);Ayat (2) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKASKPD dengan KUA dan PPA, prakiraan maju yang telahHal. 45 dari 173 hal.

No. 2555 K/PID.SUS/201617)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, Drs. EDISONMUABUAY, M.Si.c. Bukti Surat nomor : 903/1377/Set Tanggal 12 Desember2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRDTahun 2011 sebesar Rp5.068.200.000,00 yangditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, Drs.

Bukti Surat nomor : 903/1345/Set Tanggal 06 Desember 2011Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun2011 sebesar Rp4.422.200.000,00 yang ditandatangani olehSekda/Ketaua TAPD, Drs. EDISON MUABUAY, M.Si.c. Bukti Surat nomor : 903/1377/Set Tanggal 12 Desember 2011Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun2011 sebesar Rp5.068.200.000,00 yang ditandatangani olehSekda/Ketaua TAPD, Drs.

Tanggal 06 Desember2011, perihal Kesanggupan Tambahan Dana Kegiatan DPRDtahun 2011 sebesar Rp4.422.200.000,00 yang ditandatangani oleh Sekda /Ketua TAPD Drs. EDISON MUABUAY,M.Sic. Bukti surat nomor : 903/1377/Set. Tanggal 12 Desember2011, perihal Kesanggupan Tambahan Dana Kegiatan DPRDtahun 2011 sebesar Rp5.068.200.000,00 yang ditandatangani oleh Sekda /Ketua TAPD Drs.

GIDION DODOP, MM. menyampaikan lagi surat keBupati untuk mengundang rapat bersama TAPD bersama BanggarDPRD untuk membahsa permintaan penambahan anggaran kepadaDPRD, selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2011 dilakukan rapatbersama antara TAPD bersama Banggar DPRD, rapat tersebut berjalandengan alot karena pada umumnya Pimpinan dan semua BanggarDPRD menghendaki agar TAPD dapat menyetujui usulan penambahandana kepada DPRD.Bahwa benar, kemudian pada tanggal 08 Desember 2011 kembaliDPRD mengajukan tambahan

H.CHAIDAR CHAIRULSYAH untuk merubahRKA Pengadaan Lahan RPU menjadi sebesar Rp.12.500.000.000, ,selanjutnya setelah rapat tersebut Tim TAPD melaporkan kepada saksiSAID M.N. FADLI (selaku Sekda kota Balikpapan) dan yangbersangkutan menyetujuinya. Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M.

H.CHAIDAR CHAIRULSYAH untuk merubahRKA Pengadaan Lahan RPU menjadi sebesar Rp.12.500.000.000, ,selanjutnya setelahn rapat tersebut Tim TAPD melaporkan kepada saksiSAID M.N. FADLI (Sselaku Sekda kota Balikpapan) dan yangbersangkutan menyetujuinya. Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M.

BERTHA TEKKO (selaku Tim TAPD),bahwa saksi Ir.

ABDULLAH, S.Sos selaku Ketua DPRDKota Balikpapan memerintahkan tim TAPD (SURYANTO), TerdakwaMUHAMMAD YOSMIANTO, dan BERTA TEKKO) untukmenambahkan anggaran pembebasan lahan RPU menjadiRp.12.500.000.000, pada PPAS;Bahwa saksi menjelaskan melihat tim TAPD (Terdakwa MUHAMMADYOSMIANTO dkk) menelpon sdr.

melalui Ketua TAPD (SAYIDM.N.

Pinjaman sementara untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan insidentil di lingkungan Pemprov Riau atas arahan pimpinan di kediaman pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sudah dilaporkan ke Karo Keuangan di Batam via telpon yang diketahui oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, dan ditandatangani oleh Suwarno selaku yang menerima di Pekanbaru tanggal 1 September 2014.18. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.581/VIII/2014 tentang Pembentukan TAPD

Dan saksi menyetujuinya, selanjutnya Bappedamembuat surat kepada SKPDSKPD untuk mengajukan perubahannya.Selanjutnya di bentuk TAPD berdasarkan pada SK Gubernur Riau.c.

Pembahasan antarabanggar dan TAPD inilah yang nanti akan disahkan oleh pimpinan DPRD.Berdasarkan pengesahan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalambentuk nota kesepakatan KUA dan PPAS. SKPD menyusun RKA programdan kegiatan masingmasing SKPD. Setelah RKA disusun, dihimpun olehPPKD, disampaikan kepada TAPD, maka jadilah dokumen rancanganAPBD.

Catatandan koreksian itu yang kembali dibahas lagi oleh Banggar dan TAPD.

untukmenyempurnakannya, hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD inilahyang dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

Setelah dicermati ada koreksian, proses lanjutnyadilakukan perbaikan oleh Pemda dan DPRD yang dalam hal ini adalahBanggar dan TAPD.

YAJID(Ketua DPRD Komisi Il), saksi ANDI WALINONO (Anggota DPRD KomisiIl), Saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan / Sekretaris TAPD), Saksi MUHAMMADYOSMIANTO (Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / anggota TAPD) ,saksi BERTA TEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / anggota TAPD),saksi MADRAM MUHYAR (Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksiAGUS BUDI PRASETYO (Kabag Pembangunan SekdakotBalikpapan/anggota ), saksi JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan),saksi SUKARYANTO

Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M. RIZAL EFENDI dan Pimpinan DPRD sebagaimana NotaKesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor:170/94.1/DPRD/VII/2014 dan Nomor: 903/0361/BPDSKT tanggal 23 Juli2014. Setelah menerima telepon dari sdri.

YAJID(Ketua DPRD Komisi Il), saksi ANDI WALINONO (Anggota DPRD KomisiIl), saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan / TAPD), Saksi MUHAMMAD YOSMIANTO(Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) , saksi BERTA TEKKO(orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUS BUDI PRASETYO(Kabag Pembanguna Sekdakot Balikpapan), saksi JUMALI (SekwanDPRD Kota Balikpapan), saksi SUKARYANTO (Kabag Persidangan danRisalanh

(Suryanto), Sekretaris Bapedda Kota Balikpapan/TAPD(Muhammad Yosmianto), Anggota Bapedda Kota Balikpapan/TAPD (BerthaTekko), Kepala BPKAD Kota Balikpapan (Madram Muhyar) KabagPembangunan Sekdakot Balikpapan (Agus Budi Prasetyo) Sekwan DPRDKota Balikpapan (Jumali) Kabag Persidangan dan Risalan Sekwan(Sukaryanto), Kasubag Persidangan dan Risalah Sekwan (Drs.

handphone perdana kartu halo nomor: 0811529389;Dirampas untuk dimusnahkan;3. 1 (satu) buah buku agenda kerja 2013;4. 1 (satu) buah buku agenda Bank Kalteng; 5. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/534/2013 tanggal 04 September 2013 tentang Penetapan Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kab.Kapuas; 6. 8 (delapan) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 384/BABPEDA/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pembentukan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Kapuas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenKapuas dilaksanakan dan berjalan lancar, kemudian dilanjutkanpembahasan oleh TIM Asistensi yang anggotanya dari Badan Anggaran danTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas sesuaijadwal tanggal 20 Nopember 2014 sampai tanggal 21 Nopember 2014dengan agenda/kegiatan Rapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA2015.

TOEMBAK, CES Bin SALE TOEMBAK (Alm) juga selakuselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (disingkat TAPD)Kabupaten Kapuas Tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Bupati Kapuasnomor 384/Bappeda tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 Jo.

Kapuas TA 2015 antara Pimpinan maupunAnggota DPRD Kabupaten Kapuas bersamasama dengan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dapat berjalan lancar tanpa dilakukanpemotongan khususnya pada Dinas PU sebagaimana yang diajukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas yang dipimpinoleh terdakwa Ir. SANIJAN S. TOEMBAK, CES Bin SALE TOEMBAK(Alm) yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBDKabupaten Kapuas TA 2015.Perbuatan Terdakwa Ir. SANIJAN S.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.Kemudian terdakwa selaku Ketua TAPD mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :a.Menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati kapuas dalam rangkapenyusunan APBD Tahun 2015 dan APBD perubahan Tahun 2014;.

melalui Ketua TAPD (SAYIDM.N.

Selanjutnyasetelah rapat tersebut, TAPD melaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI(selaku Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah kota Balikpapan) danyang bersangkutan menyetujuinya atas perubahan anggaran yang disertaikenaikan anggaran;Bahwa kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.

Selanjutnyasetelah rapat tersebut, TAPD melaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLIHalaman 180 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smr(selaku Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah kota Balikpapan) danyang bersangkutan menyetujuinya atas perubahan anggaran yang disertaikenaikan anggaran;Bahwa kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.

untukdiberikan kepada TAPD tersebut sehingga TAPD mencatat ataumemasukkan pada buku APBD Kab Natuna tersebut.

mana TAPD tersebut diaturmenurut SK BUPATI Kab Natuna No 261 tahun 2012 tentang pembentukantim anggaran pemerintah daerah penyusunan perubahan anggaranpendapatan dan belanja daerah (PAPBD) Kab Natuna tahun anggaran 2012dengan berpedoman permendagri No 22 tahun 2011 tentang pedomanpenyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012dan yang menjadi ketua TAPD kab natuna adalah saksi sendiri karena sekdatersebut melekat dengan ketua TAPD Kab Natuna tersebut.Bahwa tugas sebagai TAPD

sebagaisekretaris TAPD.Bahwa tugas sebagai TAPD (Tim anggaran pemerintah daerah) adalahsebagai berikut:a.

saksi tidak tahu apakah pada tahun 2012 kelompok organisasigapestra ada mengajukan bansos atau tidak karena yang lebih tahumengenai dana bansos yang diajukan pemohon tersebut adalah dari BPKDKab natuna.Bahwa TAPD kab natuna tidak ada membahas mengenai dana Hibah kepadakelompok gapesira tersebut karena TAPD membahasnya secara global saja.Bahwa saksi selaku sekretaris TAPD Kab Natuna ada membuat berita acaradari hasil rapat tersebut ada membuyat notulen hasil kesepakatan rapat yangdilakukan oleh TAPD

untuk diberikan kepada TAPD tersebut sehingga TAPDmencatat atau memasukkan pada buku APBD Kab Natuna tersebut.

DJUNAEDI seperti terkejut dengan mengatakan LHOKOK INFORMASI DARI AGUNG PURNO SARJONO TIDAK SEGITU (lebihrendah):Bahwa setahu saksi pada tanggal 4 November 2011, Pemerintah KotaSemarang (Walikota) mengajukan perubahan plafon anggaran KUA danPPAS dengan surat No. 900/5356, dan pada saat itu TAPD menerima draftrevisi plafon KUA dan PPAS dari Walikota (dan ada disposisi dari terdakwa),kemudian dibuat surat permohonan oleh TAPD;Bahwa pada saat itu tidak ada pembahasan dari TAPD atas revisi plafon KUAdan

Atas tangggapan terdakwa tersebut, saksimenyatakan bahwa yang saksi dengar saat rapat dengan Walikotaadalah agar penyerahan untuk Dewan dikoordinasikan dengan TAPD.> Bahwa ketua TAPD adalah terdakwa selaku Sekda, dirinya menjadi10. 52 korban dari sistem dan loyalitas yang membabi buta.

Sekretaris Disbudpar dan NIKENmenjabat sebagai salah satu Kabid di Disbudpar dan keduanya adalahbawahan saksi;Bahwa saksi dan staf dari Disbudpar tidak ada yang hadir rapat padatanggal 2 November 2011 yang dipimpin oleh terdakwa;Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten VV Sekda Pemkot Semarang, makasecara otomatis saksi termasuk di dalam TAPD dan terdakwa yangmenjabat sebagai Ketua TAPD;Bahwa saksi terkadang mengikuti rapat TAPD, tetapi saksi sudah tidak ingatlagi apakah selalu diundang dalam rapat TAPD

Bahwa selain itu terdakwa juga menjabat sebagai Ketua/Koordinator TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, yang susunannya terdiridari:> Penanggungjawab : Walikota Semarang.> Penanggungjawab Il : Wakil Walikota Semarang.> Ketua TAPD : terdakwa selaku Sekda Pemkot Semarang.> Wakil Ketual TAPD : Kepala BAPPEDA/BAMBANG HARYONO.> Wakil Ketua ll TAPD : Kepala DPKAD/AYI YUDI MARDIANA.> Sekretaris TAPD : Kabid.

.> Sekretaris Il TAPD : Sekretaris BAPPEDA/HERNOWO BUDI LUHUR.> anggota TAPD : Asisten , Asisten Il, Asisten Ill, Asisten VV, Kabag.Hukum, Kabag. Pembangunan, Kabid. Aset, Kabid.Akuntansi.

(tim anggaran pemerintah daerah)Kab natuna tersebut.Bahwa terhadap dana aspirasi anggota DPRD Kab natuna pada tahun 2012tersebut TAPD (TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH) kab natunamenyetujui adanya dana aspirasi anggota DPRD Kab natuna yang mana aspirasitersebut disetujui oleh DPRD Kab Natuna dengan TAPD kab natuna sudahmelalui rapat pembahasan anggaran pemerintah daerah kab natuna tersebut.Bahwa cara atau kesepakatan yang dilakukan oleh DPRD Kab natuna denganTAPD Kab natuna tersebut untuk aspirasi

tersebut sehingga TAPD mencatat atau memasukkan pada buku APBDKab Natuna tersebut.Bahwa notulen pada saat dilakukan rapat adalah sdr.

TAPD Kab Natuna tersebut.Bahwa tugas sebagai TAPD (Tim anggaran pemerintah daerah) adalah sebagaiberikut:a Mempersiapkan penyusunan rancangan anggaran satuan kerjaperanhgkat daearah.b Menilai atas usulan anggaran satuan kerja perangkat daerahterhadap kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan.c Menyusun rancangan PAPBD (PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN BELANJA DAERAH).d Membahas rancangan PAPBD (Perubahan Anggaran PendapatanBelanja Daerah).

saksi tidak tahu apakah pada tahun 2012 kelompok organisasi gapestraadamengajukan bansos atau tidak karena yang lebih tahu mengenai dana bansos yang diajukanpemohon tersebut adalah dari BPKD Kab natuna.Bahwa TAPD kab natuna tidak ada membahas mengenai dana Hibah kepadakelompok gapestra tersebut karena TAPD membahasnya secara global saja.Bahwa saksi selaku sekretaris TAPD Kab Natuna ada membuat berita acara darihasil rapat tersebut ada membuyat notulen hasil kesepakatan rapat yangdilakukan oleh TAPD

kemampuan KeuanganDaerah.Bahwa dana yang diberikan kepada Organisasi GAPESTRA tersebut merupakandana Hibah tahun anggaran 2012.Bahwa BPKAD termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan fungsidari TAPD tersebut adalah Melakukan Perumusan Dalam Penyusunan AnggaranPemerintah Daerah.Bahwa Berdasarkan SK Bupati Nomor 67 tahun 2010 tentang pelimpahanwewenang atas pengelolaan belanja subsidi,belanja hibah, belanja bantuan sosial,dan belanja bantuan keuangan pemerintah Kab.Natuna.

administrasi pemerintah daerah yangbersangkutan; danc. memiliki sekretariat tetap.Pasal 8 :(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakatdan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secaratertulis kepada kepala daerah.(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulansebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikanhasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD

.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuankeuangan daerah.Pasal 9:(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantumanalokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau Jjasa.> Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun

memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuanHalaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDGkeuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif CalonPenerima Belanja Hibah (DNCPBH).(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disertai DNCPBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.(5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBH berdasarkanhasil evaluasi SKPD dan pertimbangan

adadalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuaiproposal sebesar Rp. 500.000.000, sementara nilail nominal sesuairekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapatTAPD yang dihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (KepalaBadan Perencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran BelanjaPembiayaan dan Investasi

adadalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuaiproposal sebesar Rp. 500.000.000, sementara nilai nominal sesuairekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapatTAPD yang dihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (KepalaBadan Perencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran BelanjaPembiayaan dan Investasi

Konawe Kepulauan yang paadasaat itu Terdakwa dalam orasinya meyampaikan bahwa membangunsebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuahpagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya tim TAPD, TIM TAPDitu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi ituadalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulaidari situ, WAWONII ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahunketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintahdengan DPR yang yang

Terdakwamelakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa SinarMosolo Kecamatan Wawonili Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan danjarak saksi dengan tempat orasi tersebut sekitar 10 (Sepuluh) meter;Bahwa kalimat yang saksi dengar dan diucapkan oleh Terdakwa dalam orasipolitiknya pada kampanye pasion nomor urut 1 saat itu sebagian narasinyaberbunyi sebagai berikut membangun sebuah kesepakatan, membangunsebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah adayang namanya Tim TAPD

, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapibukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yanglalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejaktahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasiantara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh KetuaBAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semuaprogramprogram yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillahtidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari

, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapibukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yanglalu, kKenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejaktahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasiantara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili olen KetuaBAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semuaprogramprogram yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillahtidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari

ABDUL HALIM, M.Si;Bahwa kalimat yang saksi dengar dan diucapkan oleh Terdakwa dalam orasipolitiknya pada kampanye pasion nomor urut 1 saat itu sebagian narasinyaberbunyi sebagai berikut membangun sebuah kesepakatan, membangunsebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah adayang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapibukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yanglalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejaktahun

Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim AnggaranPemerintahan Daerah (TAPD) Eksekutif atas nama saksi MARUF KARI selakuKetua TAPD, saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telahmemperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN. tanggal 03Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku WakilKoordinator TAPD dan SYAMSURRIJAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak meninggalkan

Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim AnggaranPemerintahan Daerah (TAPD) Eksekutif atas nama saksi MARUF KARI selakuKetua TAPD, saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telahmemperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN. tanggal 03Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku wakilkoordinator TAPD dan SYAMSURRIJAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak meninggalkan

Maaruf Kari selaku Koordinator TAPD ;2. Syukur Kela Barajo selaku Wakil Koordinator TAPD ;3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD ;4. Syamsurijal selaku Sekretaris TAPD ;Bahwa dari faktafakta berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi Zulfikar,saksi Syukur Kela Berajo, saksi Maaruf Kari, saksi Adi Mukhlis dan saksiMunir dalam memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupaHal. 84 dari 191 hal. Put.

) menganggap belanja hibah tersebut tidak adapermasalahan lagi; Bahwa pada tanggal 09 sampai dengan 13 Januari 2012 dilaksanakan rapatpembahasan RAPBD TA. 2012 antara Tim Banggar DPRD yang dipimpin olehTerdakwa selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor WakilKetua DPRD dan selaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpinoleh Asmaran Hasan (Alm) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Jondi IndraBustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua I TAPD, Tuah Hasrun Saily AsistenAdministrasi

Sementara TAPD dihadirioleh Asmaran Hasan (alm) selaku Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily selaku AsistenAdministrasi dan Umum, Jondi selaku Kepala Bappeda serta bagian Keuangan unsurDispenda dan masingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili; Adapun agenda pembahasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yangmerupakan tindak lanjut dari pembahasan di tingkat komisi sebelumnya danmenyampaiakan tambahan usulan dana hibah dari anggota DPRD.

), selanjutnya Zulfadli menyerahkandaftar nama calon penerima Hibah tersebut kepada Erry Ibrahim (Kabid Aparaturdan Pemerintahan Bappeda /Anggota TAPD) dan Erry Ibrahim meminta kepadaJuminanin Hartati untuk direkap dan diketik kembali dalam bentuk format Exceldibantu oleh Yuni Harmonisari (anggota Pokja TAPD) dan Adinata (anggota PokjaTAPD), perbuatan Terdakwa tersebut bersamasama dengan anggota DPRD lainnyamerupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 344 ayat (1)huruf b UndangUndang

,Jondi Indra Bustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua I TAPD, Tuah Hasrun SailyAsisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II TAPD dan dihadiri masingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili, pembahasan saat itu menyangkut tentangisuisu daftar inventarisasi dengan mengikutsertakan satkersatker terkait dengantujuan supaya mendapat pertimbangan oleh Banggar atau diusulkan sebagai daftarinventarisasi masalah pada pembahasan finalisasi APBD, mengenai dana Hibah yangsudah diusulkan oleh Pemda Bengkalis

Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor : 900 /KEU / 228, tanggal 20 Juli 2011 perihal PenganggaranBelanja PPKD pada RAPBD TA. 2011 dan rincianHal.117 dari 156 hal. Put.

proposal yang saksi tandatangani yang tidak dikabulkan oleh TAPD namun tidak tahu berapa banyak yang tidakdikabulkan.27.

Memimpin TAPD;. Menyiapkan pedoman Pelaksanaan APBD;Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;. Memberikan persetujuaan pengesahan DPASKPD/DPPASKPD;.

Dedi Supardi), kemudian Bupati mendisposisi permohonantersebut kepada saksi selaku Sekertaris Daerah/Ketua TAPD, selanjutnyasaksi selaku Sekretaris Daerah/Ketua TAPD bersama anggota TAPDlainnya membahas permohonanpermohonan tersebut terkait denganketersediaan anggaran secara makro, lalu saksi selaku SekretarisDaerah/Ketua TAPD meneruskan permohonan tersebut kepada AsistenPemerintah dan Kesra untuk diteruskan kepada Organisasi PerangkatDaerah (OPD) sesuai dengan jenis permohonannya, OPDOPD kemudianmenginventarisasi

padasaat pembahasan di Banggar DPRD dengan TAPD tetapi tidak dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran9137.Pemerintah Daerah akan tetapi diminta agar dimasukkan kedalamAPBD;Bahwa usulan tertulis (proposal) tidak diusulkan sejak penyusunankebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaransementara (PPAS) dan belum ada rekomendasi hasil evaluasi oleh satuankerja perangkat daerah (SKPD) terhadap usulan serta belum adapertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas

Usulan dari DPRD tersebut diserahkan langsung kepada TAPD padasaat pembahasan akhir di Banggar DPRD dengan TAPD tetapi tidakdibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran PemerintahDaerah akan tetapi diminta agar dimasukkan kedalam APBD. Setelahmenjadi APBD dibuat penjabaran APBD dan khusus penerima bansosdan hibah dibuat keputusan Bupati Cirebon secara keseluruhan baikusulan eksekutif maupun dari legislatif;c.

tersebut sehingga TAPD mencatat atau memasukkan pada buku APBDKab Natuna tersebut.Bahwa notulen pada saat dilakukan rapat adalah sdr.

HENDRA KUSUMA yang mengurus ke TAPD Kab natunatersebut.Bahwa benar tidak ada fungsi kontrol dari DPRD Kab.

TAPD Kab Natuna tersebut.Bahwa tugas sebagai TAPD (Tim anggaran pemerintah daerah) adalah sebagaiberikut :a Mempersiapkan penyusunan rancangan anggaran satuan kerjaperanhgkat daearah.b Menilai atas usulan anggaran satuan kerja perangkat daerahterhadap kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan.c Menyusun rancangan PAPBD (PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN BELANJA DAERAH).d Membahas rancangan PAPBD (Perubahan Anggaran PendapatanBelanja Daerah).

saksi tidak tahu apakah pada tahun 2012 kelompok organisasi gapestraada mengajukan bansos atau tidak karena yang lebih tahu mengenai dana bansosyang diajukan pemohon tersebut adalah dari BPKD Kab natuna.Bahwa TAPD kab natuna tidak ada membahas mengenai dana Hibah kepadakelompok gapestra tersebut karena TAPD membahasnya secara global saja.Bahwa saksi selaku sekretaris TAPD Kab Natuna ada membuat berita acara darihasil rapat tersebut ada membuyat notulen hasil kesepakatan rapat yangdilakukan oleh

kemampuan KeuanganDaerah.Bahwa dana yang diberikan kepada Organisasi GAPESTRA tersebut merupakandana Hibah tahun anggaran 2012.Bahwa BPKAD termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan fungsidari TAPD tersebut adalah Melakukan Perumusan Dalam Penyusunan AnggaranPemerintah Daerah.e Bahwa Berdasarkan SK Bupati Nomor 67 tahun 2010 tentang pelimpahanwewenang atas pengelolaan belanja subsidi,belanja hibah, belanja bantuan sosial,dan belanja bantuan keuangan pemerintah Kab.Natuna.

Bukti surat No.913/242 tanggal 28 Nopember 2011 perihal penolak tambahan dana oleh TAPD Rp.1.000.000.000.- yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua II Drs.Gidion Dodop.MM ; c. Bukti surat No. 913/248 tanggal 02 Desember 2011 perihal tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.5.172.200.000. yang ditandatangani oleh Sekwan DPRD Ted Yones Mokay. Ssos. ; d.

Bukti surat No.903/1345/Set tanggal 06 Desember 2011 perihal kesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.422.200.000.- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ; c. Bukti surat No.903/1377/Set tanggal 12 Desember 2011 perihal kesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 5.068.200.000.- yang ditanda tangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ; 23.).

Bukti daftar hadir Tim anggaran Pemda (TAPD) Badan anggaran DPRD Perubahan Tahun 2011 KUA PPA Perubahan anggaran; 24.). Bukti kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUP-APBD) TA 2011 ; 25).. Prioritas Plafon anggaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA-APBD) TA 2011-UA-PPA Perubahan anggaran Tahun 2011 ; 26.). Bukti RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ; 27).

Gideon Dodop, MM;b Bukti Surat nomor: 913/242, tanggal 28 Nopember 2011, Perihal Penolaktambahan dana oleh TAPD Rp. 1.000.000.000, yang ditanda tangani olehWakil Ketua II Drs.

GideonDodop, MM;Bukti Surat nomor: 913/242, tanggal 28 Nopember 2011, Perihal Penolaktambahan dana oleh TAPD Rp. 1.000.000.000, yang ditanda tangani olehWakil Ketua IIT Drs.

SusTPK/2016/PT JAP101112b Bukti Surat nomor : 903/1345/Set Tanggal 06 Desember 2011 Perihal,kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.4.422.200.000, yang ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, EdisonMembuaiBukti Surat nomor : 903/1377/Set Tanggal 12 Desember 2011 Perihal,kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.5.068.200.000, yang ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, EdisonMembuai.Bukti Daftar Hadir Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/BadanAnggaran DPRD

Bukti surat No.903/1345/Set tanggal 06 Desember 2011 perihal kesanggupantambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.422.200.000. yangditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ;c.

Bukti surat No.903/1377/Set tanggal 12 Desember 2011 perihal kesanggupantambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 5.068.200.000. yangditanda tangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ;23.).24.).Bukti daftar hadir Tim anggaran Pemda (TAPD) Badan anggaran DPRD PerubahanTahun 2011 KUA PPA Perubahan anggaran;Bukti kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUPAPBD) TA 2011 ;25)..

No. 58 PK/PID.SUS/2014c Rapat/Paripurna II mengenai Tanggapan/jawaban eksekutif terhadapPemandangan Umum Fraksifraksi Dewan terhadap RAPBD;d Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008 oleh Panitia AnggaranDewan bersama TAPD;e Rapat Gabungan Komisi, mengenai : Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Panitia AnggaranDewan;e Memberikan kesempatan kepada fraksifraksi Dewan menyusunPendapat Akhir Fraksi;f Rapat/Paripurna IV mengenai penyampaian pendapat akhir fraksifraksiDewan terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci

Bahwa sampai dengan hari Rabu tanggal 10 September 2008, yaitu batas waktuterakhir Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2008 sesuaidengan jadwal yang dibuat oleh Panmus DPRD Kabupaten Kerinci, PembahasanKebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun2008 sampai dengan pukul 17.00 WIB belum berhasil diselesaikan dikarenakan belumadanya kesepakatan disetujui atau tidaknya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 yang diajukan TAPD

tersebut olehPanggar DPRD Kabupaten Kerinci dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD atas nama saksi MaarufKari Selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku wakil KoordinatorTAPD, saksi Candra Purnama selaku wakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizalselaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggotaTAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua PanggarDPRD Kabupaten

No. 58 PK/PID.SUS/2014Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD atas nama saksi MaarufKari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku wakil KoordinatorTAPD, saksi Candra Purnama selaku wakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizalselaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggotaTAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua PanggarDPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan bahwa rapat pembahasan dilanjutkan malampada pukul

FADLI (selaku Sekda kotaBalikpapan) dan yang bersangkutan menyetujuinya.Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.

tertuang untukkegiatan pengadaan lahan RPU tersebut. namun menurut pahamsaksi karena tidak ada laporan terkait penambahan anggaransehingga masih tetap Rp2.500.000.000 dan seharusnya terhadapadanya perubahan anggaran tersebut TAPD melalui Ketua TAPD(SAYID M.N.

FADLI (Selaku Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerahkota Balikpapan) dan yang bersangkutan menyetujuinya atasperubahan anggaran yang disertai kenaikan anggaran;Bahwa kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.

FADLI (Selaku Ketua TAPD yang juga Sekretaris DaerahHalaman 316 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN Smrkota Balikpapan) dan yang bersangkutan menyetujuinya atasperubahan anggaran yang disertai kenaikan anggaran;Bahwa kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.

YAJID(Ketua DPRD Komisi II), saksi ANDI WALINONO (Anggota DPRD KomisiIl), saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksi SURYANTO(Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), Saksi MUHAMMADYOSMIANTO (Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) , saksiBERTA TEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksiMADRAM MUHYAR (Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUSBUDI PRASETYO (Kabag Pembanguna Sekdakot Balikpapan), saksiJUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan), saksi SUKARYANTO (KabagPersidangan dan Risalah

FADLI (Selaku Sekda kotaBalikpapan) dan yang bersangkutan menyetujuinya.Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M.

tertuang untuk kegiatanpengadaan lahan RPU tersebut. namun menurut paham saksikarena tidak ada laporan terkait penambahan anggaran sehinggamasih tetap Rp2.500.000.000 dan seharusnya terhadap adanyaperubahan anggaran tersebut TAPD melalui Ketua TAPD (SAYIDM.N.

Selanjutnya setelah rapat tersebut,TAPD melaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI (selaku Ketua TAPDyang juga Sekretaris Daerah kota Balikpapan) dan yang bersangkutanmenyetujuinya atas perubahan anggaran yang disertai kenaikananggaran;Bahwa kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.

YAJID(Ketua DPRD Komisi II), Terdakwa (Anggota DPRD Komisi Il), saksiMUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi YOSMIANTO (SekertarisBappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi BERTA TEKKO (orangBappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi MADRAM MUHYAR (KepalaBPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUS BUDI PRASETYO (KabagPembanguna Sekdakot Balikpapan), saksi JUMALI (Sekwan DPRD KotaBalikpapan), saksi SUKARYANTO (Kabag Persidangan dan RisalahSekwan), saksi Drs.

Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M. RIZAL EFENDI dan Pimpinan DPRD sebagaimana NotaKesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor170/94.1/DPRD/VII/2014 dan Nomor: 903/0361/BPDSKT tanggal 23 Juli2014. Setelah menerima telepon dari sdri. BERTHA TEKKO (selaku Tim TAPD),bahwa saksi Ir. H.

YAJID(Ketua DPRD Komisi II), Terdakwa (Anggota DPRD Komisi Il), saksiMUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi YOSMIANTO (SekertarisBappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi BERTA TEKKO (orangHalaman 20 dari 86 Putusan Nomor 17 /PID.TPK/2019/PT SMRBappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi MADRAM MUHYAR (KepalaBPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUS BUDI PRASETYO (KabagPembanguna Sekdakot Balikpapan), saksi JUMALI (Sekwan DPRD KotaBalikpapan), saksi SUKARYANTO

BERTHA TEKKO (Tim TAPD) menyampaikankepada SKPD DPKP Kota Balikpapan dalam hal ini sdr. Ir.