Ditemukan 4360 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-03-2024 — Putus : 29-07-2024 — Upload : 29-07-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby Tanggal 29 Juli 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD NIZAR, S.H., M.H
Terdakwa:
Ir. DONNY ANANTO NILANTOKO, MP
31 — 35
MUHAMMAD NIZAR, S.H., M.H
Terdakwa:
Ir. DONNY ANANTO NILANTOKO, MP
31 — 35
Lumajang Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
- 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 42/Kpts/SR.130
Register : 08-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk Tanggal 27 Maret 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
73 — 30
73 — 30
Jogja tugu Trans mengenai besaranharga Kilometer Tempuh tersebut ; Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Umum KoperasiPemuda Yogyakarta tidak ada anggota yang pernah komplain ; Bahwa ada Perpres mengenai reformasi transportasi dan itu salah satu alasanPenunjukan Langsung terhadap kegiatan Pekerjaan Angkutan Orang di JalanDengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi D.I.
JTT (BB No. 22); e Bahwa pada awalnya dalam rangka reformasi pelayanan angkutan umum,khususnya di Kota Yogyakarta, sejak Tahun 2004 telah dilakukan study kelayakanangkutan yang sifatnya eksekutif study, dengan kesimpulan di Kota Yogyakartaperlu dioperasikan Bis Cepat dan Terbatas (Patas); e Bahwa pada Tahun 2005, dilakukan study lebih mendalam, terkait dengan angkutanperkotaan di Yogyakarta, dengan melibatkan Magister Science TransportTechnology (MSTT) UGM, dalam upaya peningkatan sarana, prasarana
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 1 Juni 2015 — ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
97 — 19
97 — 19
Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs.Dedi Kuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPPdan 7 kursi dari PBR6. Fraksi Gerindra Hanura : Dedi Kurnaedi, jumlah kursi 3 dariGerindra dan 3 dari Hanura.e Bahwa benar Anggota dewan yang ditugaskan diKomisi III Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidupyaitu:H. Cecep Rustandi (Ketua Komisi). H. Dayat Hidayat (Wakil Ketua Komisi). Abdullah Mafpuri (Sekretaris). Suharto (anggota)2245. Rita Sukendar (anggota)6. Ajang Rahman (anggota)7.
Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) :Drs. Dedi Kuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2kursi dari PPP (Udin Kamaludin) dan 1 kursi dari PBR(Hidayat)6.
Register : 06-02-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN MANADO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd Tanggal 30 April 2024 — Penuntut Umum:
1.ARIF SALASA, S.H.
2.Rosalita Anggi Pramudianti
3.JUSTISI DEVLI WAGIU S.H
4.FAUZAL, S.H., M.H.
5.IVAN YURRY VICTORIA RORING, S.H.
6.ORCHIDO BELLA MARGA S.H.
7.HEIDY GASPERZ, S.H.
Terdakwa:
SUNARTO S.Pi
203 — 153
1.ARIF SALASA, S.H.
2.Rosalita Anggi Pramudianti
3.JUSTISI DEVLI WAGIU S.H
4.FAUZAL, S.H., M.H.
5.IVAN YURRY VICTORIA RORING, S.H.
6.ORCHIDO BELLA MARGA S.H.
7.HEIDY GASPERZ, S.H.
Terdakwa:
SUNARTO S.Pi
203 — 153
;
- Surat undangan nomor tanggal 29 Mei 2023;
- Lampiran surat undangan tanggal 29 Mei 2023;
- Foto dokumentasi kegiatan;
- Daftar hadir kegiatan rapat
- 1 (satu) bendel surat undangan rapat tanggal 27 Mei 2023 dan lampiran daftar nama undangan dan daftar hadir; peserta;
- 1 (satu) buku petunjuk pembayaran penerimaan negara melalui kanal elektronik;
- 1 (satu) buku peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
Register : 23-09-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 338/PDT/2015/PT-MDN Tanggal 14 Desember 2015 — PEMERINTAH RI Cq. PT. PN-II LAWAN PT. BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI, DKK
313 — 1001
313 — 1001
Untuk tanahtanah bekas perkebunan diatur lebih jelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang PembagianTanah dan Ganti Kerugian serta Peraturan Pelaksananya diprioritaskepada Petani.Lebih tegasnya maksud dari PP tersebut bahwa mengenai Landreformyaitu reformasi di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintahterhadap tanahtanah bekas perkebunan.
Putus : 07-04-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 50 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm. Tanggal 7 April 2014 —
62 — 8
62 — 8
perkara korupsi diutamakanadanya pengembalian keuangan negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
113 — 24
113 — 24
Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/ 2016/ PN Yykatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan kegiatan pendaftarantanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dankesejahteraan serta reformasi
dengan potonganatau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang mana beberapaperbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan carasebagai berikut : Him 80, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/ 2016/ PN YykBahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan kegiatan pendaftarantanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dankesejahteraan serta reformasi
Putus : 22-01-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 42 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm. Tanggal 22 Januari 2014 —
57 — 14
57 — 14
pemidanaan dimaksudkan bukan semata matasebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkanmelindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari ataskesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannyadan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut ;Halhal yang memberatkan : Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
Putus : 03-09-2010 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 35/Pid.B/2010/PN KLB Tanggal 3 September 2010 — - JONI TULIMAU, SE, MSi
143 — 50
143 — 50
tinggi hukum, disamping juga untuk menampik adanya opini publik yang telah terbentuk yang mengakibatkankurangnya kepercayaan kepada aparatur pemerintahan khususnya aparat penegak hukum ;Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukumdan keadilan dengan tidak membedabedakan orang, karenanya, peradilan dilakukan dengan :Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa tuntutan akan rasa keadilan akhirakhir ini semakin nyaringbunyinya, lebih lebih di era reformasi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana
- SLAMET PURWANTO bin ABDUL HAMID
132 — 125
132 — 125
.: Indonesia.Jalan Tengku Bay Gg Reformasi Inomor 21R.002/013 Kelurahan simpang Tiga Kecamatan BukitRaya Kotamadya Pekanbaru Riau.: Islam.
Register : 22-04-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
FIRDAUS DT. R. MANGKUTO Bin HARUN Pgl FIRDAUS Als DATUK
140 — 65
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
FIRDAUS DT. R. MANGKUTO Bin HARUN Pgl FIRDAUS Als DATUK
140 — 65
Mangkuto, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, Bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1091 — 910
1091 — 910
kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga olehkarena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikanketentuanketentuan yang terdapat dalam UndangUndang dan berbagaiperaturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilanmasyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Morral Justice, dankeadilan menurut Undangundang itu sendiri (legal Justice) sehingga padaakhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi
Register : 18-03-2024 — Putus : 29-07-2024 — Upload : 29-07-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby Tanggal 29 Juli 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD NIZAR, S.H., M.H
Terdakwa:
1.M. ZURKONI
2.WAKINI, S.T.
34 — 32
MUHAMMAD NIZAR, S.H., M.H
Terdakwa:
1.M. ZURKONI
2.WAKINI, S.T.
34 — 32
Lumajang Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
- 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 42/Kpts/SR.130
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm. Tanggal 6 Oktober 2014 — ARY SATRIO, ST., MT
69 — 9
69 — 9
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Bahwatindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraOrdinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pulakarena dipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Register : 22-04-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
JUFRI DARWIS Bin DARWIS Pgl PAK JORONG
154 — 75
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
JUFRI DARWIS Bin DARWIS Pgl PAK JORONG
154 — 75
Mangkuto, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Register : 09-03-2006 — Putus : 29-01-2007 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1945/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. Tanggal 29 Januari 2007 —
168 — 59
168 — 59
PatraJasa yang mengangkat waktu itu adalah saksi sendiri, dan benar terjadi pada saatsaksi menjabat Dirut Pertamina, jadi pada waktu itu ada terjadi pergantian Direksidan sesuai dengan semangat Reformasi dan transparansi, dari sekian orang calondari luar dan dari dalam diseleksi kemudian diajukan didalam Rapat Pertamina danmereka dipanggil satusatu dan dia memberikan presentasi, dan pada waktu itulahsaksi kenal dengan TONY PRABOWO, dan setelah melalui tes dan disidangpresentasi dan TONY PRABOWO inilah
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2762 — 3607
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2762 — 3607
KPU itu diawasi olehBawaslu, ult oefening controle bestaan ketentuan Pasal 460 seluruhtahapan itu diawasi dalam perspektif pelanggaran administratif tata caraprosedur, sehingga membaca secara keseluruhan Pasal 462sebagaimana perintah dari pembentuk undangundang putusan Bawasluwajib dilaksanakan oleh KPU ini artinya administration of law Bawaslu itumemerintahkan kepada KPU untuk menjalankan putusan itu sematamata untuk menegakkan prinsip asas kepastian hukum;Bahwa desain kontitusional reformasi menginginkan
Putus : 05-08-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 5 Agustus 2014 — Terdakwa : MARUHUM GULTOM
86 — 42
86 — 42
kemudian menjadi dasaepembayaran kepada masyarakat penggarap;Bahwa tanah perumnas di lokasi yang dibebaskan untuk Proyek BKT memangtidak bisa dibangun atau didesain oleh Perumnas untuk pembangunanperumahan, karena dari awal memang sudah ada rencana pemnbangunankanal dari sejak jaman Belanda sehingga tanah tersebut tidak produktif;Bahwa tanah tersebut produktif untuk pertanian, namun oleh Perumnas tidakbisa dibangun rumah karena tidak bisa dikeluarkan ijin oleh pemerintah daerah;Bahwa pada awal reformasi
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tanggal 30 Mei 2017 — DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA
231 — 132
231 — 132
Leneng, Yusak SabektiGunanto, Yasmin Benyamin Ndun Alias Yanto Ndun Alias BeaNdun, Martha Kali Kulla, Nikolas Lake Alias Niko, Tony Pah,Putriana Novita Sari Alias Novi, Benediktus Sani Babu danGodstar Mozez Banik Alias OD, dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa ahli sebelumya bertugas di Komnas Perempuan Jabatanstruktural sebagai Wakil Ketua Periode 20072009 sekaligussebagai Komisoner di Sub Komisi Reformasi Hukum danKebijakan dan Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan,yang berlanjut untuk Komisioner
Putus : 08-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus - TPK/ 2016 / PN.Bjm Tanggal 8 Juni 2016 —
42 — 6
42 — 6
negara (asetrecovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwaperlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime)yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapatmenghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalam melaksanakantugasnya sebagaimana semangat reformasi