Ditemukan 609 data
124 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sjamsuarni Sjam, serta Surat Kuasa tertanggal 1 Mei1993 (Bukti PK Novum 2) dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanahtertanggal 11 April 1994 (Vide Bukti T.Ll10) dari Pemohon PeninjauanKembali ;Adanya pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.1.
322 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;b Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut;d Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e Apabila antara pihakpihak yang sarna mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
37 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
buktiyang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu ;Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat suratbukti yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dapatdituntut atau lebih dari pada yang dituntut ;Apabila mengenai suatu bagian~ dari tuntutan belumdiputus tanpa pertimbangan sebabsebabnya ;Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu halyang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yangsama atau sama tingkatnya
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila mengenai pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atau dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruhan yang nyataDalam perkara a quo, maka alasan dari permohonan PeninjauanKembali , Il, Ill mengajukan Permohonan Peninjaun Kembali yaitu:1.
159 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
JudicialReview atau Toetsingsrechts adalah Hak menguji = materiilPerundangundangan untuk menilai apakah peraturanperundangundangan yang tingkatnya di bawah undangundangbertentangan atau tidak dengan undangundang.
26 — 5
di Whats App tersebut seperti orang yang bermesraan danfotofoto mesra Pemohon dengan Orang Ke Tiga; Bahwa pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkanada orang ketiga bernama Orang Ke Tiga, permasalahan bermula di tahun2017, Termohon, Pemohon ,ibu Pemohon paman Pemohon dan Orang KeTiga Samasama melaksanakan umrah, dimana Termohon satu kamardengan ibu Pemohon sedangkan Pemohon satu kamar Paman Pemohon,Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bjm hal 31 dari 50 Halpemohon dan Orang Ke Tiga dan tingkatnya
274 — 567 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan hukum Pemerintah Republik Indonesia in casu KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Ngada, dengan tugas pokok dan fungsiutama mengelola administrasi pertanahan dipersamakan dengan orangper orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah;Bahwa sebelum berlakunya UUPA pengaturan tentang tanah di wilayahRepublik Indonesia mengacu pada hukum barat sebagaimana tertuangdalam buku kedua KUHP, dimana Negara adalah pemilik (domein) atastanah yang sama tingkatnya/sejajar dengan orang per orang
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 72 P/HUM/Th.2014khususnya para pengusaha yang tergabung dalam APINDO KabupatenBandung dan APINDO Kota Cimahi.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohonmohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonankeberatan dan memutuskan sebagai berikut:1.2.3.4.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan keputusan a quo tidak sah karena bertentangan denganperaturan perundangundangan yang tingkatnya lebih tinggi;Memerintahkan kepada Termohon untuk
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendahuluan: setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; terhadap pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya,telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; di dalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata;ll. NOVUM:1.
105 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
tujuan pembangunan PLTATONSEA tersebut, maka hal tersebut sekaligus telah membantah danmenggugurkan semua dalildalil dari pihak Penggugat (Pangemanan Nelwan,Hendrik Meinder Nelwan, Jantje Nelwan Korompis) dan pertimbangan hukum &amar putusan dari Judex Facti /Judex Juris dalam putusanputusan tersebut diatas;Alasan Keberatan:Adanya Putusan Pengadilan Yang Saling Bertentangan;(Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
SehinggaPemohon mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil kepadaMahkamah Agung agar Peraturan Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 36dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, TentangPencalonan Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diuji keabsahannya berdasarkanperaturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Halaman
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan yang nyata.Alasanalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UndangUndangtentang Mahkamah Agung di atas tidak bersifat kumulatif.
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Bandung Nomor 84/G/2012/PTUNBDG tanggal 18 April2013yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnyamemeriksa serta memutus sendiri perkaranya dengan amar menyatakangugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;Adanya Antara PihakPihak Yang Sama Mengenai Suatu Soal YangSama, Atas Dasar Yang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama AtauSama Tingkatnya Telah Diberikan Putusan Bertentangan DenganYang Lain
Pengadilan Yang Sama, dalam hal ini perkara diadili di PTUNBandung dan putusan sudah diputus sama tingkatnya, yaituPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan Kasasi NomorHalaman 33 dari 87 halaman. Putusan Nomor 98 PK/TUN/2015333 K/TUN/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dan Putusan KasasiNomor 221 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014; dan5.
606 — 445 — Berkekuatan Hukum Tetap
/V/2012dengan peraturan perundangundangan yang tingkatnya lebihtinggi.Bahwa terkait dengan Posita nomor 7 PEMOHON (seharusnya positanomor 8, karena pemohon tidak akurat), halaman 4, huruf c,PEMOHON membantah bahwa Rumusan Pasal 25 angka 1Keputusan Rektor No. 168/KEP./REK./V/2012 yakni "mahasiswa wajibmelakukan registrasi (RM) setiap semester untuk mempertahankanstatusnya sebagai mahasiswa UKSW" dipahami sebagai mahasiswamelakukan registrasi selama tri semester.
55 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain (vide Pasal 67Huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009):1.
191 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh Pengadilan Yang Sama Atau Sama Tingkatnya;a. Pasal 67 huruf (e) UU MA juga mensyaratkan bahwa putusan yangsaling bertentangan tersebut dijatunkan oleh pengadilan yang samaatau sama tingkatnya, baik oleh pengadilan yang berada dalamlingkungan peradilan yang sama atau oleh pengadilan yang beradadalam lingkungan peradilan yang berbeda;b.
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;b.
200 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 2 ayat (2) Perma HUM (vide Bukti P11) menegaskanbahwa batu uji dalam proses pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang adalah peraturanperundangundangan yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkandengan objek yang diuji:10. Dalam perkara a quo, Objek Permohonan adalah peraturanmenteri yang ditetapkan oleh menteri yang merupakan pembantuPresiden. Dengan demikian, secara hierarkis, peraturan menteriberada di bawah peraturan presiden, peraturan pemerintah danundangundang;11.
18 — 2
Maka Pasal 132 KHI,Pasal 73 Ayat (1) UU No. 07 Tahun 1989 merupakan ketentuan khusus untukperceraian, ketentuan lebih tinggi tingkatnya dari ketentuan Pasal 118 ayat (1)juncto Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tig. Pelaksanaan UU No.1Tahun 1974 ttg.
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut;d apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e apabila antara pihakpihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya