Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak disinggungnya dan/atautidak dibahasnya perihal Koperasi dan/atau Perkoperasian yang nyatanyatatelah dikukuhkan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasianserta Peraturan Pelaksanaannya dan/atau Peraturan Turunannya, padahalnyatanyata yang dimohonkan oleh Para Pemohon Asal dalam perkaraPKPU adalah antara Para Pemohon dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Multidana, dkk., sebagai

MLTD/KPO/V/2017,tertanggal 17 Mei 2017, (terlampir, bukti tambahan, Kode Bukti P.BT.01);15.Bahwa Termohon PKPU, sekarang Pemohon Kasasi adalah suatu BadanHukum Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor 41/BH/PAD/KDK11.1/188.4/X1/2004, tertanggal 04 November 2004, yangtentunya juga tunduk pada aturanaturan hukum tentang Perkoperasian(UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 berikut semua aturanpelaksanaannya maupun atauraaturan turunannya

Nomor 931 K/Pdt.SusPailit/201718.Bahwa dikarenakan Para Pemohon Asal, sekarang Para Termohon Kasasimengajukan permohonan PKPU yang berakhir dengan Kepailitan terhadapBadan Usaha Koperasi maka UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidakdapat berdiri sendiri akan tetapi harus pula disandingkan dengan UUNomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berikut semua PeraturanPelaksananya maupun aturanaturan turunannya;19.Bahwa pertimbangan kami selanjutnya

23022011 -0005 tanggal 24 Februari 2011 yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor22/Pdt.G/2016/PN.Bsk tanggal 19 Juli 2017, dan permohonan banding manatelah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Tergugat A/ParaTerbandingHalaman 6 Dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT.PDGA, dan kepada Tergugat B/ Terbanding B, masingmasing pada tanggal 4Agustus 2017;Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah mengajukan memoribanding tanggal 16 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Batusangkar tanggal 18 Agustus 2017 dan turunannya

telah diserahkankepada Kuasa Para Tergugat A/ParaTerbanding A dan kepada TergugatB/Terbanding B, masingmasing pada tanggal 21 Agustus 2017;Menimbang, bahwa Para Tergugat A/Para Terbanding A telah pulamengajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2017, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 Agustus 2017dan turunannya telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dankepada Tergugat B/Terbanding B masingmasing pada tanggal 28 Agustus2017;Menimbang, bahwa setelah

PemberitahuanPermintaan Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat olehJurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnyaPenuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya sebagaimana ternyatadari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.PBR, yangdibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan SuratMemori Banding dari Penuntut Umum ini oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Pekanbaru telah diserahkan satu rangkap turunannya

Memori Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.Pbr ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan Memori Banding dariPenuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan KontraMemori Banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra MemoriBanding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.PBR, yang dibuat oleh Wakil Paniterapada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Surat Kontra Memori Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPekanbaru telah diserahkan satu rangkap turunannya

----------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; ---------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 77/HM/BPN.31-BTL/2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 39/Kebayoran Lama Sisa, Yang Telah Menjadi Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya

----

danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan jo Pasal 67 ayat (2)Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 tentangPengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, terhadapkasuS a quo Tergugat/Terbanding seharusnya wajidb menundapelaksanaannya menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap, karena tanah dengan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor :39/Kebayoran Lama Sisa beserta turunannya

Terletak Di Jalan Jatayu, Kelurahan Kebayoran LamaUtara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan,Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. ewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor : 77/HM/BPN.31BTL/2018 tanggal 27 Desember2018, tentang Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor39/Kebayoran Lama Sisa, Yang Telah Menjadi Hak Milik Nomor1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya

membayar kerugian materil kepada Penggugatsebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Menghukum Tergugat Il membayar kerugian imateril yang diderita olehPenggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepadaPenggugat;Menghukum Tergugat II untuk sesegera keluar dan menjauh dari objektanah perkara a quo, setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim;Menghukum Tergugat Il untuk mentaati dan melaksanakan putusanhakim, dan menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum seluruhbukti berikut turunannya

Menghukum Tergugat Il untuk mentaati dan melaksanakan putusanhakim, dan menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum seluruhbukti berikut turunannya atas tanah perkara a quo yang diperoleh olehTergugat II dari pihak manapun;7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali Para Tergugatlalai melaksanakan putusan sejak putusan telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht van gewi/sde);8.

Benda hayati yang terdiri atas dua bagian yaitu:1. hasil nabati beserta turunannya seperti bambu, kayu, rotan, rumputrumputan, jamurjamur, obatobatan, getahgetahan dan lainlain sertabagian dari tumbuhtumbuhan yang dihasilkan oleh tumbuhtumbuhandan hutan;2. hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar, danhasilpenangkarannya, satwa burung, satwa elok, dan lainlain hewan sertabagianbagiannya atau yang dihasilkannya;b.

Non Hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan antara lainkayu, rotan, damar dan lainlain;bahwa dokumendokumen yang merupakan bukti legalisasi hasil hutan padasetiap sekmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan dan yang termasukdokumendokumen sahnya hasil hutan berupa SSKB, SKSKB, Cap KR, FAKB, FAKO, SKAU, SAL (surat angkutan lelang) nota/faktur perusahaan;bahwa kawasan hutan adalah wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Para Penggugatdengan putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek).Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu ) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat cukup lama;14Menimbang, bahwa untuk

169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebih;D .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruh;Menimbang,bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum yang oPoint 4 ( empat )menuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang,bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan ;Menimbang ,bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Para Penggugatdengan putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar 1( satu) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

Tahun 2003 pasal 169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruhMenimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum yang menuntutKompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan;Menimbang, bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

Malang;Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah orang tuaPenggugat, karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mampu membeli rumah untukPenggugat dan anak turunannya;Bahwa, selama terikat perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai2 orang anak turunan masingmasng ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT(17 tahun) dan ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (13 tahun);Bahwa, kemudian sejak tahun 2007 hingga sekarang tahun 2010 antara Penggugatdan Tergugat telah hidup pisah, yaitu

Bahwa, selama 3 tahun x Rp 500.000,/bulan Tergugat tidak memberi nafkahkepada Penggugat dan anak turunannya, sehingga dengan totalnya Rp 18.000.000, 8. Bahwa, oleh karena itu, Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah tersebutkepada penggugat sebesar Rp 18.000.000, ;9. Bahwa, dengan alasan tersebut di atas, maka sejak tahun 2007 hingga sekarang,Penggugat dengan Tergugat telah hidup dan oleh karena itu Penggugat menyatakansudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;10.

bulan September 1985, Ahmad Darussalam Datuk BagindoSaid telah membuat RANJI (Silsilan Keturunan) Suku Sikumbang Hilir NagariPadang Sibusuk menurut Adat Minangkabau dengan disetujui oleh MamakKepala Waris Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Panghulu SukuSikumbang Hilir Anmad Darussalam Datuk Bagindo Said dan Kepala DesaSimancung Rivai serta Camat Sawahlunto Drs Sinang Subekti, yangmenerangkan bahwa KOMEI memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Lukman, Lia,Jai, Sibek, Saudah, Sia dan Haris kemudian turunannya

INYIEK PADANGBONAI memiliki anak yaitu KOMEI kemudian turunannya KOMEI memiliki 5(lima) orang anak yaitu Liyah, Jai, Sibek, Sinek dan Siah kemudianturunannya Liyah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ahmad DarussalamDatuk Bagindo Said, Ridwan Mangkuto Sati, Janiar dan Nurhayati kemudianketurunannya Janiar memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Darmayanti, Delfita,Rahmad Datuk Bagindo Said, Rahimi Mangkuto Marajo, Rusman Sutan Saidi,Roni Putra Edi sementara Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said yangHal

memiliki 7(tujun) orang anak yaitu Lukman, Lia, Jai, Sibek, Saudah, Sia dan Hariskemudian turunannya Lia memiliki 4 (empat) orang anak yaitu AhmadDarussalam Datuk Bagindo Said, Ridwan Mangkuto Sati, Janiar dan Nurhayatikemudian keturunannya Janiar memiliki 6 (enam) orang anak yaituDarmayanti, Delfita, Rahmad Datuk Bagindo Said, Rahimi Mangkuto Marajo,Rusman Sutan Saidi, Roni Putra Edi sementara nama INYIEK SOWANG danINYIEK PADANG BONAI adalah nama lain dari KOMEI di mana maksud dariINYIEK SOWANG

Sinang Subekti, yangmenerangkan bahwa KOMEI memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Lukman, Lia,Jai, Sibek, Saudah, Sia dan Haris kemudian turunannya Lia memiliki 4(empat) orang anak yaitu Anmad Darussalam Datuk Bagindo Said, RidwanMangkuto Sati, Janiar dan Nurhayati kemudian keturunannya Janiar memiliki 6(enam) orang anak yaitu Darmayanti, Delvita, Rahmad, Rahimi, Rusmanedi,Ronipaloedi;Bahwa kemudian bertempat di Padang Sibusuk pada tanggal 25Oktober 1996, karena Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said

Djamalus Monti Sikumbang, menerangkan bahwa INYIEKSOWANG mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu INYIEK PADANG BONAI danKONDAK DATUK BAGINDO SAID kemudian turunannya INYIEK PADANGBONAI memiliki anak yaitu KOMEI kemudian turunannya KOMEI memiliki 5(lima) orang anak yaitu Liyah, Jai, Sibek, Sinek dan Siah kemudianturunannya Liyah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ahmad DarussalamDatuk Bagindo Said, Ridwan Mangkuto Sati, Janiar dan Nurhayati kemudianketurunannya Janiar memiliki 6 (enam) orang anak yaitu

Pasal 70 huruf (d) KompilasiHukum Islam, dan oleh karenanya maka perkawinan tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon denganTermohon II telah batal maka Akta Nikah Nomor: 0270/054/X1/2016 tanggal 29November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBendo, Kabupaten Magetan dan segala turunannya tidak mempunyai kekuatanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telahmemenuhi

Menyatakan Akta Nikah Nomor: 0270/054/X1/2016 tanggal 29 November2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo,Kabupaten Magetan dan segala turunannya tidak mempunyai kekuatanhukum.5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untukmenyampaikan Salinan Putusan tersebut yang telah berkekuatan hukumtetaop kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, KabupatenMagetan.6.

Tergugat IIyang nyatanyata bahwa tanah tersebut bukan milik Tergugat II adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat IV yang telah melegalisasi suratsurattanah milik Tergugat Il sedangkan Tergugat IV sendiri sebelumnya telahmembatalkan suratsurat tanah milik Tergugat yang merupakan cikal bakal daritanah yang dikuasai Tergugat II yang dilegalisasi oleh Tergugat IV tersebut,sehingga sudah seharusnya Tergugat IV membatalkan legalisasi suratsurattanah Tergugat II dan turunannya

Abas; Timur dengan jalan; Barat dengan gang;Adalah batal demi hukum;Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor347/2016 tanggal 3 Mei 2016;Menyatakan batal demi hukum suratsurat tanah yangdimiliki oleh Para Tergugat atau pihak lain berikut turunannya yang berasal daritanah seluas 1.200 M7;Menghukum Para Tergugat dan Pihakpihak lain yangmengklaim/ menguasal tanah hak pakai milik Penggugat sebagai manasertipikat Hak pakai No. 02 Desa Sabah Balau serta pihakpihak lain yangmemperoleh hak dari Para

melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan sah dan berharga atas Sporadik dan Surat PernyataanPemilikan keduanya tertanggal 02 Februari 2015 atas nama Tergugat ;Menyatakan sah dan berharga atas Sporadik, Surat Pernyataan Pemilikan,Surat Pernyataan Penjual, ketiganya tertanggal 10 Februari 2016 atas namaTergugat Il;Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 347/2016 tanggal 03Mei 2016;Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas Suratsurat tanahyang dimiliki oleh Para Tergugat berikut turunannya

memutuskan sebagai berikut:Dalam hal pokok perkara;1.2.Mengabulkan jawaban Tergugat V untuk seluruhnya;Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkeVerklaard);Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 347/2016 tanggal 03 Mei2016;Menyatakan bahwa Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas Suratsurat tanah yangdimiliki oleh Para Tergugat berikut turunannya

Abas; Timur dengan jalan; Barat dengan gang;adalah batal demi hukum;Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 347/2016 tanggal 3 Mei2016;Menyatakan batal demi hukum suratsurat tanah yang dimiliki oleh Para Tergugatatau pihak lain berikut turunannya yang berasal dari tanah seluas 1.200 M2(seriou dua ratus meter persegi);Menghukum Para Tergugat dan pihakpihak lain yang mengklaim/ menguasaitanah hak pakai sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 2 Desa Sabah Balauserta pihakpihak lain yang memperoleh

(Dua puluh tujuh juta Sembilanratus Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).kepada Pihak Kesatu(Penggugat); Pasal 6Pihak Kesatu (Pihak Penggugat) dan Pihak Kedua (Pihak Para Tergugat) selanjutnyadengan ini menerangkan bahwa perdamaian ini mengikat bagi Pihak Kesatu (PihakPenggugat) maupun turunannya dan Pihak Kedua (Pihak Para Tergugat) tidak akanmengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun seperti pengajuan peninjauankembali dan dalam bentuk gugatan ;Pasal 7 Pihak Kesatu (Pihak Penggugat)

menyerahkan Memoribanding atas permohonan Bandingnya yang diajukannya tertanggal 4 Mei 2015 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 Mei 2015 danturunannya telah diserahkan pada tanggal 12 Mei 2015 kepada Tergugat /Terbanding;Menimbang, bahwa atas memori banding dari pihak Penggugat/Pembandingtersebut, pihak Tergugat/Terbanding, telah menyerahkan kontra memori bandingtertanggal 15 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariamantanggal 19 Mei 2015 dan turunannya

Pengadilan Negeri Pariamantanggal 28 Desember 2015 sebagaimana yang termuat dalam Akta PernyataanBanding Nomor : 29.a/Akta.Pid/2015/PN.Prm. dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Januari2016 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman tersebut;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memoribanding tanggal 4 Januari 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan NegeriPariaman pada tanggal 4 Januari 2016, dan turunannya

Sesuai kesepakatan tersebut, apabila Pihak Tergugat tidak dapatmemenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka PihakPenggugat dapat menguasai rumah dan tanah serta turunannya untuk menjualatau melakukan lelang atau memiliki sendiri atas benda jaminan tersebutdalam rangka melunasi utang Pihak Tergugat;4.

Tergugat dengan ini memberikan kuasa kepada Penggugat untukmengambildan menguasai rumah dan tanah serta turunannya,sebagaimana disebut, untuk dijual atau dilakukan lelang atau dimilikisendiri atas benda jaminan tersebut dalam rangka melunasi hutangTergugat.b.

50.000.000, (limapuluh juta rupiah), sebagaimana yang dituangkan didalam surat perjanjianpengakuan hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat,pada tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa untuk memberikan jaminan, Tergugat memberikanjaminan berupa sertifikat tanah Nomor 602 yang berlokasi di Desa Dlemer Kec.Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, apabila Pihak Tergugat tidak dapat memenuhikewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Penggugat dapatmenguasai rumah dan tanah serta turunannya

sepuluh ribulima ratus dua rupiah) kepada Pihak Kesatu (Penggugat) sebagai pihakyang berhak;Pasal 5 Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia melakukan pembayaran uangTunai sebagai Pelunasan atas Pinjaman sebesar Rp. 30.310.502, (tigapuluh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) kepada PihakKesatu (Penggugat);Pasal 6 Pihak Kesatu (Pihak Penggugat) dan Pihak Kedua (Pihak Para Tergugat)selanjutnya dengan ini menerangkan bahwa perdamaian ini mengikatbagi Pihak Kesatu (Pihak Penggugat)maupun turunannya

NegeriPadang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 464/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, tanggal 15Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwaoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada hari Jumat tanggal 25Agustus 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 29 Agustus 2017 yang diterima dikepaniteraan PengadilanNegeri Padang pada tanggal 29 Agustus 2017 dan turunannya

telah disampaikankepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan KontraMemori Banding tanggal 18 September 2017 yang diterima dikepaniteraanPengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 September 2017 dan turunannya telahdisampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis 28 September 2017;Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa BerkasPerkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa disampaikan dengan relaaspemberitahuan tertanggal

diberitahukan secara sah kepada pihak kuasa Tergugat A/Terbanding A, Tergugat B/ Terbanding B, Tergugat C/Terbanding C, TergugatF/Terbanding F, Tergugat G/Terbanding G, Tergugat H/Terbanding H masingmasing tanggal 13 Juli 2015 dan kepada Tergugat E/Terbanding E pada tanggal23 Juli 2015 ;Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kuasa ParaPenggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 3 Agustus2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 4Agustus 2015 dan turunannya

Terbanding E tanggal 7Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa atas memori dari kuasa Para Penggugat/Pembanding, Tergugat A/Terbanding A telah pula mengajukan kontra memoribanding tanggal 18 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Muaro pada tanggal 20 Agustus 2015, Tergugat B/Terbanding B,Tergugat C/Terbanding C dan Tergugat E/Terbanding E telah pula mengajukankontra memori banding tanggal 18 Agustus 2015, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Muaro pada tanggal 18 Agustus 2015 turunannya