Ditemukan 741 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-03-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN BATAM Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.BTM Tanggal 17 Juni 2014 — H. Andi Tajuddin. SP, SH.MH ; 1. PT. Solomon Global Asia ; 2. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BP Kawasan
86 — 56
86 — 56
berbeda dengan Perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMkesimpulannya tidak ada yang sama Pokok perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMdengan Perkara a Quo ;Bahwa Tergugat berlindung dibawah Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.163/Pdt/2011/PTR tanggal 1 Februari 2012 Putusan Mahkamah Agung No.1406/Pdt/2012(Web) Putusan PK No.445/Pdt/2013 sama sekali tidak ada korelasinya dengan Gugatanperkara No.44/Pdt.G/2014/PN.BTM ;Bahwa PutusanPutusan yang tersebut diatas khusus menyangkut kewenanganmengadili tentang ke absahan
Register : 20-05-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 230/PDT.G/2013/PN.BDG Tanggal 18 Februari 2014 — BOEDIDARMOSETIAWAN; lawan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 2 BANDUNG; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.
61 — 62
61 — 62
2012, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Menempati lahan milik orang lain tanpa izinpemiliknya atau kuasanya dan oleh karenanya dijatuhi pidana dengan pidana34denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), denda mana telahdibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan diatas,Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dapat membuktikan daligugatannya tentang ketidak absahan
Register : 15-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 39/PDT/2015/ PT. PTK Tanggal 6 Juli 2015 — MUHAMMAD HAFIK
MELAWAN
1. TJHAI RIO OKTAVIANUS
2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang yang kemudian disubstitusikan kepada :
- TUTI KRISTIANA, S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais.
- HENDAR RASYID NASUTION, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais.
- SALOMO SAING, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais
203 — 123
203 — 123
hukum yang dilakukan olehTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sudah benar menurut hukumuntuk memberikan kepastian hukum tentang pokokpokok batas tanahyang telah hilang setelah terbitnya SHM No. 1330/Sedau/1999 telahdicabut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasaitanah SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil posita angka ke 4 ( empat )PENGGUGAT yang menyatakan luas tanah + 5.024 M2 yang telahdimaksukkan dalam SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT sangat meragukan ke absahan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 930 K/Pdt/2015 Tanggal 7 Juli 2015 — H. ABDULLAH MURSID
VS
SURTI binti SONANG, DKK
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan dalam dudukperkaranya, mengenai ketidak absahan Sarnap dan Nur Ali yang olehPara Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula ParaTergugat diajukan sebagai Saksi dimuka persidangan, karenamelanggar Pasal 1905, Pasal 1910 dan Pasal 1911 KUHPerdata;2.
Register : 01-11-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 245/Pid.B/2018/PN Lwk Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
Abdul Muis Ladani
103 — 20
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
Abdul Muis Ladani
103 — 20
,tidak memiliki Kompetensi sebagai ahli karena tidak mengetahui secara komprehensifmengenai regulasi pemerintah dibidang pendidikan, oleh karenanya keterangan ahlitersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan ketidak absahan ijazahdimaksud. Dan terlebin dahulu pula harus memeriksa dan mengadili siapa pelakupembuat ijazah palsu tersebut sehingga jika pemalsu ijazah tersebut sudah dihukummaka sebagai pengguna tentulah dapat dihukum.
Register : 05-04-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018 Tanggal 4 Mei 2018 — Tarmian Leandoni Marbun, S.STHan
Lettu Cku NRP 11120027280688
161 — 84
161 — 84
Bahwa benar' tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku, memeriksakelengkapan wabku, dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan seharihari bertanggungkepada Paku.4.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 216/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 31 Juli 2017 — HUSNUL HAKIM melawan PT. BANK MEGA, Tbk dkk
47 — 10
47 — 10
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1061PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanpula bahwa : "Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang. " ; k.
Register : 04-10-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Klk Tanggal 13 Juni 2019 — Perdata :
- DIANSON
Lawan
- PT. LIFERE AGRO KAPUAS (PT.LAK)
169 — 257
169 — 257
Kesalahan inilahyang mengakibatkan ketidak absahan suatu perusahaan mengerjakan,menggunakan, dan/atau menguasai tanah milik Penggugat denganmaksud untuk usaha perkebunan.
Kesalahan inilah yangmengakibatkan ketidak absahan suatu. perusahaan mengerjakan,menggunakan, dan/atau menguasai tanah milik Penggugat dengan maksuduntuk usaha perkebunan;11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sejak di tahun 2008 s.d. sekarangtidak taat hukum, membawa akibat Penggugat menjadi dirugikan selama +10 tahun ini. Adapun kerugian yang diderita Penggugatselama itu adalah :a.
Register : 26-01-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 9-K/PM III-19/AD/I/2018 Tanggal 5 April 2018 — - Oditur Militer
- Terdakwa
1338 — 888
1338 — 888
2017 menjabatsebagai Pama Kudam XVII/Cen, sampai saat melakukanperbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat LettuCku NRP. 11120027280688.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 173/PVBNomor: Sprin/1859/2016 tanggal 14 Juni 2016 Terdakwamenjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem173/PVB merangkap Paur Verifikasi Ku TK Ill Korem173/PVB NA. 2.13.03 Biak.Bahwa tugas dan tanggung jawab Paur Verifikasi sebagaiberikut menguji kebenaran wabku; memeriksa kelengkapanwabku; dan melaporkan ke absahan
Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku; memeriksakelengkapan wabku; dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan sehariharibertanggung kepada Paku.8.
Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku; memeriksakelengkapan wabku; dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan sehariharibertanggung kepada Paku.4.
Putus : 31-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2453 K/Pdt./2016 Tanggal 31 Oktober 2016 — Nyonya EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA
CUTARMAN,
VS
Tuan ISHAK ADIPURA, DKK
205 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
205 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
milik berdasarkan hak warisan tidakmengenal lampau waktu adalah relevan dengan sistem Hukum AgrariaNasional Indonesia yang menganut sistem stelsel negatif sebagaimanatelah dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 18 September1975 Nomor 459 K/Sip/1975 yang dalam pertimbangannya berpendapat:Mengingat stelsel negatif tentang pendaftaran tanah yang berlaku diIndonesia maka pendaftaran nama seseorang di dalam register bukanlah,berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahan
Putus : 12-12-2000 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN MALANG Nomor 192/Pdt.G/2000/PN.Mlg Tanggal 12 Desember 2000 —
58 — 16
58 — 16
., Notaris di Malang, sesuai (BUKTI P1),(BUKTI P2), (BUKTI P3), dan (BUKTI P7), (BUKTI P8), (BUKTI P9),sedangkan Tergugat tidak dapat membuktiakan ketidak absahan buktibukti tersebut,maka Majelis berpendapat ke 6 (enam) bidangbidang tanah tersebut adalahmerupakan hak dari Penggugat ;Menimbang, bahwa akan tetapi karena selama ini ke 6 (enam) bidang tanahtersebut belum didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Malang,sedangkan Penggugat sendiri belum memperolah Sertifikat Hak Milik tanah
Register : 22-12-2011 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 684/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL Tanggal 15 Januari 2013 —
337 — 2220
337 — 2220
Oleh karena itu tidaksah sebagai kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan PengadilanKETIDAK ABSAHAN KEDUA: PADA SURAT KUASA TIDAKMENYEBUTKAN TERGUGAT IV SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATANMohon diperiksa YANG MULIA MAJELIS HAKIM bahwa bunyi dari SuratKuasa PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:Mewakili Pemberi Kuasa untuk membuat, menandatangai, dan mengajukangugatan perdata terhadap PT.
tidak sah dan mengandungcacat formil dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakangugatan tidak dapat diterima, yang sejalan dengan Putusan MAHKAMAH52AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan(Bukti T IV7):surat kuasa yang diberikan PENGGUGAT kepada kuasa, yang didalamnyatidak disebutkan pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan suratkuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undangundang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterimaKETIDAK ABSAHAN
Register : 03-07-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 371/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 26 September 2017 — INDAH SETIOWATI CS >< JOHANA V.LUMANAUW CS
69 — 44
69 — 44
JakartaSelatan serta sebuah rumah di jalan Tebet Barat VIIV22, Jakarta Selatankarena tentang tanah tidak di sebutkan dalam Akta Wasiat tersebut, dantentang rumah ternyata di dalam Akta tersebut di tambahkan setelahkalimat penutup, hal mana tidak lazim di dalam suatu tulisan AktaNotaris, sehingga Akta Wasiat ini mengalami penurunan status(Degradasi) dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadipermulaan bukti seperti Akta dibawah tangan dan dapat cacat hukumyang menyebabkan kebatalan atau ketidak absahan
Register : 08-07-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Pkl Tanggal 27 Januari 2015 — CHRISTIANTO HUDIONO (PENGGUGAT) MELAWAN PT. BANK DANAMON, Tbk. (TERGUGAT I), KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Cabang Pekalongan (TERGUGAT II), ANDOYO HOEDIONO (TERGUGAT III);
27 — 2
27 — 2
yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturanperundangundangan di bidang lelang.Bahwa selain itu, sesuai dengan pasal 16 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang jo.Peraturan Menteri Keuangan nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang perubahanPeraturan Menteri Keuangan nomor: 93/PMK.06/2010 Tetang PetunjukPelaksanaan Lelang di Jelaskan pula bahwa : Penjual /Pemilik Barangbertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbulkarena ketidak absahan
Putus : 14-02-2007 — Upload : 13-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1970K/PDT/2005 Tanggal 14 Februari 2007 — DR. H. Rahmat Shah ; PT. Pangkatan Indonesia
123 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Danterhadap ketidak absahan ini telah terungkap sebagaimana keterangandari saksi ahli yang Pemohon Kasasi ajukan, namun semua itu telahdilanggar/diabaikan oleh judex facti ;Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/20054. Bahwa untuk mendukung keberatan Pemohon Kasasi maka perkenankanPemohon Kasasi untuk menurunkan yurisprudensi Mahkamah Agung RIyang telah dilanggar atau bertentangan dengan sikap yang diambil olehPengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara a quo, yaitu :a.
Register : 26-03-2012 — Putus : 23-10-2012 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Kds Tanggal 23 Oktober 2012 — Penggugat I : IMAM MALIKI
Pengugat II : CHILMIYATI
MELAWAN
Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, di Jakarta Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Wilayah Jawa Tengah di Semarang Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Kudus,
Tergugat II : KPKNL ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Semarang,
Tergugat III : H. SUMONO,
Tergugat IV :BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUDUS,
184 — 64
184 — 64
Bahwa atas dalil ParaPenggugat tersebut akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (20) hanyalah merupakan pengertian dari PemilikBarang, dan tidak ada kaitan nya dengan pelaksanaan lelang eksekusihak tanggungan Pasal 16 (3 ) mengandung arti jika ada tuntutan ganti rugi terhadappelaksanaan lelang karena ketidak absahan barang dan dokumenpersyaratan lelang menjadi tanggung jawab Penjual atau Pemilik Barangsesuai jenis lelang dan pemohon lelang nya, yaitu Penjual untuk lelangeksekusi hak
Register : 08-02-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PDT/2017/PT JAP Tanggal 15 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat : Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Bethel Indonesia Pusat Graha Bethel
Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI Di Tanah Papua
57 — 33
Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI Di Tanah Papua
57 — 33
IRJA JoPutusan Kasasi No 2732.K/Pdt/2003 tertanggal 14 September 2007 yang mengaitkandalil hak milik dengan ketidak absahan jual beli dari Tergugat , Ill, dan IV atau siapapunkepada Pelawan sebagai mana poin 3, 4 dan poin 6 dari amar Putusan sehinggaadanya perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah tidak diterima atauditolak seluruhnya;DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA PERLAWAN .Terlawan Penyita memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara perlawanan
Register : 19-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 208/PDT/2019/PT DKI Tanggal 24 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : Roy Charles Nainggolan
Terbanding/Penggugat : Lily Helmi Turangan
Turut Terbanding/Tergugat II : PT.Misaya Properondo
123 — 187
Terbanding/Penggugat : Lily Helmi Turangan
Turut Terbanding/Tergugat II : PT.Misaya Properondo
123 — 187
semulaPenggugat, Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan danputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karenapertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alin sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkaraini;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semulaTergugat di dalam Memori Bandingnya, mempersoalkan tentang kedudukan dariahli waris yang sekarang menggantikan Kedudukan Penggugat sekarangterbanding dan ke absahan
Register : 30-03-2017 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -65/Pdt.G/2017/PN Arm Tanggal 27 Februari 2019 — -Penggugat
-EDI FREDRIK KALUMATA
Tergugat
-TANOD POLLY,DKK
85 — 33
85 — 33
poin 3.PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim menyatakan sahmenuruthukum Surat Pembagian Kaprentahan Nippon tertanggal 1November 1942;Bahwa, Petitum Gugatan dimaksud harus juga ditolak, karena dasarGugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat hukumnya yangharus tercantum didalam Petitum Gugatan, bukan tentangpengesahan Surat Pembagian Kaprentahan Nipon;Dengan dimintakannya Pengesahan Surat Pembagian Keprentah anNipon oleh PENGGUGAT, membuktikan bahwa pada saatmengajukan Gugatan, terdapat ketidak absahan
Putus : 28-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/Pdt/2015 Tanggal 28 Mei 2015 — Ir. HERY PRIANTO MUCHRODJI, M.sc., vs PT DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANA,Dkk
104 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;17.Bahwa RUPSLB yang diadakan oleh Pemohon tidak berdasarkan AnggaranDasar Perseroan dan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena keputusan yangdiambil dalam RUPS Luar Biasa tersebut adalah dengan suara terbanyaktidak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan,sehingga dengan demikian tidak mengikat keseluruhan pemegang sahamtermasuk Termohon Kasasi ;18.Bahwa ketidak absahan