Ditemukan 538 data
132 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seiicihro ono melakukannya sebagai Universal Phenomenon(Department of Economic ang Social Affairs, Fourth United Nation Conggresson The Orevebtion of Crrime, New York, 1971, hal. 7 bahkan Benedict SAlper mengatakan kejahatan sebagai the oldest social problem (Beneckt SAlper. Changing Concept of Crime and Criminal Policy Resources MaterialSeries No.6 1973 h.85) ;Hal. 47 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012Di sisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost ofcrime).
Biaya kejahatan ini dapat dihitung dari segi a). kerugiankerugian terhadap individu) dan masyarakat, b) biaya untukpencegahannya, c) kegelisahan yang timbul akibat terjadinya kejahatan(Fith United Nation Congress on the Prevention of Crime and theTreatment of Offenders, 1975. hal 119) ;Philippe de Seyness, antara lain mengatakan kejahatan telah dianggapmempunyai ukuranukuran baru, tidak lagi dipandang sebagai suatu"cacat kemasyarakatan" (a social blemish).
Saat ini kejahatan telahdipandang sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanya menuntuttindakantindakan bersifat teknis tetapi memerlukan tindakan luas yangdisusun pada tingkatan politik tertinggi (Department of Economic and SocialAffairs, Fourth United Nation Congress on The Prevention of Crime, NewYork, 1971. hal 6) ;Dalam sejarah, Korupsi juga merupakan the oldest social problem yangbelum pernah dapat dituntaskan.
NANI HERAWATI, SH
Terdakwa:
IHEBUZORAJU NKEMJIKA CHRISTIN Als CHRIST KEN
111 — 67
penipuan yangdilakukan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa ianya mengakumemiliki teman yang profesional untuk melakukan pekerjaan tersebutyaitu saksi Anoliefo Emeka John Als Sunana;Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Btm Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2018 saksiAstrid Herline mengaku bernama samaran Paramita sebagaipenterjemah yang disuruh oleh saksi Anoliefo Emeka John AlsSunana yang sebelumnya menghubungi saksi korban yang mengakubernama samaran Ferdinan sebagai pekerja United Nation
146 — 114
Agama.Bahwa Dasar dari pelaksanaan Hak Asazi Manusia di Indonesia adalahNegara telah meratifikasi Konvenance Internasional tentang hak hakEkonomi, Sosial dan Budaya ( International Convenant on Economic, Sosialand Culture Right) yang kemudian atas dasar ratifikasi atau pengakuannegara terhadap Hak Asazi Manusia tersebut telah dibuatkan Undang Undangyaitu Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asazi Manusia.Bahwa Tidak ada sanksi apabila suatu negara mengabaikan konvenantersebut, hanya saja United Nation
137 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti tidak berpedoman pada beberapa ketentuanmengenai Tindak Pidana Korupsi, seperti Penjelasan Umum UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 alinea kedua, Penjelasan UmumUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 alinea kedua dan pembukaanUnited Nation Convention Againt Coruption (UNCAC) yang telahdisahkan oleh Indonesia dengan UndangUndang RI Nomor 7 Tahun2006, alinea satu dan ketiga sehingga penjatuhan hukuman kepadaTerdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukanUndangUndang PPIK dan
181 — 144
NNT(Newmont Nusa Tenggara) dibawah prosedur arbitrase United Nation CommissionInternational Trade Law (UNCITRAL) tanggal 31 Maret 2009, dictum ke 4 (empat)yang berbunyi: "Saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai (Clean and Clear)dan sumber dana atas pembelian saham tersebut bukan menjadi urusan PT.NNT".namun dalam kenyataannya PT. Multy Daerah Bersaing menggadaikan/menjaminkan24% divestasi saham PT. NNT tersebut untuk mendapatkan hutang guna mengakuisisi24% divestasi saham PT.
717 — 1188 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.366 K/Padt.SusHKI/2014 PenghargaanDiberikan OlehDiberikan kepadaTahun associationproduct Ranked Nomor 1 in 2008National Beverages MarketSales VolumeChina Industrial InformationIssuing CenterThe WONG LO KAT (#3)product First Brand in Herbal teaChina High Technology BrandPromotion Bureau; ChinaInternational MarketThe WONQGLOXKAT (FSK=5) 2008Industry by Chinese Nation Association; China International prdduBrand AcademyThe WONG LO KAT (#35)General Administration of SQortSpecial Contribution Award
276 — 865 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt/G/1991,tertanggal 4 Juni 1991, Para Pihak Christine Hartani Tjakra vs.Syamsurizal Anis, Cs;eeteeeeeentnnaaes pertentangan dan perselisinan dari atau sehubungandengan perjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisihan/sengketa keabsahan perjanjian ini) akan diselesaikan melalui arbitraseoleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang akanbersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkan "The Rules ofThe United Nation Centre
103 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
CNOOC SES LTD, (CHINA NATION OIL OFFSHORECOORPORATION SOUTH EAST SUMATERA LIMITED),diwakili oleh Liu Song, Warga Negara Tiongkok, selakuPresident Cnooc Ses Ltd, dalam hal ini memberi kuasakepada Darmanto, S.H., M.Hum., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Gedung Lina 2 Floor, Suite 205 A,Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B7, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;Dan:.
82 — 42
Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Kepabeanan, Tergugat melakukanpemeriksaan administratif terhadap dokumen pelengkap Kepabeanankhususnya terhadap form IJEPA yang diajukan oleh Penggugat untukmenentukan apakah importasi Penggugat mendapatkan tarif preferensi atautariff MFN (Most Favoured Nation) ; Bahwa dari hasil pemeriksaan administratif terhadap dokumen pelengkapKepabeanan yaitu form IEPA, Tergugat meragukan keabsahan form IJEPAtersebut, sehingga berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor
105 — 15
Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwa
97 — 16
Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwa
339 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih dalammaknanya dari pada itu, adalah untuk membangun tatanan demokrasi yangakan menentukan pembentukan karakter bangsa (Nation Coracter Building)dan pembangunan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih (CleanGoverment dan Good Governance) serta tegaknya supremasi hukum;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana disebutkan di atas, makaPemohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagaiberikut:1.
prinsip atau mendasar atas pelanggaran nilainilai hukum, dandemokrasi serta azas jujur dan adil sebagai prinsip dalam pelaksanaanPILKADA;13.Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secaralangsung bukanlah sematamata bertujuan membuat prosedur bagikemenangan salah satu pasangan calon atau bertujuan akhir terpilinnyaseorang Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi jauh lebjh dalammaknanya dari pada itu yaitu untuk membangun tatanan demokrasi yangakan menentukan pembentukan karakter bangsa (Nation
HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
Terdakwa:
Anggi Putra Pradana Panggilan Anggi
41 — 7
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
83 — 11
Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwapada
Marwan Arifin. S.H
Terdakwa:
DAHYAR ANTON ALS DAHYAR BIN MUH. ANTON ANDREAS OLA
118 — 43
Tindakpidana ini menjadi masalah semua negara, sehingga mayoritas anggota PBBHalaman 42 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Adltelah menyepakati United Nation Convention Against the Delict Traffic inNarcotics Drugs and Psychotropic Substances pada tahun 1988, salah satunyaIndonesia sebagai negara pihak (State party) yang meratifikasi konvensitersebut dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1997 yang sekarangdiperbaharui menjadi UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dengan
22 — 4
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebin yang bersengkokol atau bersepakat
50 — 16
Bahwa sejalan dengan semangat Reformasi Agraria tersebut, Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto dalam dialog dengan media elektronik dalamacara Save The Nation, Metro TV, tanggal 15 Juli 2009 dengan topic Tanah UntukRakyat, secara tegas menyatakan "perlu segera mendistribusikan tanah Negara kepadaorang miskin dan tidak punya tanah";1229.
364 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 seharusnya untukmemberikan insentif bagi tumbuhnya industri bahan pakandalam negeri untuk kesejahteraan rakyat Indonesia menjaditidak tercapai, karena ternyata dengan adanya frasa a quo,terbukti bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak ataupakan ikan, untuk sebahagiannya luput atau tidakmendapatkan fasilitas pembebasan PPN;Menurut United Nations Conference on Trade andDevelopment (UNCTAD), Tax Incentives and Foreign DirectInvestement, A Global Survey, United Nation
50 — 63
; Bahwa mekanisme (sistemnya) pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaandigital forensic berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP)3 tentang akusisiHandphone dan sim card bersama sim card, dan SOP4 tentang analisa Handphonedan simcard yang merujuk kepada Good Practice Guide for ComputerBasedElektrinik Evidence yang diterbitkan ole Association of Chief Police Officer(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensik Examination of Digital Evidence : AGuide for law enforcement yang diterbitkan oleh Nation
100 — 37
Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwa