termasuk golonganobat keras, obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat berupa lingkaranbulat bewarna merah dengan garis tepi bewarna hitam dan adanya huruf K yangmenyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomor registrasi, obattersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka (DKL= Obat kerasdengan nama dagang, GKL=obat keras dengan nama generic), Adanya harusdengan resep dokter, sedangkan peraturan mengenai Toko Obat Berijintercantum dalam Kepmenkes RI No. 1331/Menkes

komposisi dan tulisan harus dengan resep dokter;Bahwa menurut literature yang ahli baca jika obat tersebut diminum tidaksesuai petunjuk dokter akan mengakibatkan gangguan kesehatan/efeksamping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, Kerapuhan tulang dan lainlain;Bahwa sarana yang diberi izin oleh Kementrian Kesehatan RI untukmenyalurkan obat keras antara lain pedagang besar farmasi, apotek, rumahsakit, balai pengobatan;Bahwa Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalam KepmenkesRI No. 1831/Menkes

termasukgolongan obat keras; Bahwa benar obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat berupalingkaran bulat bewarna merah dengan garis tepi bewarna hitam dan adanyahuruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomorregistrasi, obat tersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka(DKL= Obat keras dengan nama dagang, GKL=obat keras dengan namageneric), adanya harus dengan resep dokter; Bahwa benar Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalamKepmenkes RI No. 1331/Menkes

ERHADI ADANG MARIA, APT,Staf Balai POM Jambi menerangkan obatobatan sebanyak 30 (tiga puluh) itemtersebut termasuk golongan obat keras, obat keras dapat diketahui daripenandaan logo obat keras berupa lingkaran warna merah dengan garis tepiwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihatdari nomor registrasi, komposisi dan tulisan harus dengan resep dokter.Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalam Kepmenkes RI No.1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika, pada pasal 2 disebutkan bahwa Setiap kosmetikayang beredar wajid memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NIRA OKTRIANY,Amd, Kep, dengan membeli cream wajah dengan merk AGNE, Serumcollagen merk FITSE, sabun dengan merk DOSTING produksi CVBengawan Jaya Abadi dengan Netto : 60 Gram NA 18190505266

Dan juga menurut Permenkes No1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi disebutkan kosmetik hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan POM;Bahwa bahayanya jika seseorang menggunakan kosmetik tanpa jinedar, jika kosmetik tersebut tidak terdaftar maka tidak dijamin kosmetikHalaman 12 dari 38 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN PIktersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, kKeamanandan kemanfaatan.

Farm., AptOSO berdasarkan UndangUndang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanpasal 106 sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar Dan juga menurut Permenkes No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi disebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dari Badan POM.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pada pasal 2disebutkan bahwa Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standardan/atau persyaratan mutu, kKeamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuanperaturan perundang undangan; Bahwa menurut pendapat Ahli WAHYU PUSPITA DEWI, S.

,Apt. kosmetik dan obat yang disita dari terdakwa tersebut tidakmemiliki izin edar atau tidak terdaftar di Badan POM RI;Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli WAHYU PUSPITA DEWI, S.Farm., Apt OSO berdasarkan UndangUndang RI No 36 Tahun 2009 tentangKesehatan pasal 106 sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar Dan juga menurut Permenkes No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi disebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dari Badan POM.

dinyatakanbatal demi hukum dan diabaikan.Bahwa mengenai kewenangan saksi3 yang tidak punyawewenang menginterogasi Terdakwa dan bukanmerupakan ahli terhadap jenisjenis obat yangmengandung Narkoba kami sependapat maka dari ituSaksi3 menyatakan dalam kesaksiannya pada tanggal22 Mei 2018 di persidangan bahwa test urine Terdakwahanya test pendektesian awal maka dari itu saksi3menyarankan agar dilakukan test di laboratorium sesuaiyang di tunjuk oleh undang undang yaitu KeputusanMenteri Kesehatan RI No. 194/MENKES

Hasil Uji Urine dan Darah berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab : 4432/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016menyatakan negatif () Narkotika.Dan kami selaku penasehat hukum perlu sampaikan jugabahwa pemeriksaan urine di satuan terdakwa Kodim0818 yang selanjutnya dibawa ke BNN pada tanggal 11April 2016, menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/MENKES/SKA/V/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangpenunjukan laboratorium yang berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika

adalah tidaksah, karena secara legalitas tidak berwenang melakukanpemeriksaan tes urine psikotropika dan narkotika yangdigunakan sebagai alat bukti pemeriksaan Terdakwa(Vide dipertegas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/ MENKES/ SKA / / 2012 tanggal 15 Juni 2012beserta lampirannya tentang penunjukan laboratoriumyang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika danPsikotropika).Bahwa mengenai keterangan saksi4 yang tidakhadir dipersidangan dan dibacakan di pengadilan,kami penasehat hukum tetap pada

Sebagai mana yang dinyatakan dalamKepmenkes Nomor 194/MENKES/SK/VV/2012 tanggal 15 Juni2012 ~=tentang Penunjukkan laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika.

ApalagiBNN daerah Malang tidak termasuk lembaga yang ditunjukoleh Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VV2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukkan LaboratoriumPemeriksa Narkoba dan Psikotropika, sehingga harusdilakukan pengujian lebih lanjutan di laboratorium forensicyang berwenang yang ditentukan berdasarkan KeputusanMenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/V//2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkobadan Psikotropika.Bahwa benar Laboratorium Kriminalistik Forensik CabangSurabaya

. :949 / Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyiRegistrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya jijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/V1/2000, pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai KhasiatKeamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaan danKerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal memberikankeputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

LAB : 6200 / NOF / 2013 tanggal27 September 2013 yang menerangkan bahwa tablet LLtersebut mengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniraminayang tergolong obat keras dengan prosedur pembelian dankepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yang tertulispada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugasdan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal

pemerintah sesuai dengan perundangundangan yangberlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akandipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatifsehingga salah satu unsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syaratterpenuhinya unsur secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 /Menkes

LL dan setelah terdakwa menyatakanmempunyai barang, kemudian saksi WISEN datang ke rumah terdakwaberalamat di Dusun Singgahan, RT. 07, RW. 03, Desa Sawahan, KecamatanWatulimo, Kabupaten Trenggalek untuk melakukan transaksi / mengambil pil LLdari terdakwa sebanyak 1 (Satu) bok atau sebanyak 100 (seratus) butir pil LLdengan harga Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka menurut MajelisHakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yang dimaksuddan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

Veteran Komplek KehakimanTangerang dan ke rumah adik kandung perempuan Penggugat bernamaDewi Wahyuni di KOTA TANGERANGsampai dengan sekarang;Bahwa Keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan / perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat telah diketahui oleh keluarga masingmasing;Bahwa Penggugat telah mendapat izin bercerai dari atasannya sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untukmelakukan Perceraian atas nama

2019, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasikedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporanmana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikanSurat Izin untuk melakukan Perceraian Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019tertanggal 12 Maret 2019;Him. 4 dari 24 hlm.

Bahwa benar pihak Penggugat telah mendapat izin bercerai dariatasannya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan "SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentangIzin untuk melakukan Perceraian atas nama AGUSTINA, SAP, MM, NIP.196808181994032004, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.11.

Bahwa sesuai dengan Jawaban Tergugat pada poin 10, telah secarategas mengakui / membenarkan / mengetahui bahwa benar Penggugattelan mendapatkan izin bercerai dari atasannya sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untuk melakukanPerceraian atas nama Agustina, SAP, MM, NIP. 196808181994032004,Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.10.

Fotokopi Surat Izin untuk melakukan Perceraian NomorKP.04.02/MENKES/173/2019 tertanggal 12 Maret 2019, telah dinazegellen,dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.8);8. Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan Pengaduan NomorLP/B/339/IV/2017/PMJ/Restro Tangerang Kota, telah dinazegellen, dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.9);Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telahmenghadirkan tiga orang saksi di persidangan yaitu:1.

Efraim Suru,Apt, berdasarkan suratKeputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal19 Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanPengujian terhadap Contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna,Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, dengan hasilpengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

EfraimSuru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 TentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, LaboratoriumBalai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadap Contohbarang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, Sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji ; Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

satu) bungkus plastikyang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomorbarang bukti : BB3942/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,58863 gram setelah dilakukan pemeriksaanmaka didapatkan bahwa BB3942/2019/NNF adalah Positif 5FluoroAdbica.Kesimpulan :Bahwa BB3942/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FluoroAdbica terdaftar dalam Golongan (satu) nomor 118 dalamPeraturan Menkes

bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelahdibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB3942/2019/NNF berupa 1 (satu)bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,58863 gram15setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan bahwa BB3942/2019/NNF adalahPositif 5FluoroAdbica.Kesimpulan :Bahwa BB3942/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica terdaftar dalam Golongan (satu)nomor 118 dalam Peraturan Menkes

Dr.Nursamran Subandi, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,58863 gramdan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut beratnya0,58863 gram adalah mengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica danterdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas)dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan23Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009

Dr.27Nursamran Subandi, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,58863 gramdan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut beratnya0,58863 gram adalah mengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica danterdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas)dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009

Dr.Nursamran Subandi, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu)bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,58863 gram dansetelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut beratnya 0,58863gram adalah mengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica dan terdaftardalam Narkotika Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009

Daftar obat keras adalah berisi obatobatan yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak; Bahwa Obat Keras yang termasuk dalam Daftar G tidak boleh dijual ditokoatau kios rumahan atau toko kelontong, karena berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002perihal obat yang boleh dijual oleh toko obat berijin obat yang boleh dijualditoko obat berijin hanyalah obat yang bungkus luar dan

Perdagangan Besar Farmasi : Dasar Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1191/MENKES/SK/IX/2002 tanggal 24September 2002; = 2 =n wn nn nnn nn nn nn nn naed. Apotik : Dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002; e.

Toko Obat : Dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, khususuntuk toko..../1414Putusan No. 102/Pid.Sus./2013/PN.TG. untuk toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebasterbatas; 2a nnn nao nan nan tn nn en nn een nnn nee one nee nnn Bahwa menurut pendapat Ahli (Saksi) bahwa obat keras daftar G yang disitaperlu dilakukan pengujian karena meskipun obat tersebut sudah jelas tampakdari luar adalah obat keras daftar G sesuai dengan

Menyatakan Terdakwa DAVID ARIFIN bin NUR BAKTI NENDRObersalanh melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Menkes RI Nomor 50 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalamDakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;2.

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 26 Agustus2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor83/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 10 Juli 2019 harus diperbaiki mengenaipidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Menkes

Pasal 5, Pasal22, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 1999 jo.Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan, sehingga SuratEdaran tersebut telah menyesatkan/merugikan konsumen pemakainya;Adapun isi pasalpasal dari peraturan perundangundangan tersebut di atasadalah sebagai berikut :* UndangUndang Nomor: 7 Tahun 1996;Pasal 33 ayat (1) :"Setiap label dan atau iklan tentang pangan yangdiperdagangkan harus

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 :Pasal 15 ayat (1) :ayat (2) :"Makanan yang mengandung bahan tambahanmakanan, pada labelnya harus dicantumkan namagolongan bahan tambahan makanan.Selain yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, labelmakanan yang mengandung bahan tambahan makanangolongan antioksidan, pemanis buatan, pengawet,pewarna dan penguat rasa harus dicantumkan pulaHal. 4 dari 12 hal. Put.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 722/ Menkes/Per/IX/88;. Bahwa keberadaan Surat Edaran tersebut dapat dijadikan alasan untukmenghindar dari konsekwensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan olehprodusen/importir/distributor terhadap peraturan perundangundangan diatas;.

THAMRIN PODUNGGE, M.Sc. sebagai KepalaDinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang juga bertindak selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005tentang Penetapan Pejabat KPA, Pejabat yang diberi wewenang untukmelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja(Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan perintah pembayaran, danbendahara pengeluaran satuan kerja sementara peningkatan pelayanankesehatan

merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa pada tahun 2005 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terdapat danaSisa Hasil Tender (SHT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara TahunAnggaran 2005 sebesar Rp3.022.414.700,00 (tiga miliar dua puluh dua jutaempat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah); Bahwa pada tanggal 25 April 2005 Menteri Kesehatan Republik Indonesiadengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor637/MENKES

Karena yang mengusulkan pengadaantersebut adalah Gubernur dengan menunjuk panitia yang dibentuk untukpengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2005 serta SK MenteriKesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 yang tertuang dalamPEMBELAAN ATAS SURAT TUNTUTAN NOMOR REG.PERK : PDS01/GORONTALO/12/2011 (DALAM LAMPIRAN), " tidak lagi membentukpanitia knusus" Cukup Jelas bahwa SK Panitia Berlaku untuk satu Tahunpada Tahun Anggaran berjalan.

"Kecakapan untuk membuat suatu perikatan" dalam hal ini kecakapanpara pihak di dalam perjanjian telah memenuhi syarat sah karena PejabatPembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merupakaninstansi pemerintah yang disahkan berdasarkan SK Menteri KesehatanNomor 637/MENKES/SK/IV/2005 dan Direktur CV Daya Prima telahmemenuhi syarat cakap menurut undangundang yang berlaku;3.

Thamrin Podungge, M.Sc.) sesuai dengan lampiran SKMenteri Kesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005;Dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo hanyasebagai bawahan Gubernur melakukan perintah dengan menindak lanjutiSurat Usulan tersebut. Sedangkan secara teknis yang mengurus proyekpengadaan tersebut adalah Hj. Suwarti Ismail, S.Pd. selaku PejabatPembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I).

IV Polda Kalbar ataspermintaan Penyidik PomAU Lanud Supadio dengan hasiltest urine negatif () mengandung zat AmphetamineBahwa jika apabila dikaitkan dengan Kep Menkes Nomor522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentangpenunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang merupakan pencabutan dari Kep Menkesnomor 1175/Menkes/SK/X/1998 dan Kep. Menkes nomor1352/Menkes/SK/XII/2004 khusus untuk wilayah Kalbarpemeriksaan spesimen Psikotropika dan Narkotika sesuaidengan lampiran Kep.

Menkes nomor522/Menkes/SK/V1I/2008 pada angka romawi II nomor urut15 adalah pada Unit Laboratorium Kesehatan PropensiKalimantan Barat di jalan Dr.

Tidak ada satu Saksi pun yang menerangkanmelihat, mendengar langsung Terdakwa mengkonsumsi sabu, makasesuai Pasal 1 Angka 28 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer menyebutkan bahwa keterangan Saksi sebagai alat buktimengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia linat sendiri dan iaalami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;Bahwa barang bukti yang dijadikan bukti surat yaitu Surat Keteranganmenunjuk Keputusan Menteri Kesehatan No.194/Menkes/SK/V1I/2012tentang

Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika dan Keputusan Menteri Kesehatan No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika Pro Justisia, maka surat tersebut tidak dapat dijadikan alatbukti karena untuk menentukan Golongan Narkotika sesuai UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Keputusan Menteri Kesehatantersebut harus dalam rangka penyidikan Narkotika sedangkan surat yangdikeluarkan hanya keterangan legalitas.

.04.1.35.06.13.3855 tahun2013 tentang perubahan atas keputusan kepala BPOM RI NoHK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edarobat yang mengandung Dektromertofan sediaan tunggal tanggal24 Juli 2013 ;Bahwa dalam hal menyimpan dan menjual obat Dextromertophanterdakwa tidak memiliki ijin pendirian apotek atau toko obat yangdikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Lautsebagaimana peraturan yang mengatur tentang perijinantokoobat yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1331/Menkes

Laut sesuai dengan Berita AcaraPenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa benar seseorang atau badan usaha tidak diperbolehkanmenjual, mengemas, menyimpan obat untuk dijual tanpamemiliki jin toko obat dan apotek ;Bahwa benar obat yang boleh diperjualbelikan di toko obatadalah obat yang boleh dijual bebas di pasaran yang berlogohijau dan biru, dengan ijin dari Dinas Kesehatan sebagaimanaperaturan yang mengatur tentang perijinan toko obat yaituKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/Menkes

/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 167/Kap/B.8/1972 tentang Pedagang Eceran Obattanggal 29 Oktober 2002 ;Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 Permenkes Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 disebutkan bahwa pedagang eceran obatmenjual obat bebas dan obatobatan bebas terbatas dalambungkusan dari pabrik yang telah membuatnya secara eceran,dan tidak diperbolenkan mengemas sendiri ;Bahwa benar toko obat tidak diperbolehkan menjual obat yangdikemas ulang tanpa dosis yang tepat,

Laboratorium penguji sampel Narkoba danpsikotropika yang ditujukan sesuai dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 1173/Menkes/SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri.

tiga) bulan setelahpemeriksaan tes urine dilakukan di aula Makodim 0315/Bintan kalaudikaitkan dengan UndangUndang Narkotika seharusnya dalam jangkawaktu 3 X 24 jam pemeriksaan terhadap diri Pemohon Kasasi harussudah dilimpahkan kepada Penyidik dan untuk kepentingan Proyustisiaurine Pemohon Kasasi dalam jangka 3 X 24 Jam harus sudah diperiksadi Laboratorium Terakreditasi sesuai dengan petunjuk UndangUndang.Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 522/Menkes

penyidikan sampai persidangantampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Pemohon Kasasi, halini sudah mengindikasikan ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum.Bahwa selain itu patut diduga mengenai tes urine, dimana pelaksanaantes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yangberlaku,khususnya mengenai penggunaan sampel urine Pemohon Kasasi.Dimana sampel urine yang digunakan adalah sebanyak 25 MI, aturanhukum yang Pemohon Kasasi maksud adalah Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes

pengambilan sampel urine yang dilakukan terhadapPemohon Kasasi adalah sebesar 25 ml.Dan sangat ironis bahwa Judex Facti mengabaikan dan tidakmenganggap mengenai jumlah sampel tes urine tersebut, berarti dalamhal ini sama saja Majelis Hakim mengabaikan "aturan hukum" yangmengatur tentang pengambilan sampel urine atau dengan kata lain "tidakmau tahu" mengenai bagaimana tata cara pengambilan urine tersebut,aturan hukum yang Pemohon Kasasi maksud adalah Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes

Dan Judex Factimenganggap hal ini tidak penting.Padahal Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan dasar bagisemua Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasukPuslabfor Polri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN)dalam melaksanakan tes urine.

lima ratus)elaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidanganpada tanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:BNN.a.Tidak Dipenuhinya Prosedur Dan Persyaratan Administrasi Pengiriman Barang Bukti Ke Lab1) Bahwa yang mengirimkan surat permohonan pemeriksaan urine Terdakwa ke BNNadalah Danpomkostrad sesuai surat Danpomkostrad kepada Kepala BNN NomorB/469/X11/2013 tanggal 3 Desember 2013, padahal sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RINomor 923/Menkes

pihak yang tidakbertanggungjawab untuk merekayasa sampel urine yang semula tidak mengandung NarkotikaGolongan jenis Metafetamin dengan sampel urine yang mengandung Narkotika Golongan jenis Metamfemin.2) Berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 47 L/XII/2013/UPT LAB UJ NARKOBAtanggal 4 Desember 2013, barang bukti yang diterima oleh BNN yakni sampel urine yangdiduga milik Terdakwa yang disimpan di dalam 1 (satu) buah pot plastik bening, padahalberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes

dilaksanakan pengujian harus disimpan dalam pot urine yangtidak terouat dari wadah plastik dan ditutup karet karena senyawa non polar mudah diabsorbsioleh bahan tersebut.3) Berdasarkan Berita Acara Penyegelan yang diterbitkan oleh Pomkostrad yang tidak sahsecara yuridis, disebutkan barang bukti yang berupa sampel urine yang diduga milikTerdakwa hanya disimpan ke dalam kantong kertas berwarna coklat dan terikat keduaujungnya, padahal sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor923/Menkes

Dengan demikian dari uraian tersebut di atas Penasehat Hukumberkesimpulan bahwa pengemasan dan pengiriman barang bukti tidak sah.4) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia, sampel urineyang dapat dilakukan uji laboratoris minimum sebanyak 50 (lima puluh) ml, namun dalamperkara ini sampel urine yang diduga milik Terdakwa yang dikirimkan oleh Pomkostrad keBNN hanya sebanyak 30 (tiga puluh

Bahwa secara procedural pengemasan dan pengiriman sampel urine serta kewenanganinstansi pemohon di dalam pemeriksaan barang bukti yang Projustitia adalah tidaksesuai/bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia.c.

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasihalaman 2 dari 80 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan

/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014; Bahwa anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan lagi kepada 3 (tiga) jeniskegiatan yakni sebagai berikut : No.

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Sinar Papua Jaya, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal31 Desember 2014;Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanKementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000, (empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasidan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatandi Provinsi dan Kabupaten /

Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/2012 tentang AlokasiAnggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/KotaTahun Anggaran 2012, kemudian Drs.

Kabupaten Pekalongan baruditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa DEVI REZA RAYA, S.E. selaku Direktur Utama PT Bina IntiSejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yangbertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes

,dan ANDI RIZKIANTO, dan YUNUS KURNIAWAN melaksanakanperintah tersebut dengan berangkat ke Kementerian Kesehatan diJakarta dan menyerahkan dokumen tersebut;Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, setelah menerimaSurat Menteri Kesehatan cq Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatantanggal 10 Agustus 2012 Nomor: TU.01.02/1/1385/2012 tentangPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/2012

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;7.

Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuaihal 49 dari 70 hal Put.No.11/Pid SusTPK/2017/PT SMGDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanRI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa DEVI REZA RAYA, S.E. selaku Direktur Utama PT Bina IntiSejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yangbertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes

sebagian akan di jual untuk keperluanmembiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakit dan sebagian akanTerdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19Maret2021 disimpulkan bahwa barangbukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskanBUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Grammengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

sebagian akan dijual untuk keperluan membiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakitdan sebagian akan Terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dalam mengkonsumsi tembakau sintesis.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun2021 tentang Perubahan

5264222070530167,8. 1 (Satu) buah timbangan digital kecil warna abuabu.Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum juga mengajukanNbukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang buktiberupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskanBUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Grammengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURINo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.