Ditemukan 1270 data
1.Amrik Singh
2.Ni Made Shaza Savitri
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Bali Cq Ditreskrimum Polda Bali
93 — 57
melanggar tugas dan wewenangnya seperti yang diaturoleh undangundang kepolisian (Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negera Republik Indonesia).Demikian juga ketika penyidik mengganti saksi ahli dan tidak melampirkanketerangan saksi ahli baik menguntungkan tersangka maupun yang merugikantersangka maka dapat dikatakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya adalahtidak obyektif dan dapat menghilangkan marwah kepolisian sebagai penegakhukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat.Berdasarkan ulasan
formil ;Menimbang, bahwa in casu menurut Para Pemohon penetapan Pemohon (Amrik Singh) dan Pemohon II (Ni Made Shaza Savitri) sebagai tersangka olehTermohon, dikarenakan:Termohon telah mengganti saksi ahli dan tidak melampirkan keterangan saksi ahlibaik menguntungkan tersangka maupun yang merugikan tersangka maka dapatdikatakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak obyektif dan dapatmenghilangkan marwah kepolisian sebagai penegak hukum yang melindungi danmengayomi masyarakat;Berdasarkan ulasan
78 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
R.A.Sukeni berdekatan serta terletak dalam satu bidang, maka sangat mungkintanah milik dua orang tersebut ada yang latut dalam pemilikan pihak lain;Bahwa dalam ulasan putusan Pengadilan Negeri Ngawi obyek sengketa III,yaitu tanah yang terletak di Jalan Raya Paron, Desa Gelung, KecamatanHal. 11 dari 17 hal. Put.
155 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
d Bahwa berdasarkan ulasan paragraph 1.2.1 dan 2.2. tersebut diatas dapatdiketahui bahwa "Supervision Charge" yang dapat dikategorikan sebagaibukan objek PPh Pasal 23 adalah yang pembuatan materinya dilakukan olehpihak ketiga;e Bahwa perjanjian kerjasama pembuatan iklan dilakukan hanya antara PTInpurema Konsultama (berdasarkan data pada master file merupakanperusahaan periklanan) dengan Pemohon Banding dan tidak terdapat pihakHalaman 11 dari 15 halaman.
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y), maka Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan tanggapan dan ulasan hukum sebagai berikut:Bahwa Judex Facti cq. Majelis Hakim telah salah menerapkanpertimbangan hukumnya karena dasar penguasaan terhadap objeksengketa dalam perkara ini adalah putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dimaksud adalahPutusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3726 K/Pdt/1992 tanggal 28Maret 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 67/PDT/1992/PTY. tanggal 30 Juli 1992 Jo.
ANANDA JIHAD FADILLAH HILMAN
Termohon:
RESKRIMUM UNIT PPA POLRESTA BOGOR KOTA
46 — 16
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanAquo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangHal 8 dar!
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis/Hakim Pengadilan Negeri Bogor Kelas 1B yang memeriksadan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segalayang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohondapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapatdibatalkan
IWAN SETIAWAN
Termohon:
Kepala Kanwil Wilayah Sumsel dan Bangka Belitung
117 — 40
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat dibatalkan
Marni
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jatim, cq. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kota Nganjuk
2.Kepala Kepolisian Sektor Kota Nganjuk
36 — 12
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriNganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakanmerupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan
9 — 2
minta tukon tresno sebesartuduhan penggugat yang menyatakan bahwa saya menghabiskan uangkiriman selama kerja di Malaysia. dengan rincian 8 tahun kerja.. jadi sayaputuskan saya sebagai tergugat minta uang tukan tresno sebesar Rp. 95Juta dan uang itu akan saya bagikan ke anakanak saya. karena uang ituhak anakanak yang selama ditinggalkan. sekali lagi saya putuskan kalaiperceraian ini jalan yang penggugat minta saya minta uang takon tresnosebesar Rp. 95 Juta ( Sembilan puluh lima juta );Berdasarkan ulasan
YAYA , Amd Bin PANDI
Termohon:
1.Kapolres Subang
2.Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Subang
3.DEDE KUSYANI
59 — 10
Pasal 52 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syaratsahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuatsesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan; Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurutketentuan peraturanperundang undangan yang berlakuj.............. ee eeeeeeeeeeeeeeeeSehingga apabila sesuai dengan ulasan
Mustaria Saragi
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Polsek Tanah Jawa
94 — 90
Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan Aquo sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No.34 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusan yangtidak sah;e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Pengadilan negeri Simalungun yang memeriksaperkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapathalaman 10 dari 35 Putusan No: 4/Pid.Pra/2019/PN.Simdinyatakan
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Putusan Judex Factihal.11 Nomor 42);Ulasan dan keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti:Bahwa perjanjian bersama tanggal 18 Juli 2014 menghasilkan beberapakesepakatan antara Termohon Kasasi/dahulu selaku Para Penggugat danPemohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat yaitu sebagai berikut:Halaman 32 dari 40 hal. Put.
Nomor 183 K/Pdt.SusPHI/2016 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka petitum ketujuh dan kedelapan Para Penggugat dapat dikabulkansebagian, yaitu sebesar Rp27.358.461 (dua puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)Ulasan dan keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti:Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yaitu sebagaimana tercantum didalam Pasal 79 ayat (2) cyang mengatur mengenai
90 — 39
tamu yang pernah menginap di villa selatyang bernama Ou Ou Berneo dari Las Vegas, Nevada tertanggal 9Januari 2014 tentang villa selat yang diambil dari website wwwtripadvisor.co.id. yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkanoleh Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnyadiberi tanda P230.Fotocopy terjemahan dari bukti surat P230 yang telah bermeteraicukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata telah sesuaidengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P237.Fotocopy ulasan
Paul Mclaren Vale dari Australia tertanggal 3 Juni 2014tentang villa selat yang diambil dari website www tripadvisor.co.id.yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis,ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P232.Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/ PN Gin.Fotocopy terjemahan dari bukti surat P232 yang telah bermeteraicukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata telah sesuaidengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P233.Fotocopy ulasan
Fotocopy ulasan / komentar tamu yang pernah menginap di villa selatyang bernama Kyle F dari Amerika Serikat tertanggal 13 September2014 tentang villa selat yang diambil dari website Wwwtripadvisor.co.id. yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkanoleh Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnyadiberi tanda P236.
Fotocopy terjemahan dari bukti surat P236 yang telah bermeteraicukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata telah sesuaidengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P237.Fotocopy ulasan / komentar tamu yang pernah menginap di villa selatyang bernama Bill D dari Florida tertanggal 4 Nopember 2014 tentangvilla selat yang diambil dari website www tripadvisor.co.id. yang telahbermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata telahsesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P238
.Fotocopy terjemahan dari bukti surat P238 yang telah bermeteraicukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata telah sesuaidengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P239.Fotocopy ulasan / komentar tamu yang pernah menginap di villa selatyang bernama Caz T dari Inggris Raya tertanggal 28 Desember2015 tentang villa selat yang diambil dari website Wwwtripadvisor.co.id. yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkanoleh Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnyadiberi tanda
Angga Aditya Setianto
Termohon:
Kepolisian RI Cq Polres Jakarta Selatan Cq Kasa Reskrim Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan
109 — 63
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahHalaman 12 dari 40 Halaman Putusan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangkayang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelishakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo dapat menjatuhkan Putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat
YUDHIYANES
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
177 — 191
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat dibatalkan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : SYAIFUL ANWAR, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : MAARIFA, SH. MH
23 — 22
Kalau unsur perbuatantersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulahunsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbuktiapabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa;Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atausetiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupunHalaman 10 dari 15 halaman
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dibuat oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Bulukumba dalam amar putusannya tidak menyebutkan"jumlahnya yang pasti mengenai biaya perkara", sehingga oleh karenanyaPutusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut batal demi hukum karenaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya tidakmenerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf ddan huruf i Jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP;KESIMPULANBahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Bulukumbatersebut sebagaimana ulasan
131 — 47
Bahwa alasan keberatan Para Pembanding bukan sematamatapendapat atau ulasan para Pembanding sendiri, melainkan pendapatorang lain yang disadur oleh Para Pembanding yang kemudiandituangkan dalam memori bandingnya ;4. Bahwa apabila sebagian ahli waris keberatan, maka hibah itu dileburuntuk diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Hal ini apabila pemberihibah itu dalam kondisi sakit dan mendekati kematian, barulah adapersetujuan ahli waris lainnya (vide pasal 213 KHI).
22 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
fakta fakta hukumdipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah cukup alasanhukum untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal4 Januari 2013 Nomor 64/Pdt.G/2012/PN.SImn. tersebut dapat dibatalkan,karena yang dimaksud tidak sah dan tidak benar menurut hukum yangberlaku.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakartayang hanya menyatakan diambilalih dan dijadikan dasar oleh PengadilanTinggi dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpamemberikan ulasan
62 — 11
Malahan Mahkamah Konstitusi lebihmempertegas bahwa pengambilan sumpah oleh Pengadilan Tinggi adalahmerupakan Kewajiban UndangUndang.Pada POIN 5, Tergugat hanya menyampaikan informasi kepadaPenggugat, yang mungkin juga Penggugat tahu bahwa, pada tanggal 15 April2011, Dewan Pimpinan Pusat KAI telah menyurati para Ketua DPD KAI seIndonesia untuk mengajukan kembali permohonan sumpah Advokat kepadaKetua Pengadilan Tinggi.Jadi Jelas bahwa semua pernyataan, sikap, ulasan, dan penegasanTergugat menyangkut
,Penggugat mendapatkan kejanggalan karena tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan telah terjadi perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat ...Pernyataan yang disampaikan Penggugat di dalam dalil tersebut, disampingbertentangan dengan faktafakta yang ada, juga harus diwaspadai.Dikatakhan BERTENTANGAN DENGAN FAKTAFAKTA karena sesuai yangdijelaskan sebelumnya, semua pernyataan, sikap, ulasan, dan penegasanTergugat menyangkut sumpah sebagaimana termuat di dalam surat
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang
204 — 143
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PERMOHONANA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :e Keputusan yang tidak memenuhi pesyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabiladi hubungkan dengan tindakan hukum yang di lakukan oleh TERMOHONkepada PEMOHON dengan melakukan Pemeriksaan PEMOHON sebagaiTERSANGKAyang di lakukan tidak sesuai ketentuan ketentuan hukummaka sangat dimohonkan Hakim Pengadilan Negeri Klas Il Oelamasi yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwasegala yang berhubungan dengan Pemeriksaan/ Penyidikan PEMOHONHalaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/