Ditemukan 1279 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulakan ulaan ulayat urusan uliyan usaman ukasah urasan ularan ulisan unasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-05-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Mei 2015 — PT CITRA SURYA ABADI PRIMA VS 1. IBNU HASYIM, DKK
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Putusan Judex Factihal.11 Nomor 42);Ulasan dan keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti:Bahwa perjanjian bersama tanggal 18 Juli 2014 menghasilkan beberapakesepakatan antara Termohon Kasasi/dahulu selaku Para Penggugat danPemohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat yaitu sebagai berikut:Halaman 32 dari 40 hal. Put.
    Nomor 183 K/Pdt.SusPHI/2016 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka petitum ketujuh dan kedelapan Para Penggugat dapat dikabulkansebagian, yaitu sebesar Rp27.358.461 (dua puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)Ulasan dan keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti:Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yaitu sebagaimana tercantum didalam Pasal 79 ayat (2) cyang mengatur mengenai
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-03-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 153/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 13 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SAMSIDI alias SIDI bin SYARIFUDDIN Diwakili Oleh : DARWIS K SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : SYAIFUL ANWAR, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : MAARIFA, SH. MH
21 — 16
  • Kalau unsur perbuatantersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulahunsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbuktiapabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa;Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atausetiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupunHalaman 10 dari 15 halaman
Pengadilan PA PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 27-01-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PA PATI Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pt.
Tanggal 21 Juni 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
5 — 0
  • Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat atas hak asuh anakatas nama : ANAK, karena anak sudah pernah ditelantarkan demimenuruti ego si Penggugat dan tidak memikirkan perasaan sang anak;Berdasarkan ulasan dan jawaban Tergugat agar Ketua PengadilanAgama Pati memberi keadilan atas perkara ini dan menjatuhkan penetapanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Tergugat;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-11-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — PT. SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA VS KAHAR BEDDU
50 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari ulasan pertimbangan hukumnya menurut pendapat PemohonKasasi ternyata sama sekali tidak terdapat jawaban tegas dari Majelis HakimJudex Facti atas pertanyaan tersebut, yang terjawab sebagai hal yang terbuktihanyalah mengenai " Bekerja ditempat lain (PT.
Pengadilan PA WATAMPONE Perdata Perceraian
Register : 05-04-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 19-04-2012
Putusan PA WATAMPONE Nomor 341/Pdt.G/2011/PA.Wtp.
Tanggal 14 Februari 2012 — A.Abdul Azis S.Pd bin A.Patarai MELAWAN A.Masdiana binti A.Mappangara
12 — 4
  • Bahwa mengenai utang yang diterangkan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang ada di Bank SulSel Cabang Bone, dimohon kiranyamajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pulamempertimbangkan ulasan Termohon/Penggugat rekonvensi sebagai berikut.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-04-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Dps
Tanggal 13 Mei 2020 — Pemohon:
1.Amrik Singh
2.Ni Made Shaza Savitri
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Bali Cq Ditreskrimum Polda Bali
87 — 52
  • melanggar tugas dan wewenangnya seperti yang diaturoleh undangundang kepolisian (Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negera Republik Indonesia).Demikian juga ketika penyidik mengganti saksi ahli dan tidak melampirkanketerangan saksi ahli baik menguntungkan tersangka maupun yang merugikantersangka maka dapat dikatakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya adalahtidak obyektif dan dapat menghilangkan marwah kepolisian sebagai penegakhukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat.Berdasarkan ulasan
    formil ;Menimbang, bahwa in casu menurut Para Pemohon penetapan Pemohon (Amrik Singh) dan Pemohon II (Ni Made Shaza Savitri) sebagai tersangka olehTermohon, dikarenakan:Termohon telah mengganti saksi ahli dan tidak melampirkan keterangan saksi ahlibaik menguntungkan tersangka maupun yang merugikan tersangka maka dapatdikatakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak obyektif dan dapatmenghilangkan marwah kepolisian sebagai penegak hukum yang melindungi danmengayomi masyarakat;Berdasarkan ulasan
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juni 2020 — Pemohon:
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang
183 — 123
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PERMOHONANA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :e Keputusan yang tidak memenuhi pesyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabiladi hubungkan dengan tindakan hukum yang di lakukan oleh TERMOHONkepada PEMOHON dengan melakukan Pemeriksaan PEMOHON sebagaiTERSANGKAyang di lakukan tidak sesuai ketentuan ketentuan hukummaka sangat dimohonkan Hakim Pengadilan Negeri Klas Il Oelamasi yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwasegala yang berhubungan dengan Pemeriksaan/ Penyidikan PEMOHONHalaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 13-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tte
Tanggal 27 Maret 2019 — Pemohon: Jasika Amelia Tamboto Termohon: Kepala Kepolisian Resort Ternate Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Ternate
220 — 132
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilanini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan
Pengadilan PN SUMENEP Perdata
Register : 20-08-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SUMENEP Nomor 8 /Pdt.G/2015/PN Smp
Tanggal 9 Nopember 2015 — - Ach. Supyadi, S.H - Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H
50 — 11
  • Malahan Mahkamah Konstitusi lebihmempertegas bahwa pengambilan sumpah oleh Pengadilan Tinggi adalahmerupakan Kewajiban UndangUndang.Pada POIN 5, Tergugat hanya menyampaikan informasi kepadaPenggugat, yang mungkin juga Penggugat tahu bahwa, pada tanggal 15 April2011, Dewan Pimpinan Pusat KAI telah menyurati para Ketua DPD KAI seIndonesia untuk mengajukan kembali permohonan sumpah Advokat kepadaKetua Pengadilan Tinggi.Jadi Jelas bahwa semua pernyataan, sikap, ulasan, dan penegasanTergugat menyangkut
    ,Penggugat mendapatkan kejanggalan karena tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan telah terjadi perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat ...Pernyataan yang disampaikan Penggugat di dalam dalil tersebut, disampingbertentangan dengan faktafakta yang ada, juga harus diwaspadai.Dikatakhan BERTENTANGAN DENGAN FAKTAFAKTA karena sesuai yangdijelaskan sebelumnya, semua pernyataan, sikap, ulasan, dan penegasanTergugat menyangkut sumpah sebagaimana termuat di dalam surat
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-03-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 13 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : ASDAR bin H. DARWIS Diwakili Oleh : DARWIS. K, SH., MH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDRIAN alias ANDRI bin ZAINUDDIN Diwakili Oleh : DARWIS. K, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : RACHMAT EKA SEJARI. SH
Terbanding/Penuntut Umum II : MAARIFA, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum III : SYAIFUL ANWAR, SH
43 — 16
  • Kalau unsur perbuatantersebut terpenuhi atau terbukti Secara sah dan menyakinkan, maka barulahunsur barang Siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbuktiapabila memang unsur barang sSiapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa;Barang sSiapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atausetiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupunPengadilan.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus KDRT
Register : 06-07-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 31 Oktober 2017 — DJONI BORO, S.H
141 — 52
  • melihat pada hak dan kewajiban suami, istri, anak dan orang yangHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Kpgada di dalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum IslamPasal 77 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Ataukarena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjianatau persetujuan yang harus dipenuhinya; (d) Berdasarkan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3043 K/Pdt/2014
Tanggal 9 Juni 2015 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH c.q. GUBERNUR JAWA TENGAH VS Dra. GRAY KOES MOERTIYAH WANDANSARI, M.Pd
71 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.3043 K/Pat/2014Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:Pemohon Kasasi menganggap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut diatas tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan faktafakta yang ada, dengan ulasan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada halaman 3,tidak memperhatikan adanya intervensi Sampeyandalem Ingkang
Pengadilan PN SUBANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN SNG
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pemohon:
YAYA , Amd Bin PANDI
Termohon:
1.Kapolres Subang
2.Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Subang
3.DEDE KUSYANI
53 — 10
  • Pasal 52 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syaratsahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuatsesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan; Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurutketentuan peraturanperundang undangan yang berlakuj.............. ee eeeeeeeeeeeeeeeeSehingga apabila sesuai dengan ulasan
Pengadilan PA BATANG Perdata Agama
Register : 13-02-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA BATANG Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Btg
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
  • minta tukon tresno sebesartuduhan penggugat yang menyatakan bahwa saya menghabiskan uangkiriman selama kerja di Malaysia. dengan rincian 8 tahun kerja.. jadi sayaputuskan saya sebagai tergugat minta uang tukan tresno sebesar Rp. 95Juta dan uang itu akan saya bagikan ke anakanak saya. karena uang ituhak anakanak yang selama ditinggalkan. sekali lagi saya putuskan kalaiperceraian ini jalan yang penggugat minta saya minta uang takon tresnosebesar Rp. 95 Juta ( Sembilan puluh lima juta );Berdasarkan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-03-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/Pdt/2012
Tanggal 19 Maret 2014 — Ir. ARIEF WIDODO vs PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA, Cq. PANITIA PENYELESAIAN TANAH KAPLING SEMPLAK PEGAWAI MIGAS, Cq. Ir. TRIONO (PELAKSANA LANJUTAN)/Ka. PT. GAS NEGARA CABANG BOGOR
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ubaidillah, dkk terbukti MajelisHakim di dalam ulasan/uraian keputusannya memasukkan kalimat: ucapansaksi yang menyatakan ada kesengajaan bahwa pernyataan cacat hukumpada sertifikatsertifikat dan akta jual beli yang telah terbit untuk ditujukansebagai upaya agar memudahkan penjualan, adalah suatu tindakan yangnaif/tidak masuk akal jika Pejabat Negara menyatakan cacat hukumdengan maksud memenuhi keinginan pihak tertentu yaitu disebutkan untukmemudahkan penjualan yang sebenarnya surat tanah itu tidak
    Di dalam uraian putusan, Majelis Hakim tidak mengujiterlebih dahulu bukti yang nyatanyata melanggar hukum yaitu bukti P92termasuk tidak mengkaji dan memasukkan di dalam ulasan Hakim ataskesaksian Sdr.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 28-10-2016 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 4989/Pdt.G/2016/PA.Sby
Tanggal 10 April 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 3
  • Bahwa berdasarkan ulasan/ uraian dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka terbukti Perselisihan, Pertengkaran dan konflik yang terjadiantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang secara terus menerus dantidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam membangun rumahtangga lagi;9.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 05-08-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 328 /Pdt.G/2014/PN.Bks.
Tanggal 11 Februari 2015 — 1. HM KOSIM OS. BE sebagai Penggugat I 2. HJ. NURHAYATI sebagai Penggugat II Melawan 1. BUDI HARIYANTO sebagai Tergugat I 2. H. MASIH MAMBANG GLENAU sebagai Tergugat II 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI sebagai Tergugat III 4. MARKUM sebagai Turut Tergugat
43 — 16
  • maupun oleh Tergugat dan Tergugat Il telah pernah didengar dandipeniksa dalam perkara No. 245/Pdt.G/2009/PN.BKS;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyatabahwa perkara a quo telah pernah dijatunkan putusan oleh Pengadilan Negeri Bekasidan bahkan ada upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tingkatbanding;Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandungmenyatakan menolak gugatan Penggugat dan putusan mana bersifat positif ( lihat "ULASAN
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 701/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI BASTIAN PATAJANGI bin A. PATAJANGI Diwakili Oleh : DARWIS. K, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ASRIANA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : M. YUSRAN , SH
36 — 13
  • Kalauunsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti Secara syah danmenyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orangdapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsurbarang Siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diriTerdakwa.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlahunsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, katabarang Siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baikoleh Penuntut Umum maupun Pengadilan.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Sim
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon:
Mustaria Saragi
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Polsek Tanah Jawa
92 — 90
  • Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan Aquo sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No.34 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusan yangtidak sah;e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Pengadilan negeri Simalungun yang memeriksaperkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapathalaman 10 dari 35 Putusan No: 4/Pid.Pra/2019/PN.Simdinyatakan
Pengadilan PN SOASIU Pidana Khusus
Register : 28-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 06-04-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Sos
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
JAELAN SAMAUN
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Wasile
102 — 50
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Sose Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriSoasio yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan
    Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakankesewenangwenangan dan bertentangan dengan asas kepastianhukum;Dalil Pemohon:Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa danHalaman 54 dari 57 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Sosmengadili