Nomor 2544 K/Pdt/2013Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka materi yangmenjadi tugas/pekerjaan Majelis Hakim pada peradilan banding, tidaklah sematamata memeriksa bagianbagian yang telah diputus (diperiksa) oleh Pengadilanpada tingkat pertama, akan tetapi juga mencakup pemeriksaan perkara dalamkeseluruhannya;Pengambil alihan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamaadalah merupakan wujud bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalaimelakukan tugas dan kewajibannya

pasal 4.1 Perjanjian ).4 Bahwa pada saat Tergugat sedang menjalankan hak sewa atas tanah dan bangunantersebut, pada tanggal 11 November 2013, tanpa alasan yang jelas serta tanpaadanya kesepakatan dan pemberitahuan terlebih dulu pada Tergugat, Penggugattelah mengambil alih paksa pengelolaan dan operasionaliasasi hotel secara melawanhukum yang disewa dan dikelola Tergugat dengan menggunakan sekelompokorangorang berbadan kekar yang patut diduga sebagai preman.5 Bahwa sampai saat terjadinya pengambil alihan

yang intinya mengatakan sebagai berikut : Sejak saat ini Opersional Ubud Hanging Gardens tidak lagi dikelola olehPenggugat dan diambil alih oleh owner ( Pemilik )tanah dan bangunan .ceDan kemudian Tergugat menyatakan pula bahwa perjanjian sewadengan Penggugat telah dibatalkan oleh owner (pemilik ) .Kemudian perampasan operasional Ubud Hanging Gardens hotel tersebut jugadisertai dengan pengusiran terhadap para manager dan karyawan Penggugatyang mencoba mempertanyakan legalitas dan dasar pengambil alihan

Dan sejak TANGGAL 11 November 2013 pengelolaandan operasional UBUD HANGING GARDENS. berada dibawah penguasaanseTergugat yang kemudian mengganti nama brandingnyaeemenjadiHANGING GARDENS UBUD Dan sejak terjadinya perampasan4118pengelolaan operasional Ubud Hanging Gardens hotel tersebut Penggugatsampai saat ini tidak lagi dapat mengelola operasioanal hotel meskipun masasewa Penggugat masih berjalan dan baru akan berakhir tahun 2030 karenadikuasai Tergugat.Bahwa, perbuatan perampasan dan pengambil alihan

BALI RESORT & LEISUREtertanggal 30 April 2003 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat.3 Menyatakan perbuatan perampasan dan pengambil alihan pengelolaan danoperasional Ubud Hanging Gardens hotel secara paksa oleh Tergugat, disaatHal 47 dari 80 halaman Putusan Perk.

Badan PengurusYayasan Rumah Sakit Haji Medan yang dengan suara bulat memutuskandan menyetujui pembubaran yayasan dan menetapkan pengelolaan RumahSakit Haji Medan yang pengelolaannya carut marut tersebut diserahkankepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus memberikankuasa kepada Para Penggugat dalam rekonvensi untuk melakukan segalatindakan yang dipandang perlu untuk segera mengambil langkahlangkahstrategis terhadap managemen Rumah Sakit Haji Medan tersebut, dan olehkarenanya pengambil alihan

telahmembuat tuduhantuduhan yang tidak berdasar yang bila diartikan seolaholah Para Penggugat dalam rekonvensi telah dengan sengaja dan dengancara paksa mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Haji Medan dan yanglebih ironis lagi menuduh Para Penggugat dalam rekonvensi telahmenempatkan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan sebagai asset PemerintahProvinsi Sumatera Utara;Bahwa padahal Para Penggugat dalam rekonvensi sama sekali tidak adadan tidak pernah dengan sengaja apalagi dengan upaya paksa melakukanpengambil alihan

biaya perkara yangditimbulkan dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah);Bahwa dari putusan tersebut di atas, menurut hemat kami bahwa HakimPengadilan Tinggi keliru menerapkan hukum, karena pada pertimbangan putusannyamengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dan dijadikandasar pertimbangan Pengadilan Tinggi ;Bahwa kekeliruan penerapan hukum Pengadilan Tinggi menurut hemat kamiterletak pada pengambil alihan

Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikanalasan sendiri hal hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam MemoriBandingnya seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui KeputusanPengadilan Negeri adalah tidak cukup;Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor31/Pdt/2016/PT.JMB tertanggal 22 Juni 2016 yang sekedar mengambil alihpertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan perkara Nomor23/Pdt.G/2015/PN.Mrb tertanggal 24 Maret 2016 tanpa memberikan dasar danalasan pengambil alihan

Waru Indah di Desa Ngerong,Kecamatan Gempol Pasuruan dimana keuntungan dibagi bersama (50% :50%); Bahwa Terdakwa lalu menawarkan diri untuk bertindak sebagai debitur/peminjam dengan cara take over (pengambil alihan) sehingga 3 (tiga)Sertifikat Hak Milik yaitu Nomor 56, Nomor 248 dan Nomor 249 seluruhnyaatas nama Ho Cholig Hanafi yang terletak di Desa Ngerong, KecamatanGempol Pasuruan, yang sudah dijaminkan oleh Ho Cholig Hanafi di BankBCA Veteran diserahkan ke Terdakwa Adji Martono, selanjutnya dilakukanpenandatangan

Bahwa ..............15.Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar maka PENGGUGATmengambil alin Pekerjaan Konstruksi Spherical Tank ( BUKTI P. 15 ) , terlepasadanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , Pembangunannyaharuslah didahulukan, diutamakan dan diprioritaskan pelaksanaanpenyelesaiannya, karena kalau sampai dihentikan dan atau dihambatpekerjaannya , maka akan semakin merugikan PENGGUGAT ;16.Bahwa dengan adanya pengambil alihan Pekerjaan tersebut, TERGUGATberusaha untuk mengambil secara

Bahwa untuk menjawab permasalahan apakahpengambilalihan ETRL sah atau tidak maka seharusnya terlebih dahaludiselesaikan melalui ranah hukum perdata guna menentukan keabsahanpengambil alihan saham TGHC oleh PTGI. Apabila kemudian ada putusanperdata yang menyatakan bahwa pengambilalihan saham perusahaan ETRL olehPTGI tidak sah dan merugikan pihak ELNUSA selaku rekanan Pertaminamaka masalah inibarulah masuk dalam ranah pidana (korupsi).

Bahwa pihak yang dirugikandalam pengambil alihan perusahaan tersebut adalah pemilik saham TGHC.Belum terungkap bahwa pergantian kepemilikan pemegang saham TGHC/ETRLoleh PTGI mempengaruhi hakhak yang diterima oleh Elnusa dan tidakmengurangi kepemilikan saham Elnusa ;e Bahwa berdasarkan Technical Asistance Contract (TAC) kedudukan ETRLsebagai rekanan Pertamina, sanggup bekerjasama memberikan bantuan tehnisdan keuangan.

Potensi kerugian yangdipikirkan Jaksa/Penuntut Umum apalagi tidak melalui hasil audit investigasiBPK atau lembaga lain untuk dan atas nama BPK kekuatan hukumnya sangatlemah dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa telah terbukti adanya kerugiankeungan Negara, apalagi dalam perkara a quo Jaksa/Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan adanya kerugian yang dialami pihak ELNUSA selaku rekananPertamina pada perusahaan ETRL, justeru ternyata pihak ELNUSA tidakmelakukan keberatan terhadap PTGI atas pengambil alihan

keadilanseharusnya Jaksa/Penuntut Umum menyerahkan soal perhitungan kerugian keuanganNegara pada otoritas lembaga yang yang sudah dengan jelas ditentukan dalam UUD1945 serta perudangundangan lainnya, sehingga dengan alasan inilah bahwa unsurkerugian keuangan Negara tidak terbukti ;Bahwa sejalan dengan pertimbangan sebelumnya menunjukkan, Jaksa/PenuntutUmum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bersifat melawanhukum, hal ini disebakan selain Jaksa/Penuntut Umum belum dapat memastikanapakah pengambil alihan

petunjuk orang tua ini berakibatfatal karena ternyata setelah ada putusan Pengadilan Tinggi AgamaPalembang, Termohon Kasasi/Tergugat berusaha mengambil alih SPBUmilik Pemohon Kasasi/Penggugat, dan pada tahun 2001 SPBU tersebutdikuasai dengan paksa tanpa hak oleh Termohon Kasasi/Tergugat ;Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakanpengelolaan Pom Bensin (SPBU) telah diambil alin oleh Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi danpengambil alihan

Hal inidikarenakan kesulitan dalam keuangan dan pengambil alihan perseroanoleh BPPN, sehingga perusahaan tidak dapat dioperasikan sepertisemula ;Bahwa eks karyawan PT. Hasil Deliberty dan eks karyawan PT.

tidakmempertimbangkan memori banding dari Para Tergugat/Pemohon Kasasidan telah jelas Pengadilan Tinggi Gorontalo telah ceroboh mengambil alihpertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah salah melaksanakanhukum acara, maka secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalotidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan mengakibatkanputusannya menjadi keliru dan harus dibatalkan;Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya telahmengambil alih pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama, namunpengambil alihan

Calon Bupati dancalon Wakil Bupati (vide Putusan PT.TUN Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN MKS tanggal 8 Desember 2015 halaman 48 alinea kempat);Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah bertentangan denganpertimbangan hukumnya sendiri, dimana satu sisi Judex Factie mengakui bahwaKPU Kabupaten Fakfak merupakan bagian dan/atau hirarki dari KPU ProvinsiPapua Barat juga KPU RI, namun disisi lain Judex Factie menafikkan peran danfungsi KPU Provinsi Papua Barat juga KPU RI;20 Bahwa pengambil alihan

Menyatakan hukum perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah melakukan pengambil-alihan tanah milik Pembanding semula Penggugat untuk pembangunan jalan menuju jembatan Kasubi tanpa ganti rugi adalah tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang menyebabkan Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian materiil;5.

./2015/PT.Mksmelunasi hutang terdakwa sebesar Rp 16.390.000.000, (enam belas milyar tigaratus sembilan puluh juta rupiah);Bahwa kemudian terdakwa masih meminta tambahan uang sebesar Rp6.000.000.000, (enam milyar rupiah) yaitu Rp 2.800.000.000, (dua milyardelapan ratus juta rupiah) untuk hutang Hotel Pena Mas dan Rp 3.200.000.000,(tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk pengambil alihan asset dan seluruhoperasional Hotel, uang tersebut para saksi bayarkan/transfer pada tanggal 13Agustus 2013 dan

Perjanjian Oper Kredit tertanggal 17 Pebruari 2012 ;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika mobil tersebut telah dioperkredit dari Susani Halim dengan membuat Surat Persetujuan Pengambil alihanKontrak Kredit tertanggal 8 Agustus 2012 dimana Pemohon melanjutkanpembayaran angsuran melalui transfer ke ACC (Astra Credit Company) sebesarRp.5.550.000, (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal 09September 2012 ;Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P5 berupa Surat PersetujuanPengambil alihan

No. 2368 K/Pdt/201 1.Bahwa dari pengambil alihan Majelis Hakim Bandingmenyangkut sertifikat sangatlah suatu pertimbanganyang sangat tidak didasarkan atas pertimbanganpertimbangan yang jelas, akan hanya didasarkan ataspertimbangan secara sepihak sebab dengan adanyasertifikat atas Objek Sengketa tersebut, jelas dilakukanoleh Lembaga yang berwewenang untuk itu dan telahdiatur oleh UndangUndang, sehingga pantas dan wajarsesuai hukum bahwa sertifikat yang dinyatakan aktaautentik dan mengikat oleh Majelis

Dan seketika itu jugaIDA BAGUS PREMANA membuang cangkul gigi empat milik saksi GUSTIKETUT KARYA ke parit sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter daritempatnya semula sambil menginjakinjak bibit padi Sampai rusak ;Bahwa sejak dari pengambil alihan secara paksa tanah tersebut oleh paraTerdakwa, baik saksi NYOMAN KANDEL dan saksi GUSTI KETUTKARYA merasa takut, tidak bisa bekerja apaapa dan terpaksa tidak lagiHal.4 dari 13 hal. Put.

lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membaca danmempelajari pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding di PengadilanTinggi DKI Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menemukan adanyapengambil alihan

No. 1591 K/Pid/2009pengambil alihan Unit Alur Naga tersebut LIBERT SIRAIT menerbitkan SuratTugas dan Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa untuk pengamanan assetperkebunan 3 (tiga) Unit perkebunan Usaha Baru lainnya, lalu atas dasarpersetujuan (ijin) dari LIBERT SIRAIT tersebut, pada bulan April tahun 2008,Terdakwa merekrut tenaga pengaman yaitu : IRWANSYAH LUBIS Als. IWANKONCEK Als. IWAN, AGUS KURNIAWAN Als. AGUS, ROBIN PASARIBU Als.WAK UTEH Als.

Pangkatan dengan luas 100 (seratus) hektar, Unit Alur Naga di Kec.Pangkatan dengan luas 200 (dua ratus) hektar dan Unit Negeri Lama Seberangyang dengan luas 350 (tiga ratus lima puluh) hektar, ternyata pada tanggal 3Maret 2008, korban merebut secara paksa Unit Alur Naga tersebut, dan akibatpengambil alihan Unit Alur Naga tersebut LIBERT SIRAIT menerbitkan SuratHal. 7 dari 27 hal. Put.

PGNI(Terlawan VII) yang diserahkan kepada Pelawan untuk pelunasan hutangnya telahsesuai hukum ; 11se 2epee ooPelawan sebagai pemegang hak Hipotik atas agunan dari assetasset yang dijual berdasarperjanjian pengambil alihan asset tanggal 30 Desember 1999, (objek sita) tentunya sangatdirugikan dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang SitaEksekusi Daft. No. 15/2004 Del.PN.JKT.PST. Jo. 20/2004.Eks jo. No. 232/Pdt.G/1998/PN. JKT.TIM.

nnn nnn nee nnn n eensSurat ditujukan kepada Direksi PT PAN AIR LIQUIDE, tanggal 17 September 1992,Nomor 641/I/PMA/1992, diberi tanda bukti TI4;Risalah Rapat PT PAN GAS NUSANTARA INDUSTRI, diberi tanda bukti T.I.5;Surat ditujukan kepada Bapak Kakanwil Depnaker DKI Jakarta, tanggal 09 September1999, Nomor B2589/W26K5/04/K/IX/99, diberi tanda bukti TI6;Surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 9 Desember1999, Nomor B.785/M/BW/99, diberi tanda bukti TI7;Perjanjian Pengambil alihan