Bolaang Mongondow Nomor :800/SETDAKAB/06/07/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 yangmemintakan kepada Kepala BKPP, Kepala Inspektorat, Kepala BadanKeuangan Daerah untuk mengeluarkan surat keterangan masingmasing ;BKPP : Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hNukumandisiplin ;BKD : Surat keterangan Tidak Memegang Aset ;Inspektorat : Surat keterangan Bebas Tuntutan Ganti Rugj ;14.

Bila memperhatikan surat dari Asisten Administrasi Umum sesuai urutantanggal dibuatnya yakni surat Nomor : 15/SETDAKAB/02/03/I/2018tanggal 21 Januari 2018 ditujukan kepada saya, yang isinya adalahbelum dapat diproses penguduran diri saya karena masih harusberkonsultasi dulu, maka surat Asisten Administrasi Umum Nomor :800/SETDAKAB/06/07/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditujukkankepada instansi terkait untuk memproses surat pengunduran diri sayaadalah jawaban atas hasil konsultasi pemda bolmong

Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat Bupati Bolaang MongondowNomor : 15/Setdakab/02/03/1/2018, tertanggal 22 Januari 2018 PerihalPemberitahuan;3.

Bahwa selanjutnya pada petitumnya, penggugat justru memintaagar objek sengketa yaitu. surat pemberitahuan nomor:15/Setdakab/02/03/I/2018 untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;4. Objek sengketa yaitu surat pemberitahuan nomor:15/Setdakab/02/03/I/2018 prinsipnya hanya bersifat pemberitahuanumum bahwa permohonan pengunduran diri Penggugat untuk sementarabelum dapat diproses, dan bukan menyangkut halhal sebagai syaratpencalonan Penggugat sebagai Calon Wakil Walikota di KotaKotamobagu ;5.

Menyatakan bahwa objek sengketa yaitu Surat Pemberitahuandengan nomor 15/Setdakab/02/03/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 tidakdapat dikualifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;6.

., (Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil), SyafrilDarwin Tumangger, S.H., (Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum danHAM Setdakab Aceh Singkil) dan Abdus Salam Putra, S.H.,(Advokat/Penasehat Hukum pada Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAMSetdakab Aceh Singkil) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25Januari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkildengan Register Nomor W1U11/8/HK.02/I/2021 tanggal 28 Januari 2021,selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;4.

Aceh Singkildalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asmaruddin, S.H., (KepalaBagian Hukum Setdakab Aceh Singkil), Syafril Darwin Tumangger, S.H.

,(Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil)dan Abdus Salam Putra, S.H., (Advokat/Penasehat Hukum pada BantuanHukum Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil) berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan Register Nomor W1U11/8/HK.02/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut TURUTTERGUGAT II;5.

T.Munzar Setdakab Rp6.066.000.000. Rp2.000.000.000.52. Setdakab Rp2.000.000.000. Rp1.500.000.000.53. Setdakab Rp58.000.000. Rp58.000.000.54. Pemb.Kendaraan Setdakab Rp839.950.000. Rp839.950.000.Dinas55. Setdakab Rp339.500.000. Rp339.500.000.56. Setdakab Rp950.000.000. Rp950.000.000.57. Setdakab Rp300.000.000. Rp300.000.000.58. Telkom Setdakab Rp1.263.814.000. Rp1.263.814.000.59. JIn.Seunubok Pidie Setdakab Rp988.000.000. Rp988.000.000.60. Biaya rutin Setdakab Rp408.500.000. Rp408.500.000.61.

T.Munzar Setdakab Rp142.076.139. Rp142.076.139.2. T.Munzar Setdakab Rp1.713.644.692. Rp1.713.644.692.3. T.Munzar Setdakab Rp 299.606.878. Rp 299.606.878.4. T.Munzar Setdakab Rp 8.294.821. Rp 8.294.821.5. Darmiah Dinkes Rp 329.990.362. Rp 329.990.362.6. Usman, SE. Diklat Rp 10.411.844. Rp 10.411.844.7. Usman, SE. Diklat Rp 21.452.500. Rp 21.452.500.Jumlah Rp2.525.477.236.

T.Munzar Setdakab Rp6.066.000.000. Rp2.000.000.000.52. Setdakab Rp2.000.000.000. Rp1.500.000.000.53. Setdakab Rp58.000.000. Rp58.000.000.54. Pemb.Kendaraan Setdakab Rp839.950.000. Rp839.950.000.Dinas55. Setdakab Rp339.500.000. Rp339.500.000.56. Setdakab Rp950.000.000. Rp950.000.000. Hal. 22 dari 84 hal.Put. No. 1168 K/PID.SUS/2017 57. Setdakab Rp300.000.000. Rp300.000.000.58. Telkom Setdakab Rp1.263.814.000. Rp1.263.814.000.59. JIn.Seunubok Pidie Setdakab Rp988.000.000. Rp988.000.000.60.

T.Munzar Setdakab Rp142.076.139. Rp142.076.139.2. T.Munzar Setdakab Rp1.713.644.692. Rp1.713.644.692.3. T.Munzar Setdakab Rp299.606.878. Rp299.606.878.4. T.Munzar Setdakab Rp8.294.821. Rp8.294.821.5. Darmiah Dinkes Rp329.990.362. Rp329.990.362.6. Usman, SE. Diklat Rp10.411.844. Rp10.411.844.7. Usman, SE. Diklat Rp21.452.500. Rp21.452.500.Jumlah Rp2.525.477.236.

,MM kepada T.Munzar, AMd Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April2005.Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp900.000.000,00 (Sembilanratus juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MMkepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timurtanggal 4 April 2005.Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp58.000.000,00 (lima puluhdelapan juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MMkepada T.

Putusan Nomor 181 K/TUN/2015Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor100/57/SETDAKAB/ 11/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr.

Heldy Chandra (Penggugat) telah diberhentikan dariPNS;Bahwa untuk mengetahui secara pasti akan pemberhentian Penggugat dariPNS, isteri Penggugat datang ke Kantor BKD Boroko, selanjutnya isteriPenggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor 100/57/SETDAKAB/I1/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr.

S2) tidak pernah menerima panggilanataupun pemberitahuan sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusanobjek sengketa;12.Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa,Penggugat tidak pernah dikenakan Hukum Disiplin, dan selama ini tidakpernah diperiksa oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernahmenandatangani Berita Acara sehubungan dengan proses penerbitan SuratKeputusan objek sengketa;13.Bahwa karena Penggugat mengetahui Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipila.n. dr. Heldy Chandra yang diterbitkan oleh Tergugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBolaang Mongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil a.n. dr. Heldy Chandra;4.

Putusan Nomor 181 K/TUN/2015Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio plurium litis consortium).Terhadap kondisi ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:a)b)Bahwa dalam Posita Gugatan Angka 8 halaman 3 Penggugat mendalilkan:"bahwa untuk mengetahui secara pasti akan pemberhentian Penggugat dariPNS, isteri Penggugat datang ke Kantor BKD Boroko, selanjutnya IsteriPenggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentangPemberhentian

HELDY CHANDRA(Penggugat) telah diberhentikan dariBahwa untuk mengetahui secara pasti akan pemberhentian Penggugat dari PNS, isteri Penggugatdatang ke Kantor BKD Boroko, selanjutnya isteri Penggugat menerima Surat Keputusan BupatiBolaang Mongondow Utara Nomor : 100/57/SETDAKAB/I1/2013 tanggal 20 Februari 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr.

HELDYCHANDRA yang diterbitkan oleh Tergugat ;3Mewajibkan kepada Tergugat untuk mendabut Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr.

No. 03/G/2014/PTUN.MDO.. 13 Agustus 2012 2114 September 2012 2415 Oktober 2012 2616 November 2.012, 2517 Januari 2013 25TOTAL 42118 Bahwa dalam posita gugatan angka 16, merupakan suatu kenyataan bahwaTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor : 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil an. Dr.

Bahwa Balam posita gugatan angka 21, ditolak oleh Tergugat, dan mohon ditolak olehMajelis Hakim ; dengan alasan bahwa didalam rangkaian penetapan Surat Keputusan BupatiBolaang Mongondow Utara Nomor : 100/57/SETDAKAB/I/2013 tanggal 20 Februari 2013tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil an. dr.

Nomor :100/ 57/ SETDAKAB/ II /2013 tanggai 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Pegawai Negeri Sipii an. dr.

,Kepala Bagian Hukum Setdakab AcehTengah, Wahyuni, S.H., Kasubbag BantuanHukum dan PPNS pada Bagian HukumSetdakab Aceh Tengah, Abshar, S.H,Kasubbag Peraturan Perundangundanganpada Bagian Hukum Setdakab AcehTengah, T. Syahrizal, S.H., KasubbagSosialisasi dan Dakumentasi pada BagianHukum Setdakab Aceh Tengah, Sabigq, S.H.,Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah,Trianti, SH., Staf Bagian Hukum SetdakabAceh Tengah, Duski, S.H., HAMIDAH,S.H.

Saleh, S.H., M.M., KepalaBagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;2. Wahyuni, S.H., Kasubbag BantuanHukum dan PPNS pada Bagian HukumSetdakab Aceh Tengah;3. Abshar, S.H., Kasubbag PeraturanPerundangundangan pada BagianHukum Setdakab Aceh Tengah;4. T. Syahrizal, S.H., Kasubbag Sosialisasidan Dokumentasi Hukum pada BagianHukum Setdakab Aceh Tengah;5. Sabig, S.H., Staf Bagian Hukum SetdakabAceh Tengah;Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh6.

Harus ada ijin tempat usaha yang dikeluarkan kabagPerekonomian setdakab Nagan raya;4. Harus ada rekomendasi dari dians pertambangan dan energikab. Nagan Raya;5.

Harus ada ijin tempat usaha yang dikeluarkan kabagPerekonomian setdakab Nagan Raya;Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN.Mbo.4. Harus ada rekomendasi dari dians pertambangan dan energikab. Nagan Raya;5.

Nagan Raya;5) Harus ada ijin ganguan dari Kabag Hukum Setdakab;eBahwa apabila syarat tersebut telah terpenuhi barulah dinasPerindustrian, perdagangan dan perkoperasian mengeluarkan SuartIjin Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;2.

Harus ada ijin tempat usaha yang dikeluarkan kabagPerekonomian setdakab Nagan raya.Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN.Mbo.4. Harus ada rekomendasi dari dians pertambangan dan energikab. Nagan Raya.5.

Harus ada ijin ganguan dari Kabag Hukum Setdakab;Dan menurut RISMA YANTI sebagai ahli yang menjabat sebagaiKasubag Usaha produksi Daerah bagian ekonomi Setdakab Nagan Raya bahwauntuk menimbun/menyimpan minyak harus ada ijin penyimpanan danpenimbunan yang menurut Perda Provinsi aceh No2 tahun 1983 tentang ijinHalaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN.Mbo.penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak :1. Untuk BBM diatas 3000 liter ijin dikeluarkan oleh Gubernur;2.

Umum Setdakab. Bireuen Tahun 2011);Dikembalikan kepada Terdakwa T. Nagoursyah, SH. M.Si;6) Sertifikat Tanah (Badan Pertanahan Kab. Bireuen) Nomor : 01.11.09.23.1.00021 tanggal 02 September 2008 An. Dr. Nyak Hayati dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti;9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Rizki, SE (bendahara pengeluaran) karena adanya tagihan pihakketiga.> Bahwa pada tahun 2011 Pengguna Anggaran setdakab Bireuen Ir. T.Nasrullah. Pada tahun 2011 ada 2 (dua) pengguna anggaran yaknisdr.Ir. T. Nasrullah dan Ir.

SeharusnyaUang Persediaan (UP) setdakab Bireuen yakni 1/24 dari pagu anggaran.Pagu di setdakab sudah termasuk belanja pegawaiBahwa seharusnya Uang Persediaan (UP) 1/24 dari Rp13.000.000.000, (tiga belas milyar) bukan 1/24 dari Rp 32.000.000.000, (tiga puluh dua milyar rupiah). Uang Persediaan (UP) maximal untuksetiap bulan yakni Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Bahwa di setdakab bendahara pengeluarannya hanya 1 (satu) danpengguna anggarannya juga hanya 1 (satu).

Selakubendahara pengeluaran setdakab Bireuen.

Bireuenadalah :Meregister surat masuk dan surat keluar bupati Bireuen ;Menverifikasi kKeuangan setdakab Bireuen ;Mengelola anggara rumah tang bupati, wakil bupati ;Hal. 27 dari 51 Hal.

Razuardi, MT. dan terdakwa masihkepala bagian umum adapun pinjaman ke saksi Rizki, SE merupakanpinjaman yang sifatnya pribadi yakni untuk kepentingan bagian umum,karena terdakwa tidak tahu mau meminjam kepada siapa lagi selain kepadabendahara pengeluaran saksi Rizki, SE ;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran di bagian umum Bireuen beradadinaungan setdakab Bireuen dan DPA SKPD ada namun bergabungdengan setdakab yang anggaran setdakab Bireuen Rp 29.000.000.000, (dua puluh sembilan milyar rupiah) dan khusus

., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab BenerMeriah;2. Nazhan, S.H., Jabatan Staff Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNSBagian Hukum Setdakab Bener Meriah;3. Sofrian Aqsa, S.H., Jabatan Kasubbag Peraturan PerundangundanganBagian Hukium Setdakab Bener Meriah;4. Warmasnsyah, S.H., Jabatan Staff Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNSBagian Hukum Setdakab Bener Meriah;5. Hamidah, S.H.

;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab LampungSelatan;2. Nama : ELIK MURTOPO, S.H. M.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum BagianHukum Setdakab Lampung selatan;3. Nama : EDI WIDARTO, S.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang undanganBagian Hukum Setdakab Lampung selatan;4. Nama : HERAWATI, S.H. M.H.;Jabatan : Kepala Sub bagian Dokumentasi HukumBagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;5. Nama : SULISTIONO, S.H.;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab LampungSelatan;6.

;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab LampungSelatan;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di KantorKabupaten Lampung Selatan, beralamat di Jalan Zainal AbidinPagar Alam No. 1 Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Nomor: 800/26.a/I1V.07/2016,Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 58/B/2016/PT.TUNMDNtertanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT/TERBANDING;2. PT.

LUKMAN JANTI SIAGIAN, S.H, Kepala BagianHukum Setdakab Toba Samosir;. TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H, KassubagBantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir ;SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si, Kassubag Perundangundangan Hukum Setdakab Toba Samosir ;HAMRES BUTARBUTAR, S.H, Kassubag Penyuluhandan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab TobaSamosir ;ALEX DARWIS TAMBUN, S.H, Staf Bagian HukumSetdakab Toba Samosir ;.

Tipikor/2015/PTBNASP2D Nomor : 04029 tanggal 30/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2010.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2011.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Januari 2011.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan April 2011.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Juli 2011 ;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

SPM Nomor : 0396 tanggal 21/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.10.SP2D Nomor :04620 tanggal 30/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.11.SPM Nomor : 0404 tanggal 15/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.12.SP2D Nomor :04029 tanggal 30/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.13.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2010.14.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2011.15.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Januari 2011.16.Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan April 2011.17.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Juli 2011 ;18.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Oktober 2011 ;19.SPPD Sekretariat I sebesar Rp. 117.610.000, (seratus tujuh belas juta enamratus sepuluh ribu rupiah) ;20.SPPD Sekretariat II sebesar Rp. 98.615.000, (Sembilan puluh delapan jutaenam ratus lima belas juta rupiah ) ;21.SPPD KDH/WKDH sebesar Rp. 32.100.000

SP2D Nomor :04620 tanggal 30/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.11.12.13.14.15,SPM Nomor : 0404 tanggal 15/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.SP2D Nomor :04029 tanggal 30/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2010.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2011.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Januari 2011.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan April 2011

.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Juli 2011 ;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Oktober 2011 ;SPPD Sekretariat I sebesar Rp. 117.610.000, (seratus tujuh belas jutaenam ratus sepuluh ribu rupiah) ;SPPD Sekretariat II sebesar Rp. 98.615.000, (Sembilan puluh delapan jutaenam ratus lima belas juta rupiah ) ;SPPD KDH/WKDhH sebesar Rp. 32.100.000, (tiga puluh dua juta seratusribu rupiah) ;SPPD Sekretariat III sebesar

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan dana Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara kepada Pimpinan PT. Bank BPD Aceh cabang Lhokseumawe nomor : 900/12382/2009 tanggal 15 oktober 2009 (legalisir);- 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan permohonan Dana dari Bupati Aceh Utara kepada Pimpinan PT.

MELODI / Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara tanggal 16 Okotber 2009 (legalisir);- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direktur Kepatuhan PT. Bank BPD Aceh kepada Direktur Utama PT. Bank BPD Aceh hal permohonan kredit a/n. Drs. MELODI selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara No.184/DKH.01/X/2009, tanggal 16 Okotber 2009 (legalisir);- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dewan Komisaris PT. Bank BPD Aceh kepada Direksi PT.

MELODI selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara Nomor : 40/DK-BPDIA/X/2009, tanggal 16 Okotber 2009 (legalisir);- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direksi PT. Bank BPD Aceh persetujuan Kredit an. MELODI selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara nomor : 5767/DKK.01/X/2009 tanggal 16 Okotber 2009 Direksi (legalisir);- 2 (dua) lembar foto copy lembaran agenda surat-surat masuk PT.

2009 (legalisir);- 1 (satu) lembar foto copy Warkat Kredit Nota dari rekening kredit ke rekening giro nomor 01.02.590056-6 tanggal 16 Oktober 2009 (legalisir);- 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi penarikan dari rekening giro nomor 01.02.590056-6, tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 19 Oktober 2009 (legalisir);- 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Kredit Bagian Ekonomi dan Investasi, tanggal 16 Oktober 2009 (legalisir);- 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bagian Ekonomi Investasi Setdakab

Drs.MELODI selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara Nomor : 40/DKBPDIA/X/2009, tanggal 16 Okotber 2009 (legalisir);1 (satu) lembar foto copy surat dari Direksi PT. Bank BPD Aceh persetujuan Kreditan. MELODI selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara nomor :5767/DKK.01/X/2009 tanggal 16 Okotber 2009 Direksi (legalisir);2 (dua) lembar foto copy lembaran agenda suratsurat masuk PT.

MELODI selakuKabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara Nomor : 40/DKBPDIA/X/2009,tanggal 16 Okotber 2009 (legalisir);Halaman 47 dari 66halaman Putusan No.121/481 (satu) lembar foto copy surat dari Direksi PT. Bank BPD Aceh persetujuan Kredit an.MELODI selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara nomor : 5767/DKK.01/X/2009 tanggal 16 Okotber 2009 Direksi (legalisir);2 (dua) lembar foto copy lembaran agenda suratsurat masuk PT.

MELODI / Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara tanggal 16Okotber 2009 (legalisir);1 (satu) lembar foto copy surat dari Direktur Kepatuhan PT. Bank BPD Aceh kepadaDirektur Utama PT. Bank BPD Aceh hal permohonan kredit a/n. Drs. MELODIselaku Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara No.184/DKH.01/X/2009,tanggal 16 Okotber 2009 (legalisir);1 (satu) lembar foto copy surat dari Dewan Komisaris PT. Bank BPD Aceh kepadaDireksi PT.

Drs.MELODI selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara Nomor : 40/DKBPDIA/X/2009, tanggal 16 Okotber 2009 (legalisir);731 (satu) lembar foto copy surat dari Direksi PT. Bank BPD Aceh persetujuan Kreditan. MELODI selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara nomor :5767/DKK.01/X/2009 tanggal 16 Okotber 2009 Direksi (legalisir);2 (dua) lembar foto copy lembaran agenda suratsurat masuk PT.

., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir, alamatJin.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir, 2.Tetty MasrinaPanjaitan,S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum SetdakabToba Samosir, alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir,3.Sarto Tambunan,S.H.

,M.Si, Jabatan Kasubbag PerundangUndangan BagianHukum Setdakab Toba Samosir, alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar Batu BaligeToba Samosir, 4.Hamres C.Butarbutar,S.H., Jabatan Kasubbag Penyuluhan danDokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir, alamatJin.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir, 5.Ale Darwis Hermanto,S.H.

,Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir, alamat JIn.Sutomo No.1Pagar Batu Balige Toba Samosir, 6.Maripa Doli Tamba,S.H., Jabatan StafBagian Hukum Setdakab Toba Samosir, alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar BatuBalige Toba Samosir, 7.Panahatan Hutajulu,S.H., Jabatan Advokat PemerintahKabupaten Toba Samosir, alamat Danau Toba Nomor 36 Laguboti TobaHalaman 1 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN BlgSamosir, berdasarkan Surat Kuasa masingmasing tanggal 20 Mei 2019 yangdiajukan pada hari ini;Pengadilan Negeri

Perdana No. 123125 Lt.2 Medan, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 01 April 2019 dan untuk Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya:1.Lukman Janti Siagian,S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab TobaSamosir, alamat Jin.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir, 2.TettyMasrina Panjaitan,S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian HukumSetdakab Toba Samosir, alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige TobaSamosir, 3.Sarto Tambunan,S.H.

,M.Si, Jabatan Kasubbag PerundangUndangan Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir, alamat Jin.Sutomo No.1Pagar Batu Balige Toba Samosir, 4.Hamres C.Butarbutar,S.H., JabatanKasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab TobaSamosir, alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir, 5.AleDarwis Hermanto,S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir,alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir, 6.Maripa DoliTamba,S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir

Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.

Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005

T.Munzar Setdakab Rp.6.066.000.000. Rp.2.000.000.00052. Setdakab Rp.2.000.000.000. Rp.1.500.000.00053. Setdakab Rp.58.000.000. Rp.58.000.000.54. Pemb.Kendar Setdakab Rp.839.950.000. Rp.839.950.000.aan Dinas55. Setdakab Rp.339.500.000. Rp.339.500.000.56. Setdakab Rp.950.000.000. Rp.950.000.000.57. Setdakab Rp.300.000.000. Rp.300.000.000. halaman 12 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PTBNA 58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.000. Rp.1.263.814.00059. JIn.Seunubok Setdakab Rp.988.000.000.

JUFRI, SH, MM juga telah membayarkanPPN/PPH yang belum dibayar di tahun 2004 yaitu: 1 T.Munzar Setdakab Rp.142.076.139. Rp.142.076.139., T.Munzar Setdakab Rp.1.713.644.692. Rp.1.713.644.692.3 T.Munzar Setdakab Rp.299.606.878. Rp.299.606.878.4 T.Munzar Setdakab Rp.8.294.821. Rp.8.294.821.5 Darmiah Dinkes Rp.329.990.362. Rp.329.990.362.6 Usman, SE. Diklat Rp.10.411.844. Rp.10.411.844.7 Usman, SE. Diklat Rp.21.452.500.

T.Munzar Setdakab Rp.6.066.000.000. Rp.2.000.000.000.52. Setdakab Rp.2.000.000.000. Rp.1.500.000.000.53: Setdakab Rp.58.000.000. Rp.58.000.000.54. Pemb.Kendara Setdakab Rp.839.950.000. Rp.839.950.000.an Dinas55. Setdakab Rp.339.500.000. Rp.339.500.000.56. Setdakab Rp.950.000.000. Rp.950.000.000.57. Setdakab Rp.300.000.000. Rp.300.000.000.58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.000. Rp.1.263.814.000.59. JIn.Seunubok Setdakab Rp.988.000.000. Rp.988.000.000.Pidie60. Biaya rutin Setdakab Rp.408.500.000.

,MM kepada T.Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.900.000.000, (Sembilan ratusjuta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T.Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.58.000.000, (lima puluh delapanjuta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.

., Kepala BagianHukum Setdakab Toba Samosrir;Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 155/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM2. TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H, KassubagBantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir3. SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si, KassubagPerundangundangan Hukum Setdakab TobaSamosir ;4. HAMRES BUTARBUTAR, S.H, Kassubag Penyuluhandan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab TobaSAMOSII j nen nn ene n en nnn ne nen nnn ce nn cence nen ee nnn nee5.

Na ma: MUHRIYANTO, SHJabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setdakab. Magetan:;3. Nama: ARIEF RACHMAN, SH>Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;Ketiganya adalah Aparatur Sipil Negara pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Magetan, berkedudukan di Jl.Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 183.1/221/403.409.14/2014, tanggal 19 AgustusBOA, GON ~~~~~nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nin nnn mn nine4. H.

., Kepala BagianHukum Setdakab Toba Samosir;2. TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H, KassubagBantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba SamosirHalaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 154/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM3. SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si, KassubagPerundangundangan Hukum Setdakab TobaSamosir ;4. HAMRES BUTARBUTAR, S.H, Kassubag Penyuluhandan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab TobaSAMOSIN j nnn ene n ene nn ene nese cence nen e nen n cee5.

Munzar PemegangKas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005;1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebanyak Rp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) dari BUD JUFRI, SH, MM kepada T. MunzarPemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005;1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebanyak Rp. 58.000.000, (limapuluh delapan juta rupiah) dari BUD JUFRI, SH, MM kepada T.

T.Munzar Setdakab Rp.6.066.000.00 Rp.2.000.000.000. 0.Bz. Setdakab Rp.2.000.000.00 Rp.1.500.000.00 *0. 0.53. Setdakab Rp.58.000.000. Rp.58.000.000. *54. Pemb.KendaraaSetdakab Rp.839.950.000. Rp.839.950.000.n Dinas55. Setdakab Rp.339.500.000. Rp.339.500.000. *56. Setdakab Rp.950.000.000. Rp.950.000.000. *57. Setdakab Rp.300.000.000. Rp.300.000.000. *58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.00 Rp.1.263.814.000. 0.59. Pn peunubok Setdakab Rp.988.000.000. Rp.988.000.000.Pidie60.

T.Munzar Setdakab Rp.142.076.139. Rp.142.076.139. 2. T.Munzar Setdakab Rp.1.713.644.692. Rp.1.713.644.692. 3. T.Munzar Setdakab Rp.299.606.878. Rp.299.606.878. 4. T.Munzar Setdakab Rp.8.294.821. Rp.8.294.821.5. Darmiah Dinkes Rp.329.990.362. Rp.329.990.362.6. Usman, SE. Diklat Rp.10.411.844. Rp.10.411.844.7. Usman, SE. Diklat Rp.21.452.500. Rp.21.452.500.Jumlah Rp.2.525.477.236.

T.Munzar Setdakab (Rp.6.066.000.0 Rp.2.000.000.0000. 0.Bz. Setdakab /Rp.2.000.000.0 Rp.1.500.000.00 *00. 0.53. Setdakab /Rp.58.000.000. Rp.58.000.000. *54. Pemb.Kendara Setdakab Rp.839.950.000 Rp.839.950.000.an Dinas .55. Setdakab /Rp.339.500.000 jRp.339.500.000. *56. Setdakab /Rp.950.000.000 jRp.950.000.000. *57. Setdakab /Rp.300.000.000 jRp.300.000.000. *58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.0 Rp.1.263.814.0000. 0.59. JIn.Seunubok Setdakab Rp.988.000.000 Rp.988.000.000.Pidie :60.

T.Munzar Setdakab Rp.142.076.139. Rp.142.076.139.2. T.Munzar Setdakab Rp.1.713.644.692 Rp.1.713.644.692.3. T.Munzar Setdakab Rp.299.606.878. Rp.299.606.878.4. T.Munzar Setdakab Rp.8.294.821. Rp.8.294.821.5. Darmiah Dinkes Rp.329.990.362. Rp.329.990.362.6. Usman, SE. Diklat Rp.10.411.844. /Rp.10.411.844,7. jUsman, SE. Diklat Rp.21.452.500.

., JabatanKabag Hukum Setdakab Toba Samosir ;2. JHONNY.....2. JHONNY SINAGA, SH.,MH Jabatan KasubbagBantuan Hukum Setdakab Toba Samosir :3. PM.