Ditemukan 4333 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan preferen prepeden presoden priseden
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 341/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat III : EDENG MULIA DERMAWAN
Pembanding/Penggugat IX : TUKUL LASIMAN
Terbanding/Tergugat I : Kolonel CTB Drs. Wahyudi Wijayanto
Terbanding/Tergugat II : Direktur Topografi Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Lurah Cempaka Putih Barat
Turut Terbanding/Penggugat I : RR. SITI SRITRI RIANINGSIH DKK
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAHRIAL EFFENDI
Turut Terbanding/Penggugat IV : ALIA DINATA
Turut Terbanding/Penggugat V : EDI YULIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : ERNI KWANTINI
Turut Terbanding/Penggugat VII : SRI HANDOYO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : URIP ASMANURWIDJAYA
Turut Terbanding/Penggugat X : TRI INDRIANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : Drs. H.M. NURZAIN
Turut Terbanding/Penggugat XII : LENTI MAHARTI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ENDANG GAMBIROWATI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : UMI LUSIYATI
Turut Terbanding/Penggugat XV : RAMINAH
Tu
176 — 476
  • pemilik atas tanah yangdimohonkan oleh Para Penggugat, adalah milik Tergugat II, tidak punya dasarsebagai Pemilik Hal membuktikan Tergugat dan Tergugat Il secara bersamasama melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja mengajukanPemblokiran tanpa mempunyai bukti surat kepemilikan yang asli, dalam hal inisangat kelihatan Tergugat III juga melakukan Perbuatan melawan hukum,dimana Tergugat III tidak benarbenar melihat persyaratan untuk mengajukanPemblokiran atas sebidang tanah yang akhirnya menjadi preseden
    tidak disertai (melampirkan) bukti kKepemilikan baik berupa SHMatau Akta Jual Beli yang sah, Tergugat hanya mengakungaku bahwaTergugat Il menjadi pemilik atas tanah yang dimohonkan oleh ParaPenggugat, tidak punya dasar mengaku sebagai Pemilik dan dibuktikanmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengajukan Pemblokiran atasobjek tanah yang disengketakan, dalam hal sangat kelihatan Tergugat III tidakbenarbenar melihat persyaratan untuk mengajukan Pemblokiran atassebidang tanah yang akhir menjadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-05-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — PT. TRADITION INDONESIA VS VIJAY PERAPTI
260 — 578 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • selama ini serta buktibukti yang Tergugat/Pemohon Kasasi ajukan, yang menegaskan bahwa "Direksiadalah organ perseroan dan berhak bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atasnama perseroan baik kedalam maupun keluar perseroan" yang dalam prakteknyacukup dibuktikan dengan nama yang bersangkutan terdaftar dalam akta notarispendirian perusahaan atau dokumen pengesahan badan hukum dari KementrianHukum dan Ham;Oleh karena itu, kesimpulan Judex Facti tersebut justru menimbulkanketidakpastian hukum dan preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1519 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — MUKTAR WIDJAJA VS Tn. KAHAR WINARDI
79 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Duta Pertiwi, Tok denganpihak Termohon Kasasi, menjadi preseden buruk bagi setiap perkaranantinya, pihakpihak yang tak ada mempunyai hubungan hukum ikutterlibat dalam permasalahan tanpa sepengetahuannya, apalagipermasalahan hukum tersebut diketahui publik yang bisa menjatuhkanmartabat dan nama baik di masyarakat;Unsur ketelitian dan kehatihatian harus dijaga oleh setiap pencarikeadilan dalam membuat gugatannya ke Pengadilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 17-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 — KUSNADI HUTAHAEAN, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DK
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 85 K/TUN/2012akan menimbulkan preseden buruk dikemudian hari karena akan berpengaruhlangsung terhadap keadaan penempatan pihak pihak pada batas tanah,perbedaan hasil pengukuran yang cukup prinsipil dan mendasar itu terlihatjelas dan terang dalam Peta Bidang Nomor : 671/2009 Tanggal 19 Agustus2009 Dan Surat Ukur Nomor : 02/Sitoluama/2009 Tanggal 17 Desember 2009,yakni : Penempatan posisi atau letak dari pihak pihak pada tiap tiap batas tanahmenurut hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat
Pengadilan PN PALOPO Pidana Khusus
Register : 05-03-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.YANUAR FIHAWIANO SH
2.AHMAD SULHAN S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRUL
1292 — 992
  • dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakimsekiranya pernyataan atau pendapat di dalam Surat Pandangan tersebutHalaman 75 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pipdikeluarkan sebagai tindak lanjut atau pendalaman atas materi pengaduan saksikorban ke Dewan Pers tersebut, maka seyogyanya Dewan Pers memberikanpenilaian yang obyektif serta memberikan perlindungan hukum dan kesempatanyang sama kepada terdakwa dan saksi korban, sebab menurut Majelis Hakimsurat pandangan tersebut dapat menjadi preseden
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 07-02-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.
Tanggal 26 April 2017 — TRISNO SUSILO, S.P. Bin NGADIMIN
382 — 49
  • belum adaatau belum jelas hukumnya dalam perundangundangan;Harus memperoleh kekuatan hukum tetap;Telah berulang kali dijadikan dalam memutuskan perkara yang sama;Telah memenuhi rasa keadilan;029 5Telah diakui oleh Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa atas syaratsyarat di atas Majelis Hakimberpendapat kedua putusan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwabelum dapat dianggap sebagai suatu yurisprudensi karena belummemperoleh kekuatan hukum tetap, terlebih lagi sistem hukum negara kitatidak menganut asas preseden
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 14-08-2018 — Putus : 14-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/P/FP/2018/PTUN.SMD
Tanggal 14 September 2018 — Pemohon:
H. ANDI HARAHAP, S.SOS, dk
Termohon:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
191 — 73
  • Sebagai contoh tiga putusan Mahkamah Konstitusi terbaruyang mengukuhkan preseden tersebut adalah: Putusan Nomor 38/PHP.BUPXVI/2018, tanggal 5 September 2018 yangmemerintahkan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiSampang Tahun 2018 (secara keseluruhan), dengan pertimbangan pemilihandidasarkan pada DPT yang tidak valid dan tidak logis; Putusan Nomor 8/PHP.KOTXVI/2018, tanggal 12 September 2018 yangmemerintahkan pemungutan suara ulang Pemilinan Wali Kota dan Wakil WaliKota Cirebon
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-12-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 964/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
LIANG CHARLES LIANGAN
150 — 27
  • Pengikatan Jual Beli adalah jembatan untukmengantarkan penjual dan pembeli mencapai kesepakatan yangseluruhnya terpenuhi dan bila alas hak yang ada diserahkan kepadaHalaman 43 dari 80 Putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN SDA.Notaris agar adanya suatu kepercayaan maka harus tercantum dalam AktaPerjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut atau setidaktidaknya dalamlampiran perjanjian tersebut;Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat diberikan suatu kuasamutlak didalamnya karena akan menjadi suatu preseden
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-04-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 75/Pdt.G/2013/PN.Pbr
Tanggal 22 Mei 2014 — Drs. M. Najib, SMH VS 1.TUNUT 2.YUDI SASMITO 3.EDY PERMANA 4.FUAD 5.TJOKRO 6.H.M. SURAHMAD 7.SYAFEI 8.SYARIFUDDIN 9.NINUK 10.Ir HARISMAN 11.SUDARNO 12.KHAIRUL 13.DENY 14.Ir AHMAD KURNAIN 15.SYAFRI 16.SYAFRIZAL 17.ANI 18.CHAIRUL ANWAR 19.SYAFRUDDIN SAAN 20.WILMAN 21.SAID USMAN 22.Ir. CHAIRIL 23.DARMA PALA 24.ZARMAN 25.SUDIRMAN 26.RUZI 27.HOS 28.RAMLIS
89 — 71
  • untuk mencegah Tergugat I s/d XXVIII lalai atau tidak mentaati isiputusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan NegeriPekanbaru untuk menghukum Tergugat I s/d XXVIII, untuk membayar uangpaksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)/hari;48 Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat makapantas dan patutlah jika para Tergugat dalam hal ini menanggung semua biayayang timbul dan ditimbulkan dalam perkara ini;49 Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 2 Mei 2019 — PT. International Business Futures LAWAN Yunita
469 — 579
  • hak dan kewajiban yang telah diperjanjikanoleh para pihak, sehingga tujuan mereka tercapai.Masingmasing pihak melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yangtelah disetujui untuk dilakukan.Secara umum itikad baik harus ada padasetiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selaludiperhatikan oleh pihak yang lainnya danapabilabenarapayangdilakukan TERGUGAT dengan mengindahkan aturanaturan dalambertransaksi di Bursa Berjangka Komoditi Indonesia jika persoalan dikabulkan akan menjadi preseden
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 20-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 311/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 10 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI, UNIT LAYANAN MODAL MIKRO ULAMM TULUNGAGUNG Diwakili Oleh : ISNAENI RAHMAWATI
Terbanding/Penggugat : SUPIYAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Sri Areni,S.H
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Keuangan R.I c.q Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIKIN
Turut Terbanding/Tergugat III : WIWIK MUSTANTI
Turut Terbanding/Tergugat IV : HABIBIL MUNTAQO
91 — 77
  • Hal tersebut mencerminkanketidakpatutan dan dapat menjadi preseden tidak baik dimasyarakat, serta menghambat kemudahan fasilitas kredit lembagaperbankan maupun non perbankan karena menurunnya tingkatkepercayaan kepada masyarakat.Bahwa oleh karena halhal tersebut, sudah terbukti dan tidakterbantahkan lagi lelang atas Barang Jaminan Kredit a quomerupakan konsekuensi hukum yang harus ditanggung olehPenggugat dan Tergugat III atas wanprestasi yang telah dilakukanoleh Tergugat III.
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI
Tanggal 26 Juli 2018 — - TERDAKWA : AHMAD Bin PUANG KUSE.
122 — 66
  • adapun alasanalasan yang dijadikan dasaroleh Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN Kdi tanggal 25 Mei 2018 sebagaimana yang diuraikan dalammemori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulansebagai berikut : Bahwa pidana yang dijatunkan terhadap terdakwa masih belummemenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan tidak akan menimbulkan efekjera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan memberikan preseden
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 23 Januari 2014 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI
205 — 130
  • Tapi system kitadipengaruhi oleh Civil Law sistem sehinggaberdasarkan hukum positif dan tidakmengenal asas preseden, namun diakuibahwayurispridensi menjadi sumberhukum ;Bahwa mengenai asas point d enteret pointdaction yang artinya orang bolehmengajukan gugatan jika dia punyakepentingan, maka kepentingan itu yangterkait langsung, kepentingan yang terkaitlangsung inii tidak harus orang yang dituju,pihak ketiga pun punya kepentingan akibatsuatu ktun ;Bahwa cacatnya penerbitkan suatu ktun bisacacat dari
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT MANADO Nomor 184/PDT/2020/PT MND
Tanggal 26 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Yongki Darius Mogi Diwakili Oleh : EDVAARD NEERIUS MAKAPUAS, S.H.
Terbanding/Penggugat I : INGRID ANDRIES
Terbanding/Penggugat II : SHERLY ANDRIES
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Negara RI Cq. Kepala BPN Propinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala BPN Kabupaten Kepl Sangihe
Turut Terbanding/Tergugat II : Michael Andris
Turut Terbanding/Tergugat III : Chandra Lambuwun
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cq. Kantor Wilayah Manado, Cq. Kantor Cabang Tahuna
Turut Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Negara RI Cq. Kemenkeu RI Cq. DJKN Cq.Kanwil DJKN Sulawesi Utara Cq. KPKNL Manado
168 — 132
  • tentangPendaftaran Tanah, sehingga atas dasar Kitab UndangUndang Hukum Perdatadan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tersebut peralihan sesuatu hakdapat dilakukan melalui Lelang Negara.Bahwa berdasarkan uraian diatas berkaitan dengan pelaksanaan lelangPembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi UtaraHalaman 78 dari 87 halaman Putusan No.184/PDT/2020/PT MNDYang Arif dan Bijaksana untuk menegakkan kembali Kepastian Hukum sertamenghindari Putusan yang dapat memberikan preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — NURIA VS HENDRAWAN SUBIANA DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BOGOR., II. H. ANWARI;
79 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut dan selanjutnya memeriksa sertamemutus sendiri perkaranya dengan amar menyatakan gugatanTermohon PK/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidakdapat diterima, karena rujukan adanya tumpang tindih sebagianbidang tanah dalam perkara a quo didasarkan pada pengakuan pihakyang secara yuridis tidak kompeten dalam penunjukan letak danbatasbatas bidang tanah yang berhubungan dengan Sertipikat HakMilik Nomor 6/Sentul;Diterimanya pengakuan seperti ini oleh Yang Mulia Majelis Hakimakan menjadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/Pdt/2016
Tanggal 20 September 2016 — SUMATRA PARTNERS LLC VS MARDJONO REKSODIPUTRO, DKK
633 — 907 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danimateriil oleh karena harus mengeluarkan biayabiaya, tenaga, danwaktu yang signifikan untuk mengajukan upaya hukum berupajawaban maupun gugatan rekonvensi ini, dimana seharusnya biayabiaya tersebut tidak perlu diderita oleh Para Penggugat Rekonvensiapabila Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan yangmenyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dan berdampak padareputasi dan citra baik ABNR yang telah dibangun sejak tahun 1967sebagai pemberi jasa konsultasi hukum, menyesatkan publik,menimbulkan preseden
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 10-01-2013 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 15-04-2013
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 1-K/PMT. III/AL/I/2013
Tanggal 28 Februari 2013 — FUAD FAJAR IKHSAN Mayor Laut (S) / NRP 10413/P
130 — 42
  • Agar tidak menjadi preseden bagi Ketua Primkop yang lain, maka bagi Terdakwaharus dibebankan pengembalian seluruh kerugian Primkopal LantamalV sesuaimekanisme yang telah ditentukan dalam RAT Luar Biasa dan perlu dicatat dalamLaporan Tahunan dalam setiap RAT.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Prof. Dr. H. ABDUS SALAM, Dz, MM
107 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa suatu hal yang melukai rasa keadilan apabila PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana yang tidak memperoleh keuntunganmateri dan bahkan mengeluarkan uang pribadinya masih harus dihukumtinggi dan ditambah uang pengganti akan menjadi preseden buruk bagipara Terdakwa atau calon Terdakwa lainnya untuk bersikap kooperatif,karena sikap kooperatif tersebut tidak dimasukkan sebagai hal yangmeringankan sebagai pertimbangan hukum terhadap putusan yangdijatuhnkan padanya sehingga putusan yang diterimanya menjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 14-06-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. PT LIMAS RAGA INTI, DK
161 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terlapor V, Terlapor VII,Terlapor VII, dan Terlapor XVII, secara hukum telah menerima PutusanKPPU a quo;Berkaitan dengan hal ini, Pemohon Kasasi mohon agar JudexJuris memberikan perhatiannya agar tidak menjadi danmenimbulkan preseden buruk bagi penegakan UndangUndangNomor 5 Tahun 1999.8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — BAGOES SOEPRAYOGO, SE. Dk
110 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mekanisme/tatacara proses pemberiankredit kepada saudara Yudi Setiawan telah sesuai dengan SOP, sebagai bu ktinyata tidak ada niat jabat dalam benak Terdakwa untuk melakukan perbuatan,menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, serta merupakan preseden