Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus2018;b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor3 tanggal 6 Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4tanggal 7 Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 06 Agustus 2018:b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor 3 tanggal 06Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4 tanggal 07Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 07 Agustus 2018;Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.SusPailit/2021e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT SB Con Pratama (Dalam Pailit) Nomor 1 tanggal 03September 2018;f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 03 September 2018:g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 03 September 2018;5.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus2018:b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor3 tanggal 6 Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4tanggal 7 Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 1Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt. SusPailit/2021tanggal 03 September 2018;f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 3 September 2018:g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 3 September 2018;5.

Dalam RUPS tersebut Penggugatmenolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat;9.

) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Dalam RUPS tersebut Penggugatmenolak adanya RUPS tersebut karena: RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belum diserahkankepada Penggugat .....

;Berdasarkan uraian di atas, maka sangat terang dan jelas bahwa padatanggal 3 September 2014 telah berlangsung RUPS Perseroan,sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 1 padahari Rabu tanggal 3 September 2014, yang dibuat oleh dan di hadapanNotaris/PPAT Sri Hartati, S.H., yang mana dalam RUPS tersebut telahmemutuskan halhal sebagai berikut:1.

, RUPS luar biasa ataumekanismemekanisme pengawasan Komisaris seperti yang disebutkandiatas.

Menetapkan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DutaPermata Properti (PT DPP) dengan agenda rapat sebagai berikut:a. Laporan keuangan tahun 2015, 2016, 2017 neraca akhir tahun bukuyang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan aruskas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporankeuangan tersebut;b.

Menetapkaan kuorum~ kehadiran untuk melaksanakan rapatdiselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPPadalah paling sedikit 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dariseluruh jumlah saham;4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT DPP dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurangHalaman 2 dari 6 hal. Put.

Nomor 1429 K/Pdt/2020kurangnya 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dari jumlah seluruhsaham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT DPP untuk seluruh agenda rapat:5.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu palingcepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejaktanggal penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidaktermasuk waktu hari pemanggilan;6.

Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT DPP yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorumpengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;7. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPP berdasarkan penetapan ini;8. Memerintahkan direksi dan komisaris PT DPP untuk hadir dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikanseluruh dokumen PT DPP kepada seluruh pemegang saham;9.

CTB selama masa pengelolaan;3 Meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;4 Meminta pertanggungjawaban pengelolaan aset;5 Pembahasan mengenai aset dan utangpiutang;8 Bahwa kuorum untuk menyelenggarakan RUPS menurut UndangUndangNomor 40 tahun 2007 Pemegang Saham dalam RUPS paling sedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;9 Bahwa untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa tersebut perlu adanyapimpinan rapat, maka rapat akan dipimpin dan dinotuliskan sebagai

CTB dilarang melakukan aktifitas apapun.Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 105 ayat ke 3 dan ke 5 huruf c UU No.40Tahun 2007, direksi perseroan diberhentikan oleh RUPS dan atau keputusan laindiluar RUPS sehingga oleh karenanya dalam hal pengambilalihan tanggungjawab operasional PT. CTB sejak tanggal 6 Desember 2011 oleh Pemohonadalah keputusan lain diluar RUPS adalah termasuk pemberhentian direksiperusahaan, dimana Pemohon selaku pemegang saham PT. CTB mengambil alihoperasional PT.

. mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat, namun demikian dalam hal permohonanPemohon dalam perkara ini ternyata tidak secara jelas dan lengkap kapan jangkawaktu pemanggilan RUPS, syarat dan ketentuan pengambil keputusan bahkandalam hal tempat RUPS LB yang dimaksudkan Pemohon tidak jelas.e Bahwa berdasar hal tersebut diatas jelas secara formal

berdasarkeputusan RUPS.

tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Halaman 57 dari 63 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2014/PN KrgIlMenimbang, bahwa jangka waktu tersebut adalah jangka waktu minimaluntuk memanggil RUPS, dan Hakim menilai jangka waktu tersebut sudahcukup;Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan ini, tentunyaPemohon membutuhkan waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan RUPStersebut, dengan catatan jangka waktu tersebut tidak boleh terlalu lamamengingat kepastian

Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT RAS Tahun Buku 2011 Tgl. 16 Nopember 2012No. 049B/UmDirutRAS/X1I/2012 tidak sah karena HendraTanadi bukan sebagai Direktur Utama.5. Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT RAS Tahun Buku 2011 Tgl. 16 Nopember 2012No. 049B/UmDirutRAS/XI/2012 adalah PerbuatanMelawan Hukum karena tidak menghormati prosespersidangan perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKTUT, No.186/Pdt.G/2011/PNPbr dan No. 189/Pdt.G/2011/PNPbr.6.

Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkuasa dari Tergugat untuk tidak melaksanakan RUPS PTRAS Tgl. 23 Nopember 2012 yang bertempat di JalanSetia Budi No. 68 sebelum adanya putusan perkara yangberkekuatan hukum tetap terhadap perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKTUT, No. 186/Pdt.G/2011/PNPbr dan No.189/Pdt.G/2011/PNPbr.7.

Faktaini dapat dilihat dalam naskah gugatan Penggugat padahalaman 3 butir 5 s/d 7:Quote :Bahwa permasalahan hukum yang terkait denganpelaksanaan RUPS ini adalah adanya gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register PerkaraNo. 353/Pdt.G/2009/PNJKT.UT dengan : dst ;Unquote;Bahwa amar putusan Perkara Perdata No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT adalah menolak gugatanpenggugat seluruhnya (onzegd).

RAS bukan selaku pribadi;Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya padahalaman 3 butir 8 menyatakan;Quote :Pada RUPS PT.RAS tanggal 30 November 2011 telahterjadi pengusiran paksa terhadap kuasa pemegangSaham PT.RAS (Badan Hukum PT.RCS) oleh pengurus PT.RAS sehingga menyebabkan adanya perbuatan tidakmenyenangkan ... dst.Unquote;Bahwa pada RUPS PT.

RAS tanggal 30 November 2011,Penggugat melalui orang suruhannya datang ke tempatdiselenggarakannya RUPS dengan membawa SuratPenolakan atas RUPS No.084/KDR/RCS/HO/Dir/X1/2011tanggal 8 November 2011 yang tetap ingin ikut sertadidalam RUPS. Kehendak tersebut jelas salingbertentangan (in konsisten), yakni antara menolakdengan ingin tetap hadir dalam rapat. Setelah pimpinanrapat menanyakan, sikap mana yang dipilih ?

AHU2AH.01.099934 tanggal 5Oktober 2012, sehingga seharusnya alasan penambahan modaldengan Izin Usaha Angkutan Umum yang diberikan pada Perseroanyang tidak terdaftardikKementerian Hukum dan HAM RI ini seharusnyatidak diakui oleh KementerianHukum dan HAM RI ; Bahwa sebelum RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sudahdilakukan pelunasan pembayaran saham untuk penambahan modalyang dibayarkan langsung ke Bank ; 202 022 22o2=0>Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 telah diadakan RUPS Tahunansebagaimana Akta Berita

Acara RUPS Tahunan Nomor 07 dan AktaRUPS Luar Biasa No. 08 sebagaimana Berita Acara RUPS Luar Biasa,yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH Notaris yangberkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dilaporkan dan dimintakan pelepasantanggung jawab atas penilian modal dasar PT BLUE BIRD TAXI senilai6.000.000.000, (enam miliar) untuk untuk 2.300 (duaribu tigaratus)taksi (yang tercantum pada Laporan Pertanggung jawaban Direksiyang terakhir) atau senilai Rp

Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor: AHUAH.01.030931042 ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dalam hubungannya dengan laporankeuangan dengan penilaian harga per taksi Toyota usia dibawah 5tahun sebesar Rp. 2.608.695, (Dua juta enam ratus delapan ribuenam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dinilainya disebutkanCHALAS: GIPIPILAIKARL 2 xeseennsnensneaeeiteeresenentinnisaimeaneneinnenanimennennneisietminnaninniA.

Penunjukan kantor akuntan public Armandias untuk tahun buku2013 Gan TahUN ZOTE excnmmsnennnnnmsmnnnennnnsaenasnnnnnnnsaenasentnnnnemnPada RUPS Tahunan ini juga dimintakan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroanyang melakukan tindakan dan pengawasan selama tahun buku 2013(Dua ribu tiga belas) atau acquit et de charge ; Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 08 tentang RUPS LuarBiasa tanggal 11 Mei 2015, tentang Penambahan Modal PT BLUEBIRD TAXI tanggal

AHUAH.01.03.0941043,ganti nama pemegang saham 52 neem nnnBahwa pada hari yang sama dengan RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa dikeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor :AHU0934983.AH.01.02 Tahun 2015 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Parseroan tertanggal 21 Mei 2015 berdasarkan AktaNomor : 57 tertanggal 24 September 2013 dan telah diterima dandicatat di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum(Sisminbakum) pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum

TD Pardede (Vide bukti T.I s/d VIl7) terjadi ambivalensi yakni apakah maksud dari undangan rapattersebut adalah untuk mengadakan RUPS ataukah untuk mengadakanrapatahli waris Alm. DR. TD Pardede;Bahwa menggabungkan antara panggilan RUPS dengan panggilanrapat ahli waris adalah bertentangan dengan UU.

Danau Tobayang berhak atau berwenang menyelenggarakan RUPS tahunanmaupun RUPS lainnya atau RUPS luar biasa termasukmelakukan panggilan untuk mengadakan masingmasing RUPStersebut adalah Direksi dan bukanlah Komisaris sebagaimana yangdilakukan oleh Ny.

HDTI termasuk mengadakan RUPS luar biasa danmelakukan Panggilan RUPS luar Biasa (Vide Pasal 82, 83 UU No.1/1995), sehingga seharusnya Panggilan/Undangan RUPS luar biasa PT.Hal. 20 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011HDTI dilakukan oleh Direksi yang lain bukan oleh Ny. Sariaty Pardede(Termohon Kasasi l) selaku Presiden Komisaris PT. HDT1;Bahwa tindakan Ny.

Sariaty Pardede(Termohon Kasasi lI) selaku Presiden Komisaris (Vide bukti T. s/d VIII7) tersebut adalah tidak sah yang mengakibatkan RUPS dankeputusan RUPS tersebut juga tidak sah;3.

UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka RUPS tersebut tetap sah;Bahwa Akte Surat Kuasa Nomor: 11 tanggal 16 Januatri 1991 telahberakhir sejak diadakannya RUPS tanggal 20 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Mutiara S.P.M.

untuk memberhentikanPenggugat sebagai Direktur (anggota Direksi) sebagaimana tercantumdalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Nomor 02tanggal 2 November 2015 dibuat oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur).Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur ini telah dicatat dalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia berdasarkan Surat Nomor AHUAH.01.030978129 tertanggal6 November 2015;Selanjutnya, keputusan RUPS Tergugat

hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan hukum terhitungsejak 15 April 2015 dimana pada saat tersebut Penggugat telahdiangkat berdasarkan keputusan RUPS Tergugat yang tertuang dalamAkta RUPS Pengangkatan Sebagai Direktur menjadi direktur (anggotadireksi) Tergugat;3.

Keputusan RUPS bukanlahPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangseharusnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 Undang Undang Ketenagakerjaan; Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

;Pemberhentian Penggugat sebagai direktur yang dilanjutkan denganpengangkatan Penggugat sebagai penasehat Tergugat juga tidak sertamerta menimbulkan atau) mengembalikan hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat karena pengangkatan Penggugat sebagaipenasehat Perusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalamAkta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkanperjanjian kerja;Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlah perjanjian kerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan

RUPS Tergugat sebagaiorgan perusahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UndangUndang Ketenagakerjaan.

Surat permohonan RUPS LB kepada Direksi PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 3 Mei 2021;

2.7. Surat permohonan RUPS LB kepada Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 19 Mei 2021;

2.8. Surat undangan Rapat Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 22 Mei 2021;

2.9. Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 24 Mei 2021;

3.

TANDI SUHELI (PEMOHON I) untuk melakukan pemanggilan (membuat dan menandatangani undangan) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) atas nama PT. CITRABUANA INTI FAJAR, yang akan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan kemudian;

4.Menetapkan Ny. TANDI SUHELI (PEMOHON I) sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. CITRABUANA INTI FAJAR;

5.

Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. CITRABUANA INTI FAJAR adalah sebagai berikut :

5.1.Laporan pengurusan oleh Direksi Perseroan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;

5.2. Permintaan konfirmasi dan pertangungjawaban beberapa tindakan Direktur yang diduga merugikan keuangan perseroan;

5.3.

Menyatakan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CITRABUANA INTI FAJAR yang dipimpin oleh Ny.

(iii) Pelaksanaan program pengurangan biaya (cost reductionprogram) oleh Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimanayang telah diinstruksikan dalam RUPS Tahunan Perseroan yangdiselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2001 (RUPST 2001) tidakmenghasilkan penurunan rasio biaya produksi sebagaimanaterlihat dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku2001.

Pasal 10 ayat (3)Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa anggota Direksidapat diberhentikan kapan saja oleh RUPS. Demikian pula halnyadengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapatmemberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan sajaapabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1)UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

Pasal 19ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P1), apabila setelah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan untukmenyelenggarakan RUPS diajukan tetap Direksi tidak melakukanpemanggilan atau lalai untuk menyelenggarakan RUPS, makapemegang sahan berhak memanggil dan menyelenggarakan sendiriRUPS tersebut, dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Halmana sekaligus juga telah membuktikan bahwa Direksi atauHal. 6 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004Komisaris Perseroan tidak hanya telah lalai tetapi juga dengansengaja tidak memanggil dan/atau menyelenggarakan RUPS (videBukti P6).

Sehubungan dengan hal tersebut,RUPS Perseroan telah sering diselenggarakan di Jakarta, di manaPerseroan memiliki kantor perwakilan yang terletak di Gedung Grahalrama Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X1, Kavling 1 & 2Jakarta 12950, sebagaimana dapat dibuktikan dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan terakhir yang dilakukanpada tanggal 21 Juni 2002 di kantor perwakilan Perseroan di Jakarta(vide Bukti P4).

untuk melakukan RUPS tahunan..

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UUPT yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

Pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemohon mengirimkan surat kepadaTermohon untuk meminta diadakannya RUPS dengan agenda (Terlampirsebagai bukti P6) : Membahas mengenai peminjaman dari PT.

Bahwa berdasarkan paal 19, pasal 20 dan pasal 21 Angaran DasarTermohon, penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan cara :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS.2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimpaling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, dan dalam keadaanmendesak jangka wakiu tersebut dapat dipersingkat menjadi palinglambat 7 hari.3.

Memerintahkan agar Direktur dan Komisaris untuk hadir dalam RUPS ;5.

Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua) bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANY SEMESTA LESTARI 3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

ke 3 (tiga)sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS tersebut danpermohonan pemohon diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPayakumbuh pada tanggal 29 Desember 2015, didaftarkan dalamRegister perkara perdata permohonan dibawah Nomor105/Pdt.P/2015/PN.Pyh.

Cany Semesta Lestari, Beralamat, Jl.SyehArrasuli No.79, RT.002, RW.003, Kel.Aur Tajungkang TangahSawah, Kec.Guguak Panjang Bukittinggi ;Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktSerta membuat Penetapan sebagai berikut :1.2,Mengabulkan Permohonan Pemohon ;Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT.

Cany Semesta Lestari (vide bukti P1); Bahwa Pemohon mengirim surat kepada Komisaris Utama tertanggal28 Oktober 2015 yang isinya sama dengan surat yang ditujukankepada Direktur Utama yaitu agar dapat mengadakan RUPS PT.

Pemohon adalah berkenandengan Permohonan penetapan Kuorum RUPS ke3 (tiga) sebagaimanaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasHalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktPasal 88 ayat (1) jo.

Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danHalaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.Bktberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANYSEMESTA LESTARI3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

RUPS LuarBiasa PT.

nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali olen RUPS;Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (7) jo.

RUPS bersangkutan kami tolak) dengan agenda pengangkatankembali dewan komisaris dan anggota direktur perseroan ;Bahwa, RUPS PT Senabangun Anekapertiwi tersebut juga dihadiri olehChan Choon Hoong serta Dr.

tanggal 5September 2016, yang tercantum dalam Akta Berita Acara RUPS LuarBiasa PT.

Bahwa, Pasal 94 ayat (5) jo. ayat (6) dan Pasal 111 ayat (5) jo. ayat (6) UUPT mengatur pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlakuefektif saat sejak ditutupnya RUPS, kecuali RUPS menentukan lain.90.

dibuat olehDireturUtamatidakditerimadengan alasan telah menyalahgunakan wewenangdan keuangan perusahaan ;6 Bahwa permintaan Para Pemohon kepada Termohon I agar menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan telahdilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangHalaman3dari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.TglPerseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroanyang berbunyi :Pasal 79 ayat (2) UUPT : Penyelenggaraan RUPS

Dalamhal ini dengan adanya surat tercatat dan buktibuktipengiriman surat permintaan , Termohon I dan Termohon I seharusnyatelah melakukanpemanggilan RUPS selambatIambatnya hari Sabtu , tanggal23Pebruari 2013;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas , terbukti Termohon I danTermohon II telah lalai dan memiliki itikad tidak baik yaitu dengan tidakHalamanSdari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.Tgl12131415melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan Para Pemohonselaku pemegang saham, sebagaimana

ayat (2) , (3) Anggaran Dasarperseroan ;Bahwa oleh karena batas waktu pemanggilan yang seharusnya ditaatiTermohon I dan Termohon II telah terlewati sehingga Para Pemohon selakupemegang saham dapat kiranya diijinkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegalyang merupakan pengadilan negeri yang berwenang untuk memberikan ijinkepada Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan sertamenyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sendiri ;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan RUPS

;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat(2)memuat juga ketentuan mengenai :a Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran , dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpaterikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran

dasar dan/ataub Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS;16 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas , Para Pemohon mohon kiranyaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan agar mengeluarkanpenetapansebagai berikut :a Agenda rapat adalah pertanggungjawaban keuangan terhadapDireksi dan membentuk struktur organisasi yang baru yang dapatmenyelamatkan dan memajukan perseroan ;b Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang

Gugatan Erorr in Persona :RUPS sebagai salah satu organ perseroan yang mempunyaikewenangan yang tidak diberika kepada organ lainnya ( Pasal 1angka 4 UUPT), dimana sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPTkewenangan RUPS salah satnya adalah memberikan persetujuanatas perubahan Anggaran Dasar (AD), dimana persetujuanperubahan AD oleh RUPS dimaksud harus dinotarilkan oleh Direksisebagai pihak yang bertanggung jawab pnuh atas pengurusanBUMN (Pasal 5 ayat(1) dan Pasal 5 ayat(2) UU BUMN).Dengan adanya ketentuan

Eksepsi Diskualifikasi :a.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satu diantaranyaadalah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksisebagaimana diatur dalam pasal 94 dan Pasal 105 UUPT.Disamping itu, pengaturan mngenai hal yang sama juga

Semen Kupang (Persero) didasarkan kepadaKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan DewanKomisaris sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak RUPS yangberarti ketentuan kewenangan RUPS ini bersifat imperatif atauPutusanNomor : 111/Pdt/2015/PT.KPG. hal27memaksa (mandatory law). Oleh karena keputusan RUPS adalahmutlak maka keputusan perpanjangan sementara masa tugas untukPara Penggugat sebagai Direktur Umum dan Keuangan sertaKomisaris PT.

(lihat juga Pasal 10 ayat (1)RUPS No.5 Tahun 2010), Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangkawaktu 5 tahun (Pasal 10 ayat 3 = Pasal 10 ayat 10 RUPS No.5 Tahun2010), bila jabatan Direksi lowong, untuk sementara Perseroandiurus oleh Anggota Dewan Komisaris (Pasal 10 ayat (5) atau pihaklain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan dan wewenangyang sama, dandalam hal lowong karena berakhirnya masa jabatandan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksiyang terakhir masa jabatannya itu dapat

100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 10.225.100.000 X 1 % Rp 102.251.000; e Perubahan Modal dasar Rp 200.000.000.000, sbb : Rp 100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 199.000.000.000 X 1 % Rp 1.990.000.000; 4.3 Akta Pelaporan, pemberitahuan Pengesahan Kepada menteri Hukum dan HakAsasi manusia Rp17.500.000Jumlah Keseluruhan Rp 2.354.421.0005 Bahwatindakan tergugat telah nyata sebagai wujud itikad buruk yakni pada ketikadiadakannya RUPS

tahun 2010 tergugat tidak lagi menggunakan penggugatsebagai rekanan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama tahun 2006;6 Bahwa penggugat dalam perkara ini menuntut kepada tergugat untuk membayarhak penggugat sebagai notulen RUPS untuk tahun 2009 berupa uang sesuai denganketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 4 ayat 2 perjanjian kerja sama);7 Bahwa hak penggugat yang harus dibayarkan tergugat adalah didasarkan padapenambahan modal dasar Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) adalahsebesar

Sangatkontradiktif sehingga itikad buruk salah satu isi perjanjian karena sebabsebabtertentu perjanjian dapat dibatalkan; 3 Bahwa tergugat seyogyanya memahamai keberadaan PT.Bank Sulteng tahun 2009dimana penyertaan Modal Dasar Rp 100.000.000.000 ditingkatkan menjadi Rp200.000.000.000 adalah hasil RUPS Tahun 2009 adalah kesepakatan dan pengakuansetiap pemegang saham yang akan menyetor modalnya sesuai kemampuan masingmasing pemegang saham di daerah (nilai riel belum disetor);4 Bahwa dalil penggugat

didalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 dengan rincianpembuatan Akta Berita Acara RUPS Thn 2009 sebesar Rp 2.354.421.000, tidakrealistis dan tidak berdasar, oleh karena sesungguhnya penggugat telah melakukanpenghitungan dengan tergugat sesuai surat tanggal 09 Juli 2009 No.400 dan 401perihal penyampaian salinan salinan Akta dan Biaya Pembuatan Akta kepadatergugat yang harus mendapat persetujuan pemegang saham dan akan dibahas dalam5 Bahwa berselang tanggal 22 Oktober 2009 penggugat telah menerima

W26.AH.02.0911 perihal penegasan kembali tariff HonorariumPembuatan Akta Notaris, dari Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris PropinsiSulawesi Tengah, ditujukan kepada Para Notaris Se Sulawesi Tengah, tertanggal 18Pebruari 2010, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P8;Foto copy daftar hadir rapat unum pemegang saham (RUPS) tahunan, tahun buku2008 PT. Bank SULTENG.

saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UU PT No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (5) :Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7) :Dewan

No.40/2007 adalah sebagai berikut :Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;Bahwa Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) UU PT.

No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;Ayat (4) :RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan perseroan ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwaterdapat faktafakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti suratyakni sebagai berikut :Bukti P10 : Surat No. 085/D/DIR/VV2007 tertanggal 27 Juni 2007, suratdari pengurus PT Bina Arta

kepadaKomisaris PT Bina Arta Swadaya (Perseroan) tentang: permintaan untukmengadakan RUPS membuktikan bahwa Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT.

No.40/2007 telah terpenuhi ;Bahwa kemudian berdasarkan Bukti P12 : Surat No.086/A/KOM/VII/2007tertanggal 23 Juli 2007 tentang: tanggapan Komisaris kepada YayasanBina Swadaya atas Bukti Pll, surat tertanggal 13 Juli 2007; tentang:undangan pertemuan pemegang saham, bukan RUPS; yang berartipenolakan dari Komisaris perseroan untuk menyelenggarakan RUPS, danhal ini berarti Pasal 80 ayat (1) UU PT. No.40/2007 telah terpenuhi ;Hal. 9 dari 14 hal. Put.

Berbagai rencana kerja maupun alokasianggaran TERMOHON tidak pernah terlebih dahulu meminta masukan dariPEMOHON, bahkan tidak pernah diadakan RUPS maupun disampaikan dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;5 Bahwa adalah hak PEMOHON untuk mengetahui kondisi serta arah tujuanTERMOHON.

Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh TERMOHONsebagaimana terbukti dalam ketentuan Pasal 78 UU PT:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan, harusdiajukan semuadokumen darilaporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ;33.

Namun senyatanya RUPS tidak pernahdiadakan ;Hal 8 dari 35 halaman, penetapan pencabuatn perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS34.

RUPS PERTAMA dan RUPS tahunan telah melewati batas masa waktuyang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dimana RUPS Pertama seyogyanya dilangsungkanpada 31 Juni 2016 dan RUPS Tahunan yang seyogyanya dilangsungkanpada tanggal 31 Desember 2016, namun sampai saat ini RUPS belumdiadakan oleh TERMOHON ;AO. Bahwa TERMOHON telah melanggar prinsipprinsip tata kelolaperusahaan, sebagaimana diindikasikan dari :a. TERMOHON selalu menutup diri (Not Transparent).

, baik itu RUPS pertama (VidePasal 13 Ayat (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)maupun RUPS tahunan atau RUPS lainnya (Vide Pasal 78 Ayat (1) UndangundangNo 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum belum pernah diadakannya RUPS,maka mutatis mutandis diketahui bahwa PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesiajuga belum pernah melaporkan seluruh kegiatan usahanya, baik itu mengenai neracakeuangan, kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan tanggungjawab

rapat kecuali disetujuiRUPS serta pemberitahuan bahwa bahan RUPS tersedia di kantorperseroan dan wajib diberikan perseroan kepada peserta RUPS dengandemikian RUPSLB dilakukan menyimpang dari Pasal 69 UndangUndangPerseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 Jo.

Halhal lain yang dianggap perlu dalam rapat;Menimbang dari kenyataan di atas maka RUPS Luar Biasa yangdilakukan pada tanggal 26 September 2007 tidak sesuai denganketentuan Pasal 75 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, dengandemikian para Tergugat/para Pembanding/sekarang Pemohon KasasiHal. 10 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukumnya baik dari segi prosedur maupun mata acara RUPS;.

Judex Facti telah salah membuat penilaian sehubungan dengan bukti P.2atau T.l.ll.7 yang meminta RUPS LB mengenai laporan neraca pertriwulan dengan menerapkan ketentuan hukum Pasal 13 Akta PendirianPT. Karya Sinta Marito jo. Pasal 66 s/d 69 UndangUndang No. 40 Tahun2007 jo.

,sehingga Penggugat dalam posisi lemah diantara para peserta RUPS LBtersebut secara teroaksa mau menandatangani buktibukti di atas;. Majelis Hakim telah salah menilai kKedudukan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya (Ny.

Penilaian Majelis Hakim tersebutsangat tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya karena jarak untukdilakukannya RUPS LB waktunya cukup lama yaitu= antarapemberitahuan rapat RUPS LB tanggal 4 September 2007 denganpelaksanaan rapat pada tanggal 26 September 2007 ada jarak waktu 23hari, sehingga apabila Penggugat/Terbanding/sekarang TermohonHal. 15 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010Kasasi dan isterinya (Ny.

, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;8.

Tato, Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tahunan PT.

Tatodan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa dengan tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Tato, serta menolak untuk memberikan salinan resmi LaporanKeuangan Tahunan, Dokumen Keuangan PT. Tato dan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Tato dan RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.