1. Menyatakan terdakwa EME ASMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EME ASMA dengan pidana denda Sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

1. Menyatakan TerdakwaENCEPtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

Menyatakan Terdakwa ENCEP tersebut diatas telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanperbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015tentang Ketertiban Umum;2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000, (duapuluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Iqbal Satria Jaya, SH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendirikan bangunan tanpa ijin dari yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mochammad Iqbal Satria Jaya, SH berupa pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebani

Bahwa ditemukan fakta hukum obyek sengketa diterbitkanoleh Tergugat dengan mengabaikan ketentuan pasal 10 ayat 3Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 tahun 1998 tentangBangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung,yang mensyaratkan sebagaiberikut :Pasal 10 ayat(GD) Senn n nnn nnn nnn nnn nn I Pengajuan mendirikan Izin mendirikan bangunansebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini untukbangunan bukan rumah tinggal wajid memenuhi persyaratansebagai berikutMengisi formulir dengan melampirkana

Menyatakan sah Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Bandung yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor : 503.648.1/1059/BPPT tanggal 4 maret 2013 yangdiberikan kepada Fandam Darmawan ;3.

Bangunan danRetribusi Penggantian Biaya cetak Peta,pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (5)1) Setiap Orang yang akan membangun Bangunan Gedung danbangun bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan olehWalikota; 3) Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapatmendelegasikan kewenangan menerbitkan Izin MendirikanBangunan (IMB) kepada Kepala SOPD yang tugas pokok danfungsinya

Putusan No. 71/G/2013/PTUNBDDpersetujuan pemanfaatan ruang (videBuktiMenimbang, bahwa mencermati pertimbanganpertimbangan hukum diatas, melihat dari dasar yuridis, dan isidari Obyek Sengketa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwaditerbitkannya Objek sengketa a quo yang esensinya berupa Suratizin mendirikan Bangunan, dan pengaturan kewenangan dasaryuridis penerbitan Obyek Sengketa a quo berdasar padaPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 12 Tahun 2011 tentangPenyelengaraan, Retribusi Izin Mendirikan

Peraturan Daerah KotaBandung Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan GedungPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 12 Tahun 2011 TentangPenyelengaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan RetribusiPenggantian Biaya Cetak Peta serta Peraturan Perundanganundangan yang lain yangterkait; Dalampenundaan 22202022202 ==e Menolak permohonan penundaanpelaksanaan terhadap Surat Izin Nomor:503.648.1/1059/BPPT tanggal 4 maret2013, tentang Izin Mendirikan Bangunanyang diberikan kepada FandamDarmawan ;5Menyatakan

Bahwa tanah hak milik Penggugat dikuasai dan mendirikan bangunan rumahantara lain5.1 Tergugat 1. menguasai tanah Penggugat Panjang 10 M dan Lebar 7.5meter dan mendirikan bangunan ukuran Panjang 8 meter dan Lebar 7meter.Batas tanah Barat dengan Ginawan ( Tergugat. 1 )Selatan dengan JI. AmirudinUtara dengan JI.

Arif ( Tergugat. 3 )Tergugat 3 menguasai tanah Penggugat Ukuran Tanah Panjang 22 Mdan Lebar 10 M dan mendirikan bangunan dengan ukuran Panjang 20meter dan Lebar 9 meter.Batas Tanah Barat dengan Beno ( Tergugat. 2 )Selatan dengan JI. AmirudinUtara dengan JI. DesaTimur dengan Anda ( Tergugat. 4 )Tergugat. 4 menguasai tanah Penggugat ukuran tanah Panjang 22 Mdan Lebar 18 M dan mendirikan bangunan dengan ukuran Panjang 22meter dan Lebar 18 meter.Batas Tanah Barat dengan H.

DesaTimur dengan Wito ( Tergugat. 5 )Tergugat. 5 menguasai tanah Penggugat Ukuran Tanah Panjang 22 mdan Lebar 9 m dan mendirikan bangunan dengan ukuran Panjang 20meter dan Lebar 8 meterBatas Tanah Barat dengan Anda ( Tergugat. 4 )Selatan dengan JI.

AmirudinUtara dengan JL DesaTimur dengan Karpin ( Tergugat. 6 )Tergugat. 6 menguasai tanah Penggugat Ukuran Tanah Panjang 22 mdan Lebar 13 m dan mendirikan bangunan dengan ukuran Panjang 20meter dan Lebar 12 meter.Batas Tanah Barat dengan Wito ( Tergugat. 5 )Selatan dengan JI. AmirudinUtara dengan Jl.

DesaTimur dengan Amirudin ( Penggugat )5.8 Tergugat. 8 menguasai tanah penggugat ukuran tanah Panjang 22 mdan Lebar 6 m dan mendirikan bangunan dengan ukuran Panjang 20meter dan Lebar 5 meterBatas Tanah Barat dengan Amirudin ( Penggugat)Selatan dengan J1. AmirudinUtara dengan JI.

2018Termohon Kasasi dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam Gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; Menyatakan menunda Pelaksanaan Surat Keputusan WalikotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentang PencabutanIzin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSR atas namaDenny Setiawan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSRatas nama Denny Setiawan;4.

terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 371/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Februari 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 22/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 17 Oktober 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; Menyatakan Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Wali KotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan

Memori Kasasi pada tanggal 24 April2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganperbaikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa upaya Penggugat untuk menyampaikan keberatan atau upayauntuk mengubah Izin Mendirikan

Putusan Nomor 430 K/TUN/2018dan Perumahan (DTKP) Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan SuratPerintah Penghentian Kegiatan Mendirikan Bangunan maupunmenerbitkan pencabutan IMB, yang tidak ditanggapi oleh Tergugatdipandang telah memadai sebagai pengajuan upaya administrasi: Bahwa namun demikian, penerbitan objek sengketa telah sesuai denganperaturan perundangundangan, karena pelaksanaan pembangunan olehPenggugat di atas tanah miliknya telah menyimpang dari dokumenrencana teknis yang telah disahkan

Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan BangunanApartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak diJalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, KecamatanRancasari, Kota Bandung;2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat IzinKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP. tanggal 2 Oktober 2017,Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H.

Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/201 7/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunankepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E., beralamat di Jalan KomplekCitra Green Garden Kavling 17 Nomor , RT. 002, RW. 005, KotaBandung, untuk Mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersialberlantai XX (dua puluh) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, TentangIzin Mendirikan Bangunan kepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E.

,beralamat di Jalan Komplek Citra Green Garden Kavling 17 Nomor ,RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan BangunanApartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak diJalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, KecamatanRancasari, Kota Bandung;Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/20204.

Menyatakan sah Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunankepada H. Hari Raharta Sudrajat, S.E., beralamat di Jalan KompleksCitra Green Garden Kavling 17, Nomor , RT 002, RW 005, KotaBandung, untuk mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersialberlantai XX (dua puluh) yang terletak di jalan Soekarno Hatta Nomor638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;3.

ASNAWI LATIEF berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku DinasPerijinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;Terdakwa dalam mengajukan Surat Permohonan ljin Mendirikan Bangunan sehingga terbitIMB Nomor : 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ditujukan kepada Gubernur ProvinsiDKI Jakarta Up. kepada Kepala Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan dengan membuat SuratPernyataan dan Kuasa tertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat

ASNAWI LATIEF berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas PerijinanBangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;Terdakwa dalam mengajukan Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunanyang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta UP.

Kepala SukuDinas Tata Ruang Jakarta Selatan sehingga terbit Surat Ijin Mendirikan BangunanNomor: 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dilakukan dengan cara memakai suratpalsu atau yang dipalsukan yaitu dengan melampirkan antara lain Surat Pernyataan danKuasa tertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya tidak benar ataupalsu yang menyatakan bahwa atas bidang tanah yang terletak di Jalan Tebet balam 3Nomor : 16 RT.006 RW.01 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan luas

Kepala Suku DinasTata Ruang Jakarta Selatan yang isinya tidak benar atau palsu tersebut sehingga terbitSurat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 10334/IMB/2009 tanggat 21 Oktober 2009 yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Perijinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan yangterletak di Jalan Tebet Dalam 3 Nomor : 16 RT.006 RW.01 Kelurahan Tebet BaratKecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas + 2.359 M?, maka pengurus Masjid Jami AlHidayah dengan Nadzir, 1. Ketua H. KARDITO, 2. Sekertaris Drs H.

H.Asnawi Latief tanggal 09 Juni 2009 ; Surat Ketetapan Rencana Kota Nomor : 0429/GSB/JS/TB/VI/2009tanggal 17 Juni 2009 ;Fotocopy Legalisir Surat Ijin Mendirikan Bangunan Masjid Jami AlHidayah Nomor : 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;e Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 18 Wakaf, atas namaMasjid Jami AlHidayah;e Fotocopy legalisir Surat Ijin Mendirikan Bangunan Masjid Jami AlHidayah Nomor 07909/IMB/2006 tanggal 08 Agustus 2006 ;e Asli Surat Pengantar : KK.09.01/10/OT.01/1993/2003

Bangunan Kepada Imron DjojoSantoso cq UD Mama Jaya untuk mendirikan Bangunan Gudang Palawija di Jl.Kalijaten If Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo denganrinician sebagai berikut : Bang.

MAMA JAYA untuk mendirikan Gudang Palawija di JalanKalijaten Gg. II, Kecamatan Taman dengan ukuran Bang. Gudang =210 M2, Bang. Pagar tembok = 8 M ; Bang Pagar besi = 7 M; Bangsaluran air = 75 M ; jalan rabat = 30 M2 Bang urugan tanah = 279M2 ditambah 4 sumur / sptictank.

Demikian halnya dengan pelaksanaan syukuran juga tidak ada keterangansaksi dipersidangan yang menyatakan bahwa pada saat syukuran diberitahukan ataudibacakan akan adanya Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Tergugat IIIntervensi.Sedangkan terhadap peneng (logo) Ijin Mendirikan Bangunan yang Majelis Hakimsaksikan pada saat pemeriksaan setempat, tidak jelas kapan ditempelnya oleh TergugatIIntervensi ; Menimbang, bahwa atas dasar ketidakjelasan diketahuinya secara pasti obyeksengketa aquo oleh Para Penggugat

, bahwa berkaitan dengan kegunaan/fungsi bangunan, PeraturanDaerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan didalam Pasal 5 ayat(2) membedakan fungsi bangunan gedung antara fungsi hunian dan fungsi usaha.

dalam katagori usaha yaitu perdagangan dan penyimpanan ;Menimbang.........Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan BupatiSidoarjo Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tata Cara Izin Mendirikan Bangunan makayang membedakan persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan untuk katagori hunian danusaha pada pokoknya adalah Surat pernyataan tidak keberatan dari dari tetangga yangberbatasan langsung atau berita acara sosialisasi warga dengan adanya kegiatandimaksud diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan

Mengawasi pemantfaatan dan berfungsinya prasarana, saranadan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang BangunanGedung Pasal 18 ayat (2);Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawahtanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak bolehmengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan,dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.Halaman 4 dari 24 halaman.

Pasal 8 sub A yang bunyinya : Pemohon tidak dapat memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 harus ditolak.Jo.Pasal 8 sub C : Bertentangan dengan kepentingan umum, hajathidup orang banyak termasuk lingkungan hidup.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011Tentang Penyelenggaraan Resiribusi Ijin Mendirikan Bangunan.Halaman 5 dari 24 halaman.

Harus adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mandiri.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Restribusi ljin Mendirikan BangunanPasal 4 ayat 4 huruf c Khusus untuk perumahan tertataharusmelibatkan masyarakat sekitar untuk pembangunan perumahan,pemukiman atau pembangqunan lainnya.

Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/2755BP2T/2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Atas Nama Fanny,ditetapbkan di Tangerang Selatan pada tanggal 16 Oktober 2015,ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KotaTangerang Selatan atas nama Walikota Tangerang Selatan.Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny, karena yang menerbitkan/mengeluarkan ljin Mendirikan Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny adalah Kepala BP2T (BadanPelayanan Perijinan Terpadu) Termohon Kasasi berdasarkan PelimpahanHalaman 19 dari 24 halaman.

Bahwa setelah Penggugat menyanggupi akan mendirikan bangunan di atastanah yang menjadi objek perkara a quo, Penggugat, Tergugat dan TergugatIl mengajukan Permohonan izin Pendirian Bangunan ke PemerintahKotamadya Bandung Cq. Dinas Pembangunan Kota PU Pengawas Bangunandan Ordonansi Ganguan;Bahwa pada tanggal 21 Desember 1973 Permohonan Pendirian Bangunanyang diajukan Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat II dikabulkanoleh Pemerintah Kotamadya Bandung Cq.

Kerugian Material: Biaya untuk mendirikan bangunan:Luas Bangunan 200 M?

x biaya mendirikan bangunan satu meterpersegi Rp2.500.000,00 = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Biaya pengurusan seluruh izinizin mendirikan bangunan sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Biaya untuk masuk jaringan listrik sebesar Rp3.500.000,00 (tiga jutalima ratus ribu rupiah); Biaya untuk masuk PDAM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah); Biaya masuk jaringan telepon sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah); Pajak Bumi dan Bangunan dari bulan

Kerugian Material:a) Biaya untuk mendirikan bangunan:Luas Bangunan 120 M? x biaya mendirikan bangunan satu meterpersegi Rp2.500.000,00 = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);b) Biaya pengurusan seluruh izinizin mendirikan bangunan sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);c) Biaya untuk masuk jaringan listrik sebesar Rp3.500.000,00 (tiga jutalima ratus ribu rupiah);Hal. 9 dari 23 hal Put.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengijinkan permintaan Tjiang Jet Niountuk mendirikan kembali bangunan rumah yang sudah terbakar dengansalah satu syarat yaitu bangunan baru tersebut menjadi milik dari ParaPenggugat Rekonvensi. Selanjutnya Tjiang Jet Nio menyanggupinyadengan terlebih dahulu kedua belah pihak membuat Surat Pernyataan yangdiketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Lingkungan(Kepala Kelurahan) dan Camat setempat. (Bukti PR2);7.

Tentang Izin Mendirikan/MengubahBangun Rumah Kantor An.

Suwarni, diterapkan diJambi pada tanggal 12 Juni 2012, maka sejak saat itu Penggugat mulaimengerjakan 1 (satu) Ruko Milik Penggugat (Ruko yang dibangunsemuanya berjumlah 24 ruko dengan cara bangun bagi), dimana untukpengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pembangunan Rukodiserahkan kepada Sdr.

Putusan Nomor 100 PK/TUN/2017Pemberitahuan Pembatalan atau Pencabutan IMB Nomor 511.3/1141/K/1971002003/Ptsp/201 2, Tentang Izin Mendirikan/MengubahBangunan Rumah Kantor An.

Bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo merupakan bagian darirangkaian tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalamrangka penegakan hukum di bidang penataan ruang, bidangbangunan gedung dan bidang sumber daya air dalam kaitannyadengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Penggugat;c.

Putusan Nomor 100 PK/TUN/2017memberikan izin mendirikan/mengubah bangunan kepada PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat (Suwarni) sebagaimana yang termuatdalam Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 511.3/1141/K/1971002003/Ptsp/ 2012 Tentang Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan Rumah KantorAn.

SALAM DANImemberikan Izin Mendirikan Bangunan, baik secara tertulis diantaranyakepada saksi KARNI dengan surat Izin Mendirikan Bangunan Sementaratertanggal 02 Februari 2005 dan saksi DALIH dengan surat Izin MendirikanBangunan Sementara tertanggal 02 Februari 2005, maupun secara lisankepada saksisaksi ALI YUSUF, SH., WARTIM als. ATENG, ATMALI,RACHMAT, BUHORI, H. SAMIN, MUHAMMAD BESIL als. BAUIL,MOHAMMAD, YAKIN, H.

HARJMIN, LASMAWI, MURAE, YUSUP, untukmenempati dan/ atau mendirikan rumah/ bangunan semi permanen ataubedengbedeng di lokasi tanah tersebut di atas ;Bahwa pada kenyataannya Terdakwa H.

No. 767 K/PID/2013bangunan baik secara tertulis diantaranya kepada saksi KARNI denganSurat Izin Mendirikan Bangunan Sementara tertanggal 02 Februari 2005dan saksi DALIH dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Sementaratertanggal 02 Februari 2005 maupun secara lisan kepada saksisaksi ALIYUSUF.

SALAM DANI memberikan izin mendirikanbangunan baik secara tertulis diantaranya kepada saksi KARNI denganSurat Izin Mendirikan Bangunan Sementara tertanggal 02 Februari 2005dan saksi DALIH dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Sementaratertanggal 02 Februari 2005 maupun secara lisan kepada saksisaksi ALIYUSUF, SH, WARTIM als ATENG, ATMALI, RACHMAT, BUHORI, H.SAMIN.

SALAM DANI memberikan izin mendirikanbangunan baik secara tertulis diantaranya kepada saksi KARNI denganSurat Izin Mendirikan Bangunan Sementara tertanggal 02 Februari 2005dan saksi DALIH dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Sementaratertanggal 02 Februari 2005 maupun secara lisan kepada saksisaksi ALIYUSUF. SH, WARTIM als ATENG, ATMALI, RACHMAT. BUHORI. H.SAMIN.

Sertifikat Hak Milik No. 1386/Kelurahan Besusu atas nama Elly Chandra;- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1386/Kelurahan Besusu atas nama Elly Chandra (Penggugat) adalah sah menurut hukum;- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;- Menghukum Tergugat Ferry Tansil atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan secara aman tanah obyek sengketa kepada Penggugat Elly Chandra selaku pemilik yang sah tanpa syarat;- Menyatakan menurut hukum Izin Mendirikan

Bangunan yang telah diterbitkan oleh Walikota Palu (Turut Tergugat) kepada Tergugat Ferry Tansil tertanggal 13 Juli 2005 No. 650/615/DTKB 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;- Menghukum Turut Tergugat (Walikota Palu) untuk segera mencabut dan atau membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 650/615/DTKB/2005 tertanggal 13 Juli 2005 yang telah diberikan kepada Tergugat Ferry Tansil;- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan

Bahwa terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh Tergugat Ferry Tansildengan dasar sertifikat No. 1386 atas nama Ferry Tansil telah dicabut dan dimatikan olehBPN Kota Palu, maka telah keluar Keputusan Walikota Palu Nomor:650/615/DTKB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada TergugatFerry Tansil, dan hal inilah yang melandasi Penggugat untuk menarik Turut Tergugatdalam perkara ini (vide bukti P.17);29.

Bahwa oleh karena Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikoa Palukepada Tergugat Ferry Tansil Nomor: 650/65/DTKB/2005 tertanggal 3 Juli 2005Halaman 11dari53didasarkan pada sertifikat yang tidak sah dan telah dimatikan oleh BPN Kota Palu, makasangat wajar apabila Turut Tergugat (Waliakota Palu) mencabut dan atau membatalkanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut;31.

Terdapat banyak kekhilafan hakim dalammemutus perkara tersebut karena Tergugat sebagai pemenang lelang, saat ini memilikiTjin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang dimilikiberdasarkan Risalah Lelang tentunya tidaklah ada kesalahan dalam melakukan perbaikandan pembangunan atas bidang tanah yang dimiliki secara sah.Bahwa adapun keberatan Tergugat tidaklah seperti yang didalikan Penggugat yangdikatakan Tergugat telah melarikan diri, tetapi sebagaimana yang telah disampaikan

Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dariWalkota Palu tanggal 13 Juli 2005 Nomor: 650/615/DTKB/2005 atas nama FerryTansil dan atas terbitnya Jjin Mendirikan Bangunan ini sampai sekarang ini tidakada pembatalan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;3. Bahwa ternyata saat ini sekalipun Penggugat Rekonpensi telah membeli bidang tanahbangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milk Nomor: 1386 yang terletakdi Jl.

Mengenai hal tersebut dapat dijelaskansebagai berikut:1.Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB( merupakan salah satu bentuk Keputusan TataUsaha Negara yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final;Bahwa dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:650/615/DTKB/2005 tertanggal 13 Juli 2005 oleh Walikota Palu in casu TurutTergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa jika ternyata Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 650/615/DTKB/2005tertanggal 13 Juli 2005 oleh Walikkota

Izin Mendirikan Bangunan Nomor 202/7137/2000/IMB/BP2T/X/201 2,Tertanggal 04 Oktober 2012, untuk dan atas nama Perseroan TerbatasHalaman 2 dari 54 halaman.

Maksud serta mengenai hal apa isi Objek Gugatan tersebutadalah sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya yakniberupa Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Rekomendasi UntukMengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana yangtertuang dalam penjelasan angka Romawi angka 1 dan angka 2Tentang Objek Gugatan;c.

Izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku";Pasal 8, ayat (4): "Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung,kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah."

Pasal 13, ayat (1): "Kegiatan pendataan untuk bangunangedungbaru. dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikanbangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatanbangunan gedung";Pasal 14, ayat (1): "Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedungwajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung";Pasal 14, ayat (2): "Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintan daerah, kecuallibangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui prosespermohonan

Putusan Nomor 130 PK/TUN/2017Pasal 15, ayat (3):Permohonan izin mendirikan bangunan gedung yangtelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujuidan disahkan oleh bupati/walikota, kKecuali untuk Daerah Khusus ibu kotaJakarta oleh Gubernur, untuk bangunan gedung fungsi khusus olehPemerintah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung":Pasal 15, ayat (4): "Izin mendirikan bangunan gedung merupakan prasyaratuntuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten/kota",Berdasarkan

KODOH MARAJO seharga 30rupiah zaman Belanda ;Bahwa pada tahun 1920an anak dari RUMPUN yang bernama SITImemberi izin untuk menompang tempat tinggal (satu) buah perumahankepada TIAH (Nenek para Tergugat )Bahwa TIAH mendirikan (satu) buah rumah diatas tanah tersebut padatahun 1920an atas izin dari SITI ;Bahwa sekarang ini Tergugat I dan Tergugat II menyuruh RUSNIDAR( Tergugat III ) mendirikan rumah diatas tanah tersebut tanpa seizin daripihak para Penggugat ;Bahwa Tergugat I dan Tergugat IT menyuruh

ELMIZA dan NASRUL( Tergugat IV.a dan Tergugat IV.b ) mendirikan rumah diatas tanahtersebut tanpa seizin dari pihak para Penggugat ; Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyuruh NURFATMA dan YON ( TergugatV.adan Tergugat V.b ) mendirian rumah diatas tanah tersebut tanpa seizin daripihak para Penggugat ;Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyuruh NOVIANTI FITRI ( YUL )dan SYAF ( Tergugat VI.a dan Tergugat VI.b ) mendirikan rumah diatastanah tersebut tanpa seizin dari pihak para Penggugat ;Bahwa 2 (dua)

TunggakBasa tersebut.Bahwa diatas tanah yang dibeli oleh almarhum Tiah tersebut, sekitar tahun 1914antelah mendirikan satu buah rumah gadang bergonjong dua (sekarang tanah perumahanRusnida) dan pada waktu Dt. Malano Batuah (Dt.

Tunggak Basa tersebut.Bahwa diatas tanah yang dibeli oleh almarhum Tiah tersebut, sekitar tahun1914an telah mendirikan satu buah rumah gadang bergonjong dua (sekarang tanahperumahan Rusnida) dan pada waktu Dt. Malano Batuah (Dt.

Rekonvensi IJ untuk mendirikan rumah untukkemenakannya yang bernama NURLIANA di atas tanah yangdibeli Alm.

1. Menyatakan TerdakwaJONI MULYANAtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENDIRIKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DI DAERAH TANPA MEMILIKI IJIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

M E N G A D I L I :

1. MenyatakanbahwaTerdakwaSUHARYANTOtersebut, telahterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana mendirikan papan reklame tanpa ijin;
2. MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwadengandendasebesarRp. 10.000.000,- (sepuluhjutatujuhratusribu rupiah) denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayarmakaharusdigantidenganpidanakurunganselama1 (satu) bulan;
3. Menyatakanbarangbuktiberupa

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Hak Milik dan pasport yang tertulis Tee Teguh Kinarto dan Teguh Kinarto Tee adalah satu orang yang sama yaitu Teguh Kinarto sesuai dengan KTP Elektronik terbaru nomor : 3578260204520002