Ditemukan 1205639 data
107 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAINING GALINGGING UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh SAMUEL GALINGGING, selaku DIREKTUR PT. DAINING GALINGGING UTAMA VS EMMY MARZUKI, dkk.;
65 — 20
URUPAN PANGARIBUAN, DKK SELAKU AHLI WARIS USIA KRISMAN PANGARIBUAN VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA., 2. Drs. DJUNJUNG PANGARIBUAN;
39 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku KETUA
256 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
SULAIMAN ARIF ARIANTO, selaku Direktur Utama PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.;
., Nomor 27 Telanipura, Kota Jambi, di wakili olehSulaiman Arif Arianto, selaku Wakil Direktur Utama PT BankMandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kKuasa kepadaIIham Soetansah, dan kawankawan, Para Karyawan PT BankMandiri (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Jend.
186 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG ENERGI DAN ENERGI BARU TERBARUKAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU VS PT. SONNY SUN JAYA;
262 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) KABUPATEN WONOSOBO, SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO vs PT. TIRTA DHEA ADDONNIC PRATAMA;
PUTUSANNomor 415 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHAKECIL DAN MENENGAH' (UKM) MKABUPATENWONOSOBO, SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA)PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO, tempatkedudukan di Jalan Tumenggung Jogonegoro Nomor 26,Wonosobo;:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saiful Bahri Siregar, S.H.
Pengguna Anggaran, Nomor050/154.1/Disdagkopukm/2019, Tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam, tanggal 08 Mei 2019;Dalam Pokok Perkara ;1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Kepala DinasPerdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, KabupatenWonosobo, Selaku Pengguna Anggaran, Nomor050/154.1/Disdagkopukm/2019, Tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam, tanggal 08 Mei 2019;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, KabupatenWonosobo, Selaku Pengguna Anggaran, Nomor050/154.1/Disdagkopukm/2019, Tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam, tanggal 08 Mei 2019;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini:Halaman 2 dari 6 halaman.
Menyatakan surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, KoperasiUsaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo selaku PenggunaAnggaran Nomor 050/154.1/Disdagkopukm/2019 tentang PenetapanSanksi Daftar Hitam, tanggal 08 Mei 2019 adalah sah menurut hukum:;4.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA DINASPERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH(UKM) KABUPATEN WONOSOBO, SELAKU PENGGUNAANGGARAN (PA) PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. H.
178 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG PELAKSANAAN JALAN WILAYAH TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN VS PT. GADING KENCANA MULYA;;
292 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
CGA) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);
170 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH., II. PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN I DAN SOREANG - PASIR KOJA;
., & Rekan (DSR),beralamat di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 Juli 2020;Pemohon Kasasi:Lawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANDUNG SELAKU KETUA PELAKSANAPENGADAAN TANAH, tempat kedudukan di KomplekPerkantoran Pemda Kabupaten Bandung Jalan RayaSoreang Pamekasan, Kabupaten Bandung;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Jontor Listor Batubara,S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan KabupatenBandung, dan kawankawan, berdasarkan
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bandung selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Nomor 104/KEP.32.04/IX/2018 tentang PenetapanKJPP Aditya Iskandar & Rekan sebagai Nilai Pertanahan padaPelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi,Kabupaten Bandung tanggal 28 September 2018;4.
Mewajibkan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untukmencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBandung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor104/KEP.32.04/IX/2018 tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar &Rekan Sebagai Nilai Pertananan pada Pelaksanaan Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa CileunyiWetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tersebut;5.
Putusan Nomor 531 K/TUN/20202020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi dan Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa adalan Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung Selaku
245 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINAR INDOJAYA PERMAI dalam hal ini diwakili oleh : Tuan DJAJA HENDRAWAN, MBA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG - CILINCING;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 345/50032.16/PT/IV/2020,tertanggal 30 April 2020, Perihal: Penjelasan, yang dikeluarkan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing;3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing untuk mencabutSurat Nomor 345/50032.16/PT/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, Perihal:Penjelasan;4.
372 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amiruddin Yahya, S.Pd, M.A selaku Ketua Umum, dk., sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali vs ZIAUDDIN AHMAD, dkk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali;
203 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG (DKS)., II. DEWAN KAWASAN SABANG (DKS) TERDIRI DARI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PROVINSI ACEH WALIKOTA SABANG DAN BUPATI ACEH BESAR., III. Ir. RAZUARDI, M.T VS Dr. Drs. SAYID FADHIL, SH.,MH;
PUTUSANNomor 197 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWANKAWASAN SABANG (DKS), tempat kedudukan diKomplek Pertokoan di Jalan Panglima Nyak MakamNomor 1315 Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng,Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;.
Keputusan Gebernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan SabangNomor 515/40/2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana TugasKepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Sabang, tanggal 16 Januari 2019 atau 10 Jumadilawal 1440 H;Sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewijsde);DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal/tidak sah:a.
Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Walikota Sabang DanBupati Aceh Besar Selaku Dewan Kawasan Sabang (DKS): Nomor 515/39/2019; Nomor 800/14/2019; Nomor 13 tahun 2019;Tentang : Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Saudara Sayid Fadhil Dari Jabatan Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasSabang, tanggal 16 Januari 2019 atau 10 Jumadil awal 1440 H:b.
Keputusan Gebernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan SabangNomor 515/40/2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas KepalaBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas Sabang, tanggal 16 Januari 2019 Atau 10 Jumadil Awal 1440H;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Walikota Sabang DanBupati Aceh Besar Selaku Dewan Kawasan Sabang (DKS):Halaman 3 dari 9 halaman.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUBERNURACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG (DKS),Pemohon Kasasi Il DEWAN KAWASAN SABANG (DKS) TERDIRIDARI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PROVINSI ACEH,WALIKOTA SABANG, DAN BUPATI ACEH BESAR dan PemohonKasasi Ill Ir. RAZUARDI, M.T;2.
80 — 54
Menyatakan Terdakwa I MITO MAUJUD alias MITO dan Terdakwa II MUHDAR RABU Alias UDA sebagaimana masing-masing identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama selaku nakhoda berlayar tanpa memiliki Surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal, sehingga mengakibatkan kematian;2.
TEGUH MARDJONO, Sp.B selaku dokterpemeriksa pada RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE Ternate. Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 323ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo pasal 55 ayat (1) ke1KEDUA :n Bahwa mereka terdakwa 1.
TEGUH MARDJONO, Sp.B selaku dokter pemeriksapada RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE Ternate.n Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 323ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo pasal 55 ayat (1) ke2KETIGA :KHUSUS UNTUK TERDAKWA 2. MUHDAR RABU alias UDA : a Bahwa ia terdakwa 2.
MITO MAUJUD aliasMITO untuk melakukan kejahatan selaku Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki SuratPersetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengakibatkankecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwadengan cara antara lain :Pada awalnya Terdakwa 1 selaku Nahkoda dari kapal jenis Speedboat yang bernama SpeedboatNURSAKILA meminta kepada Terdakwa
MUHDARRABU alias UDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana secara bersamasama selaku nahkoda yang berlayar tanpa memilikiSurat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkankecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, sebagaimana DakwaanKesatu : pasal 323 ayat (3) UndangUndang RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaranjo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MITO MAUJUD alias MITO danterdakwa 2.
Menyatakan Terdakwa I MITO MAUJUD alias MITO dan Terdakwa IIMUHDAR RABU Alias UDA sebagaimana masingmasing identitasnyatersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama selaku nakhoda berlayar tanpamemiliki Surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarmengakibatkan kecelakaan kapal, sehingga mengakibatkan kematian;2.
242 — 147
Sekda Malra selaku Pejabat Pembuat Komitmen- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra, Kabag Umum dan Perlengkapan Cq. Panitia Pemeriksa Barang- Bupati Malra Cq. Kepala Inspektorat Pemda Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Kepala BKPD Kab. Malra- Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM dalam kedudukan jabatan sebagai Mantan Sekda Malra- M.
Sekda Maluku Tenggara selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Alamat : Kantor Bupati Maluku Tenggara Jalan SudirmanKelurahan OhoyangWatdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. Bupati Maluku Tenggara Cq. Sekda Maluku Tenggara Cq.
M.Matdoan untuk menindaklanjuti permintaan Penggugat ternyata beberapa kaliPenggugat menghubungi yang Tergugat IV mengatakan bahwa disampaikanpermintaan Penggugat kepada atasan langsungnya Tergugat IV selaku KetuaPutusan 12/Pdt.G/2016/PN.
Pemutusan Kontrak olehTergugat II selaku PPK sesuai Surat Nomor : 025/352.d tanggal 03 Maret 2009 dandisampaikan kepada Penggugat tanggal 30 April 2009 (33 hari kalender). Tentudiulur waktu Pemutusan Kontrak sama dengan menunda pembayaran atas prestasikerja Penggugat.
Tul Halaman 23 dari 56laki maupun perempuan serta atribut dan diserahkan kepada PenyediaBarang/Penggugat melalui Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan SekretariatDaerah ; Bahwa terkait dengan data ukuran pakaian dinas Turut Tergugat I selaku PPKmelalui Turut Tergugat II selaku Kabag Umum dan Perlengkapan SekretariatKantor Bupati Maluku Tenggara menyurati semua Pimpinan Satuan KerjaPerangkat Daerah di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan para Kepala Desa seKabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan
Dengan demikianpemotongan garansi bank oleh Tergugat II atas rekomendasi Tergugat V menyalahiketentuan garansi bank, apalagi tidak ada claim dari TergugatlI selaku PPK kepadaTurut Tergugat III selaku Penjamin, tetapi dilakukan pemotongan langsung daripembayaran tagihan atas prestasi kerja oleh Tergugat VI atas rekomendasi TergugatVV tanec nee nee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ne eeeBahwa surat dukungan Pimpinan PT Bank Maluku Kantor Cabang Tual Nomor :TaVO5/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008, yang ditujukkan
73 — 5
MIFTAHUL MUBAROK selaku PENGGUGATMALLAU selaku TERGUGAT
PUTUSANNomor 10/Pdt.G/2016/PN.SkyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:MIFTAHUL MUBAROK selaku PENGGUGAT, yang tercatat dalamKartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1607020407930001beralamat di Desa Tabala Jaya Rt.06 Rw.01 KecamatanBanyuasin Il, Kabupaten Banyuasin, dalam hal inimemberikan kuasa kepada YOSE DESMAN, S.H., M.M.
106 — 8
TUTI RAHAYU selaku PenggugatMelawan :YUSTARI selaku Tergugat
86 — 29
- GUFRAN HUSAIN selaku Penggugat- RONI LATEKA, Dkk selaku Tergugat
Pohuwato) melalui Bahari Gobel selaku Kabag Umum PemdaPohuwato sehingga ayah Penggugat alm. Hi.
MH., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.Seharusnya Pengadilan Agama Gorontalo ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo namun hal ini tidak dimasukkan gugatan Penggugat, dengan demikiangugatan ini kekurangan pihak ;Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.MAR3 Tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasanalasan :(Surat Gugatan tidak jelas dan terang atau isinya gelap (Onduidelijk), oleh karenaformulasi gugatan tidak jelas.
Selaku KetuaPengadilan Tinggi Agama Gorontalo selanjutnya surat pernyataan hibah No.181.1/PEM/672/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dinyatakan oleh Hi.
,selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Seharusnya Pengadilan AgamaGorontalo ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo namun tidak dimasukkan sehinggagugatan Penggugat kekurangan pihak;2 Tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasanalasan :Surat Gugatan tidak jelas dan terang atau isinya gelap (Onduidelijk), karena Penggugatmendalilkan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat hal 2 Paragraf ke 1 dan 2yakni status Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm.
1081 — 692 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUKARI, selaku Ahli Waris dari Alm. SUNTAWI, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
SUKARI, selaku ahli waris dari almarhum SUNTAWI,bertempat tinggal di Jalan Agnatis , Nomor 14, RT 10, RW13, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, KotaDepok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasakepada Suhadi Syam, S.H., Advokat dan Konsultan HukumHalaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4 PK/Pdt/2021pada Kantor Hukum Suhadi Syam & Rekan, beralamat diJalan P.
putusan pengadilan ini:Menghukum Tergugat I, Il dan Ill untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini;Atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmasingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Eksepsi Tergugat :1.Eksepsi diskualifikatoir (gemis aanhoedanigheid), bahwa tidak adakejelasan mengenai kedudukan Penggugat, apakah Penggugat dalamgugatan incasu bertindak selaku
danbangunan 4 (empat) unit rumah dalam gugatan a quo;Eksepsi Tergugat III:1.Exceptio diskualifikatoir (gemis aan hoedanigheid), bahwa Penggugattidak memiliki kejelasan bertindak selaku Penggugat:Plunum litis consortium (gugatan Penggugat kurang pihak), bahwaseharunya Penggugat turut menarik Pemerintan Daerah Kota Samarindasebagai pihak dalam perkara a quo;Obscuur libel, bahwa tidak ada kejelasan dalam gugatan Penggugat baikmengenai petitum, maupun objek gugatannya;Bahwa terhadap gugatan tersebut
58 — 10
- LINCE MAUDI selaku Penggugat- SALAMI HATAMA,Dkk selaku Tergugat
dijalankan terlebih dahuluwalaupun Para Tergugat menggunakan upaya hukum Verzet, Banding ataupunKasasi ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ;SUBSIDAIR :Bilamana Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangbenar dan seadiladilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Mahe Esa dan atas segalapertimbangan, ketegasan dan kearifan Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormatdalam menegakkan Keadilan dan kebenaran dalam perkara ini maka kami selaku
Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 November2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehHakimHakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh SUNARDI JUSUF, SH Panitera PenggantiPengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat V,Tergugat VI dan Tergugat III selaku Kuasa Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IItanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.
51 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ENDUNG NATADIREJA, selaku Ketua, RUDI RAHMADI, selaku Sekretaris, YAYAN SUGIAWAN, selaku Bendahara, untuk dan atas nama KOPERASI UNIT DESA WAHANA KARYA RANCA KEKEK I tersebut;
ENDUNG NATADIREJA, selaku Ketua, RUDI RAHMADI, selaku Sekretaris, YAYAN SUGIAWAN, selaku Bendahara VS EUIS KARTINI
PUTUSANNomor 488 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:ENDUNG NATADIREJA, selaku Ketua, RUDI RAHMADTI, selakuSekretaris, YAYAN SUGIAWAN, selaku Bendahara, untuk dan atasnama KOPERASI UNIT DESA WAHANA KARYA RANCA KEKEKI, berkedudukan di Jalan Tugu Pahlawan Nomor 21, Kondang,Majalaya, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHendriyatna, S.H., Advokat pada Kantor
Bustanul Arifin S.H;Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan kedudukannya selaku Badan UsahaKoperasi Unit Desa Wahana Karya Rancaekek 1, masih terlalu prematuur diajukanterhadap diri Tergugat saat ini karena ternyata posisi hukum principal yang bertindakmewakili kedudukan Tergugat selaku Badan Hukum KUD Wahana KaryaRancaekek masih harus diuji dan dipastikan kebenarannya dan harus sesuai dansejalan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi didalam Pasal 30 ayat 2 huruf (a) Jo.
, selaku Sekretaris, YAYANSUGIAWAN, selaku Bendahara, untuk dan atas nama KOPERASI UNIT DESAWAHANA KARYA RANCA KEKEK I tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 289/PDT/2012/PTBDG, tanggal 18 Juli 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale BandungNomor 133/Pdt.G/2011/PN BB, tanggal 5 Maret 2012;MENGADILI SENDIRI:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Notaris Adjie Subandi DharmaKesuma, S.H., Nomor 6., tertanggal 4
No. 488 K/Pdt/2013PUTUSANNomor 488 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:ENDUNG NATADIREJA, selaku Ketua, RUDI RAHMADTI, selakuSekretaris, YAYAN SUGIAWAN, selaku Bendahara, untuk dan atasnama KOPERASI UNIT DESA WAHANA KARYA RANCA KEKEKI, berkedudukan di Jalan Tugu Pahlawan Nomor 21, Kondang,Majalaya, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHendriyatna, S.H.,