Ditemukan 419 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : m.si musi misi moni mori mesi masi
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.SANDHY HANDIKA, SH
2.ASVERA PRIMADONA, SH
3.APRI GUNO PUTRANTIO
4.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
JUFRIZAL Bin YAKUP
177 — 45
  • PECGI sampai diNovember 2016, di bulan Juni 2016 itu serikat pekerja yang membentukfederasi dan mencatatkan dirinya di Disnaker di Jakarta Timur, setelah ituFSPPG itu mulai keberadaan SPPG yang terdakwa pimpin diantaranyamembuat mosi tidak percaya menyebarkan kepada karyawan PT.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2012 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 06/PID/TPK/2012/PN.TK
Tanggal 18 Juli 2012 — - JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN - MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA
64 — 15
  • menandatanganiSPJ yang seharusnya merupakan tanda tangan Bendahara Pak Gunarto.Bahwa, seluruh pembelanjaan yang pegang uang adalah terdakwa danterdakwa baru memberikan uang dana DAK tersebut apabila ada yang maubeli bahan bangunan ataupun untuk pembelian perlengkapan sekolahlainnya.Bahwa, setiap pembelian bahanbahan material dan perlengkapan sekolahmenggunakan dana DAK tersebut terdakwa tahu semuanya.Bahwa, ada laporan di Dinas tentang kesalahan terdakwa menggunakandana DAK tersebut karena adanya Mosi
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Bkl
Tanggal 12 Agustus 2014 — Pdt.PETRUS HONGGO WARSITO PANUTOMO , LAWAN AGUS SUSANTO, dkk
258 — 241
  • ., ikut mendatangani mosi tidakpercaya kepada Penggugat (Petrus Honggo) yang dimana surat mositidak percaya tersebut dibuat oleh Petrus Honggo;Bahwa jangka waktu caretaker hanya selama 3 bulan;e Bahwa pada masa caretaker telah berakhir tidak diperpanjang lagi;Bahwa cartaker pernah mengajukan perpanjangan kepada Pdt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P1 s/d P17 sertaTambahan Alat Bukti Surat yakni P18 s/d P46 guna terangnyaperkara dan dalam rangka mencari kebenaran materiil ;Bahwa sebagai informasi pada bapak Ketua Mahkamah Agung RIatau Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, sejak keberanian Pemohon Kasasi melaporkanindikasi kejahatan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, warganegara yang mewakili masyarakat Sumatera Utara terinspirasimengajukan Gugatan Prosedural Citizen Lawsuit, DPRD SUmengajukan mosi
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR
Tanggal 7 Januari 2019 — ACHMAD MUSLIHUDDIN sebagai PEMBANDING Melawan KEPALA DESA KUTA, Dkk sebagai PARA TERBANDING Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH sebagai TURUT TERBANDING
87 — 60
  • menyebabkan Allah SWT marahkepada ummatnya apalagi yang melakukan adalah wakilnya tuhan dimuka bumi, padahal ketika menyidangkan perkara ini, mereka sudahdibuat lan terbintbirit berebut meninggalkan gedung Pengadilan NegeriPraya karena Allah SWT menurunkan gempa 6.2 SR, namun merekamasih saja tidak mau berubah menjadi lebih amanah dalam menjalankanprofesi sebagai wakil tuhan di muka bumi, mohon Pengadilan TinggiMataram berkenan menyidangkan ulang kasus ini karena kami selakuPembanding tidak puas (mosi
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 12-06-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 31 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.Muhammadong, S.H.
2.Sukarno, S.H., M.H.
3.Kahfi Yudha Sulthoni, S.H.
4.Boby Ardirizka Widodo, S.H., M.Hum.
5.Vita Nursantia Putri, S.H.
6.Musyawwir Nurtan, S.H.
Terdakwa:
1.DJUFRI HUSAIN, A.Md. Ak Alias JUFRI Alias JUJU
2.PEBRIANTO HASAN, S.E Alias EBI
3.FAZRIL ABD RAZAK AGE Alias ODI
170 — 0
  • Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Meylan Mosi;
2. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Helis Moha;
3. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ramdan Igirisa;
4. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Moh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
164 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa konflik berawal ketika beberapa pengurus DPW PPP yangberkumpul di Sentul Bogor membuat mosi tidak percaya kepadakepemimpinan Suryadarma Ali karena dianggap menyalahi aturan partaiterkait kehadiran dan orasi Suryadharma Ali pada kampanye akbarPantai Gerindra di Senayan pada tanggal 23 Maret 2014.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 16 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
114 — 74
  • Bahwa sesuai hasil Rapat Pembina tanggal 23 Desember 2011, bahwaPengurus 2006 s/d 2011 tidak dapat mempertanggung jawabkankeuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tersebut dan tidakbersedia mempertanggung jawabkan kinerja nya kepada Pembina sesuaiAD/ART, maka berdasarkan Rapat Pembina/Pendiri Rapat ditingkatkanmenjadi Rapat Pergantian Pengurus khususnya pergantian KetuaYayasan Rachmady Tanady dengan menjatuhkan mosi tidak percayakepada Pengurus 2006 s/d 2011 untuk mempercepat pergantiankepengurusan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
1.TONY HARSONO
2.TAMIN SUKARDI
3.ANWAR SUSANTO
4.JAMES TANTONO
5.GANI
6.TEDY SUTRISNO
7.HERMANTO SUMARTA
8.ENDANG TANDIONO
9.SENAJAN
10.HASTOMO TANADY
11.SWARNO THANUR
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS ANDALAN NUSA
2.RACHMADY TANADY
3.TANSRI CHANDRA
4.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT I
Turut Tergugat:
1.BANK BCA KCU MEDAN
2.Kantor Pusat BANK MESTIKA DHARMA
3.Kantor Cabang BANK UOB
4.Kantor Cabang BANK MANDIRI
5.Kantor Cabang PEMUDA MEDAN BANK ARTHA GRAHA
6.Kantor CIMB Niaga
7.Kantor MAYBANK
8.Kantor Bank BTN
9.Kantor City Bank
10.Kantor Bank Permata
11.Kantor Bank HSBC
12.Kantor Panin Bank
158 — 58
  • ., SPN, dibuat dalam Akta No. 73 tanggal 23Desember 2011, dalam rapat Pembina Mengangkat Pengurus Baru Periode2011 s/d 2016, sedangkan Periode 2006 s/d 2011 telah berakhir masa jabatan5 tahun, akan tetapi sebelum terjadi pergantian Pengurus, bahwa Penguruslama 2006 s/d 2011 tidak pernah memberi pertanggung jawaban keuangan,maka terjadi mosi tidak percaya kepada Pengurus Periode 2006 s/d 2011dengan mempercepat pergantian pengurus lama kepada pengurus baru ;Bahwa kemudian kepengurusan baru terpilih
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-07-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 01-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 4 Desember 2012 — H. KASIYAN, SE., SH., MM
64 — 18
  • JKETERANGAIN1 3 Jan U.Wartawan300.0002 6 Sumb.solidarita renc.pengembas peduli 5.000.000palestinalian dari Phbi3 8 Jan Bayar soundsisten MUI 150.0004 10 Jan U.Wartawan renc.pengemba250.000lian dr dana pro Mosi 5 7 Jan Transfer kartukredit Kasiyan 2.315.5006 8 Jan Bantuanu.mualaf 600.0007 8 Jan U.Wartawan500.0008 9 Jan U.Wartawan400.00010 8 Jan Bayar riau.tanah pribadi 2.000.00011 9 Jan u.tarang(DPT)200.00012 11 Jan Yasinan malamsenin ibuibu 1.000.00013 14 Jan Menggantiu.genset thn 186.186.250200814
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
USUP SOPIAN
169 — 60
  • Dalam pertemuantersebut diperoleh hasil mosi tidak percaya kepada kepengurusanKetua FKDM sdr. USUP SOPIAN, selanjutnya pertemuan tersebutsaksi sempat mengajukan surat pernyataan pengunduran diriadapaun alasannya yaitu sudah tidak sepaham dan banyak terjadipenggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan pertuntukannya,kemudian dilakukan pemungutan suara terbanyak dimana terdapatperubahan sebagian kepengurusan dengan Ketua tetap dijabat olehsdr.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2012 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 19 Juni 2013 — Dr. OMAR FAUZI ATTAMIMI
110 — 53
  • tergantung dari kelalaian yang diperbuatnya.Bahwa dalam hal Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat PerintahMembayar kepada Pejabat PenandatanganSPM tanpa didahului denganditerbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pejabat PembuatKomitmen, maka yang harus bertanggung jawab ialah Bendahara Pengeluarandan Pejabat Penandatangan SPM, karena Pejabat Penandatangan SPM wajibmenguji mata anggaran yang diajukan.Bahwa bila diterbitkan SPM tanpa diterbitkannya SPP terlebih dahulu, PPKdapat mengajukan Mosi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
50 — 17
  • Hal seperti ini memang seharusnya terlebih dahulu dilaporkan kepadaSekretaris;Bahwa pernah memang ada issu mosi tidak percaya terhadap terdakwa;Bahwa keterangan saksi pada angka 6 dalam berita acara pemeriksaansaksi di tingkat penyidikan tertanggal 2 Mei 2016 adalah benar, karenadana DAK itu sudah ada, tapi yang menyusun penggunaannya adalahPPTK (Malon) sehingga saksi hanya memasukkan/menginput nilainya sajaBahwa setahu saksi DPA perubahan ditandatangani oleh Suparmanselaku Kepala BLH yang baru,
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 16-07-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 16 Juli 2015 — 1.KEMALA SARI, S. Stp Binti GHAZALI A. GANI 2.IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
67 — 96
  • dan beliauketua KIP Singkil mengatakan kepada terdakwa I bahwa ini politik bukankeuangan, dimana pleno merupakan forum tertinggi dibawah DEWA ;Bahwa Ketua KIP Singkil mengambilnya uang sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) pada terdakwa II (bendahara KIP Singkil) dan terdakwa Isering ikut rapat dan bahkan dalam rapat sering membantah permintaan parakomisioner KIP Singkil ;Bahwa terdakwa I tidak ingat lagi, namun banyak yang tidak suka kepada saksiAhmad Fansuri sehingga ada pernyataan mosi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
214 — 123
  • tekanannya pada kinerja, baikpemerintahan, pembangnan, ekonomi dan lain sebagainya, dan kedua hal itumerupakan kegiatan rutin dewan, dan bupati tidak bisa dan tidak boleh mengelakdari kewajiban itu karena akan dikritisi sebagai alat kontrol kinerja bupati selamasatu tahun, kalau DPRD menilai ada penyimpangan maka anggota dewan berhakmenolak pertanggungjawaban itu, kalau dalam LKPJ tidak sesuai dengan programmaka bupatipun harus mempertanggungjawabkan didepan sidang, dan dewan bisamenolak atau memberi mosi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 28-07-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 11 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Andi Saifullah Sakti, S.H., M.H
2.RAKA APRIZKI SOEROSO, S.H.
Terdakwa:
1.KAHAR
2.DILLAH
128 — 36
  • strong>

    1. Data Penyaluran Kelompok Tani Catur Laba II Desa Karambua Tahun 2020-2022;
    2. Data Penyaluran Kelompok Tani Catur Laba I Desa Karambua Tahun 2020-2022;
    3. Data Penyaluran Kelompok Tani Catur Laba III Desa Karambua Tahun 2020-2022;
    4. Data Penyaluran Kelompok Tani Mekar Sari Desa Karambua Tahun 2020-2022;

    Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak yakni Anak Agung Anom;

    1. Surat pernyataan keberatan dan mosi
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 01-11-2022 — Putus : 16-02-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN PALU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal
Tanggal 16 Februari 2023 — Penuntut Umum:
Tri Setya Irawan, S.H.
Terdakwa:
ARPIN ABDULLAH
112 — 45
  • Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Lamontoli Kecamatan Bungku Selatan tanggal 02 Maret 2020;

    33. 1 (satu) lembar Buku Ekspedisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamontoli Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 02 Maret 2020;

    34. 1 (satu) rangkap Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lamontoli Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dengan Nomor: 144/08/BPD-LMT/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal Pernyataan Mosi

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
286 — 111
  • SMI sebesar Rp300Milyar karena ada perintah dari DPP Partai Golkar;Bahwa akibat Saksi menolak pinjaman Daerah tersebut, maka Saksimendapat mosi tidak percaya, turun sebagai Ketua DPRD Lamteng, dari anggotaDPRD Kabupaten Lampung Tengah yang dimotori oleh Raden Zugiri;Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembahasan antara Banggar denganTAPD membahas pinjaman daerah tersebut karena Saksi tidak pernah kekantor lagi,Saksi sibuk keliling kampanye;Bahwa Saksi tidak mendapat laporan dari para Wakil Ketua
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 07-03-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan PT PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL
Tanggal 6 April 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Tri Setya Irawan, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ARPIN ABDULLAH
136 — 31
  • Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Lamontoli Kecamatan Bungku Selatan tanggal 02 Maret 2020;
  • 1 (satu) lembar Buku Ekspedisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamontoli Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 02 Maret 2020;
  • 1 (satu) rangkap Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lamontoli Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dengan Nomor: 144/08/BPD-LMT/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal Pernyataan Mosi