Ditemukan 58 data
155 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
MATRA PERKASAUTAMA proses lelangnya, diadakan secara E tendering melalui LPSE(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Bekasi tahun anggaran2014, maka surat penawaran PT. MATRA PERKASA UTAMA yang berisirincian harga penawaran sendiri, tidak rahasia (terbuka) setelahpenandatanganan kontrak pengadaan barang, hal tersebut sesuai denganHalaman 20 dari 30 halaman.
CV. KARYA SIAK KECIL, dalam hal ini diwakili oleh SANDRA ALFIA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA II UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
129 — 33
Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada poin E angka Ilromawi nomor 1 dan 2 bahwa TERGUGAT membuat pengumumanmelalui www.lpsebengkaliskab.go.id mengenai Objek Sengketa, danPENGGUGAT mengikuti lelang pekerjaan Normalisasi Sungai TalangManding Kelurahan Balai Raja Kabupaten Bengkalis melalui aplikasi E Tendering dengan menggunakan Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE); 6.
PT. ARAZ MULIA MANDIRI diwakili oleh M. Zubir
Tergugat:
Kelompok Kerja POKJA Pengadaan Jasa Konstruksi Dilingkungan Pemko Subulussalam
192 — 54
pasal 81 ayat (3) yang menyatakanbahwa : Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atassemua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untukPelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkanuntuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah surat Sanggahan diterima;Juga telah sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 01 tahun 2015 tentang EHalaman 24 dari 42 HalamanPutusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA11.12.tendering
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MELLY SURANTA GINTING, S.H
468 — 303
BankMandiri, hal ini bertentangan dengan :Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara E Tendering poin e. PembukaanPutusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 8 dari 88 halamanDokumen Pengadaan dan Evaluasi Angka 8 Pokja ULP wajib melakukan klarifikasikepada penerbit surat jaminan penawaran tentang keabsahan dan subtansi jaminanpenawaran dan Angka 9.
BankMandiri, hal ini bertentangan dengan :Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara E Tendering poin e. PembukaanDokumen Pengadaan dan Evaluasi Angka 8 Pokja ULP wajib melakukan klarifikasikepada penerbit surat jaminan penawaran tentang keabsahan dan subtansi jaminanpenawaran dan Angka 9.
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ir. MOCH. AFFANDI
159 — 28
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianaktahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSEKementerian Perhubungan RI. Calon penyedia harus sudah terdapat diLPSE Kementerian Perhubungan RI dan mendaftar dengan menggunakanIP Adress masing masing. Metode pemilihan penyedia barang/jasa untukpekerjaan ini adalah pelelangan umum dengan pascakualifikasi:Halaman 95 dari 206 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN PtkBahwa PT.
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianaktahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSEKementerian Perhubungan RI. Calon penyedia harus sudah terdapatdi LPSE Kementerian Perhubungan RI dan mendaftar denganmenggunakan IP Adress masing masing. Metode pemilihan penyediabarang/jasa untuk pekerjaan ini adalah pelelangan umum denganpascakualifikasi;Bahwa PT.
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianaktahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSEKementerian Perhubungan RI. yang dilakukan oleh Kelompok KerjaUnit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) yang menjadi Ketuasdr. HENDRIKUS GUNAWAN, SE;Bahwa PT. Hanggar Anugerah Teknik dengan terdakwa selakuDirekturnya sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatandan mesin (Floating Repair) KN.
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianaktahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melaluiLPSE Kementerian Perhubungan RI. yang dilakukan oleh Kelompok KerjaUnit Layanan Pengadaan (Pokja ULP);Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik sebagaipemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (FloatingRepair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianak tahunanggaran 2018 dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 3.593.863.000.
CV BASIKOKE KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh ZAMHARIS
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DILINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR
159 — 104
Tendering berserta lampirannya(fotocopy dari fotocopy).Menimbang, bahwa, Penggugattidak mengajukan saksi dalamperkara ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut;Menimbang, Tergugat telah mengajukan 1 (Satu) orang saksi yangtelah didengar keterangannya dibawah sumpah yang bernama :BUDI ABDULLAHmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi bertugas pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UsahaMikro Kecil Kabupaten Kampar; Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Kerja kegiatan PembangunanPekerjaan
89 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Biayabiaya yang tercakup dalam tota/ support cost Acergy world wide adalahfinance & administration, financial items, general management, humanresources, information technology, legal, others, sales & marketing,tendering, base, group technical division, HSEQ, logistics, regionalsupport functions, dan supply chain management,c.
Terbanding/Terdakwa : Ratni Bairun
95 — 35
Pcs2 Pcs44 PcsKedaluwarsaKedaluwarsaKedaluwarsaKedaluwarsaTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarTanpa Izin EdarHalaman 19 dari 90 halaman Putusan Nomor 84/PID/2020 /PT MND64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.Dazzle Colour LipLiner Pencil(beberapa varian)Iceisiman PurifyingBest QualityNegative lonIceisimanMoisturizing &Tendering
PT. KARYA ANUGRAH PERSADA dalam hal ini diwakili oleh GIATNO
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROV. KAL TENG
160 — 39
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah(LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E Tendering beserta lampiran;4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 02 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang / JasaPemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;5. Surat Keputusan Nomor : 023/KPTS/ULP.23/2017 tanggal 14 oktober 2017 besertalampirannya;6.
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
IWAN SUGORO
141 — 33
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianaktahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSEKementerian Perhubungan RI. Calon penyedia harus sudah terdapat diLPSE Kementerian Perhubungan RI dan mendaftar dengan menggunakanHalaman 94 dari 203 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PN PtkIP Adress masing masing. Metode pemilinan penyedia barang/jasa untukpekerjaan ini adalah pelelangan umum dengan pascakualifikasi:Bahwa PT.
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas II Pontianaktahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSEKementerian Perhubungan RI. Calon penyedia harus sudah terdapatdi LPSE Kementerian Perhubungan RI dan mendaftar denganmenggunakan IP Adress masing masing. Metode pemilihan penyediabarang/jasa untuk pekerjaan ini adalah pelelangan umum denganpascakualifikasi;Bahwa PT.
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas IIIPontianak tahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melaluiLPSE Kementerian Perhubungan RI. yang dilakukan oleh KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP);Bahwa saksi selaku Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik sebagaipemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin(Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas IllPontianak tahun anggaran 2018 dengan penawaran terkoreksi sebesarRp. 3.593.863.000.
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianaktahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSEKementerian Perhubungan RI. yang dilakukan oleh Kelompok Kerja UnitLayanan Pengadaan (Pokja ULP) yang menjadi Ketua sdr. HENDRIKUSGUNAWAN, SE;Bahwa PT. Hanggar Anugerah Teknik dengan terdakwa selaku Direkturnyasebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin(Floating Repair) KN.
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
CECE ANDI, A.Md
163 — 34
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianaktahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSEKementerian Perhubungan RI. Calon penyedia harus sudah terdapat diLPSE Kementerian Perhubungan RI dan mendaftar dengan menggunakanIP Adress masing masing. Metode pemilihan penyedia barang/jasa untukpekerjaan ini adalah pelelangan umum dengan pascakualifikasi:Bahwa PT.
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianaktahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSEKementerian Perhubungan RI. Calon penyedia harus sudah terdapatdi LPSE Kementerian Perhubungan RI dan mendaftar denganmenggunakan IP Adress masing masing. Metode pemilihan penyediabarang/jasa untuk pekerjaan ini adalah pelelangan umum denganpascakualifikasi;Bahwa PT.
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianaktahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSEKementerian Perhubungan RI. yang dilakukan oleh Kelompok KerjaUnit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) yang menjadi Ketuasdr. HENDRIKUS GUNAWAN, SE;Bahwa PT. Hanggar Anugerah Teknik dengan terdakwa selakuDirekturnya sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatandan mesin (Floating Repair) KN.
ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas IIIPontianak tahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melaluiLPSE Kementerian Perhubungan RI. yang dilakukan oleh KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP);Bahwa saksi selaku Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik sebagaipemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin(Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas IllPontianak tahun anggaran 2018 dengan penawaran terkoreksi sebesarRp. 3.593.863.000.
379 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
TermohonKeberatan menilai Termohon Keberatan memiliki kompetensiatas perkara a quo;Bahwa Pasal 22 Undang Undang Nomor 5/1999 menyatakansebagai berikut:Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untukmengatur dan atau menentukan pemenang tender sehinggadapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidaksehat";Bahwa permasalahan yang diatur dalam Pasal 22 UndangUndang Nomor 5/1999 tersebut pada pokoknya merupakanlarangan persekongkolan dalam tender atau dikenal puladengan istilah collusive tendering
Nomor 42 PK/Pdt.SusKPPU/2016tersebut didasarkan pada harapan bahwa pihak yang tidakdiuntungkan akan memperoleh keuntungan atau manfaatnyakemudian dari perilaku yang saling menyesuaikan olehanggota kartel yang lain";Dalam buku EC Competition Law, Text, Cases, and Materialsyang disusun oleh Alison Jones dan Brenda Sufrin, OxfordUniversity Press, New York, 2001, halaman 648 dinyatakansebagai berikut:"Collusive tendering occurs where undertakings collaborate onresponses to invitation to tender for the
Dalam tanggapannya tersebut, PT Perusahaan GasNegara/Turut Termohon menyampaikan bahwa menurut Teoridasar persekongkolan tender dan merujuk kepada praktek bidrigging atau collusive tendering, dugaan Persekongkolan Tender/Bid Rigging dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 danKonsepsi Hukum Persaingan Usaha Pada Hakekatnya adalahpersekongkolan horizontal diantara peserta tender. BerdasarkanBuku UndangUndang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat oleh Knud Hanson et.al.
241 — 189
Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak telah mempertimbangkan penggunaanHalaman 76 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT PTKperaturan terkait pelelangan yang tidak bersesuaian dengan pelelangansystem secara Elektronik/E Tendering.4.
mendekati HPS dan jaminanpenawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor meterai seriyang berurutan(penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah) ditemukan dalam proses pelelangan pengadaan aquo sehingganota pembelaan terdakwa dan atau dupliknya yang pada pokoknya tidak ditemukan adanyapersekongkolan karena proses administrasi dan prosedur pelelangan sudah e tendering
133 — 53
Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Mad Bahwa E tendering itu suatu metode pemilihan melalui elektronik, para pihakpenyedia yang bisa mengikuti yang sudah teregestrasi, yang sudahmempunyai pasword termasuk Pokja, masing masing mempunyai paswordsendiri sedangkan e portesing pengadaan melalui e katalog dalam e katalogkita tinggal user dalam hal ini pemerintah tinggal beli, misalanya pembeliankendaraan, yang melaksanakan didalam Pepres bisa PPK sendiri bisa pejabatyang ditujuk.
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NASIR
95 — 79
Maha Dewi adalahRp.1.631.000.000.Yang menjadi Dasar dalam pelaksanaan Lelang yaitu :> Pepres Nomor : 04 Tahun 2015 perubahan ke empat atas peraturanPresiden nomor : 54 Tentang pengadaan barang / Jasa pemerintah;> Perka LKPP Nomor : 1 Tahun 2015 tentang E Tendering;> Pedoman pelaksanaan teknis adalah dokumen Pengadaan;Yang membuat jadwal tersebut adalah la sendiri dan jadwal tersebut dibuatsebelum lelang dimulai secara Online.Metodenya penyampaian penawaran Satu sampul artinya Panawaran RABdan dokumen
Konawe Kepulauan;Menimbang, bahwa proses pelaksanaan lelang dilakukan melaluimekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimanaditentukan dalam :> Pepres Nomor : 04 Tahun 2015 perubahan ke empat atas peraturan PresidenNomor : 54 Tentang pengadaan barang / Jasa pemerintah;> Perka LKPP Nomor : 1 Tahun 2015 tentang E Tendering;> Pedoman pelaksanaan teknis yaitu dokumen Pengadaan;Menimbang, bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang menguploadpendaftaran lelang yaitu :1. CV.
EUIS LISNAWATI
Tergugat:
1.1. Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng
2.2. POKJA PEMILIHAN Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng
213 — 117
Sukabumi ; Bahwa Ahli berpendapat Sistem pelelangan sepenuhnya didasarkankepada Ketentuan Perundang undanagn serta mengunakan metodeelektronik lelang ( ELelang ) didasarkan pada ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ;Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG Bahwa Ahli berpendapat Lelang yang melalui secara elektronik diaturpula pada lampiran Peraturan namanya LKPP ( Lampiran PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barng/ Jasa Pemerintah Nomor 1Tahun 2015 Tentang E Tendering
103 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
:e Bahwa jika pada pertengahan pelaksanaanlelang berubah menjadi manual / atauadanya perubahan sistem maka lelangkembali lagi dari awal baru dilakukan secaramanual.e Bahwa terhadap adanya perubahan sistempelelangan maka panitia harusnyamemberitahukan kepada perusahaan yangmelakukan penawaran supaya perusahaantersebut mengetahui juga tentangperubahan sistem tersebut dan panitiapengadaan membuat Berita Acara tentangperubahan tersebut.Dan dikaitkan dengan Perka No. 1 Tahun 2011tentang tata cara E tendering
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI
155 — 50
Sus/TPK/2017/PN.Ptk10.11.12.13.14.tendering dibuat dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaankekuasaan (abuse of power);Bahwa pembayaran pajak PPN ganda dalam sebuah prosespengadaan barang dan jasa , pemerintah yang dilakukan oleh pihakpenyedia dan pihak pabrikan distributor tunggal kepada Pemerintah/Negara tidak dapat dinyatakan sebagai Kerugian Keuangan Negara,mengingat jumlah tersebut pada hakekatnya merupakan penerimaanNegara;Bahwa penggunaan harga pabrikan/distributor tunggal sebagai dasarpenyusunan
Sus/TPK/2017/PN.PtkMenimbang, bahwa dalil dalam nota pembelaan terdakwa melaluipenasehat hukumnya halaman 120 yang pada pokoknya menyatakanpembayaran untuk pengadaan alat kedokteran bedah RSUD KabupatenSanggau yang diterima oleh PT.Global Medika Farma adalah sah olehkarena memenangkan tender yang dilakukan secara terbukamenggunakan e tendering yang menjamin pengadaan barang dan jasaterhindarkan dari konspirasi peserta sehingga tidak terpenuhi unsurdengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain
kesalahan isi dokumenpenawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, danformat penulisan dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yangsama dengan nomor seri yang berurutan;Menimbang, bahwa oleh karenanya, nota pembelaan terdakwamelalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakanpembayaran untuk pengadaan alat kedokteran bedah RSUD KabupatenSanggau yang diterima oleh PT.Global Medika Farma adalah sah olehkarena memenangkan tender yang dilakukan secara terbukamenggunakan e tendering
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KASIM alias KASIM
101 — 72
Maha Dewi adalahRp.1.631.000.000.Yang menjadi Dasar dalam pelaksanaan Lelang yaitu :> Pepres Nomor : 04 Tahun 2015 perubahan ke empat atas peraturanPresiden nomor : 54 Tentang pengadaan barang / Jasa pemerintah;> Perka LKPP Nomor : 1 Tahun 2015 tentang E Tendering;> Pedoman pelaksanaan teknis adalah dokumen Pengadaan;Yang membuat jadwal tersebut adalah la sendiri dan jadwal tersebut dibuatsebelum lelang dimulai secara Online.Metodenya penyampaian penawaran Satu sampul artinya Panawaran RABdan dokumen
(tiga puluh juta rupiah);wn Menimbang, bahwa proses pelaksanaan lelang dilakukan melaluimekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimanaditentukan dalam :> Pepres Nomor : 04 Tahun 2015 perubahan ke empat atas peraturan PresidenNomor : 54 Tentang pengadaan barang / Jasa pemerintah;> Perka LKPP Nomor : 1 Tahun 2015 tentang E Tendering;> Pedoman pelaksanaan teknis yaitu dokumen Pengadaan;Menimbang, bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang menguploadpendaftaran lelang yaitu :Halaman 110
130 — 34
Galin MedanPersada pernah mengikuti Proses Pelelangan Umum secara E Tendering dalam Portal INAPROC untuk Paket Pekerjaan LanjutanAsrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap Il di BadanPengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan;e PT. Galin Medan Persada mengikuti Tender untuk Paket PekerjaanLanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap Il diBadan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungantersebut adalah sebagai berikut :a.
JAVA PERKASA dengan nilai Rp.9.213.378.000.dengan menggunakan sistem lelang E Tendering dalam Portal INAPROC.Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang dan yang menjadi penyediabarang sesuai kontrak Nomor : PL.102/SPK.A.013 TAHUN 2013 tanggal 22Agustus 2013 yaitu PT.