Ditemukan 424 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : radial radinka randika radian raizal radinal radijal radifal radikan rafikal rudikal radimal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — La Musi Didi
903 — 588 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yaitu telah melakukan pekerjaan yang bukan merupakan keahliannya, sehingga kualitas kerja tidak sesuai kontrak. Terhadap perbuatannya, Jaksa Penutut ... [Selengkapnya]
  • Disamping itu pulaTerdakwa sebagai Direktur Utama PT KPlJ bersama Barnabas Suebu tidaksungguhsungguh bekerja mensejahterakan rakyat Papua sehingga bisamenimbulkan ketidakpercayaan rakyat Papua dan mendorong timbulnyakelompokkelompok radikal yang menunitut kKemerdekaan Papua karenakegagalan pembangunan di Papua.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-06-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2015 — 1.ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (“ATVJI”),2.ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA ( ATVLI );1.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA ,2.PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (“Metro TV”), dkk
201 — 405
  • April 2012 yang harus dipahami secara utuh adalah :UndangUndang Penyiaran melindungi dan memberikan kepastian hukumterhadap Lembaga Penyiaran Swasta (Pemohon HUM) untuk tetap dapatmelakukan kegiatan penyiaran di Indonesia sepanjang IPP (IzinPenyelenggaraan Penyiaran) yang diperolehnya tidak dicabut dan/ataudiakhiri (Ex Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 12 PP No. 50 Tahun 2005) ;sedangkan objek HUM (PM Kominfo No. 22 Tahun 2011) dalam penerapanperubahan teknologi penyiaran multipleksing menempuh jalan radikal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — I. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), DKK., II. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI ("ANTV")., III. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., IV. PT. SURYA CITRA TELEVISI., DKK., V. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, DKK., VI. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, DKK., VII. PT. TRANS MEDAN DAN PT. TRANS7 PALEMBANG, DKK VS I. ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI")., II. ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) DAN I. PT. RCTI SATU., II. PT. RCTI SEPULUH., III. PT. RCTI LIMA BELAS ACEH., IV. PT. GTV DUA., V. PT. GTV TUJUH., VI. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU;
138 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyiaran Swasta (PemohonHUM) untuk tetap dapat melakukan kegiatan penyiaran diIndonesia sepanjang IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) yangdiperolehnya tidak dicabut dan/atau diakhiri (Ex Pasal 60 ayat (2)dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; Sedangkan objek HUM (Peraturan Menteri Komunikasi danInformatika Republik Indonesia Nomor22/PER/M.KOMINFO/11/2011) dalam penerapan perubahanteknologi penyiaran multipleksing menempuh jalan radikal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2566 — 4258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa penggunaan asumsi dan metoda sampling hanya bisaditolerir apabila pemeriksaan keuangan tersebut hanyadilakukan untuk sekadar memperoleh hasil fungsi akuntansisemata, akan tetapi untuk menghitung kerugian Negara makaharus mengacu kepada peraturan perundangundangan yangberlaku dengan melakukan perhitungan dan pemeriksaansecara menyeluruh/ radikal setiap fisik/unit barang yangmenjadi komponen atau bagian yang harus diperiksa dalamrangka memperoleh hasil yang nyata dan pasti, dan tidakboleh dilakukan