000, perbulan ;Bahwa honor Linmas diterima oleh anggota LINMAS per tri wulan dan yang membayaradalah Satpol PP.;Bahwa saksi sebagai Kasie Trantib di kel. Aren Jaya Kec.

Bekasi Timur kota Bekasi ada 31orang dan orang komandan Peleton yaitu saksi sendiri ;Bahwa honor Linmas untuk tri wulan I yaitu bulan Januari s/d Maret 2014 sudah diterimaoleh semua anggota LINMAS sekota Bekasi pada tgl. 5 April 2014 di Pendopo Pemda kotaBekasi dan honor tsb langsung diterima oleh seluruh anggota Linmas .

Aren Jaya kotaBekasi untuk tahun 2014 telah dibayar sampai bulan Agustus 2014 ;Bahwa honor Linmas untuk tahun 2014 sudah terbayar dan sudah diterima oleh para anggotaLinmas sekota Bekasi sampai bulan desember 2014 ;Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa pembayaran honor Linmas kota Bekasi untuk bulanMei dan Juni 2014 terlambat ;Saksi RICKI SOCRATES M.L.T.

Bekasi sehingga anggota Linmas sekota Bekasi tenang ;Bahwa tgl.15 Agustus 2014 ada rapat tentang pembagian honor Linmas bulan Mei dan Juni2014 dan ternyata uangnya belum ada lalu pembagiannya ditunda 1 minggu jadi tgl. 22Agustus 2014 selanjutnya pada tgl. 21,22,25 dan 26 Agustus 2014 honor untuk bulan Meidan Juni 2014 diserahkan ke Kasi Trantib sekota Bekasi lalu saksi membuat SPJ bulan Junidan setelah saksi buat SPJ/kwitansikwitansi tanda terima uang anggota LINMAS kotaBekasi selanjutnya diserahkan

Selanjutnya kami semua Kasie Trantib sekota Bekasi yang adadisana berdiskusi dengan memutuskan kalau kami setuju asalkan pak Henry Samosirmembuat surat pernyataan yang isinya permintaan maaf dan janji akan membayar sisanyahalaman 71 dari 149 halamanpada tgl.15 Agustus 2014 , surat pernyataan tsb harus diketahui oleh Kasat Pol PP kotaBekasi Bp.Radi Mahdi.

Bekasi Timur kotaBekasi sejak bulan Desember 2009 s/d sekarang ;Bahwa anggota Linmas sekota Bekasi pada tahun 2014 diberikan uang honornya sebesarRp.200.000, perbulan ;Bahwa honor Linmas diterima oleh anggota LINMAS per tri wulan dan yang membayaradalah Satpol PP.;Bahwa saksi sebagai Kasie Trantib di kel. Aren Jaya Kec.

Bekasi Timur kota Bekasi ada 31orang dan orang komandan Peleton yaitu saksi sendiri ;Bahwa honor Linmas untuk tri wulan I yaitu bulan Januari s/d Maret 2014 sudah diterimaoleh semua anggota LINMAS sekota Bekasi pada tgl. 5 April 2014 di Pendopo Pemda kotaBekasi dan honor tsb langsung diterima oleh seluruh anggota Linmas .

Akan memberikan honor kegiatan penunjang Satlinmas Kota Bekasi untuk TriwulanII sebesar Rp. 1.041.600.000, kepada KASIE TRANTIB Kelurahan seKota Bekasi;3. Untuk saat ini saya hanya sanggup memberikan honor Kegiatan Penunjang SatlinmasKota Bekasi sebesar Rp. 347.200.000, (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratusribu rupiah) yaitu untuk satu bulan saja atau untuk Bulan April Triwulan II;4.

Bekasisehingga anggota Linmas sekota Bekasi tenang ;Bahwa tgl.15 Agustus 2014 ada rapat tentang pembagian honor Linmas bulan Mei dan Juni2014 dan ternyata uangnya belum ada lalu pembagiannya ditunda minggu jadi tgl. 22Agustus 2014 selanjutnya pada tgl. 21,22,25 dan 26 Agustus 2014 honor untuk bulan Meidan Juni 2014 diserahkan ke Kasi Trantib sekota Bekasi lalu saya membuat SPJ bulan Junidan setelah saya buat SPJ/kwitansikwitansi tanda terima uang anggota LINMAS kotaBekasi selanjutnya diserahkan

panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan SekolahMenengah Pertama (SMP) SeKota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;e Bahwa setelah diperlihatkan bukti No. 7 berupa Berita Acara pemeriksaan barangNo.

Graha Pustaka Media Utama ;Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara PemeriksaBarang sehubungan dengan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk SMP dan SD seKota Kupang Tahun Anggaran 2010 (buktino.7 dan 11) ;Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Barang No.

kepada Pengguna Anggaran ;Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi kKeahlian ;Bahwa Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bukupengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SeKota Kupang pada Dinas PPOKota Kupang Tahun Anggaran 2010 adalah Drs.

BUDI HARTO ;Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidakbekerja atau menerima upah dari padanya ;Bahwa Saksi tahu proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP) SeKota Kupang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas PPO Kota Kupangdimana Saksi sebagai Direktur CV.

tangan *mengetahui dalam kontrak Kegiatan pengadaan bukupengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SeKota Kupang Tahun Anggaran2010 setelah di tanda tangani Pihak (PPK/Cornelis Kapitan) dengan Pihak II(CV.Karya Putra Mandiri/Budi Harto) ;Bahwa setelah diperlihatkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak No.

Akan memberikan honor kegiatan penunjangSatlinmas kota Bekasi untuk Triwulan II sebesarRp.1.041.600.000, kepada Kasie Trantibkeseluruh sekota Bekasi ;3. Untuk saat ini saya hanya sanggup memberikanhonor kegiatan penunjang Satlinmas kota bekasisebesar Rp.347.200.000,4.

Akhirnya pak Henry Samosir setujuselanjutnya hari itu saksi dan juga kasie Trantib seluruh Kelurahan sekota Bekasi hanyamembawa pulang honor Linmas bulan April 2014 sebesar 31 x Rp.200.000, =Rp.6.200.000, dan saat itu yang membayarkan ibu Mita Susilawati disaksikan pak HenryMalino Samosir selanjutnya uang tsb saksi salurkan kepada Anggota Linmas KelurahanBekasi Jaya ;Bahwa honor LINMAS bulan Mei dan Juni 2014 dibayar pada tanggal. 15 Agustus 2014dan saksi beserta temanteman lain datang ke kantor

Bekasi Timurkota Bekasi sejak bulan Desember 2009 s/d sekarang ;Bahwa anggota Linmas sekota Bekasi pada tahun 2014 diberikan uang honornyasebesar Rp.200.000, perbulan ;Bahwa honor Linmas diterima oleh anggota LINMAS per tri wulan dan yang membayaradalah Satpol PP.;Bahwa saksi sebagai Kasie Trantib di kel. Aren Jaya Kec.

Bekasi berkumpul dikantor Satpol PP Pemda kota Bekasiuntuk mengambil honor anggota Linmas , saat itu saya dengar keterangan dari perwakilanKasi Trantib sekota Bekasi yaitu pak NURDIN Kasi Trantib dari Kelurahan Bekasi JayaKec.

Bekasi Timur kota Bekasi ada31 orang dan orang komandan Peleton yaitu saksi sendiri ;Bahwa honor Linmas untuk tri wulan I yaitu bulan Januari s/d Maret 2014 sudahditerima oleh semua anggota LINMAS sekota Bekasi pada tgl. 5 April 2014 di PendopoPemda kota Bekasi dan honor tsb langsung diterima oleh seluruh anggota Linmas .

Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya diLapangan Sri Mersing (Lapangan Merdeka) Kota Tebing Tinggi diadakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU) yangke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) dan IPPNU(Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama);Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 1421 /Pid.Sus/2019/PTMDNBahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalah Walikota TebingTinggi, Pejabat Polda sumut Ibu Ibu Perwiritan Sekota Tebing Tinggi

,Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota Tebing Tinggi, Ormas IslamMuhammadiyah, Alwayhliyah, Al Ittidahiyah, KPU (Komisi Pemilihan Umum),BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), Puja kusuma, FORKOMPIMDA, ASN,Warga NU;Bahwa acara Tabligh Akbar tersebut memiliki izin resmi dari Pihak KepolisianPolres Tebing Tinggi yaitu Surat Izin Nomor : SI / 10 /II/YAN.2.1/2019/INTELKAM, tanggal 22 Febuari 2019;Bahwa acara tersebut merupakan acara umum yang dapat dikunjungi khalayakramai/ knalayak umum sekitar 4.000

Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggitepatnya di Lapangan Sri Mersing (Lapangan Merdeka) Kota Tebing Tinggi; Bahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalah Walikota TebingTinggi, Pejabat Polda sumut Ibulbu Perwiritan Sekota Tebing Tinggi,Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota Tebing Tinggi, Ormas IslamMuhammadiyah, Alwayhliyah, Al Ittidahiyah, KPU (Komisi Pemilihnan Umum),BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), Puja Kusuma, FORKOMPIMDA, ASN,Warga NU; Bahwa acara Tabligh Akbar tersebut

belas juta rupiah) digunakan olehterdakwa untuk mengerjakan proyek pembangunan Sekolah Madrasahlbtidaiyah di Limboto Kabupaten Gorontalo; Sejumlah Rp.40.000,000,(empat puluh juta rupiah) digunakan olehterdakwa untuk mengikuti proses tender proyek pengadaaan Pipa untukdesa terpencil diProvinsi Gorontalo dinas pertanian Kabupaten Gorontalo; Sejumlah Rp.125.000,000,(seratus dua empat puluh juta rupiah) digunakanoleh terdakwa untuk mengikuti proses tender proyek pengadaaan Pipauntuk pembagunan toilet seKota

belas jutarupiah) digunakan oleh terdakwa untuk mengerjakan proyek pembangunanSekolah Madrasah Ibtidaiyah di Limboto Kabupaten Gorontalo, sejumlahRp.40.000,000,(empat puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untukmengikuti proses tender proyek pengadaaan Pipa untuk desa terpencildiProvinsi Gorontalo dinas pertanian Kabupaten Gorontalo, sejumlahRp.125.000,000,(seratus dua empat puluh juta rupiah) digunakan olehterdakwa untuk mengikuti proses tender proyek pengadaan Pipa untukpembagunan toilet seKota

Sejumlah Rp.125.000,000,(seratus dua empat puluh juta rupiah) digunakanoleh terdakwa untuk mengikuti proses tender proyek pengadaaan Pipauntuk pembagunan toilet seKota Manado di dinas PU Kota Manado; dan Sejumlah Rp. 81.150.000,(delapan puluh satu juta seratus lima puluh riburupiah) digunakan oleh terdakwa untuk mengikuti Trandding Forex ( Valas =Valuta Asing );Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.MUINTANSAHANAYA ABADI, mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.137.525.000 , (TigaMiliar seratus

Sukamto BinNgudi Sudarmo selaku Kepala Kantor Kesbang mempunyai keinginanHalaman 5 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT YYKuntuk memasukkan 3 (tiga) kegiatan ke dalam rencana anggaran yangdiajukan oleh KONI Kota Yogyakarta yaitu: Kegiatan Diklat Sepak Bola, Kegiatan PPLPD dan Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga seKota Yogyakarta dimana ketiga kegiatan tersebut bukan merupakanhasil Musrenbang KONI Kota Yogyakarta selanjutnya terdakwa Drs.Sukamto Bin Ngudi Sudarmo membuat Rencana Anggaran

Keseluruhan dana tersebutsudah di berikan kepada KONI Kota Yogyakarta dengan Berita AcaraPenyerahan Hibah Nomor 900/269/BA.Hibah/2013 tanggal 20 Juni 2013untuk tahap pertama dan Nomor 12/BA/HIBAH/2013 tanggal 22 Nopember2013 untuk tahap kedua.Bahwa pada saat pencairan dana hibah tahap , terdapat pencairankegiatan yang bukan merupakan usul KONI yaitu kegiatan sarana danHalaman 7 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT YYKprasarana olahraga tersebar sekota Yogyakarta sebesarRp.800.000.000,00 (delapan

Keseluruhan dana tersebut sudah diberikan kepada KONI Kota Yogyakarta dengan Berita Acara PenyerahanHibah Nomor 900/269/BA.Hibah/2013 tanggal 20 Juni 2013 untuk tahappertama dan Nomor 12/BA/HIBAH/2013 tanggal 22 Nopember 2013 untuktahap kedua;Bahwa pada saat pencairan dana hibah tahap , terdapat pencairankegiatan yang bukan merupakan usul KONI yaitu kegiatan sarana danprasarana olahraga tersebar sekota Yogyakarta sebesarRp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kegiatan PPLPDsebesar Rp.100.000.000,00

panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD)dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SeKota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa setelah diperlinatkan bukti No. 7 berupa Berita Acara pemeriksaan barangNo.

dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan SekolahMenengah Pertama (SMP) SeKota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa setelah diperlinatkan kepada saksi Berita Acara Pemeriksaan Barang No.DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara PanitiaPemeriksa Barang dan Penyedia Barang CV.Karya Putra Mandiri yang sudah ditanda tangani oleh semua Panitia Pemeriksa Barang termasuk Sekretaris.

Graha Pustaka Media Utama ;Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksa Barangsehubungan dengan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduanpendidik untuk SMP dan SD seKota Kupang Tahun Anggaran 2010 (bukti no.7 dan11);Pada Berita Acara Pemeriksaan Barang No.

Pengguna Anggaran ;Saksi tidak memiliki sertifikasi keahlian ;Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bukupengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SeKota Kupang pada Dinas PPOKota Kupang Tahun Anggaran 2010 adalah Drs.

kontrak Kegiatan pengadaan bukupengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SeKota Kupang Tahun Anggaran2010 setelah di tanda tangani Pihak (PPK/Cornelis Kapitan) dengan Pihak II(CV.Karya Putra Mandiri/Budi Harto) ;Setelah diperlinatkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak No.

Tanah Sareal Kota Bogor.913. 1 (Satu) bundel Kumpulan Soalsoal Ulangan Umum SD Sekota BogorTahun 2017;914. 1 (Satu) bundel Kumpulan Soalsoal Ulangan Umum SD Sekota BogorTahun 2018;915. 1 (Satu) bundel Kumpulan Soalsoal Ulangan Umum SD Sekota BogorTahun 2019.Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa H.GUNARTO, S. Pd.I. Dkk.6.

Mempersiapkan surat perjanjian kerja ( kontrak kerja ) fiktifdengan para Kepala Sekolah SD seKota Bogor.f.

Tanah Sareal Kota Bogor.1 (satu) bundel Kumpulan Soalsoal Ulangan Umum SD Sekota BogorTahun 2017;Hal. 462 dari 605 Hal.

J.R.RISNANTO bahwa pengadaan naskah soal ujian tertulis SekolahDasar SeKota Bogor akan dikerjakan oleh Drs. J.R.

Tanah Sareal Kota Bogor.1 (Satu) bundel Kumpulan Soalsoal Ulangan Umum SD Sekota BogorTahun 2017;1 (Satu) bundel Kumpulan Soalsoal Ulangan Umum SD Sekota BogorTahun 2018;1 (Satu) bundel Kumpulan Soalsoal Ulangan Umum SD Sekota BogorTahun 2019.Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa H. GUNARTO,S. Pd.l. Dkk.8. Menghukum TerdakwaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Hal. 604 dari 605 Hal.

Bahwa kenyataannya hingga dilaksanakannya pemilihanKepala Desa secara Serentak di 42 Desa seKotaPadangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober2017 dan bahkan hingga saat diajukannya gugatanaquo, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannyauntuk menerbitkan Surat Keputusan tentang PanitiaPengawasPemilihan Kepala Desa seKota Padangsidimpuantersebut, padahal berdasarkan ketentuan pasal 71Sampaidengan. ....dengan pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016Tentang Pemilihan Kepala Desa, tugas dan

Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan PemilihanKepalaDesa secara serentak seKota Padangsidimpuan yangdidasarkan kepada ketentuan Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2016 ternyata dan terbukti tidak memiliki organPanitia Pengawas, maka pelaksanaan pemilihan KepalaDesa tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dengansegala akibat hukumnya ; 10.Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tidakmengangkat dan menetapkan Panitia PengawasPemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas,disamping bertentangan dengan

mungkin mengevaluasi danmeninjau kembali pelaksanaan Pilkades KotaPadangsidimpuan dan tentunya Tergugat tidak akan sampaikepada keputusan untuk menerbitkan obyek sengketa ;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugattersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada43pokoknya menyatakan bahwa sekalipun pemilihan kepaladesa tanpa keikutsertaan Panitia Pengawas Pemilhan kepaladesa, maka dengan ketiadaan Panitia Pengawasan Pilkadesmenurut Tergugat tidak mengakibatkan pelaksanaan Pilkadesserentak seKota

bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal68 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2Tahun 2016 disebutkan Panitia Pengawas Pemilihan tingkatkota sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ditetapkandengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil seleksi yangdilaksanakan oleh DPRD ; Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yangdiajukan oleh para pihak dipersidangan telah diperoleh faktahukum bahwa sejak awal dilaksanakannya tahapan pilkadesSampai dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak sekota

Tahun 2016 adalah merupakan kewajiban dariTergugat untuk menetapkannya dalam bentuk SuratKeputusan ; Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yangtidak menetapkan namanama panitia Pengawas yang telahdirekomendasikan oleh Pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuantelah menyebabkan tidak adanya organ pelaksana pilkadesyang menjadi wadah untuk mengawasi jalannya pelaksanaanpemilihan kepala desa serentak sekota Padangsidimpuanserta tidak adanya petugas yang menyelesaikan laporan50pengaduan yang timbul