Ditemukan 444 data
Terbanding/Tergugat I : P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA IV Diwakili Oleh : Sofwan Tambunan
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq PRESIDEN RI Cq KA dan TRBPN RI Cq KANWIL BPN SUMUT Cq KANTOR PERTANAHAN KAB SIMALUNGUN
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq PRESIDEN RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA dan TRBPN RI Cq KANWIL BPN SUMUT Cq KANTOR PERTANAHAN KAB SERGAI
Turut Terbanding/Penggugat II : AJIANTO Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat III : ANDI SARAGIH Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat IV : ALPIAN PURBA Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat V : Anto Saragih Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat VI : ARIFENDI SARAGIH, Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat VII : ARBAI Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat VIII : ARIADI
135 — 114
kantor wilayah dengantembusan kepada kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanyameliputi letak tanah yang bersangkutan berdasarkan pasal 20 angk1 peraturan penteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan(Permenag Nomor 9/tahun 1991 sebagaimana dimaksud dalamHalaman 42 dari 76 Putusan Nomor 266/Pdt/2020/PT MDNpasal 18 sampai dengan 23 berlaku mutatis mutandis untukpermohonan perpanjangan jakwa
145 — 81
Terdakwa Sumber Siagiaan, dkk4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa telah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya Penasihat Hukum membantah semuadalil dalil tuntutan dari jakwa Penuntut Umum, karena penasihat Hukum terdakwamenganggap pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah memenuhi syaratpembuktian dan dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntutumum tersebutMenimbang, bahwa atas
204 — 108
(pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana) Dakwaanpertama, dakwaan kedua Jakwa Penuntut umum, halaman 1,halaman 4 dan halaman 6 berbunyi Bahwa Terdakwa1 ,NASIB SIHOMBING baik sendirisendiri maupun bersamasama dengan Terdakwa2 KARMEN SITANGGANG, adalahdakwaan tersebut tidaklah jelas dan kabur dengananalisis yuridis sebagai berikut : Pada dakwaan tersebut,Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana secara bersamaSama dengan akan tetapi dalam dakwaan yang sama Terdakwajuga sekaligus didakwa sebagai telah melakukan
39 — 14
itu selama persidangan terdakwa dalam keadaansehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf ataualasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadapterdakwa dan untuk terpenuhinya Unsur barang siapa ini melekat untukdipertimbangkan dengan pertanggungjawaban pidana yang akan diuraikan lebihlanjut, tetapi sebelumnya akan kami uraikan lebih dahulu unsurunsur dakwaanselanjutnya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sesuaidengan Tuntutan Jakwa
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2056 K/Pid.Sus/2014 15 Mei 2008 020/05/Penj/08 15 drum 10.100 27.270.000 16 Mei 2008 021/05/Penj/08 20 drum 10.000 36.000.000 16 Mei 2008 022/05/Penj/08 10 drum 10.000 18.000.000 19 Mei 2008 024/05/Penj/08 15 drum 10.000 27.000.000 21 Mei 2008 028/05/Penj/08 10 drum 10.000 18.000.000 O; CO; N ; &22 Mei 2008 033/05/Penj/08 20 drum 10.000 36.000.000 TOTAL 130 drum e Total pembelian dan penyaluran yang dilakukan oleh SUMARDI atasperintah jakwa Drs.
83 — 41
Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini keberatan terhadapPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang dalam amar putusan Menyatakanterdakwa bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dakwaan ke1 Subsidair, terhadap penerapan pasaltersebut Jakwa Penuntut Umum tidak sependapat, karena Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembangtidak menerapkan hukum hasil pembuktian dan / atau penilaian terhadaphasil
110 — 28
milyar lima ratusjuta rupiah) itu tidak ada laporannya kepada Terdakwa dan Tardakwa tahu saatdiperiksa di Kejaksaan tahun 2011 waktu itu kami dipanggil bertiga Erifal, Wardi Jufridan Terdakwa, kami diperiksa secara terpisah saat itu ditanyakan kepada Terdakwaada dana sebesar uang Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah),terdakwa bilang kepada penyidik bahwa terdakwa tidak tahu, setelah keluar terdakwamarahi Wardi Jufri (KPA), Kenapa Terdakwa tidak diberitahu.Menimbang, bahwa meskipun Jakwa
Terbanding/Terdakwa : MANURUNG NAIBORHU, S.Pd,MM
77 — 27
tahap persidangan dipengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Medan sehingga segalasesuatunya sudah menjadi tanggung jawab sudah menjadi tanggungJawab pihak Jaksa Penuntut Umum.Bahwa dengan memperhatikan surat tersebut bila dihubungkandengan pertimbangan Majelis Judex Factie tingkat pertama halaman178 yang menyatakan Menimbang, bahwa fakta hukum terkaitdengan pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP orang perseorangan dimaksudmasih dalam tahap proses di Kepolisian Resort Pakpak Bharat dandalam uraian surat dakwaan Jakwa
80 — 14
ne i em eeBahwa Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebutsampai tanggal 30 Desember 2010 dan saksi tidak mengetahuialasannya dan saksi juga sudah melakukan teguran untukrekanan namun rekanan tidak juga menyelesaikan pekerjaantersebut; Bahwa saksi melakukan pemutusan Kontrak pada tanggal 24Desember 2010, meskipun jangka waktu sesuai dengan Adendumberakhir pada tanggal 30 Desember 2010, hal ini saksilakukan dikarenakan dari pihak keuangan menyampaikan kepadasaksi melalui bendahara bahwa jakwa
Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH.
Terdakwa:
I Made Parwa
85 — 30
sebagaimanayang telah diaajukan dalam persidangan, baik itu bukti yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum terdakwa,sehingga persidangan ini telah berjalan dalam koridor sebagaiamaanayang diatur dalam hukum acara;Hal 2 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps Bahwa apa yang kaami sampaikan dalam surat tuntutan adalah suatufakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah yang diajukan dalampersidangan, dan apabila penasehat hukum tidak sependapat dengantuntutan jakwa
132 — 13
Jakwa waktu pelaksanaan pekerjaan (tidak melampaui batas waktusebagaimana tercantum dalam LDP);3. Metode pelaksana;4. Identitas (jenis, type dan merk) yang ditawarkan tercantum denganlengkap dan jelas;5. Softcopy hasil pemindaian (scan) brosur asli barang yangditawarkan;6. Jaminan purna jual meliputi garansi produk selama 1 (satu) tahundan jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 (lima) tahun;7.
Jakwa waktu pelaksanaan pekerjaan (tidak melampaui batas waktusebagaimana tercantum dalam LDP);3. Metode pelaksana;4.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum I : Suharja,SH
414 — 173
BDGmemperhatikan alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum danPenasehat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Jakwa PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan danpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebutdalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternative padadakwaan Ketiga, namun tentang lamanya pemidanaan (strafmaat) yang dijatunkankepada
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PT. Bososi Pratama Diwakili Oleh : DR. M. Yusuf, S.H., M.H.
982 — 524
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sejumlah Rp.3.000.000.000,(tiga milyar rupiah), dengan ketentuanapabila tidak dibayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (Satu) bulansetelah sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendaTerdakwa dapat disita oleh Jakwa dan dilelang untuk membayar denda;Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI3. Menetapkan barang bukti berupa: alat bukti surat nomor urut 1 s/d 148dikembalikan kepada PT.
104 — 13
benar Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai tanggal 30Desember 2010 dan saksi tidak mengetahui alasannya dan saksi juga sudah melakukanteguran untuk rekanan namun rekanan tidak juga menyelesaikan pekerjaan tersebut;Bahwa benar saksi melakukan pemutusan Kontrak pada tanggal 24 Desember 2010,meskipun jangka waktu sesuai dengan Adendum berakhir pada tanggal 30 Desember2010, hal ini saksi lakukan dikarenakan dari pihak keuangan menyampaikan kepada saksimelalui bendahara bahwa jakwa
146 — 53
terdakwa sendiri.Bahwa terhadap halhal lain yang kami tidak tanggapi secara khususdisini, kami anggap telah dijawab sesuai dengan Tuntutan Pidana (Requisitoir)yang telah kami bacakan pada sidang yang terdahulu.Bahwa oleh karena faktafakta hukum yang kami uraikan diatas maupundalam surat tuntutan adalah sesuai fakta pemeriksaan persidangan yangdilaksanakan menurut ketentuan peraturan dan perundangundangan yangberlaku, dan Oleh karena terpenuhinya seluruh Unsur yang didakwakan kepadaterdakwa, maka kami Jakwa
154 — 60
peta bidang dan surat keputusan dari BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo untuk atas namaPetani ;15)Namun pada tanggal 10 Pebruari 2014, Korban tibatiba melaporkanTerdakwa di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa TimurResort Sidoarjo, atas dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP,sebagaimana Laporan Kepolisian Nomor : LPB/42/II/2014/Jatim/ResSda, tertanggal 10 Pebruari 2014 ;IIILANALISIS YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN JAKWA
94 — 28
terdakwa juga mengeluarkan Surat Perintah Tugas No: 020/Dispora / III/2009 tanggal Maret 2009 dan Surat perintah tugas tersebut terdakwaberikan kepada sdr YUHERDI,SPd.MM (Kabid Kepemudaan) untuk mengelolaperpakiran dikawasan GOR H.Agus Salim Padang terdakwa serta juga telahmengeluarkan surat perintah Tugas kepada Saksi Drs.SUARDI,MM Nomor :886.00/DisporaPadang/IX/2010 terhadap pengelolaan pungutan restribusi parkirdilakukan pada saat pengelolaan parkir dikawasan GOR H.Agus Salim.Menimbang,bahwa Jakwa
1176 — 2366 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 27 Juli 2011 adalah putusan yang batal demi hukum dandakwaan kesatu primair dari dakwaan Jakwa Penuntut Umum, tidakterbukti;b. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Judex Facti, sebagaimana tersebutHal. 129 dari 132 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2013dalam Putusan Pengadilan Tinggi DK!
110 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila Jakwa Penuntut Umum tidak melakukanpenuntutan maka apakah Majelis Hakim dapat memeriksa, mengadili danmemutuskan suatu perkara? Hal ini bukanlah sekedar ultra petita(melampaui yang dituntut) melainkan sama sekali tidak termasuk dalamtuntutan.
MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
1.SAIFUL EFRIZAL BIN MATZAN
2.WARDODI ARIA PUTRA BIN SUKRI NUR
181 — 51
Menyatakan Terdakwa SAIFUL EFRIZAL tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanayang didakwakan oleh Jakwa Penuntut Umum, baik terhadap DakwaanPrimair maupun terhadap Dakwaan Subsidair;2. Membebaskan Terdakwa SAIFUL EFRIZAL oleh karena itu dari semuaDakwaan;3. Memulihkan HakHak Terdakwa SAIFUL EFRIZAL tersebut dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabat;4.