Ditemukan 1098 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-03-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.51408/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 18 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13018
  • SSPCP tanggal 26 November 2012 sebesar Rp58.099.000,00 (PIB);5. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank UOB tanggal 12 Desember 2012 sebesarRp88.058.00,00;6.Commercial Invoice Nomor: GMS1209 tanggal 12 November 2012 sebesarUSD48, 170.88;7. Packing List untuk Invoice Nomor: GMS1209 tanggal 12 November 2012;&. Bill of Loading for Ocean Transport or Multimodal Transport Nomor: MCC226840tanggal 16 November 2012;9. Certificate of OriginACFTA (Form E) Nomor: E124405006580009 tanggal 15November 2012;10.
    SSPCP tangal 06 Desember 2012 sebesar Rp6.673.000,00;25. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 06 Desember 2012 sebesarMenimbangRp6.673.000,00;26. SPT Masa PPN Masa November2012 tanggal 22 Janauri 2013;27. SSPCP tanggal 26 November 2012 sebesar Rp87.095.000,00;28. SSPCP tanggal 26 November 2012 sebesar Rp58.099.000,00;29. SSPCP tangal 08 November 2012 sebesar Rp214.939.000,00;30. Faktur Nomor: 12120081 tanggal 06 Desember 2012;31. Faktur Nomor: 12120084 tanggal 06 Desember 2012;32.
Register : 12-09-2012 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49661/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
24732
  • Schedule Cargo Policy, Certificate No. 0721/AS/VII/12 tanggal 22 Agustus2012,Form E Nomor: E12360561880002, E12360561880003, E12360561880004,E12360561880005, E12360561880006,SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120504012394,PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120504012394,SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120514012431,PIB Nomor Pengajuan: 000000004670201205 14012431,SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120522012469,PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120522012469,SSPCP
    atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120524012490,PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120524012490,SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012620,PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012620,SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120827012849,35.36.37.38.39,40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.SL,32.53354.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120827012849,SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120504012394,SPPB atas PIB Nomor Pengajuan
    Juli 2012,SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012619,PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012619,PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120719012762,Faktur Pajak,Surat Nomor: 2011EA0030 tanggal 30 Desember 2011,Formulir Multiguna (Multi Purpose Form) CIMB Niaga tanggal 3 Maret 2011,Formulir Multiguna (Multi Purpose Form) CIMB Niaga tanggal 14 Maret2011,Formulir Multiguna (Multi Purpose Form) CIMB Niaga tanggal 5 September2011,Surat Nomor: 117/SB/SBR/II/2013 tanggal 18 Februari 2013
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MIKUNI INDONESIA
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas permintaan tersebut, Pemohon Banding memberikanrekening koran dan fotokopi bukti pendukung lainnya, namun tidakmemberikan dokumen impor termasuk asli Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) yang disengketakan;. Pemeriksa telah melakukan permintaan konfirmasi keabsahan SSPCPkepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya PabeanSoekarno Hatta melalui Surat Nomor: S2209/WPJ.07/BD.05/2014 tanggal11 Maret 2014.
    PIB Tanggal SSPCP DFP (Rp) PFN (Rp)1. Mikuni (Thailand) CO. LTD 96 02/10/2011 18.740.000,00 1.874.000,002. Mikuni (Thailand) CO. LTD 93 11/10/2011 48.090.000,00 4.809.000,003. Mikuni (Thailand) CO.
    Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.17.758.000,00 karena pembayaran PPN masukan impor tidakdidukung dengan bukti yang memadai dan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikanpembayaran berupa SSPCP atas impor yang sudah ada teraanberupa NTPN dan NTB, sesuai ketentuan yaitu PMK02/2007 danlainlain;2.
    Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukaidengan menggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai denganketentuan dan petunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran P39/BC/2008 dan telah dicap lunas oleh Kantor DirektoratJenderal Bea dan Cukai;.
    Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dari KantorBea dan Cukai tidak ada teraan NTPN, karena penyetoranselanjutnya ke Bank tempat penerima pembayaran dilakukanoleh Kantor Bea dan Cukai;. Bahwa kebenaran pembayaran SSPCP tersebut, telahmendapat pernyataan dari Kantor Bea dan Cukai SoekarnoHatta, bahwa pembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benartelah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D;.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 708/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT NIAGA SARANA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
5419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, DendaAdministrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang sebesarRp74.757.000,00;Bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan dan telahmelampirkan fotokopi Surat Setoran Pabean Cukai (SSPCP) sebesarRp74.757.000,00, yang ditujukan untuk pembayaran Surat Penetapan Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPTPN) NomorSPTNP001162/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 29 Januari
    2013 yangditerima PT Bank Mandiri Cabang Perumpel Tanjung Periok pada tanggal 8April 2013 namun tidak dapat menunjukkan asli SSPCP tersebut:;Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan permohonan banding Pemohon tidakmemenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat(4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakjuncto Pasal 95 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangHalaman 3 dari 7 halaman.
    Niaga Sarana Abadi serta bukti asliSurat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), kami tegaskan bahwaketidakhadiran kami selama persidangan berlangsung adalah dikarenakankondisi Saya sebagai Direktur sedang dalam keadaan sakit dan harusmenjalani perawatan secara terus menerus pada saat itu sehingga tidak dapatmengurus perusahaan;Pada pengajuan Peninjauan Kembali ini Saya lampirkan dokumen yangmembuktikan kondisi saya yang sedang sakit tersebut;Mengingat persidangan banding di Pengadilan Pajak di
    Putusan Nomor 708/B/PK/PJK/2015Pajak (SSPCP) yang tidak disampaikan, adalah benar bahwa perusahaan kamitelah membayar keseluruhan jumlah yang terutang sebesar Rp/74.757.000,00dengan SSPCP tanggal yang dibayar kepada PT Bank Mandiri CabangPerumpel Tanjung Periok, dengan tidak disampaikannya asli SSPCP dalampersidangan banding di Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa pembayaran kamitidak diakui karena secara fakta pembayaran kami tersebut sudah masuk kekas Negara;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka
Register : 12-07-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.52147/PP/M.VIIB/19/2014
Tanggal 24 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13243
  • PemohonPendapat Majelis: Bea Masuk: 2013: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappengenaan bunga terhadap keterlambatan pembayaran pungutan negara yangditagih dengan SPSA Nomor SPSA01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013,sebesar Rp. 500.000,00,;bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas Surat PenetapanSanksi Administrasi Nomor: SPSA01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013melalui BCA Tanjung Priok pada tanggal 8 Maret 2013 (tanggal jatuh tempoSPP), dengan bukti SSPCP
    menyerahkan seluruh pembayaran penerimaan negara dalamrangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, ... yang diterima dari wajib bayarke kas negara oleh Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, Pos Persepsi, Kantor Bea danCukai, atau Kantor Pos.dst. ...Pasal 2Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukan Wajib Bayar di BankDevisa Persepsi atau Pos Persepsi.Dst. ...Pasal 3Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, dilakukan dengan menggunakan SSPCP
    ...SSPCP dapat digunakan sebagai dasar untuk pelayanan kepabeanan di bidang imporapabila telah mendapat:a.
    Dst. ...bahwa pelunasan atas SPSA Nomor SPSA01/WBC.07/2013 tanggal 8Januari 2013 dilakukan pada Bank BCA Tanjung Priok Jakarta, denganSSPCP dan mendapat nomor 014690199593 tanggal O08 Maret 2013,Transaksi Bank #: 162251, Transaksi MPN (Modul Penerimaan Negara) #:014 08/03/13 162251.bahwa kewajiban Pemohon Banding adalah melakukan pembayaran yangjatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2013 dan kewajiban tersebut telahdilaksanakannya pada tanggal 08 Maret 2013 dengan bukti SSPCP nomor014690199593 tanggal
    MemperhatikanMengingatbahwa Terbanding menyatakan: SPSA merupakan surat tagihan yangdirekam dalam aplikasi SAPP dilakukan secara manual oleh pegawaiKPUBC Tipe A Tanjung Priok.bahwa pelunasan yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada Bank BCAtanggal 08 Maret 2013 tidak secara otomatis menutup tagihan SPSA NomorSPSA01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 pada Sistem PelayananTerbanding, masih ada tenggang waktu sampai dengan SSPCP (secara fisik)diterima dan direkam oleh Terbanding dalam aplikasi SAPP.bahwa
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 676_PDT_G_2013_PN_MDN
Tanggal 2 Juli 2014 — PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI yang memberikan Kuasa kepada 1.Dahmar, SH, 2.Achmad Yarus, SH, 3.Fajar Lesmana, SH,MH, 4.Bachtiar Baital, SH Kesemuanya Advokat pada Kantor “Wira Yustitia – 2” Law Office, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan Baru No. 17-19, Kembangan Utara, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT ; ----- L a w a n ----- 1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DR.Indra Surya, SH, LLM, Dkk selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, yang memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2014 No. SKU-36/MK.1/2014 dan Surat Tugas tanggal 03 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; 2. PT. MITRAJAYA BAHARI, yang memberikan Kuasa kepada : Chan Wai Khan,SH dan Lihardo Sinaga, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor : P, C & F Law Office, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 39 Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2013, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT ;
25458
  • Februari 2013 ;Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127249,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131925, tanggal20 Februari 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130833, tanggal18 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127700,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131730, tanggal22 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan
    Pajak (SSPCP) Nomor 0140127701,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131919, tanggal22 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127730,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130343, tanggal25 Maret 2013 ;11 Bahwa dokumendokumen atas Pembayaran Bea Masuk yang telah diselesaikankewajibannya oleh PENGGUGAT, telah diserahkan oleh PENGGUGAT melaluiTURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT melalui Pertukaran Data Elektronik,sebagaimana tercantum pada
    telahdibayarkan oleh PENGGUGATsejak tanggal 18 Februari 2013sebagaimana tercatat dalam SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) Nomor 0140127195,pembayaran melalui Bank BCAdengan Nomor Transaksi Bank125348, tanggal 18 Februari 2013 ;4 Pemberitahuan Impor Barangnomor 8641 tertanggal 27 Maret2013pembayaran Bea Masuk telahdibayarkan oleh PENGGUGATsejak tanggal 18 Februari 2013sebagaimana tercatat dalam SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) Nomor 0140127249,pembayaran melalui Bank BCAdengan
    2013sebagaimana tercatat dalam SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) Nomor 0140127730,pembayaran melalui Bank BCAdengan Nomor Transaksi Bank130343, tanggal 25 Maret 2013 ;Pemberitahuan Impor Barangnomor 8786 tertanggal 28 Maret2013pembayaran Bea Masuk telah141516dibayarkan oleh PENGGUGATsejak tanggal 18 Februari 2013sebagaimana tercatat dalam SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) Nomor 0140127701,pembayaran melalui Bank BCAdengan Nomor Transaksi Bank131919, tanggal 22 Maret 2013 ;Bahwa
    Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130833, tanggal18 Maret 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8117tanggal 22 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127195,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125348, tanggal18 Februari 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8539tanggal 27 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor
Register : 26-09-2012 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49662/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10718
  • SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120426012346;19. PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120426012346;20. SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120508012407;21. PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120508012407;22. SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 000000004670201205 14012430;23. PIB Nomor Pengajuan: 000000004670201205 14012430;24. SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120522012473;25. PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120522012473;26.
    SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012619;27. PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012619;28. SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012620;29. PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012620;30. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120426012346;ew hePID31. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120508012407;32. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 000000004670201205 14012430;33. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120522012473;34.
Register : 19-08-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42623/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 10 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
13932
  • 2011 tanggal 19 Agustus 2011dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yangmasih harus dibayar sebesar Rp 310.659.772,50 dan 50%nya adalahsebesar Rp 155.329.886,00 dan dalam berkas bandingnya PemohonBanding melampirkan fotokopi bukti pembayaran tagihan pungutan imporberupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor(SSPCP
    ) sebesar Rp 310.662.000,00 pada tanggal tanggal 10 Agustus2011;bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan asli bukti pelunasan tagihanpungutan impor berupa SSPCP tersebut dan Pemohon Banding tidakpernah hadir dalam persidangan dan Pemohon Banding tidakmenyerahkan atau mengirimkan asli bukti pelunasan dimaksud, olehkarena itu Majelis tidak dapat menguji keabsahan fotokopi SSPCP tersebutsehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun
Register : 09-12-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42621/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 10 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10527
  • MFW1111 tanggal 11 November 2011dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yangmasih harus dibayar sebesar Rp 11.053.000,00 dan 50%nya adalahsebesar Rp 5.526.500,00 dan dalam berkas bandingnya Pemohon Bandingmelampirkan fotokopi bukti pembayaran tagihan pungutan impor berupaSurat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP
    )sebesar Rp 11.053.000,00 pada tanggal tanggal 07 November 2011;bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan asli bukti pelunasan tagihanpungutan impor berupa SSPCP tersebut dan Pemohon Banding tidakpernah hadir dalam persidangan dan Pemohon Banding tidak menyerahkanatau mengirimkan asli bukti pelunasan dimaksud, oleh karena itu Majelistidak dapat menguji kKeabsahan fotokopi SSPCP tersebut sehingga Majelisberkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun
Register : 29-08-2013 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.53020/PP/M.XVIIB/19/2014
Tanggal 9 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13025
  • karena itu sudah seharusnya Pemohon Banding menolak SUB DJBC secara keseluruhandan memperkuat alasan banding Pemohon Banding kepada Ketua Pengadilan Pajak disertaipermohonan untuk kiranya berkenan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP64/WBC.03/2013tanggal 9 Juli 2013 dan selanjutnya berkenan memerintahkan kepada Terbanding untuk membayarkembali kepada Pemohon Bea Keluar sebesar Rp512.296.569,00 dan Denda Administrasi sebesarRp5.122.965.690,00 yang telah Pemohon Banding lunasi dan setor dengan SSPCP
    Nomor: 008/464/SSPCP/PE/00608 tanggal 16 April 2013 dan SSPCP Nomor: 008/464/SSPCP/PE/01211 tanggal 19 Juli2013;bahwa bersama ini Pemohon Banding melampirkan dokumen pendukungnya;bahwa sesuai Pasal 2A ayat (1) UndangUndang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2006 menyebutkan terhadap barang ekspor dapatdikenakan bea keluar;bahwa sesuai Pasal 2A ayat (8) UndangUndang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan
    PEB Nomor: 001203 tanggal 21 Maret 2013,SSPCP Nomor: 432 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp116.661.594,00,SSPCP Nomor: 008/464/SSPCP/PE/00608 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp512.296.569,00,SSPCP Nomor: 008/464/SSPCP/PE/01211 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp5.122.965.690,00,Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 001115/PM/WBC.03/KPP.02/2013 tanggal 21 Maret 2013;Shipping Instruction Nomor: 203/SI/SDS/III/13 tanggal 20 Maret 2013,Proforma Invoice Nomor: 03004/I/86/05/13 tanggal 20 Maret 2013,Proforma Packing
    III/2013 tanggal 20 Maret 2013;ONOARwWYbahwa Pemohon Bading dalam melaksanakan Ekspor CPS mengikuti prosedur ekspor umum yangdikenakan bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku dan telah disetujui dan mendapat pelayanan dariTerbanding.bahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan prosedur ekspor dan kronologi barang ekspor yangdikenakan bea keluar di Kantor Pabean Dumai sebagai berikut:e Pemohon Banding membuat Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) dan membayar Bea Keluar keBank persepsi dengan bukti SSPCP
Register : 22-04-2010 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50053/PP/M.V/16/2014
Tanggal 22 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
14947
  • 500168 020107 54.3564 Bank Mandiri 008/1304/502941 050207 1.584.2875 Bank Mandiri 008/1304/505461 090307 3.281.9476 BCA 014/007/5012 180207 60.259.3817 Citibank NA 03 1/003/000220 180707 451.69566.138.607 Menurut Pemohon : bahwa sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No : SE02/PJ.51/2002, danPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 159/PJ/2006, Pemberitahuan ImporBarang (PIB) dapat diperlakukan sebagai bukti dalam pengkreditan pajak masukanapabila PIB telah dilampiri dengan Surat Setoran pajak (SSPCP
    Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp. 66.138.607,00 karena tidak adaSSP lembar ke2 (dokumen Laporan Pemeriksaan Pajak Halaman 19);bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan bahwa sesuaidengan Surat Edaran Dirjen Pajak No : SE02/PJ.51/2002, dan Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor 159/PJ/2006, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dapat diperlakukan sebagai bukti dalampengkreditan pajak masukan apabila PIB telah dilampiri dengan Surat Setoran pajak (SSPCP
    );bahwa menurut Pemohon Banding, SSPCP lembar pertama yang terlampir pada PemberitahuanImpor Barang (terlampir), dapat tetap dilampirkan sebagai bukti dalam pengkreditan pajak masukanTahun Pajak 2007;bahwa dalam persidangan Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untukmelakukan pemeriksaan alat bukti;bahwa hasil pemeriksaan antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti tanggal 25 Oktober 2010e Koreksi SSP PPh 22 Impor sebesar Rp 66.138.607
    (7 SSPCP)Bukti yang disampaikan:e PIBe SSPMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pemohon Banding belum menunjukan bukti pembayaran PPh 22 Impor (rekeningKoran, bukti penyetoran bank) sehingga arus uang belum dapat diketahui;: bahwa dokumen tambahan yang diminta Terbanding akan Pemohon Bandingsampaikan dalam persidangan berikutnya;Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti tanggal 8 Nopember 2010e Koreksi SSP PPN Impor Sebesar Rp 66.138.607 (7 SSPCP)Bukti yang disampaikan:e PIBe SSPCPe =Invoicee
    Rekening Korane Jurnal PencatatanDaftar RekapanMenurut TerbandingMenurut Pemohon: bahwa SSPCP tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp 347.034, Pemohon Bandingbelum menunjukan bukti pembayaran bank;: bahwa Pemohon Banding telah menunjukan dokumendokumen yang disebutkandisamping berupa PIB, SSPCP, Invoice, Rekening Koran, Jurnal dan Daftar SSPCP;Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti tanggal 22 Nopember 2010 Koreksi SSPCP PPN Impor sebesar Rp 66.138.607Bukti yang disampaikan:Bukti pembayaran ke Tabitha Express
Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1870 K/Pdt/2016
Tanggal 29 September 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, c.q. KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA, c.q. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN vs PT INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI (Klien)
9150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18 Februari 2013; Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127249,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank131925, tanggal 20 Februari 2013; Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank130833, tanggal 18 Maret 2013; Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127700,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank131730, tanggal 22 Maret 2013; Surat Setoran Pabean, Cukai dan
    Pajak (SSPCP) Nomor 0140127701,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank131919, tanggal 22 Maret 2013; Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127730,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank130343, tanggal 25 Maret 2013;Bahwa dokumendokumen atas Pembayaran Bea Masuk yang telahdiselesaikan kewajibannya oleh Penggugat, telah diserahkan olehPenggugat melalui Turut Tergugat kepada Tergugat melalui PertukaranData Elektronik, sebagaimana tercantum pada nomor
    dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127195, pembayaranmelalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125348, tanggal 18Februari 2013;Pemberitahuan Impor Barang Nomor 8641 tertanggal 27 Maret 2013pembayaran Bea Masuk telah dibayarkan oleh Penggugat sejaktanggal 18 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam Surat SetoranPabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127249, pembayaranmelalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131925, tanggal 20Februari 2013;Halaman 7 dari 60 hal.Put.
    Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank130833, tanggal 18 Maret 2013 yang mengacu pada PemberitahuanImpor Barang Nomor 8117 tanggal 22 Maret 2013; Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127195,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank125348, tanggal 18 Februari 2013 yang mengacu pada PemberitahuanImpor Barang Nomor 8539 tanggal 27 Maret 2013; Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor
    Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127700,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank131730, tanggal 22 Maret 2013 yang mengacu pada PemberitahuanImpor Barang Nomor 8657 tanggal 27 Maret 2013; Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127730,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank130343, tanggal 25 Maret 2013 yang mengacu pada PemberitahuanImpor Barang Nomor 8784 tanggal 28 Maret 2013; Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor
Putus : 25-11-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 K/PID.SUS/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — IWAN JAYA, S.H., M.M.
11458 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor);3. Nota Dinas;4.
    SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor);3. Nota Dinas;Hal. 17 dari 250 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/20154.
    SetiaGunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor : 000092 atas nama PT. Setia Gunung Benuanberdasarkan PIB 000015 tanggal 09 Januari 2009;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor : 000015 atas nama PT.
    No. 2495 K/PID.SUS/201573.74.75.76.Fis78.79.80.81.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkanPIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean,Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV. Rigo Mandiriberdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV.
    Kepala Seksi Perbendaharaanselanjutnya mengeluarkan dan menandatangani SSPCP. TanggalSSPCP harus sama dengan tanggal PIB/LHP dan SPPB, yang jugaberarti bahwa pembayaran Bea Masuk dan PDRI dilakukan padasaat barang belum keluar karena SSPCP menjadi salah satu syaratpengeluaran SPPB.
Register : 23-08-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42618/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 10 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
8734
  • 11 tanggal 23 Agustus 2011dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yang masihharus dibayar sebesar Rp 36.925.000,00 dan 50%nya adalah sebesar Rp18.462.500,00 dan dalam berkas bandingnya Pemohon Banding melampirkanfotokopi bukti pembayaran tagihan pungutan impor berupa Surat SetoranPabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP
    ) sebesar Rp36.925.000,00 pada tanggal tanggal 01 Agustus 2011;bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan asli bukti pelunasan tagihanpungutan impor berupa SSPCP tersebut dan Pemohon Banding tidak pernahhadir dalam persidangan dan Pemohon Banding tidak menyerahkan ataumengirimkan asli bukti pelunasan dimaksud, oleh karena itu Majelis tidakdapat menguji keabsahan fotokopi SSPCP tersebut sehingga Maajelisberkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat(4) Undangundang Nomor 14 Tahun
Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk
Tanggal 19 Mei 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
16647
  • Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 33. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4692 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010; - 34. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 04693 atas nama CV.
    Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 42. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4676 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010;43. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4677 atas nama CV.
    Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 62. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010; 63. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV.
    Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 73. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 74. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV.
    Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 75. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 76. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV.
    Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan danbercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4692 atas nama CV. Rigo Mandiriberdasarkan PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010; 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 04693 atas nama CV.
    Sanggau;205Bahwa Saksi tidak pernah mengurus dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)di kantor Bea Cukai Entikong ;Bahwa Saksi tidak pernah mengurus dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)dengan terdakwa;Bahwa Saksi tidak pernah mendapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)dari terdakwa hanya dari
    Impor (SSPCP) barang milik saya;Bahwa Sdr.
    Rigo Mandiri ImportirEmmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4676 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkanPIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4677 atas nama CV.
    Rigo Mandiri ImportirEmmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4625 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkanPIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4626 atas nama CV.
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MIKUNI INDONESIA;
3516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas impor yang sudahada teraan berupa NTPN dan NTB, sesuai ketentuan yaitu PMK02/2007dan lainlain;Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa SSPCP tersebut tidakbenarbenar kosong melainkan ada cap dari Bea Cukai KantorPelayanan Soekarno Hatta dan ada nama petugas dan NIPnya, danHalaman 15 dari 32 Halaman.
    Kepala Kantor, yang menyatakan bahwa atas pembayaranPIBK dan SSPCP tersebut benar telah dibayarkan secara langsungmelalui pelayanan terminal kedatangan internasional 2D;Bahwa dengan Surat Nomor 949/WBC.06/KPP.MP.01/2015 tanggal 9Februari 2015, Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, kembalimenyatakan bahwa atas pembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benartelah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D, dan surat tersebut ditembuskan kepadaHalaman 16 dari 32 Halaman
    Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukaidengan menggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai denganketentuan dan petunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran PHalaman 20 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/201739/BC/2008 dan telah di cap lunas oleh Kantor Direktorat JenderalBea dan Cukai;4.
    Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dari KantorBea dan Cukai tidak ada teraan NTPN, karena penyetoranselanjutnya ke Bank tempat penerima pembayaran dilakukan olehKantor Bea dan Cukai;5. Bahwa kebenaran pembayaran SSCP tersebut, telah mendapatpernyataan dari Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, bahwapembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benar telah dibayarkansecara langsung melalui pelayanan terminal kedatanganinternasional 2D;6.
    NTB, sehingga Pemohon Peninjauan Kembalitetap berpendapat SSPCP yang diserahkan TermohonPeninjauan Kembali bukan sebagai bukti pembayaran yang sah;t) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sesuaidengan aturan yang berlaku tetap tidak dapat menerima alasanTermohon Peninjauan Kembali karena SSPCP yang diserahkanTermohon Peninjauan Kembali memang tidak adateraanNTPN/NTBnya;u) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa keputusan Majelis untuk tidakmempertahankan
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MIKUNI INDONESIA
2810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.88.177.000,00 karena pembayaran PPN masukan impor tidakdidukung dengan bukti yang memadai dan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikanpembayaran berupa SSPCP atas impor yang sudah ada teraanberupa NTPN dan NTB, sesuai ketentuan yaitu PMK02/2007 danlainlain;2.
    Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukaidengan menggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai denganketentuan dan petunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran P39/BC/2008 dan telah di cap lunas oleh Kantor DirektoratJenderal Bea dan Cukai;4.
    Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dariKantor Bea dan Cukai tidak ada teraan NTPN, karenapenyetoran selanjutnya ke Bank tempat penerima pembayarandilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai;5. Bahwa kebenaran pembayaran SSPCP tersebut, telahmendapat pernyataan dari Kantor Bea dan Cukai SoekarnoHatta, bahwa pembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benartelah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalHalaman 16 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 707/B/PK/PJK/201 7yang sah sebagaimana diakui Pemohon Peninjauan Kembaliadalah SSPCP yang sudah ada teraan NTPN dan NTBnya;5.10.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat5.11.5.12.sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 02 PMK.05/2007 tanggal 19 Januari 2007menyebutkan bahwa: Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan estimasipendapatan adalah DIPA Kementerian Negara/Lembagaatau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yangdipersamakan dengan DIPA.
    sumber penerimaan negara dinyatakansah setelah mendapat Nomor Transaksi PenerimaanNegara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/NomorTransaksi Pos /Nomor Penerimaan Potongan (NPP).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat berdasarketentuan PMK02/2007 maka SSPCP atas impor dapatdigunakan sebagai bukti pembayaran yang sah apabila sudahada teraan berupa NTPN dan NTB, sehingga PemohonPeninjauan Kembali tetap berpendapat SSPCP yangdiserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) bukan
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.67153/PP/M.XIVB/16/2016
Pemohon Banding dan Terbanding
530364
  • ., dan hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan arus uang keluar diakun Bank BCAWisma 45A/C3193037328 nomor akun 1012110;bahwa menurut Terbanding, walaupun dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan FakturPajak (dalam hal ini PIB dan SSPCP) sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PajakPertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam PIB tidak sesuai dengan kenyataan yangsebenarnya mengenai impor Barang Kena Pajak, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannyadipersamakan
    dengan impor dari suppliersupplier lain selain EEE Pte Ltd.dikoreksi seluruhnya;bahwa Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan data dan pernyataan Pemohon Banding, terbukti bahwatransaksi impor Barang Kena Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu bahwa dalamdokumen impornya (PIB) Pemohon Bandingmencantumkan beberapa nama supplier dari luar negeri,sedangkan dokumen pembayaran dilakukan kepada pihak yang berbeda yaitu EEE Pte Ltd., oleh karena ituFaktur Pajak (dalam hal ini PIB dan SSPCP
    impor tersebut dan mengakui hasil penjualannya, oleh karenaitualasan Terbanding yang mengoreksi Pajak Masukan atas PIB sebesar Rp289.407.000,00 karena PIBtersebut tidak memenuhi persyaratan material jelas tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) UndangUndangPPN;bahwa dengan demikian atas PIB yang dilaporkan Pemohon Banding tidak terdapat kekurangan ataukesalahan persyaratan material;bahwa menurut Majelis, berdasarkan uraian dan penjelasan dari Pemohon dan Terbanding dimana PIB yangdibuktikan dengan SSPCP
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 706 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MIKUNI INDONESIA
3918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Raiza dengan cara hand carry (bertindaksebagai penumpang);Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukai denganmenggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai dengan ketentuan danpetunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran P39/BC/2008 dan telah dicap lunas oleh Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Bahwa lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang,Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman mengatur:Pasal
    atasimpor yang sudah ada teraan berupa NTPN dan NTB, sesuaiketentuan yaitu PMK02/2007 dan lainlain;Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa SSPCP tersebut tidakHalaman 14 dari 28 halaman.
    Kepala Kantor, yangmenyatakan bahwa atas pembayaran PIBK dan SSPCP tersebutbenar telah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D;Bahwa dengan Surat Nomor 949/WBC.06/KPP.MP.01/2015 tanggal9 Februari 2015, Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, kembaliHalaman 15 dari 28 halaman.
    Putusan Nomor 706/B/PK/PJK/201 7menyatakan bahwa atas pembayaran PIBK dan SSPCP tersebutbenar telah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D, dan surat tersebut ditembuskankepada Kepala Kantor KPP PMA Dua, yaitu Kantor Pelayanan Pajaktempat Pemohon Banding terdaftar;Bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per148/PJ./2007 Tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara,diatur:Bahwa berdasarkan data dan keterangan, bukti dan fakta sertaperaturan di atas
    s) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat berdasarketentuan PMK02/2007 SSPCP atas impor dapat digunakansebagai bukti pembayaran yang sah apabila sudah ada teraanberupa NTPN dan NTB, sehingga Pemohon Peninjauan Kembalitetap berpendapat SSPCP yang diserahkan TermohonPeninjauan Kembali bukan sebagai bukti pembayaran yang sah;t) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwasesuai dengan aturan yang berlaku tetap tidak dapat menerimaalasan Termohon Peninjauan Kembali karena SSPCP yangdiserahkan
Register : 15-12-2011 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44046PP/M.IX/19/2013
Tanggal 19 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12029
  • tanggal 13 September 2011 sebesar CIF USD69,075.91 adalah merupakan nilai transaksi yang sesungguhnya dan telah sesuai denganinvoice;bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumenpendukung nilai transaksi;bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding telah menyerahkan fotokopi bukti/dokumen berupa:P.1.P.2.P.3,P.4,P.5.Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP6177/KPU.01/2011 tanggal 30 November2011;SPTNP Nomor: SPTNP024953/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 20 September2011;SSPCP
    September 2011;Akta Notaris: Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT XXX Nomor 11 tanggal 07 Juli2008, yang dibuat oleh Pinarti Yohanna, SH, MHum., Notaris di Jakarta (bermeteraidengan stempel Kantor Pos);Pengesahan Akta Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU45241.AH.01.02 tanggal 28 Juli 2008 (bermeterai dengan stempel Kantor Pos);Purchase Order Nomor: 110810 tanggal 10 Agustus 2011;Proforma Invoice untuk Purchase Order Nomor: 1108 tanggal 11 Agustus 2011;PIB Nomor: 339234 tanggal 13 September 2011;SSPCP
    Policy Shcedule Marine Cargo Insurance PT Asuransi Buana Independent Nomor:DI010302110496 tanggal 04 September 2011;Rekening Koran Bank UOB periode September 2011;Buku Besar Bank UOB Buana Periode September 2011;Buku Besar Bank BCA Buana Periode September 2011;Buku Besar Pembelian Barang periode JanuariDesember 2011;Buku Besar Hutang Dagang periode JanuariDesember 2011;Bank Voucher Nomor: BB1018 tanggal 15 September 2011;Aplikasi Transfer Bank UOB Buana tanggal 15 September 2011 sebesar USD69,035.89;SSPCP
    tanggal 20 September 2011 sebesar Rp 17.157.000,00 (SPTNP);Bukti Penerimaan Surat Nomor: S01050018/PPN1111/WPJ.06/KP.1203/2011 tanggal26 Oktober 2011;SPT Masa PPN Masa September 2011 tanggal 21 Oktober 2011;SSPCP tanggal 15 September 2011 sebesar Rp 16.543.000,00;SSPCP tanggal 20 September 2011 sebesar Rp 197.081.000,00;SSPCP tanggal 21 September 2011 sebesar Rp 4.000,00;SSPCP tanggal 20 September 2011 sebesar Rp 17.157.000,00;SSPCP tanggal 22 September 2011 sebesar Rp 7.871.000,00;SSPCP tanggal