Kalaumenggunakan data peta dalam format PDF, kemudian di digitasi ulang danditumpang tindihkan kedalam bentuk SHP tentu saja hasilnya tidak akurat, justruakan menimbulkan perbedaan dari data yang di peroleh dari hasil analisis PetaSHP;Bahwa dengan mengakses data peta dalam format digital SHP sangat pentingbagi masyarakat secara luas contoh Pengalaman ahli bersama DewanKehutanan Nasional (DKN), bahwa potensi konflik salah satunya berasal dariketidak jelasan status kawasan dan proses perijinan yang

Menteri Kehutanan No. 270/KptsII/1991tanggal 20 Mei 1991) dan Berita Acara Tata Batas Taman Wisata Bukit SoehartoTanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei1991 beserta peta lampirannya skala 1 : 25.000, didapat fakta bahwa peta tersebutditumpang tindihkan (overlay) dengan koordinat lampiran Keputusan Tergugat yaituKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.

Sedangkan Sertifikat Hak Milik No;1571/Desa Sibangkaja atas namaTergugat, berada atau ditumpang tindihkan di sebagian bidang tanahSrtifikat Hak Milik No;221/Desa Sibangkaja atas nama Penggugatseluas 600 m2.Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar peta sebagai berikut : SHM No.1236PURA : AIN: Nyoman Sembar :: (Tergugat)Ss : ; TanahD AJB No.40/1982 MilikS SH Noa ' Luas : 550 m2 Agus William2 luas: 600m Tanggal 1 Mei 1982 : AIN : Made Rustini ; gg aa (Penggugat) : AIN : Made Rustini (Penggugat)USHM No

Iskandar (GIS PT.KPC) dan setelah Ahlidiberikan peta pembebasan di sekitar areal yang di klaim Terdakwa,berikut koordinat titiknya selanjutnya Ahli langsung tumpang tindihkan ketitik koordinat yang telah Ahli lakukan pengambilan di lokasi tersebut;Terhadap keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwatidak menyatakan keberatan atau membantah ;Menimbang, bahwa untuk membantah dakwaannya Penuntut Umum,Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan SaksiSaksi yangmeringankan (ade

Begitu juga dengan Surat Edaran MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.1/MenhutI/2012 Tentang PelaksanaanTata Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Bukti P.28), maka akandikenakan sanksi administratif ataupun penghentian kegiatan;Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan overlay adalah menempelkan/menumpang tindihkan/memadukan antara beberapa peta menjadi satu peta,tujuannya untuk mengetahui apakah sesuatu lahan berada ataupun di luar KawasanHutan;Bahwa terhadap objek perkara ini, ahli karena

Pasal 24.Begitu juga dengan Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.1/MenhutII/2012 Tentang Pelaksanaan Tata Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan(Bukti P.28), maka akan dikenakan sanksi administratif ataupun penghentian kegiatan;Menimbang, bahwa terhadap objek perkara ini, ahli Para Penggugat karenajabatannya di Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Lawas pernah melakukan 2 (dua) kalioverlay (menempelkan/menumpang tindihkan/memadukan antara beberapa peta menjadisatu peta, tujuannya

obyek sengketa tersebut hak milik Para Penggugat adalah telahbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)dalam hal ini :1.ASAS KEPASTIAN HUKUM, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan SuratKeputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkanketidakpastian Hukum bagi para Penggugat akan keadaan tanah hak milik paraPenggugat karena ditumpang tindihkan

Terjadi perselisinan karena terjadi perbedaan letaktanah, status tanah dan riwayat asal usul tanah Penggugat yangditumpang tindihkan dengan sertifikat para Tergugat tersebut makaPenggugat meminta agar sertifikat atas nama Para Tergugat tersebutdiatas digugurkan oleh Kantor Pertanahan karena kesalahanadministrasi.

Penetapan KawasanHutan Pendidikan Dan Penelitian Barat Muara Kaeli Yang TerletakDiKecamatan Anggana, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 8.850,70 Ha (Delapan Ribu DelapanRatus Lima Puluh Dan Tujuh Puluh Per Seratus Hektar), tanggal03 Pebruari 2012, pada sumber datanya menyatakan bahwaPeta sesuai dengan Peta Tata Batas Luar Definitif HutanPendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli, skala 1: 25.000(lampiran BATB tanggal 25 November 2000), didapat faktabahwa peta tersebut ditumpang tindihkan

YangHalaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 550 K/TUN/2017Diberikan Oleh BP Batam Kepada Terbanding (Dahulu Penggugat).Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;Penerbitan objek perkara a quo merupakan beschikking/keputusan yang bersifatfinal, individual dan konkret dari Badan Pertanahan Nasional (Pembanding/dahulu Tergugat), sedangkan Majelis hakim telah salah menafsirkan bahwaadanya SKEP milik Termohon Kasasi/Terbanding (dahulu Penggugat) dari BPBatam juga merupakan beschikking/keputusan yang ditumpang tindihkan

Pakpahan, SH. dan RekanHalaman90dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.tanggal 24 Maret 2008 (Bukti T.I53) dan tanggal 09 Juni 2008 (BuktiT.54) tetapi gagal, yang hendak ditumpang tindihkan dengan maksudmenyerobot tanah hak Para Pembanding/Tergugat yang didasarkanPutusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telahberkepastian hukum berdasarkan pelaksanaan Eksekusi tanggal 30 Juli2015 (Bukti T.1 s/d Bukti T.6) tersebut.e).

PutusanMA RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan : bilatidak jelas batasbatas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima,akan tetapi sengaja direkayasa/ ditumpang tindihkan oleh ParaTerbanding/Para Penggugat yang bekerjasama atau bersekongkol denganJudex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya secaramelawan hukum dilokasi objek tanah milik Para Pembanding/Tergugat ,sehingga Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat menurut hukum tidakdapat diterima.e).

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/KptsIItahun 2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan ProvinsiSumatera Selatan ternyata telah ditetapkan adanya kawasan hutan yang terletak di ProvinsiSumatera Selatan yang mana didalamnya terdapat pula kawasan hutan di wilayah KabupatenMuara Enim ;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemetaan dengan menentukan titik koordinatyang dilakukan oleh tim dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang yangkemudian di overlay/ tumpang tindihkan

Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan jenis floraapa yang dilindungi yang sebelum terjadi kebakaran menjadikantanaman sawit milik PENGGUGAT, sebagai wilayah konservasiperlindungan habitatnya, dan berapa jumlah flora tersebut.Apakah dalam areal tanaman sawit yang areal tanahnya telahdikuasai secara sah menurut hukum ditumpang tindihkan menjadihutan lindung flora, tentang kebenaran dalil PENGGUGAT,tersebut TERGUGAT, mensomir p untuk membuktikannya.Gugatan PENGGUGAT Tidak Menjelaskan Secara

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/KptsIItahun 2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan ProvinsiSumatera Selatan ternyata telah ditetapkan adanya kawasan hutan yang terletak di ProvinsiSumatera Selatan yang mana didalamnya terdapat pula kawasan hutan di wilayah KabupatenMuara Enim ;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemetaan dengan menentukan titik koordinatyang dilakukan oleh tim dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang yangkemudian di overlay/ tumpang tindihkan

melaporkan arealareal yang belum masuk areal dalam SK tersebut ini ini ini ;93Bahwa program yang belum masukdalam SK tersebut salah satunyaJalan Tol, Kebon rakyat miskin, kawasan Industri, Kawasanpemukiman, garapan masyarakat ;Bahwa yang melakukan penelaahan saksi bersama kepala seksiperpetaaan bapak ARDESIANTO, Kasi Tata Ruang dari BappedaSupriyadi dan kepala seksi penatagunaan Hutan Arif Despensari ;Bahwa saksi melakukannya dengan cara software dari peta SK No.SK673/Menhutll/2014 di overlay (tumpang tindihkan

pemerintahkemudian kita ketahui bahwa areal tersebut masih masuk kawasanhutan atau tidak ;Bahwa yang saksi telaah usulan pertama untuk areal jalan tolsepanjang 25 km, jalan propinsi 1028 Km, Jalan Sinambo Dumai 65Km, kebon rayak miskin di Roka Hilir, Pusat Pemerintahan, BandaraRokan Hilir, Candi muara kakus, Kawasan kawasan Industri,Pemukiman dan lahan garapan masyarakat itu yang direvisi ;Bahwa saksi melakukan telaahan 3 hari rujukannya SK 673 daritanggal 8 sampai tanggal 11Bahwa kita overlai dan tumpang tindihkan

Bag.pembahasan terus dengan Gubernur apa saja yang kita usulkan untukrevisi SK 678 ;Bahwa yang melakukan pembahasan bukan tim terpadu tapi tim kecilkami, untuk Tim terpadu yang dibentuk oleh kementrian kehutanan ;Bahwa Saksi, SUPRIADI, ARDESIANTO dan ARIEF DESPENSARYmelakukan telaahan dengan cara software dari peta SK No.SK673/MenhutII/2014 di overlay (tumpang tindihkan) dengan areal petaprogramprogram pemerintah yang diusulkan, dari situ akan kelihatanmana saja yang masuk dalam SK No.SK 673/MenhutlI

Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan jenis floraapa yang dilindungi yang sebelum terjadi kKebakaran menjadikantanaman sawit milik PENGGUGAT, sebagai wilayah konservasiperlindungan habitatnya, dan berapa jumlah flora tersebut.Apakah dalam areal tanaman sawit yang areal tanahnya telahdikuasai secara sah menurut hukum ditumpang tindihkan menjadihutan lindung flora, tentang kebenaran dalil PENGGUGAT,tersebut TERGUGAT, mensomir p untuk membuktikannya.hal 85 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pat.GLH