Ditemukan 7854 data
9 — 6
Dengan demikian majelis hakim, berpendapatbahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fighiyah yangberbunyi :laos! ule Gle prio wwlasd! sy.Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.
11 — 0
ape gle as laos Hl due ya ac sud) al,Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suamidengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbuktiserta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo.
8 — 0
1:ed Laos! cule cole p rio aw lal s5 >Artinya : Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka halhal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telahterbukti secara sah danmeyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)PP No. 9 tahun 1975 jo.
4 — 0
oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohontelah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebuttetap dipertahankan niscaya tujuan rumah tangga sebagaimana dalam pasal 1 Undangundang Nomor tahun 1974 yaitu sakinah, mawaddah warohmah tidak terwujud;Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohondipertahankan akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya, padahalmenghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat sebagiamanakaidah usul :J Laos
22 — 2
meskipun belum mencapai batasminimal umur untuk melangsungkan perkawinan;e Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan setiap hariratarata Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) ;e Bahwa anak Pemohon sudah hamil 2 bulan ;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika perkawinan anak Pemohon dengancalon isterinya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka perbuatan yang melanggarhukum tersebut akan tetap berkelanjutan, padahal dalam Qoi'dah Fighiyah disebutkan ;W@W bea.tlutl> Ae pric x laos
7 — 5
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang berbunyi: laos!
6 — 1
memberikanbantuan materi kepada kedua anak tersebut bila terjadi pernikahan, dan jika keduanyamemerlukan bantuan;Menimbang, bahwa dengan demikian bila perkawinan anak Para Pemohondengan calon suami tersebut dilaksanakan, maka tidak ada larangan untuk menikahmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku bahkandipandang mashlahatnya lebih besar daripada madhorotnya agar keduanya menjadi suamiistri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai qoidah fighiyah :laos
7 — 3
Sebagaimana qaidahushul figin yang menyatakan :laos! ule ule pric awl!
24 — 7
perkawinan itutetap dipertahankan akan dapat menimbulkan Mudharat bagi Penggugat, maka MajelisHakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yangharus diikuti (mashlahat), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tanggatersebut timbul kebencian antara Penggugat dan tergugat tidak dapat dihilangkankecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan mudharattersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fikihyang berbunyi :laos
6 — 0
Bahwa akhirnya sejak bulan Mei 2016, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di JalanKarangkamulyan Gang Laos RT.004 RW.003 Kelurahan TegalkamulyanKecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dan hingga sekarangkeduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan ;7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara iniBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Cilacap cq.
7 — 0
Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Dmkberpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan KaidahFighiyah yang berbunyi :laos! ule le prio swladd! 4.Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.
Rini Ramadhani binti Sarman
Tergugat:
Rifki Andika bin Sudarman
22 — 14
Penggugat dan Tergugat tidak bersedia disatukankembali sebagai pasangan suamiistri;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan di atas, Hakimberkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat telahsampai pada puncak ketidakharmonisan sehingga rumah tangganyadapat dikatakan sudah pecah (broken marriage), dimana Tergugat tidakmemperdulikan Penggugat dan sudah pisah rumah sehari setelah akadnikah;Dan kaidah fighiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yangdikutip oleh Majelis berbunyi;a$ laos
43 — 3
1974,kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undangtersebut;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon, adik Pemohon dancalon isterinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan,11maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebuthingga adik Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlarat akan lebihbesar daripada manfaatnya;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlumemperhatikan Kaidah Ushul Figh yang telah diambil alih oleh Majelishakim yang berbunyi :J laos
17 — 2
Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, makaPenggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannyamasingmasing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) danHalaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 2484/Pdt.G/2015/PA.Grt(2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa faktafakta hukum tersebut telah memenuhi normahukum Islam yang terkandung dalam kaidah figqhiyyah yang berbunyi :laos!
50 — 12
membentukkeluarga yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana termaktub dalam AlQur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 halmana tidak terwujud dalam rumah tanggaantara Pemohon dan Termohon bahkan telah hidup pisah rumah, Hakimberpendapat tidak ada manfaatnya bahkan sangat menyiksa kedua belah pihakapabila perkawinan mereka tetap dipertahankan sebagaimana dimaksud kaidahfighiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;laos
13 — 1
sepakat untuk menikah serta rencana pernikahan tersebut telah direstuloleh kedua keluarga calon mempelai maka apabila pernikahan tersebutditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi keduacalon mempelai, dan ini harus dihindari;Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, MajelisHakim perlu mengetengahkan Qoidah Fighiyah / pendapat dari ahli HukumIslam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis, yaitudalam Kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi sebagai berikut :laos
5 — 0
Pekerjaan Advokat yang berkedudukandan beralamat kantor di Jalan Kalingga Blok No 10 perumahan BukitPermai, kelurahan Kebonsari, Kabupaten Jember berdasarkan SuratKuasa tanggal 03 April 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama JemberNomor: 1038/Kuasa/IV/2019/PA.Jr tertanggal 04 April 2019, sebagaiPemohon;melawanTERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,tempat tinggal di Dusun Curah Laos RT.003 RW. 007 Desa LampejiKecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebagai Termohon;Pengadilan
4 — 1
Hal ini sejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbunyi :a Laos! le Ws fo rio swlaoll sy.Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo.
8 — 5
Dengan demikian,dalildalil gugatan Penggugat harus dinyatakan formil telah terbukti;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan ataudibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkanmudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belahpihak, sebagai mana Qaidah Ushul Figh yang berbunyi :laos!
7 — 3
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: laos! ate ole px ao x wl acl slsArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti danberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.