berwenang, haltersebut bukan karena kelalaian keduanya, melainkan karenakondisi sewaktu pernikahan dilangsungkan tahun 1955,administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif,bahkan boleh jadi instansi pencatatan pernikahan pada waktuitu. belum terbentuk.Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlakuefektif berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuantersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atas asas hukumtidak berlaku surutnya

telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi darikeluarga dekat Penggugat.Menimbang, bahwa majelis hakim menilai saksi keluarga dekat yang dihadirkanPenggugat di persidangan dianggap sebagai orang yang telah mengenal dan mengetahuisifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau' pernikahanpemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatuperaturan perundang undangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakanpernikahan pemohon dengan pada tahun 1965 di Dusun10, Desa , Kecamatan , Kabupaten Maros;memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagaipernikahan yang sah.Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah inibertujuan untuk mengurus hak hak

kelalaiankeduanya melainkan karena kondisi sewaktu pernikahandilangsungkan pada tahun 1964, administrasi pencatatanpernikahan belum berlaku' efektif bahkan boleh jadiinstansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belumterbentuk.Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahanberlaku efektif berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975junto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 dimanaketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan pemohonatas asas hukum tidak berlaku surutnya

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimanaketentuan tersebut tidak menjangkau' pernikahan pemohonatas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu' peraturanperundang undangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakanpernikahan pemohon dengan Alm yang berlangsung padatahun 1944 di Dusun memenuhi syarat dan rukun untukdinyatakan sebagai pernikahan yang sah.Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah inibertujuan untuk mengurus hak hak pemohon sebagaipensiunan

UndangUndang Nomor 50 Tahun 20039, jo.Pasal 134 KompilasiHukum Islam di Indonesia,Majelistelahmendengarketerangansaksisaksi yangberasaldarikeluargadanatau orangorang yang dekatdenganPenggugat,halinitelahsejalandenganketentuanPasal 22 ayat 2 PeraturanPemerintah No.9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Bahwa,dalam rumah tangga tidak ada perselisihan dan pertengkaran,permasalahanpasang surutnya ekonomi rumah tangga menuruthemat Tergugat merupakan dinamika rumah tangga yang wajardialami oleh kehidupan berumah tangga pada umumnya;3.

sehingga mempunyainilaipembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa peristiwa konkrityang dikemukakan Penggugat danTergugat adalah beda,menurut Penggugat rumah tangganya sering berselisihdan bertengkar karena karena Tergugattidak dapat memenuhi kebutuhanekonomi rumah tangga, sering berselisih faham dengan Penggugatdan seringmemaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan pendapat Penggugat,Sedangkan menurut Tergugat rumah tangganya tidak pernah berselisih danbertengkar, permasalahanpasang surutnya

Putusan No.2036/Pat.G/2020/PA.Lmjpasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagai suami Istri;Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang telah dan Jjpada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggal selama kurang lebih 6 bulan, yang disebabkan telah terjadi perselisinandan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi uang belanja karena jarangbekerja, selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari;Menimbang, bahwa saksisaksi

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dimana ketentuan tersebut tidak menjangkaupernikahan pemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatuperaturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon denganAlmarhum Bisu bin Kuli yang berlangsung pada tahun 1955 di Bontoloe,Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto memenuhi syaratdan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.Menimbang, bahwa penetapan

PP No. 3Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahanpemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturanperundangundangan.Menimbang, bahwa tujuan daripada itsbat nikah ini adalah sebagaikelengkapan administrasi untuk mencairkan tunjangan veteran pemohonsebagai anggota veteran RI, sebagaimana Bukti P3.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon dan pemohon IIyang berlangsung pada tahun 1955 di Kecamatan

46, 50M, sebelah utara 22 M, dan sebelah selatan 21,70 ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut jelas terbukti dannyata bahwa ukuran tanah terperkara seperti yang dimuat dalam suratpenyerahan yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1988 seluas 46 M x 30 M(vide bukti P1 Termohon Kasasi/dahulu Penggugat) karenaterdapatsepanjang 7 (tujuh Meter) adalah air Danau Toba ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat juga adalah merupakan buktibahwa tanah terperkara adalah tanah timbul akibat surutnya

Put.No. 2633 K/PDT/201 1juga bertujuan untuk menghindarkan/menyelamatkan kawasan Danau Tobadari kerusakan lingkungan ; Bahwa di sebagian bibir pantai Danau Toba yang terletak di Desa LumbanSilintong Kecamatan Balige ada tanah daratan yang merupakan Tanah Timbulsebagai akibat surutnya permukaan air Danau Toba dari ketinggian 905 M daripermukaan laut, dan bukanlah merupakan tanah adat, akan tetapi sesuaiUndangundang dan peraturan yang berlaku adalah berada di bawahpenguasaan Pemerintah Republik Indonesia

tetapi umurnya sekitar 18 tahunan ; Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatharmonis akan tetapi kKemudian Hubungan antara Penggugat danTergugat sering diwarnai percekcokan dan sudah tidak Harmonis sekitar2 (dua) tahun yang lalu ; Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah, Tergugatsekarang tinggal di Batu Bulan sedangkan Penggugat tinggal diKintamani; Bahwa perselisihnan antara Penggugat dan Tergugat timbul Karenamasalah ekonomi yaitu masalah keuangan ada pasang surutnya

umurnya sekitar 18 tahunan ; Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatharmonis akan tetapi kemudian hubungan antara Penggugat danTergugat sering diwarnai percekcokan dan sudah tidak Harmonis sekitar2 (dua) tahun yang lalu ; Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah, Tergugatsekarang tinggal di Batu Bulan sedangkan Penggugat tinggal diKintamani:; Bahwa perselisihnan antara Penggugat dan Tergugat timbul Karenamasalah ekonomi yaitu masalah keuangan ada pasang surutnya

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kerap terjadiperselisihan seiring dengan pasang surutnya Pemohon dalam mencarinafkah dan Termohon tidak mampu bersabar sehingga percekcokanterusmenerus dan beberapa kali meminta cerai;5.

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Gugatannya : GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) tertanggal 07 Juni 2012, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Juli 2012, dalam register perkaraperdata No. 20/Pdt.G/2012/PN.Sky, mengutarakan halhal sebagai berikut :1Penggugat adalah Wakil Kelompok yang bertindak untuk dan atas nama dirisendiri dan sekaligus atas nama 49 (terbilang : empat puluh sembilan) oranganggota kelompok Penggugat yang pekerjaannya adalah bertani menanampadi di Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surutnya

masingmasing di DesaTanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin.Bahwa Penggugat dan anggota kelompok Penggugat bertani Di Tanah HakUsaha Sawah Pasang Surutnya masingmasing secara turun temurun, dansemuanya tidak pernah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT), sejakzaman Marga Suak Tapeh sampai saat ini, apalagi mereka ini adalah golonganmasyarakat petani miskin.Bahwa Tanah Hak Usaha Pasang Surut Penggugat dan Kelompok Penggugatlokasinya terletak di areal Sungai Pelai Bantung, di areal

Tegasnyapayung hukum kegiatan dari Penggugat dan anggota kelompok Penggugat diTanah Hak Usaha Sawah Pasang Surutnya adalah hukum adat, dan yangkemudian payung hukumnya adalah "hukum positif yaitu sejak dan setelahterbitnya UndangUndang No. 5 tahun 1960, dan lokasi TanahTanah HakUsaha Sawah Pasang Surutnya tentulah tidak berubah kendati "Desa TanjungLaut" adalah salah satu Desa dari pecahan Marga Suak Tapeh.Bahwa dengan demikian Pembanding keberatan kalau Pengadilan Negeri Sekayumempertimbangkan bahwa

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 sertadiuabah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai danmempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan olehpenggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaandan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggaplebin mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya