Sesuai dengan Pasal10 huruf a Undang Undang No. 30 Tahun 2014 yang dimaksud denganasas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan;Objek Gugatan melanggar Asas Tertiod Penyelenggara Negara.

Yangdimaksud dengan Asas Tertiob Penyelenggara Negara adalah asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara;Bahwa objek gugatan yang dilakukan tanpa adanya kejelasan dasarhukum, tanpa surat keputusan yang memadai, melabrak banyakperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan diatas, jelas melanggar asas tertib penyelenggara Negara;Bahwa objek gugatan melanggar jaminan penghormatan danperlindungan hakhak konstitusional

Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;Petitum/TuntutanBerdasarkan uraianuraian yang telah kami sebutkan di atas, Penggugatmohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa sertamengadili perkara aquo untuk berkenan mengeluarkan putusan yangamarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan Yang dilakukan oleh Tergugatberupa:1.

Kemudian yangdimaksud tindakan pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka1 Perma No. 2/2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahanatau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan;Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan, bahkanmendalilkan, bentuk perbuatan konkret apa yang dilakukanTergugat berupa pembiaran atas tindakan KPA dan PPKSatker BPTD Wil. Il Prov.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perma No. 2/2019, definisi dariPenggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikansebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;Sedangkan yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahanberdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma No. 2/2019 adalah perbuatanPejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan;11. Bahwadalildalil Penggugat pada bagian IV.

Apabila objek yangdiberikan itu adalah benda berwujud, maka makna memberi disiniadalah menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda tersebutkedalam kekuasaan orang yang menerima, dalam hal ini Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara. Jika pemberian itu bukan benda berwujudseperti pekerjaan, fasilitas, jasa dan lainlain, maka yang beralih adalahbukan bendanya, tetapi pengusaan atas benda tak berwujud itu.

Maksud pembuat memberikan sesuatu. ataumenjanjikan sesuatu itu harusdiarahkan pada dua hal, agar pegawai negeriatau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya,atau) agar pegawai negeri ataupenyenggara negara yang diberi sesuatu atauyang dijanjikan sesuatu olehpembuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengankewajibannya;Menimbang, bahwa banyak pendapat mengenai Pengertian SupayaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut

Wiyono, menyatakan bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeriatau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yangharus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalamJabatannya,Selanjutnya R.

kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, ataudengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negaratersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang bersangkutan;2.

negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya telah terpenuhi;Ad.) e.

Selanjutnya bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik , adalah meliputi : asas kepastian hukum ; Asas TertibPenyelenggaraan Negara ; Keterbukaan ; Proporsionalitas ;Profesionalitasdan....dan Akuntabilitas sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme8.

Bengkalis Nomor: 4 Tahun 1994 pada Bab V pasal 11,telah melanggar Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ danKepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, bertentangandenganAsas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana tersebutdalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, KepmendagriNomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha MilikDaerah pada BAB III Pasal 7 Huruf b;e Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan point

Bengkalis Nomor : 14/PDAMKAB/VI/2013/02tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab.Bengkalis terhadap saudara ABEL IQBAL,ST yang menjadi obyek sengketadalam perkara ini tersebut telah nyatanyata memenuhi Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik (Algemene Beginzelen Van Behoorlijk Bestuur)sebagaimana yang tertuang dalam sebagaimana tersebut dalam UU Nomor28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme dimana keputusan yang telah dibuat

olehtergugat kepada penggugat jelasjelas telah mematuhi dan mempedomaniasas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentinganumum, asas keterbukaan, aSas proporsionalitas, asas profesionalitas, asasakuntabilitas, sehingga dalil yang menyatakan bahwa keputusan tersebutbertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalahtidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan;e Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, tindakan pihakPenggugatyang telah menjadikan Direksi Perusahaan

Pasal 1angka 2 perma a quo mendefinisikan pejabat pemerintahan sebagaiunsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkunganpemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Setiap perkarayang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh badandan/atau pejabat pemerintahan disebut dengan Sengketa PerbuatanMelawan hukum oleh Badan dan/atau.

perbuatan Tergugatsebagai Bupati Wakatobi atau Kepala Pemerintahan Daerah KabupatenWakatobi tersebut, Penggugat tidak mendapatkan hakhaknya sebagaiPejabat Eselon II.B pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, baikberupa gaji, tunjangan jabatan, honorarium dan lainlain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bupati adalah kepaladaerah kabupaten (daerah tingkat Il) yang dalam hal ini harus puladimaknai sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan FungsiPemerintahan, di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara

negara,sehingga rangkaian perbuatan Terugat sebagaimana diuraikan dalampertimbanganpertimbangan diatas, dapat digolongkan sebagai tindakanPejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan yang termasuk dalam lingkup tindakanadministrasi pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam

tentangAdministrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1PERMA 2 Tahun 2019 yang dimaksud sebagai tindakan pemerintahanadalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negaralainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkretdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan yang dimaksuddengan sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbuldalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat denganpejabat pemerintahan atau penyelenggara

negara lainnya sebagai akibatdilakukannya tindakan pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA 2 Tahun 2019lebih lanjut menegaskan bahwa terhadap sengketa tindakan pemerintahanmaka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negarasetelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Asas Kepastian HukumAdalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanPeraturan Perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara. Maksud dari asas ini adalahmenghendaki hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatukeputusan badan atau pejabat administrasi negara;Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 07 K/TUN/20172.d.

Asas Tertib Penyelenggara NegaraAdalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;e.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik;Bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 a quo, maka rujukan mengenai alasanmengajukan gugatan ini adalah sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme, khususnya mengenai pelanggaran atasasas tertib penyelenggara negara dalam Pasal 3 angka (2)yang menegaskan bahwa :20020"Halaman

19 dari 78 halaman Putusan Nomor : 30/G/2013/PTUN.Smg.16.asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara negara;Selain Pasal 3 ayat 2 aquo, Pasal 3 ayat (5) tentang asasproporsionalitas juga dapat disebutkan telah diabaikansedemikian rupa oleh Tergugat.

2 222 een nnn en nnnasas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;Bahwa uraianuraian tersebut kiranya dapat menjadi alasan,bahwa Penggugat diperlakukan secara tidak adil danseimbang atas perbuatannya dengan pemberhentiannyasebagai PNS, sehingga dengan pemberhentian itu Penggugatsangat dirugikan kepentingannya sebagai Pegawai NegeriSipil karena telah kehilangan mata pencaharian untukmenghidupi keluarganya, dan pemberhentian a quo telahmengakibatkan

negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuiatau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tesrebut ada hubungan dengan jabatannya.Dengan caracara sebagai berikut:1.

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah.Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara, sesuai penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagaimana maksud dalamPasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsidan Nepotisme. Dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa PenyelenggaraNegara meliput:a.

Dengandemikian tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakantindak pidana korupsi, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.Bahwa dalam pasal 11 UndangUndang

RI Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditentukan bahwa PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah ataujanji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangkuoleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, sehingga meskipun Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apayang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau

janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaramengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yangmemberi hadiah atau janji, maka sudah memenuhi ketentuan dalam unsur ini.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwadiperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap faktafakta

Harun Let Let sebagai Bendaharawan Proyek DIKS II tahun 2003dan sebagai Penyelenggara Negara yang ada hubungannya dengan proyektersebut ;Padahal berdasarkan akta authentik No. 1 tanggal 16 Februari 2004 (PKl)dan akta authentik No. 2 tanggal 16 Februari 2004 (PKII) yang mempunyaikekuatan pembuktian sempurna baik formal maupun materiil terkonklusikanhalhal berikutini :1. Telah terjadi hubungan hutang piutang antara PT.

Harun Let Let sebagai penyelenggara Negara ; ALASAN ADANYA SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSANMAHKAMAH AGUNG NOMOR : 573K/PID/2007 TANGGAL 18 APRIL 2007 JO.PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 49/PID/2006/PT.DKITANGGAL 28 APRIL 2006 JO.

Kerancuanyuridis ini disebabkan karena adanya upaya penyamaan (identifikasi) yangsalah antara hubungan pinjam meminjam antara pemohon PK dengan PT.Danareja Cemerlang selaku badan hukum diidentikan sebagai hubunganpinjam meminjam dengan isteri Harun Let Let dan sama pula dengan pribadiHarun Let Let dan selaku Penyelenggara Negara.

Harun Let Letselaku Penyelenggara Negara, namun Majelis Hakim yakin Terdakwabersalah karena adanya keraguan tentang hubungan pinjam meminjamtersebut ;Bahwa sikap meragukan bukti hukum, selain bertentangan dengan UndangUndang, juga bertentangan dengan azas hukum pidana tentang kesalahan(azas in du bio proreo).

Karenadengan tidak terbuktinya dakwaan primair sudah membuktikan tidak adanya motivasi untuk memberikan uang kepada Harun Let Let selaku Penyelenggara Negara dengan maksud melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku Penyelenggara Negara : Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2008e Bahwalebih lanjut, mengenai hubungan hutang piutang antara pemohon PKdengan PT.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukumyang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, sedangkan asas tertibpenyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ; Masingmasing asas tersebut diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b, UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yangmenerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya" yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : e Bahwa terdakwa selaku Kepala desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh KabupatenJombang berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten

Pasal 18 Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 20tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mempunyai unsurunsurhukum sebagai berikut : 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ;3.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;wannnnne Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari katasambung atau dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteriadalam unsur hukum tersebut, maka telah terpenuhi pula unsur hukum ini ;, Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal angka 2 Undangundang nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah denganUndangundang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang

Negara dalamketentuan ini adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undangundangnomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme, dimana dalam pasal angka 1 Undangundang nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismetersebut, menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang

Negara telah terpenuhi ;Ad.2.

Padakejadian tersebut, Pemohon tidak sedang dalam melakukan dugaanTindak Pidana seperti yang telah disangkakakan Termohon karenaPemohon datang menjumpai salah satu warga Sinasih tersebutkarena dihubungi dan diajak untuk berjumpa oleh warga tersebut dantidak lama kemudian Pemohon ditangkap;Bahwa Pemohon bukanlah Penyelenggara Negara ataupun PegawaiNegeri Sipil (PNS), melainkan Pemohon hanya seorang pegawaiBadan Usaha Milik Daerah yang diangkat berdasarkan KeputusanDirektur Utama PDAM Tirta Lihou No

Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme Bab II pasal 2 dinyatakan :Penyelenggara Negara meliputi :1.

Unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara negara :Bahwa tersangka EDISON SARAGIH merupakan Pegawai BUMDPDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun berdasarkan SuratKeputusan Direktur Utama PDAM Tirta Lihou nomor : 821.1 / 519 /BUPDAM / 2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani olehDirut saat itu yakni Ir. BENNI PURBA dan bertugas sebagai Kasir diUnit Sinasih berdasarkan dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 817 /2 / BUPDAM / 2018 tanggal 24 Januari 2018 yang juga ditandatangani oleh Ir.

Pemohon)dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Simalungun sesuai dengan surat KasatReskrim Polres Simalungun Nomor : B / 113 / XI / 2018 / Reskrim,tanggal 21 Nopember 2018 sesuai berkas perkara Nomor : BP / 113 / XI/2018 / Reskrim, tanggal 21 Nopember 2018 dengan persangkaanPegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran

Bahwa Pemohon bukanlah penyelenggara Negara ataupun PegawaiNegeri Sipil (PNS), melainkan Pemohon hanya seorang pegawaiBadan Usaha Milik Daerah yang diangkat berdasarkan KeputusanDirektur Utama PDAM Tirta Lihou no.821.1/519/BUPDAM/2018Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 18/Pid.

Pasal 5 Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :ayat (2) : bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dansetelah menjabat;ayat (3) : melaporkan dan mengumumkan kekayaanya sebelum, dansetelah menjabat;ayat (4) : tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;c. Pasal 8 ayat (1) : Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraanNegara merupakan hak dan tanggung jawabmasyarakat untuk ikut mewujudkan PenyelenggaraNegara yang bersih;Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 15 P/HUM/2003.d.

Pasal 8 ayat (2) : Hubungan antara penyelenggara Negara danMasyarakat dilaksanakan dengan berpegangteguh pada asasasas umum penyelenggaraanNegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUini; Bahwa berdasarkan PP Nomor : 151 tahun 2000 tentang Tata CaraPemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah, pada konsideran menimbang huruf (6) menyebutkan :bahwa untuk memperoleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangmempunyai kKemampuan mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa PARMIN ALIAS BAPAK ARIS BIN IMAN JAMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ,dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

Saksi Sriyanto ;.Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaanTindak Pidana Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum,atau. dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri danatau orangyang melakukan

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana,yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara ;2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;Putusan Tipikor Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/P.N Mks Halaman 93 dari 1063) Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dan atau Orang ;4) Secara melawan Hukum ;5) yang melakukan, yang menyuruh

Unsur Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, alat buktisurat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah selaku Kaur Pemerintahan Desa Sukaraya Kec. BoneBoneKab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 adalah Keputusan Kepala Desa SukarayaNomor : 5 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur DesaSukaraya Kecamatan BoneBone Kab.

Sutikno di Sukaraya tanggal 14 Juni 2015 , sehingga oleh Majelishakim berpendapat Terdakwa adalah merupakan seorang Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas Negara sebagai seorang Kaur Pemerintah di Desa SukarayaKecamatan BoneBone Kab. Luwu Utara , sehingga dengan demikian unsur Penyelenggara Negara telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;Ad.2.

Menyatakan Terdakwa Parmin Alias Bapak Aris Bin Iman Jamin , telahterbukti bersalan melakukan tindak pidana secara bersamasama sebagai penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya ;2.

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa Suriyanto alias Bapak Sardi Bin Suhadi , terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ,dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

SaksiAA GHB: SktSTIANTO ;Dibawah sumpah Yale pada pukoktya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan perkara tindakpidana Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang denganmaksud untuk meguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau. menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, padapelaksanaan

Saksi PARMIN ALIAS BAPAK ARIS BIN IMAN JAMIN ; .Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengandugaan Tindak Pidana Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yangdengan maksucPmeag iiptkiagkaidiri Sendiri atau orang lain, secara melawan/Pid.SusTPK/2020 N Mkhukum, atau dengan, menvale gunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana,yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara ;2) Dengan maksud menguntungkan diri Sendiri atau orang lain ;3) Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dan atau Orang ;4) Secara melawa@niddakupikor NomorUPid Sus TAKLOZ0 Ty5) yang melakukghy Neal dolla PYoHUituMSlakukan atau turut melakukan perbuatanMenimbang

Unsur Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, alat buktisurat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwabenar terdakwa adalah selaku Kaur Pembangunan Desa Sukaraya Kec. BoneBoneKab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 adalah Keputusan Kepala Desa SukarayaNomor : 5 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur DesaSukaraya Kecamatan BoneBone Kab.

SUTIKNO di Sukaraya tanggal 14 Juni 2015, sehingga olehMajelis hakim berpendapat terdakwa adalah merupakan seorang PenyelenggaraNegara yang melaksanakan tugas Negara sebagai seorang Kaur Pembangunan,sehingga dengan demikian unsur Penyelenggara Negara telah terpenuhi terhadapdiri terdakwa ;Ad.2.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalahsebagaimana dimaksud dalam Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dari: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. MenurutUndangundang tersebut, penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lain yang dungsi86dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Negara Yang Bersih Dan BebasHal 87 dari 131 Hal.

Putusan No.72/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst.Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka Wa Ode Nurhayati dalam perkara a quoadalah termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam unsurmemberi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Dengan demikian unsurmemberi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi dan adadalam perbuatan Terdakwa. 20 nc nn nn nonce nnn nn none nen cnc nc ncncncnenAd. 4.

pidana. 20222 nomenon neMenimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalammelaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapatkeadaan sebagai berikut: 222222 222 n nnn nn nen ne nen ne ene nnea.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahalberbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekatpada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.b.

Kecamatan Gunung Sahilan tidak sah dan bataldemi hukum;Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor 141/KPTS/148,tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa SungaiLipai, Kecamatan Gunung Sahilan bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik, sebagai berikut :a) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara.

Hal demikian jelas bertentangandengan Asas Kepastian Hukum;Asas Tertib Penyelenggara Negara yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara negara.

Kondisidemikian bertentangan dengan Prinsip Kepentingan Umum;Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Putusan Nomor 232K/TUN/201421.f) Asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.

Pemerintahan adalah unsuryang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negaralainnya.Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebutkeputusan tata usaha negara atau keputusanadministrasi negara yang selanjutnya disebut keputusanadalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badandan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraanpemerintahan.Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnyadisebut Tindakan adalah perbuatan pejabatpemerintahan atau penyelenggara

negara lainnya untukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatankonkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketayang timbul dalam bidang administrasi pemerintahanantara warga masyarakat dengan badan dan/ataupejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkankeputusan dan/atau tindakan pemerintahanberdasarkan hukum publik. (1)Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukumperdata yang terkait dengan keputusan dan jatautindakan.Upaya Administratif

Putusan Nomor 100 PK/TUN/2017yang berlaku selaku penyelenggara negara kepada Penggugatsebagaimana yang dikehendaki/ditentukan dan diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentangpenyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme pasal 3 khususnya: Asas kepastiian hukum yaitu asas dalamnegara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan PerundangUndangan, kepatutatan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaranegara.

Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara negara. Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampenyelenggara negara.

yang berlandaskan kode etik danketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku selakupenyelenggara negara kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugatsebagaimana yang dikehendaki/ditentukan dan diatur dalam UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 khususnya:Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadilandasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara; Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia negara; Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban

AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMADSYOBANA, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara di KelurahanCibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang diangkat berdasarkanKeputusan Walikota Cimahi Nomor : 82/.1/Kep.238KKD/2008 tanggal 15Desember 2008; dan terdakwa II. TATO TRIYATNA, S.E.

Bin AYUN WAHYAselaku pegawai negeri atau penyelenggara negara di Kelurahan CibeureumKecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang diangkat Keputusan Walikota CimahiNomor: 8/3.2/Kep.151KKD/2007 tanggal 2 Oktober 2007; bersamasama denganENCUK SUKMARA, S.E.

Bin AYUN WAHYAselaku pegawai negeri atau penyelenggara negara di Kelurahan CibeureumKecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang diangkat Keputusan Walikota CimahiNomor : 8/3.2/Kep.151KKD/2007 tang gal 2 Oktober 2007; bersamasama denganENCUK SUKMARA, S.E.

Bin A YUN W AHY Aselaku pegawai negeri atau penyelenggara negara di Kelurahan CibeureumKecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang diangkat Keputusan Walikota CimahiNomor : 8/3.2/Kep.151KKD12007 tang gal 2 Oktober 2007; bersamasama denganENCUK SUKMARA, S.E.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;2 yang menerima hadiah;3. padahal diketahui atau patut diduga4. bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telahmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya;Ad.1. Unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara":sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 UndangUndang No. 31 tahun1999, yang menyatakan bahwa pegawai negeri adalah meliputi :1.

Bahwa PARA TERGUGAT sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesiaadalah pengemban UUD 1945, bertanggung jawab dan berkewajiban untukmelindungi, menegakkan dan menjamin Hak Asasi setiap Warga Negara RepublikIndonesia. Hal ini sesuai dengan :e Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945:Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusiaadalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Bahwa disamping itu, sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia yangtelah meratifikasi Kovenan Internasional tentang HakHak Ekonomi, Sosial danBudaya yakni melalui Undangundang No. 11 tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (KovenanInternasional tentang HakHak Ekonomi, Sosial dan Budaya), PARATERGUGAT memiliki kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 6 Undangundang No. 11 tahun 2005 sebagai berikut :(1)(2)Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui

Bahwa sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia, PARA TERGUGATjuga tunduk pada Undangundang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,yang mana didalamnya mengatur tentang kewajibankewajiban PARATERGUGAT sebagai berikut :e Pasal 16(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yangdiangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh masyarakat.(2) Tunjangan profesi

Hal tersebut sebagaimanadikatakan oleh Jean Jacques Rousseau sebagai Kontrak Sosial yang menetapkankewajiban PARA TERGUGAT sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesiaterhadap PARA PENGGUGAT sebagai Warga Negara Republik Indonesia, cqProvinsi Kepulauan Riau, cq Kota Batam.1715.

Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum dalam praktikhukum yang pernah dilakukan, maka pengajuan gugatan Citizen Law Suit a quosudah sepatutnya dapat diterma melalui mekanisme penetapan Majelis Hakim;Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah PARAPENGGUGAT sebagai Warga Negara mempunyai KEDUDUKAN DANKEPENTINGAN HUKUM untuk mengajukan gugatan Citizen Law Suit terhadapPARA TERGUGAT selaku Penyelenggara Negara Republik Indonesia;23.