Ditemukan 43 data
581 — 499
T.N.I sajadan melihat kayukayu tersebut datang dengan pengangkutan mobil Truk.Bahwa selama saksi bekerja disana saksi hanya melihat Truk berplat No. BH8895 GU itu saja di lokasi Pabrik tersebut dan ditinggal parkir;Bahwa mengenai Barang Bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini yaituberupa foto berupa Truk pengangkutan kayu dengan Nomor Plat BH 8895Halaman 34 dari 74 hal.
T.N.I, kemudian yang bernama Andre selaku Petugas Keamanan shiftsiang, kemudian yang bernama Siti selaku bagian pencatatan kayu;Bahwa terkait dengan perkara ini Saksi baru mengetahuinya tanggal 10Oktober 2019 saat itu Saksi mendapat informasi dari Hasanudin bersamakaryawan PT. T.N.I lainnya bahwa adanya pengamanan pengangkutan kayudari PT.
T.N.I tersebut Terdakwamemberikan kewenangannya kepada Pak Rudi;Bahwa terkait barang Bukti berupa satu unit alat berat Eskavator Hitachi,satu unit Truk dengan No. Pol BH 8148 MO adalah milik Pribadi wakilHalaman 47 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.Terdakwa, sedangkan satu unit Truk dengan No. Pol BH 8895 GU yangmerupakan barang Terdakwa PT.
T.N.I itu, dikarenakan fokuswakil Terdakwa masih tertuju pada pengoptimalan mesinmesin pabriktersebut. Untuk sementara sampai dengan kejadian pengamanan tersebutPara Pekerja dan Karyawan yang ada di PI. T.N.I itu berasal dariPemborongnya Pak Rudi;Bahwa sampai dengan saat ini belum ada menetapkan struktur pengurusorganisasi yang baru pada Perusahaan PT. T.N.1;Bahwa saudara Rudi merupakan Pemborong dalam hal pembangunanPabrik di PT.
T.N.I ini adalah wakil Terdakwa sendiri selaku Direkturpada PT. Tegar Nusantara Indah (PT. T.N.1);Bahwa terhadap penggunaan dan pemanfaatan mesinmesin Pabrik yangbertanggung jawab adalah Pak Rudi;Bahwa sampai dengan saat ini belum dilakukan uji coba pada mesinmesinpabrik di PT. T.N.I tersebut, masin dalam tahap pemasangan Sparepart;Halaman 49 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt. Bahwa terhadap penggunaan stempel perusahaan yang terpasang padaKantor PT.
21 — 2
Kelurahan Garuda Kecamatan Andir,Kota Bandung, dan suami Pemohon meninggal di Bandung pada tanggal: 12Agustus 2014;Bahwa suami Pemohon juga ada nama lain yaitu Sosro Sumarto, mempunyai 1(satu) orang Istri, yang bernama SUSIANAH, yaitu Pemohon sendiri;Bahwa semasa hidupnya Sosro Sumarto bekerja di T.N.I. Angkatan Darat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benardan tidak keberatan;Saksi: 2.
WINARTI, S. ST
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
157 — 94
memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ ataupidana umumBukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pula mengenaipengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukan persetujuan lebihlanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHP dan KUHAP atauperaturan perundangundangan yang bersifat hukum pidana, tidakdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukanKeputusan TUN mengenai T.N.I
13 — 2
Penggugat dan jawaban gugatanrekonpensi tersebut, Tergugat menyampaikan duplik dan replik atas jawabangugatan rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknyamempertahankan jawaban Tergugat semula dan gugatan Penggugat Rekonpensi,sebagai mana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Agustus 2014 ; Menimbang, bahwa keluarga/orang dekat Penggugat yang dihadirkan dipersidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut :SAKSI KELUARGA P, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan T.N.I
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut,kemudian Penggugat bersamasama calon pembeli berikut Tergugat Satu,Tergugat Dua dan suami Tergugat Tiga terjun langsung ke lokasi tanah untukmengetahui secara pasti batasbatas tanah yang dimaksud, namun ternyatakedua bidang tanah tersebut bukanlah tanah hak milik Tergugat Satu danTergugat Dua, tetapi tanah hak milik Kesatuan T.N.I.
215 — 72
Semarang.Menimbang bahwa T.LII.I1.4. menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakanPenetapan dari Pengadilan Negeri yang telah melalui pembuktian, sehingga apa yangditetapkan mempunyai kebenaran formil dan materiil . kemudian bukti T.I,LIU5merupakan surat yang diterbitkan oleh Panglima T.N.I, yang kebenaran dan kejujurannyadapat di percaya dan dijadikan dasar tentang keadaan atau status Anggota T.N.I., dankeluarganya yang tertulis dalam surat tersebut.Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat yakni ;
150 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
. , karena buktibukti surat tersebut kenyataannya sampai saat inimasih berlaku karena belum ada pembatalan /dibatalkan atas SuratKeputusan Gubernur Daerah Djawa Timur Mochamad Wijono, Brigjen T.N.I ,Nomor : Sek/188/G, yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Mei 1966Halaman 14 dari 17 halaman.
Terbanding/Tergugat : Abdul Kiram
Terbanding/Tergugat : Musodik
Terbanding/Tergugat : Tukinah
Terbanding/Tergugat : Rusli
Terbanding/Tergugat : Nasib Suryono
Terbanding/Tergugat : Kartono Yusuf
Terbanding/Tergugat : Kanti Swandi
Terbanding/Tergugat : Sofyan
Terbanding/Tergugat : Sabar Br Sembiring
Terbanding/Tergugat : Yachman
Terbanding/Tergugat : Suryani
Terbanding/Tergugat : M. Turnip
Terbanding/Tergugat : Zulkifli Adi Putera
Terbanding/Tergugat : Rellus Turnip
Terbanding/Tergugat : Darmiati Rohana
Terbanding/Tergugat : Erwin
Terbanding/Tergugat : Wagiman
Terbanding/Tergugat : Rusman
Terbanding/Tergugat : Dasiyem
Terbanding/Tergugat : Gito
Terbanding/Tergugat : Pramono
Terbanding/Tergugat : Misnem
Terbanding/Tergugat : Tadim Harahap
Terbanding/Tergugat : Ruslim Lugianto
68 — 22
mengembalikan tanah objekperkara dan menyerahkan beserta suratsuratnya kepada Para PemohonEksekusi ataupun Kuasanya yang sah untuk itu, untuk dikuasainya sepertisemula ;Untuk memenuhi bunyi/isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1Maret 2007, No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tersebut di atas ; Menetapkan lagi bahwa perintah ini dapat dijalankan padasembarang waktu, kecuali pada hari Minggu dan harihari besar lainnya,dan jikaperlu dapat dijalankan dengan Upaya Paksa dengan bantuanAlat Keamanan Negara POLRI/T.N.I
156 — 101
T.N.I., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; Surat Keputusan No.66/Kpts/DR/DU/1974 DIREKSIPERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GASBUMI NEGARA (PER TAMINA ), tanggal 11 Januari1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowo Let. Jen. T.N.L.,(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; Surat Keputusan No.67/Kpts/DR/DU/1974 DIREKSIPERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GASBUMI NEGARA (PER TAMINA ), tanggal 11 Januari1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowo Let. Jen. T.N.L.
T.N.I., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; Surat Keputusan No.2594 /Kpts/DR/DU/1974 DIREKSIPERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GASBUMI NEGARA (PERTAMINA ), tanggal 28 NovemberHalaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUNJKT.1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowo Let. Jen. T.N.L.,(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; 14.
76 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ali Basjah;Kebangsaan : Indonesia ;Pekerjaan > T.N.I;Tempat Tinggal : Kuala Simpang ;Yang terletak di Djl. Salahadji, Kuala Simpang status tanah Negaraluasnya 1593,75 m2 batasbatasnya U: Djl. Salahadji, T: Pek.Rumah M. Salamin S : Tanah Negara Rumah2 Peg. Pek B: TanahNegara untuk Perumahan tempat tinggal sekeluarga serta SuratKeterangan Nomor : 50? Agr/IV yang dikeluarkan di Langsa padatanggal 5 Djuli 1963 oleh Acting Kepala Agraria Daerah Atjeh TimurHalaman 29 dari 38 Hal. Put.
68 — 21
mengembalikantanah objek perkara dan menyerahkan beserta suratsuratnya kepada Para Pemohon Eksekusi ataupun Kuasanyayang sah untuk itu, untuk dikuasainya seperti semula ;Untuk memenuhi bunyi/isi Putusan Pengadilan Negeri Medantanggal 1 Maret 2007, No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tersebutdi atas ;e Menetapkan lagi bahwa perintah ini dapat dijalankan padasembarang waktu, kecuali pada hari Minggu dan hariharibesar lainnya, dan jikaperlu dapat dijalankan dengan Upaya Paksa dengan bantuanAlat Keamanan Negara POLRI/T.N.I
HERIANSYAH, ST
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
155 — 71
Bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pula mengenaipengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukan persetujuan lebihlanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHP dan KUHAP atauperaturan perundangundangan yang bersifat hukum pidana, tidakdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukanKeputusan TUN mengenai T.N.I serta bukan Keputusan KPU baik didaerah maupun di pusat mengenai hasil Pemilu atau sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 angka 1 s/d 7 Undang Undang Nmor. 9 Tahun2004
MASHERTUTY HANNY DAHLIA, S.E.,
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Timur
209 — 85
Bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pulamengenai pengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukanpersetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHPdan KUHAP atau peraturan perundangundangan yang bersifathukum pidana, tidak dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaanbadan peradilan, bukan Keputusan TUN mengenai T.N.I sertabukan Keputusan KPU baik di daerah maupun di pusat mengenaihasil Pemilu atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 110s/d 7 UU No.
158 — 43
Angkatan Darat, padahalfaktanya berdasarkan data identitas TERGUGAT sebagaimana yangtermuat dalam Akta Jual Beli No. 157/2001, menunjukan bahwaTERGUGAT dahulu bekerja sebagai anggota T.N.I Angkatan Udara,bukan Anggota TNI ANGKATAN DARAT..4.2. Bahwa Akta Jual Beli No. 39/2/Cileduk/1980 telah salah memuat datausia TERGUGAT I yang disebutkan dalam akta tersebut yaitu 45tahun, padahal pada tahun 1980 TERGUGAT yang lahir padatanggal 14 Februari 1943 baru berusia + 37 Tahun.
HIDAYATULLAH
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
130 — 75
ayat (4) huruf a dan b Undang undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemenBukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pulamengenai pengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukanpersetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHPdan KUHAP atau peraturan PerundangUndangan yang bersifathukum pidana, tidak dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaanbadan peradilan, bukan Keputusan TUN mengenai T.N.I
NAZRAN
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
211 — 105
Bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pulamengenai pengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukanpersetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHP danKUHAP atau peraturan perundangundangan yang bersifat hukumpidana, tidak dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badanperadilan, bukan Keputusan TUN mengenai T.N.I serta bukanKeputusan KPU baik di daerah maupun di pusat mengenai hasilPemilu atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 s/d 7 UUhalaman 10 of 58 Halaman,
95 — 39
kepadaHandojo Selamet tertanggal 13 April 2011, dengan demikian Keputusan TataUsaha Negara dimaksud bukanlah mengenai perbuatan hukum perdata danbukan pula mengenai pengaturan yang bersifat umum, tidak memerlukanpersetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan berdasarkan KUHP danKUHAP atau peraturan perundangundangan yang bersifat hukum pidana, tidakdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukan KeputusanHalaman 23 dari 53 Halaman, Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUNSMD .....TUN mengenai T.N.I
75 — 41
Veteran No. 5 Jakarta Pusat ;5 Panglima T.N.I. RI. di Mabes TNI Cilangkap Jakartal3870 ;Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;Dan :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa di JIn.
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
199 — 110
Bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pula mengenaipengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukan persetujuan lebihlanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHP dan KUHAP atauperaturan perundangundangan yang bersifat hukum pidana, tidakdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukanKeputusan TUN mengenai T.N.I serta bukan Keputusan KPU baik didaerah maupun di pusat mengenai hasil Pemilu atau sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 angka 1 s/d 7 UU No.
107 — 16
Ali Basjah; Kebangsaan Indonesia ; i T.N.I 5; Pekerjaan rTempat Tinggal Kuala Simpang ; ~~~~~~~~~~~ Yang terletak di Djl. Salahadji, Kuala Simpangstatus tanah Negara Jluasnya 1593,75 m2 batasbatasnya U: Djl. Salahadji, T : Pek. Rumah MM,Salamin S : Tanah Negara Rumah2 Peg. Pek B : TanahNegara untuk Perumahan tempat tinggal sekeluargaserta Surat Keterangan No : 50 ?