M.Zainuddin, MM tersebut dan malah ikut memerintahkan kami untuk segeramenyelesaikan laporan pertanggungjawaban fiktif tersebut, sehingga kami selakuanak buah tidak punya pelindung untuk menolak dan melawan perintah TerdakwaDrs. M.

aksimogok kerja lagi tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 140 ayat (1) dan (2) UUNomor 13 Tahun 2003 Jo peraturan perusahaan BAB IX Pasal 36 ayat 2 q yangberbunyi melakukan mogok kerja dan/atau unjuk rasa tidak sah dua hari berturutturutatau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat, dengan hanya mendapatkan uangpengantian hak sesuai dengan Pasal 36 ayat butir C Peraturan Perusahaan;Bahwa Para Tegugat dengan etikat tidak baik, dengan sengaja/ melakukanperlawanan secara terbuka dengan melawan

perintah Penggugat dan melakukanpropaganda untuk melawan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahan antaralain Tergugat memakai pakaian serba hitam sedangkan kebijakan Penggugat adalahmemakai pakaian putih.

dengan35petugas Polisi tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam lalumenyerang petugas Polisi dengan senjata tajam tersebut, sehingga dalam hal inimenurut ahli perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori melakukan ancamankekerasan terhadap petugas;Bahwa kejadian pada pagi harinya, yaitu Terdakwa tetap masuk ke suatu jalansedangkan sebelumnya sudah dilarang oleh petugas, maka perbuatan tersebut tidaktermasuk sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas, namunsebagai perbuatan melawan

perintah petugas;Bahwa pada kejadian siang harinya, apabila Terdakwa hanya berjalan sambilbertanya kepada petugas namun tidak disertai dengan kalimatkalimat provokasiataupun tidak disertai dengan perbuatan mengeluarkan senjata tajam, maka perbuatanTerdakwa tidak termasuk pada perbuatan melakukan ancaman kekerasan terhadappetugas;Bahwa apabila Terdakwa mencabut mandau untuk melakukan atraksi dan hal tersebutditujukan kepada khalayak umum, maka perbuatan Terdakwa mencabut mandaubukan merupakan suatu

. : 32/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby.Kemudian yang bersangkutan menerangkan bahwa pada saat itu KepalaDesa selaku pimpinan di Pemdes Sumberwuluh bersikap otoriter kepadapara perangkat, sehingga pada saat itu yang bersangkutan bekerjadibawah tekanan dan tidak berani melawan perintah Kepala Desa.

sematamata terhadap surat tertanggal 25 Agustus 2011, namunjuga tidak patuh terhadap gelar perkara tanggal 28 Juni 2011 yang jugadihadiri oleh para pihak, termasuk dihadiri oleh TermohonKasasi/Tergugat agar tidak memproses balik nama sebelumpermasalahan, baik permasalahan hukum pidana maupunpermasalahan perdata selesai dan apabila akan melakukan proses baliknama Termohon Kasasi/Tergugat agar segera melaporkan kepada BPNRI, namun Termohon Kasasi/Tergugat bukan hanya tidak melaporkan,akan tetapi telah melawan

perintah tersebut dengan memproses baliknama ketiga Sertipikat Hak Milik Nomor 1201, 1202 dan 2981/Benoa,dari semula atas nama Rustandi Jusuf menjadi atas nama WardonoAsnim;*Kutipan Memori Kasasi Termohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Penggugat/Terbanding tersebut di atas membuktikan bahwapertimbangan hukum Judex Juris yang tidak benar atau dalamterminologi Pasal 6/7 huruf (a) UndangUndang Mahkamah Agungdidasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat berasal darilawan, in casu dari Termohon

Nomor: 315K/TUN/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 = juncto Nomor:296/B/2016/PT.TUN.Jkt tertanggal 12 Januari 2017 juncto Nomor:Hal. 4 Putusan No.541/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim12.42/G/2016/PTUNJkt tertanggal 15 Agustus 2016 adalah perbuatanmelawan hukum, melawan perintah Pengadilan;11.2.

Bangsri Kabupaten Jepara penerima ganti rugi tanah untukpembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 tidak beranimenolak apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa/Petinggi karena sebagaiwarga desa dan orang awam beranggapan menolak atau melawan perintahKepala Desa/Petinggi berarti melawan perintah penguasa Desa, sehinggakhawatir akan berpengaruh kepada kepentingan/keperluan warga jika mengurussesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan desa.Menimbang bahwa uang hasil penarikan pologoro

itupun saksi sudah bersikeras agar jaringan yang 8titik tersebut juga dilakukan pemotongan pajak, akan tetapi penyedia jasa(terdakwa) mengatakan jika perusahaan induk dari CV Infotek MultimediaGorontalo yakni CV Infotek yang berdomisili di Manado telah membayar pajak110namun yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan buktinya dan olehkarena saksi tetap bersikeras agar dilakukan pemotongan pajak makaterdakwa mengatakan jika hal tersebut saksi lakukan maka sama halnyasaksi menabrak tembok atau melawan

perintah atasan atau tidak loyal lagidengan pimpinan ;Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yang dimaksud oleh terdakwa sebagaiatasan atau pimpinan tersebut adalah Walikota Gorontalo karena memangsebelumnya saksi sudah diberitahukan jika kegiatan penyediaan jasa internetdi KPDEP Kota Gorontalo sebenarnya dikerjakan oleh Ato Dambea yangmerupakan anak dari Adhan Dambea, S.Sos,MA yang waktu itu menjabatselaku Walikota Gorontalo;Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa sehingga didalam SPP, SPMdan SP2D

Gorontalo yang tentunya termasuk kinerja dariSKPDSKPD di Pemkot Gorontalo, dan tentunya sebagai tokoh masyarakat yangmempunyai wibawah dan pengaruh, dihubungkan dengan keterangan saksi AminTolomoo dan Suparti Uno bahwa Terdakwa sangat dekat hubungannya denganpak Walikota, bahkan sudah seperti keluarga sendiri, sebagaimana diungkapkanTerdakwa pada saat saksi Amin Tolomoo hendak memotong pajak untuk 8 titikTerdakwa mengatakan jika hal tersebut saksi lakukan maka sama halnya saksimenabrak tembok atau melawan

perintah atasan atau tidak loyal lagi denganpimpinan, dihubungkan dengan keterangan saksi Amin Tolomoobahwasebelumnya saksi sudah diberitahukan oleh Terdakwa jika kegiatanpenyediaan jasa internet di KPDEP Kota Gorontalo sebenarnya dikerjakan oleh187Ato Dambea yang merupakan anak dari Adhan Dambea, S.Sos,MA yang waktuitu menjabat selaku Walikota Gorontalo, dihubungkan dengan kedudukan parasaksi sebagai PNS pada Pemerintah Kota Gorontalo atau sebagai bawahansecara manusiawi menunjukan adanya keadaan

jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan dapat dijadikan alat bukti adalah buku hariankapal merupakan catatan otentik sehingga dapat digunakanuntuk = membuktikan terjadinya i peristiwa atau keberadaanseseorang di kapal.Pasal 142Cukup jelas.Pasal 143Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fYang dimaksud dengan berperilaku yang tidak layak antara lain:a. mempengaruhi orang lain untuk mogok kerja, terlambatmelakukan dinas jaga dan/atau melawan

perintah atasan;b. mengucapkan katakata yang bersifat menghina,memfitnah, dan/atau tidak santun;c. memiliki minuman keras, material pornografi, dan/atau obatterlarang; ataud. berjudi, mabuk, dan tindakan asusila.Ayat (2)...Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 144Cukup jelas.Pasal 145Cukup jelas.Pasal 146Cukup jelas.Pasal 147Cukup jelas.Pasal 148Cukup jelas.Pasal 149Cukup jelas.Pasal 150Cukup jelas.Pasal 151Cukup jelas.Pasal 152Cukup jelas.Pasal 153Cukup jelas.Pasal 154Cukup jelas.Pasal 155Ayat (1)Cukup jelas.PRESID

Demikianpula halnya, jika tidak ada perintah untuk menyetorkan ke Negara,tidak mungkin juga Terdakwa berani melawan perintah atasannyayang berwenang dengan inisiatif sendiri menyetorkannya ke Negara.Jika melawan perintan Jacob Nuwa Wea, Terdakwa dapat dipecatdengan tidak hormat.

adanyapengaruh dari Drs SUBANDRIO PARHUSIP.Bahwa benar saksi sudah pernah melakukan pengecekan dilapangan / Penghitunganvolume pada pekerjaan pembangunan jalan simpang polmasalaon TA.2011 danterakhir kalinya dilakukan pemeriksaan dari BPK dan saksi tidak tahu apa hasilnyadan saksi tidak ingat tanggal, bulan pada tahun 2012 waktu pelaksanaannya.Bahwa benar saksi tidak mengetahui pemeriksaan yang dilakukan Ahli dari USUpada pekerjaan Pembangunan jalan simpang polmasalaon TA.2011.Bahwa benar saksi sudah pernah melawan

perintah Drs.

Saat itu Saksi tetap menolakdan hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima apapun; Bahwa saat itu nakhoda menyatakan akan memperhatikan anjuran Saksi, akan tetapiternyata kegiatan tersebut tetap dilakukan Nakhoda dan Saksi tidak mampumencegah karena Saksi tidak diperbolehkan melawan perintah Nakhoda sebagaipimpinan tertinggi diatas Kapal; Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu lagi mengenai posisi Kapal ataupun ketikaKapal MT.

(Enam miliarlimaratusempat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus limabelas rupiah).Bahwa saksi melaksanakan tugas untuk mencairkan uang milik PT.Jamkrida Jatim yang tidak sesuai peruntukannya karena perintahTerdakwa selaku Direktur Utama dan Pak Bugi selaku Direktur Keuangan.Bahwa saksi tidak berani melawan perintah Terdakwa karena takutdiberhentikan sebagai karyawan PT. Jamkrida Jatim;Bahwa selama menyerahkan / memberikan uang milik PT.

melakukanvalidasi, karena slip setorann yang diberikan haruslah dicatat sesuai perintah,karena bentuknya adalah slip setoran maka hal itu juga berarti sebagai buktipenyetoran;.Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi Bahwa jika didalam SOP ada mengatur tegas tentang job discription terkaittugas dan wewenang pejabat, maka harus wajib dijalankan/ditaati dan apabilaperintah atasan jika itu melanggar ketentuan SOP dan peraturan terkait bolehtidak dijalankan (bawahan punya hak untuk melawan

perintah tersebut);.makadapat diartikan tidak semua perintah dapat dilaksanakan jikahal tersebutbertentangan dengan ketentuan; Bahwa terkait kKewenangan penyidikan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) UUNo.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menegaskan bahwaselain penyidik kepolisian, pejabat PNS tertentu yang lingkup dan tugas dantanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dilingkunanOJK, diberi juga wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksuddalam Hukum Acara Pidana

;Bahwa sebenarnya Kasir bisa menolak nota Direktur Utama tetapi tidakdilaksanakan karena takut melawan perintah atasan. ;Bahwa sebenarnya laporan yang saksi buat hanya untuk internal PDAM saja.Bahwa notanota yang dibuat H.Kasiyan,SE,SH,MM hanya diakui oleh Kasiyansebesar Rp.135.000.000,.

(Enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluhtiga ribu delapan ratus lima belas rupiah).Bahwa saksi melaksanakan tugas untuk mencairkan uang milik PT.Jamkrida Jatim yang tidak sesuai peruntukannya karena perintahTerdakwa selaku Direktur Utama dan Pak Bugi selaku DirekturKeuangan.Bahwa saksi tidak berani melawan perintah Terdakwa karena takutdiberhentikan sebagai karyawan PT. Jamkrida Jatim;Bahwa selama menyerahkan / memberikan uang milik PT.

Dimana saat itu Dadang,Halaman 48 dari 150 Putusan No. 19/Pid.SusTPK2016/PN.SrgSIP.M.Epid memerintahkan kembali untuk mengkomunikasikan dengan YuniAstuti persyaratan apa saja yang harus dimasukkan ke dalam dokumen RKSagar dokumen yang dipersyaratkan mampu disiapkan oleh Yuni Astuti selakuyang akan melaksanakan kegiatan tersebut;Bahwa Saksi tidak pernah menolak arahanarahan/intervensi Dadang, S.Ip,M.Epid dikarenakan Saksi tidak berani melawan perintah pimpinan, karenapernah Saksi coba mengingatkan

;Bahwa sebenarnya Kasir bisa menolak nota Direktur tetapi tidak dilaksanakankarena takut melawan perintah atasan.;Bahwa sebenarnya laporan yang saksi buat hanya untuk internal PDAM saja.Bahwa notanota yang dibuat Terdakwa H.Kasiyan,SE,SH,MM hanya diakui olehH.Kasiyan,SE,SH,MM sebesar Rp.135.000.000,.;Bahwa hasil pengecekan dengan Bagian Pembukuan ada selisih Rp.350 juta dandata laporan tersebut diserahkan kepada Terdakwa H.Kasiyan,SE,SH,MM sebagaiDirektur PDAM Kapuas.

kalau yangdiperintah tidak mempunyai Kewenangan untuk melawan perintah;e Bahwa penafsiran pasal 48 KUHP. Apabila yang diperintah tidakmengetahui yang diperintah itu tidak benar / benar yang bertanggungjawab adalah yang memerintah;e Bahwa ukuran seseorang yang tidak dapat menolak perintah : dilihatseacara .kasuistis ;e Bahwa Disposisi dalam hukum administrasi termasuk :1. Atribusi: kalau kKewenangan berdasar perundangundangan;2. Mandat: dapat tertulis dan tidak tertulis. .3.

kalau yangdiperintah tidak mempunyai Kewenangan untuk melawan perintah ;e Bahwa penafsiran pasal 48 KUHP. Apabila yang diperintah tidakmengetahui yang diperintah itu tidak benar / benar yang bertanggungjawab adalah yang memerintah;e Bahwa ukuran seseorang yang tidak dapat menolak perintah : dilihatseacara .kasuistis ;e Bahwa Disposisi dalam hukum administrasi termasuk :1. Atribusi: kalau kKewenangan berdasar perundangundangan;2. Mandat: dapat tertulis dan tidak tertulis. .3.