Ditemukan 433 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketaatan ketentuanã ketertban kementan ketengan ketandan kesenian ketentun ketenuan ketentaun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 20-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 20 Maret 2013 — PAIMIN HALIM ; ABDUL ALEK SOELYSTIO
867 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kata KOPITIAM tidak termasuk dalam pengertian merek sesuaidengan ketentan Pasal 1 angka (1) UndangUndang Merek dan ataumerek jasa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) karena kataKOPITIAM tidak memiliki daya pembeda dan tidak dapatmembedakan jasa sejenis lainnya;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 4 September 2017 — PT AGUNG AUTOMALL VS 1. ADEK NOVRIZAL, DKK
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat Il beserta temantemanPenggugat II masih menghargai usaha Mediator dan Penggugat II besertatemanteman Penggugat II tidak berkeberatan diputuskan hubungan kerjadengan Tergugat asal dibayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja dan ganti rugi lainnya sesuai dengan ketentan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan dari lembagapenyelesaian perselisinan hubungan industrial adalah batal demi hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-06-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 305/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 23 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. GENESA DIRGANTARA, Diwakili Oleh : PT. GENESA DIRGANTARA,
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI WAHANA TATA
Terbanding/Tergugat II : PT. WILLIS INDONESIA
180 — 125
  • Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 1 angka 1 UU Asuransi,pembayaran dan/atau penilaian klaim asuransi didasarkan padaperjanjian asuransi yang dibuat antara penanggung dengantertanggung:Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaanasuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagipenerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:Hal. 33 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI26.27.a. memberikan penggantian kepada tertanggung ataupemegang polis karena kerugian, kerusakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2795 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (DAHULU YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA) lawan Ny. ISTIMIATI KUMALASARI, DKK dan SIVA ROSADINA, S.H., DK
84 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengakibatkan gugatan cacat diskualifikasikarena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menarik Tergugat Xsebagai pihak dalam perkara ini ( error in persona) berdasarkanpasal 1341 KuH Perdata ( Yurisprudensi MA Nomor 1270/K/Pdt/1991), oleh karena Tergugat X tidak terikat sebagai pihak dalam struktursusunan kepengurusan Yayasan Pendidikan Dan penerbitan MahasiswaIndonesia ( dahulu Yayasan Penerbitan Mahasiswa Indonesia ) dan tidaksebagai pihak yang memiliki hak atau kewajiban atas tanggung jawabterhadap segala ketentan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
224 — 148
  • Pasal 18 UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan atas kesalahan tersebutPenggugat dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) ; Bahwa ketentan Pasal 87 syarat masa hukuman dan jenispidana yang dilakukan adalah bersifat kumulatif, artinya bilasalah satu syarat tidak terpenuhi maka ketentuan ini tidak dapatditerapkan pada dirinya.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 16/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Sanimar, S.Pd
Tergugat:
1.Bupati Rokan Hilir
2.Panitia Pemilihan Penghulu Sintong
Intervensi:
YUSRIADI
393 — 220
  • Pasal 90 ayat (1) dinyatakan calon terpilin yng telah disahkan dandiangkatmenjadipenghulusebagaimanadimaksuddalampasal 89,dilantikoleh Bupatiataupejabatyang ditunjuk paling lambat30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkankeputusanpengesahan dan pengangkatanpenghulu dengan tata cara sesuai dengan ketentan yang berlaku.Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR6.
Pengadilan PN KOTABUMI Perdata Tanah
Register : 16-07-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN KOTABUMI Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kbu
Tanggal 26 Maret 2019 — Gusti Rusmala Wardhanie Binti Gustri M. Tabrie,Dkk Melawan Anggraeni Puspasari Setiawan,Dkk
271 — 61
  • A.Wirawan/Andrie, Sri Sutarti, (Andri Wirawan dan Bestari Prawidyo, baikHalaman 38 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kbu16.17.18.selaku pribadi dan Ahli Waris dari Sindu Prawiradiwirya) kepada TergugatVil dan Tergugat Ill, oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII telah dilakukanpemeriksaan atas bidang tanah kepada BPN Lampung Utara di Kotabumi.Selanjutnya pelaksanan transaksi Jual Beli dilakukan di hadapanPPAT/Notaris yang sesuai dengan ketentan PP 24 Tahun 1996 tentangPendaftaran
    tidak dalam statusdisita, atau; Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/HakTanggungan, atau; Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangandari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebutdengan pemegang Sertifikat.Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat VII dan Tergugat VIII jugatelah melakukan pemeriksaan atas bidang tanah kepada BPN LampungUtara (Turut Tergugat) di Kotabumi dan pelaksanan transaksi jual belidilakukan dihadapan PPAT/Notaris sesuai ketentan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 28-05-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 4/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat:
NOR ASIAH
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.Bupati Paser
82 — 40
  • Oleh karenaberdasarkan pada ketentan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :(1) Perselisinan parai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakuka oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2017
Tanggal 14 September 2017 — AGUS HARYANTO, DKK VS BUPATI BEKASI;
213 — 771 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam ketentan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009tentang Kepariwisataan, artinya keberadaan Peraturan DaerahKabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang PenyelenggaraanKepariwisataan, khususnya Pasal 47 ayat (1), telah sesuai denganmaksud dan prinsipprinsip penyelenggaraan kepariwisataansebagaimana diamksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, undangundang tersebut;b.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 25 Oktober 2013 — DARSONO Bin KASUM.
52 — 22
  • Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah halaman 35menyebutkan, bahwa Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk darionrechtmatige daad, Penyalahgunaan Wewenang merupakan species dari genus nyaonrechtmatige daad, dengan demikian menurut majelis perbuatan PenyalahgunaanWewenang merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secaramelawan hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur secara melawanhukum sebagai Bestanddeel Delict atau Inti Delik dari ketentan
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 14-11-2016 — Putus : 21-07-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 2294/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 21 Juli 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
8 — 1
  • Dengan demikian sesuai ketentan Pasal 70 ayat 1UndangUndang No. 7 tahun 1989 permohonan Pemohon sebagaimanapetitum angka 2 permohonan, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidangPengadilan Agama Tangerang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir denganUndangundang Nomor 50 tahun 2009
Pengadilan PA SURAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-09-2015 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PA SURAKARTA Nomor 0654/Pdt.G/2015/PA.Ska
Tanggal 31 Mei 2016 — Penggugat dan Tergugat
40 — 15
  • batasbatas :: Gereja Keristen Yehua: Jalan Hotel Karya Mukti: Jalan Merak : Hotel Aries1 (satu) bidang kios/toko No.20A terletak dikomplek terminal Bis Tirtonadi Surakartadengan Nomor Blok 20A, atas namaSatiyem, dengan batasbatas :: Jalan Masuk terminal Tirtonadi: Jalan masuk ruang tunggu timur: Jalan depan pertokoantembok terminal tirtonadiAdalah tidak benar dan rekayasa belaka karena tidak sesuai denganfakta hukum karena bertentangan dengan syaratsyarat formulasigugatan yang seharusnya sebagaimana ketentan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2013 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2013 — DARSONO bin KASUM
65 — 20
  • Korupsi dalam PengelolaanKeuangan Daerah halaman 35 menyebutkan, bahwa Penyalahgunaan Wewenangmerupakan salah satu bentuk dari onrechtmatige daad, PenyalahgunaanWewenang merupakan species dari genus nya onrechtmatige daad, dengandemikian menurut majelis perbuatan Penyalahgunaan Wewenang merupakan salahsatu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur secaramelawan hukum sebagai Bestanddeel Delict atau Inti Delik dari ketentan
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 10-02-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 0294/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 14 Nopember 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
8 — 1
  • Dengan demikian sesuai ketentan Pasal 70 ayat 1UndangUndang No. 7 tahun 1989 permohonan Pemohon sebagaimanapetitum angka 2 permohonan, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidangPengadilan Agama Tangerang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir denganUndangundang Nomor 50 tahun 2009
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 15-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 562/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — HUDIONO LIYANTO >< PT.INJATAMA
37 — 19
  • Kalaupelawan bisa menyebutkan janji Terlawan yang dimaksud,semoga Pelawan tidak LUPA mengenai terms and conditions(syarat dan ketentuan) yang harus dipenuhi Pelawan untukdapat berhak atas keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen).Untuk Introspeksi : apakah Pelawan telah memenuhi termsand conditions (syarat dan ketentan) yang telah disepakatitersebut ? Apakah benar perjanjian antara Pelawan denganTerlawan benarbenar seperti yang diasumsikan Pelawantersebut ?
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Penggelapan
Register : 19-10-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1045/Pid.B/2016/PN Pbr
Tanggal 5 Januari 2017 — ZAINAL ARIFIN ALWIE Als ZAINAL Bin ALWIE
58 — 47
  • hari;Menimbang, bahwa berdasarkan hal memberatkan dan meringankanserta keadaan yang mengitari perkara terdakwa, dikaitkan dengan tujuanpemidanaan tersebut, maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhipidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dengantelah memperhatikan pledooi Penasihat Hukum terdakwa agar terdakwadiberikan keringanan hukuman ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 16/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Sanimar, S.Pd
Tergugat:
1.Bupati Rokan Hilir
2.Panitia Pemilihan Penghulu Sintong
Intervensi:
YUSRIADI
231 — 104
  • Pasal 90 ayat (1) dinyatakan calon terpilin yng telah disahkan dandiangkatmenjadipenghulusebagaimanadimaksuddalampasal 89,dilantikoleh Bupatiataupejabatyang ditunjuk paling lambat30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkankeputusanpengesahan dan pengangkatanpenghulu dengan tata cara sesuai dengan ketentan yang berlaku.Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR6.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 23-03-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 295/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 22 Maret 2017 — PT. BUMI PENGGITA HAMDITAMA VS CICILIA MONIKA
107 — 36
  • dalam UU nomor 40 tahun 2007 pasal92 ayat(1) disebutkan yaitu: Direksi menjalankan pengurusan perseroanuntuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan , kemudian pada pasal 92 ayat (2) diperjelas lagi yaitu: Direksiberwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukandalam undang undang ini dan/atau anggaran dasar.Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PN PbrBahwa mengacu kepada ketentan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 07-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 39/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. TIRTA AGUNG Diwakili Oleh LENNY MAYASARI
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
165 — 211
  • Bahwa sesuaidengan ketentan peraturan perundangan undangan dimana kedudukan PeraturanPresiden merupakan bagan didalamnya, maka kewenangan yang melekat padaPPK berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 merupaan kewenangan yangbersifat atributif. R.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-08-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 59/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 3 Agustus 2017 — YONGKY SABARI. m e l a w a n : 1. FREDDY NURSALIM, 2. LIE HUI.
63 — 46
  • Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 329 tanggal 30Nopember 2015 merupakan salah satu bentuk perjanjian yang tundukpada ketentuan UndangUndang Nomor 1 tahun 2011 TentangPerumahan dan Permukiman serta keputusan Menteri PerumahanRakyat No. 9 tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli sebagailex specialis, dan jika dikaitkan dengan ketentan Pasal 1320 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Perdata (lex generalis) maka PPJBmemenuhi unsurunsur sebagai suatu perjanjian yang dapatmenimbulkan