Ditemukan 5561 data
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2418 K/Pid.Sus/20132. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasartahun 2008 dan 2009:a. Bab . C.1. yang menyebutkan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasaryang selanjutnya disebut Beasiswa Miskin SD adalah bantuan/subsididari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secaralangsung kepada siswa Sekolah Dasar sesuai Kriteria yang telahditetapkan ;b. Bab I. D. yang menyebutkan Alokasi dan Beasiswa Miskin SD adalahsebesar Rp360.000,00/siswa/tahun;c. Bab Ill.
42 — 6
SP.Han/74/VII/2013/Reskrim,sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 20132 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2013, No.
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 534 K/Pdt/20132. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARCAB KABUPATENPANGKEP, berkedudukan di Padli Dg. Lurang, KelurahanMinasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAH RAGA DANPEMUDA, berkedudukan di Jalan A. Burhanuddin, KelurahanJagong, Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkep;4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATENPANGKEP, berkedudukan di Jalan Cendana Barat, No. 11,Kelurahan Padoangdoangan, Kecamatan Pangkajene,Kabupaten Pangkep;5.
82 — 9
. : SP.Han/45/X1/2012/Reskrimsejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisautanggal 12 Desember 2012 No : Sp.Jang.Han/45.a/XT/2012/Reskrimsejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 20 Januari 20132. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisautanggal 16 Januari 2013 No : Print06/Q.2.12.7/Epp.2/01/2013sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 28 Januari 20133.
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT. 46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT. 46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT. 46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT. 46898/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamputusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalahkarena dalam perkara a quo pengkreditan atas pajak masukanharuslah dikaitkan dengna bidang usaha dan penyerahan yangdilakukan
95 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 853/B/PK/PJK/20132. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 853/B/PK/PJK/2013
84 — 36
Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam VI/Mulawarmanselaku Papera Nomor : Kep /167/VII/2013 tanggal 25 Juli 20132. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/K/AD/ I07/VII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.3. Surat Penetapan Kadilmil 07 Balikpapan tentang PenunjukkanHakim Nomor : Tap/43/PM.107/AD/IX/2013 tanggal 9 September2013.4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor :Tap/43/PM.107/AD/IX/2013 tanggal 11 September 2013.MendengarMemperhatikan5.
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
839.987.414,00 1.619.861,00Audit fee 29.081.642,00 29.08 1.642,00 0,00Medan Office Rent 90.370.311,00 90.370.311,00 0,00Legal and Professional Fee 47.055.157,00 8.972.973,00 38.082.184,00Jumlah 1.008.114.385,00 968.412.340,00 39.702.045,00 Bahwa alasan koreksi masingmasing biaya tersebut adalah sebagai berikut :1 Bahwa selling expense dikoreksi sebesar Rp.1.619.861,00 sesuai denganbuku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/20132
65 — 23
SP.Han/33/I/2013/Ditresnarkoba Sejak tanggal 20 Februari2013 s/d tanggal 11 Maret 20132. Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2013 No. B1444/0.5.4/Euh.1/3/2013 Sejak tanggal 12 Maret2013 s/d tanggal 20 April 20133. Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2013 No. Print108/0.5.12.3/Ep.1/05/2013 Sejak tanggal 13 Mei2013 s/d tanggal 1 Juni 20134. Ketua PN tanggal 28 Mei 2013 No. 34/Pen.Pid/2013/PN.Jr Sejak tanggal 2 Juni 2013 s/d tanggal 1Juli 20135.
MUTIA TRI ANDALUSIA, SH
Terdakwa:
DEWI PURWATI
65 — 18
Penetapan dana Hibah tersebut untuk 5pokmas usulan Jasmas anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Hanuraterdakwa DEWI PURWATI sebesar Rp 94.500.000, ditindak lanjuti denganNaskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai berikut : No Kelurahan Ketua Nilai Hibah No/ tg NPHDPokmas (Rp)1 Tinalan Surni 18.000.000, 180/067/419.30/2013 igi3/6/20132 Bawang Marjuki 10.000.000, 180/068/419.30/2013 gi3/6/20133 Tempurejo Sukariadi 32.500.000, 180/070/419.30/2013 tgdi3/6/20134 Ketami Karyono 16.000.000, 180/071/419.30
NPHDPokmas (Rp)1 Tinalan Surni 18.000.000, 180/067/419.30/2013 tgl3/6/20132 Bawang Marjuki 10.000.000, 180/068/419.30/2013 itgl3/6/20133 Tempurejo Sukariadi 32.500.000, 180/070/419.30/2013 tgl3/6/20134 Ketami Karyono 16.000.000, 180/071/419.30/2013 tgl3/6/20135 Pesantren Bimo Seno 18.000.000, 180/069/419.30/2013 igl3/6/2013Jumlah 94.500.000, Terhadap proposal bantuan sosial keluar penetapan bantuan sosial untuk 6Pokmas Jasmas DEWI PURWATI, anggota DPRD Kota Kediri dari PartaiHanura senilai Rp 255.500.000
Penetapan dana Hibah tersebut untuk 5pokmas usulan Jasmas anggota DPRD Kota Kediri Partai Hanura terdakwaDEWI PURWATI sebesar Rp 94.500.000, ditindak lanjuti dengan NaskahPerjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai berikut : No Kelurahan Ketua Nilai Hibah No/ tg NPHDPokmas (Rp)1 Tinalan Surni 18.000.000, 180/067/419.30/2013 tgl3/6/20132 Bawang Marjuki 10.000.000, 180/068/419.30/2013 tgl3/6/20133 Tempurejo Sukariadi 32.500.000, 180/070/419.30/2013 tgl3/6/20134 Ketami Karyono 16.000.000, 180/071/419.30/
Penetapan dana Hibah tersebut untuk 5pokmas usulan Jasmas anggota DPRD Kota Kediri Partai Hanura saksi DEWIPURWATI sebesar Rp 94.500.000, ditindak lanjuti dengan Naskah PerjanjianHibah Daerah (NPHD) sebagai berikut : NoKelurahan Ketua Nilai Hibah No/ tgl NPHD HAL.139 dari 169 Putusan No. 36/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Pokmas (Rp)1 Tinalan Surni 18.000.000. 180/067/419.30/2013 tgl3/6/20132 Bawang Marjuki 10.000.000. 180/068/419.30/2013 tgl3/6/20133 Tempurejo Sukariadi 32.500.000, 180/070/419.30/2013 tgl3
NPHDPokmas (Rp)1 Tinalan Surni 18.000.000, 180/067/419.30/2013 itgl3/6/20132 Bawang Marjuki 10.000.000, 180/068/419.30/2013 tgl3/6/20133 Tempurejo Sukariadi 32.500.000, 180/070/419.30/2013 gl3/6/20134 Ketami Karyono 16.000.000, 180/071/419.30/2013 gl3/6/20135 Pesantren Bimo Seno 18.000.000, 180/069/419.30/2013 itgl3/6/2013Jumlah 94.500.000, Selanjutnya terhadap proposal bantuan sosial keluar penetapan bantuansosial untuk 6 Pokmas Jasmas terdakwa DEWI PURWATI, anggota DPRDKota Kediri dari Partai Hanura
107 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 18 PK/Pdt/20132.
Putusan Nomor 18 PK/Pdt/20132. Pendapat Penggugat tersebut tidak benar, karena berdasarkan PutusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, gula putihtermaksud telah dinyatakan sebagai barang yang dirampas untuk negara;.
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 351 PK/Pdt/20132. Nomor : 521/Pasar Rebo/1991, tertanggal 20 Mei 1991, seluas1515 m2 dengan nilai harga sebesar Rp10.500.000.00,(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) vide bukti P11;6. Tergugat VI, yaitu Dede Sutisna dengan Akta JualBeli, sebagaiberikut:1. Nomor: 535/Pasar Rebo/1991, tertanggal 20 Mei 1991, seluas1850 m2 dengan nilai harga sebesar Rp12.000.000.00,(dua belas juta rupiah) vide bukti P12;2. Nomor : 536/Pasar Rebo/1991, tertanggal 20 Mei 1991, seluas1192 m?
146 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 126 PK/TUN/20132. Akte Kuasa Nomor 13 tanggal 10 Januari 1987 dibuat dihadapanNotaris Fransiscus Jacobus Mawati (Bukti PK6);a.Para Pihak:Tuan Jimmy Subagia Mulyadi (d.h.
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Building 2003 2711 Rp2.100.100,00Arifin MC 2011 20132 Eko Ari Cahyono Op. Cutter 1805 1601 Rp2.690.688,002009 20143 Bayu Surya Op. ME 0808 0602 Rp2.690.688,00Pratama 2010 20144 Hilman Hidayat Op. TR 0301 0103 Rp2.690.688,00Curing 2011 2014 Halaman 5 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.SusPHI/2016 5 Heru Maryono Op. PM 1805 1701 Rp2.690.688,002009 20146 Rudi Op. Building 2402 2201 Rp2.690.688,00Sudarmawan 2009 20147 Muhammad Op. PM 0702 2701 Rp2.690.688,00Sidig P 2007 20148 Moch. Kaharudin Op.
Terbanding/Penggugat : Eddy B J Sihombing
123 — 73
J.Harmonika Baru Perum Setiabudi Mension Blok B3, KelurahanPB Selayang II, kKecamatan Medan Selayang, Kota Medan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ranto Sibarani, SH,Kamaluddin Pane, SH, MH, Gumilar Aditya Nugroho, SH, JosuaFernandus Rumahorbo, SH dan Yudhi Syahputra Sibarani, SH,para Advokat yang memilih domisili hukum pada Kantor HukumRanto Sibarani, SH & Rekan, yang beralamat di Grand PavilionNomor 7, Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata,Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan (20132) SumateraUtara
27 — 10
Bahwa pada tanggal 24 November 2013Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat1oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXKota Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta NikahNomor : 1849/160/X1/2013 25 November 20132. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohonmembina rumah tangga di XXX, Kota Bekasi, sebagai tempat tinggalbersama3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohondengan Termohon dikaruniai seorang anak bernama XXX, lakilakiumur 1 tahun4.
106 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 190 PK/PID.SUS/20132. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kota Samarinda (lr. SyaifullahJ,M.Si);3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (lr. .Made Mandia);4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (Edy Wahyudi,S.Hut);5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda(H. Abdullah, SE, MM);6. Camat terkait (Drs. H. Didi Purwito, M.Si);7. Lurah terkait (Drs. Awal Hatmadi, MM);8. Instansi teknis terkait (Ir. Bambang SubiyantoPT.
53 — 48
Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Grup3 Komando Pasukan Khusus selaku PerwiraPenyerah Perkara Nomor Kep/03/IX/2013 tanggal 12 September 20132. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/179/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP294/PM II08/AD/X1I/2013 tanggal 6 Desember 2013.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP294/PM II08/AD/X1/2013 tanggal 7 Desember 2013.5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.6.
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 21 K/TUN/20132.
97 — 72
Peraturan Menteri Keuangan Nomor:106/PMK.06/20132) Bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yangmenyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuantersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undangundang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diaturdalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211