Ditemukan 432 data
162 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2021/B/PK/PJK/2017Penghasilan Barang Mewah (PPnBM) khususnya atas penyerahan tandanbuah segar yang merupakan salah satu Barang Kena Pajak tertentu yangbersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007;Bahwa sebagaimana disebut Terbanding bahwa komoditas yang inginditingkatkan daya saingnya adalah tandan buah segar bukan Crude PalmOil, Majelis berpendapat bahwa tujuan dari
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danbahwa dalam hal ini
73 — 6
Idengan ditarik oleh Kapal Tug Boat PB Samudra Sindo II dengan memuat Crude PalmOil (CPO) sebanyak 4.019.705. MT dari PT. GLM Pangkalan Balam Jambi menuju keDumai, ditengah perjalanan yaitu di Laut Daerah Bangka Belitung pada hari Rabutanggal 25 Juni 2014, sekira jam 01.30 Wib saksi HERI SUSANTO menjual sebagianCPO tersebut kepada orang yang memakai kapal kayu (Pompong) yang mengakubernama PENDI; e Bahwa ketika diperjalanan Sdr.
55 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP dibebaskan daripengenaan PPN tidak dapat dikreditkan, bahwa melakukan pengolahanterpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yangpada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yangbersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude PalmOil
27 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang PemohonHalaman 56 dari 58 halaman.
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanHalaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 1372/B/PK/PJK/2017yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan tenntegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danbahwa dalam hal ini Majelis
23 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan ferIntegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danbahwa dalam hal ini Majelis
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini Majelis
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel serta menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dailildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali, sehingga Pajak Masukan yangg telah dibayar tetapdapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini Majelis
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karnel); danBahwa dalam hal ini Majelis
148 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Kernel), dan;Bahwa dalam hal ini
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan fterintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
HERIYANTO als AMAT bin GITO HARSONO
88 — 14
KARUNIA LUMASINDO PRATAMA dansering bongkar muat minyak limbah milik PT tersebut; Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menjual minyak CPO (crude palmOil) pada saat secara tidak sengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa diwarung sekitar pelabuhan Peti Kemas Palaran dan pada saat itu Terdakwameminta Saksi untuk mencarikan pembeli; Bahwa Saksi membeli Minyak CPO ( crude palm Oil ) dari Terdakwadengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per/Ton; Bahwa Saksi pertama kali membeli minyak CPO (
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 2 ayat (1) PMK78 danpenjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndangPPN;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan PMK78, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yangterpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) adalah perusahaan fterintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1794/B/PK/PJK/20172.32.42.5Peninjauan Kembali pada akhirnya adalah berupa Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yang merupakan Barang KenaPajak (BKP) yang terutang PPN, maka Pajak Masukan atasperolehan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yangberkenaan dengan penyerahan BKP yang terutang PPN, adalahdapat dikreditkan;Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi Positif PajakMasukan Dalam Negeri sebesar Rp1.407.725.238,00merupakan sengketa yang bersifat yuridis, yaitu apakah PajakMasukan