Ditemukan 609 data
154 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
JudicialReview atau Toetsingsrechts adalah Hak menguji = materiilPerundangundangan untuk menilai apakah peraturanperundangundangan yang tingkatnya di bawah undangundangbertentangan atau tidak dengan undangundang.
105 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpinak yang sama oleh pengadilan yang samaatau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangansatu sama lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;2.
120 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai sesuatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain;f. Apabila dalam suatu keputusan terdapat suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Hal. 14 dari 38 Hal. Put.
DANA MAHENDRA, SH
Terdakwa:
MUH ARMAWADDIN Als ADI Bin LA AOWU
48 — 25
Sabtu tanggal 28Juli 2018, pukul 10.30 WIB; Bahwa pada saat kejadian saksi sedang makan di ruang makan rumahTerdakwa bersama teman saksi dan kakaknya perempuan, dan pada saatlagi makan tersebut Saski mendengar keributan ada ngomelngomel; Bahwa mendengar keributan tersebut, saksi diajak temannya kesebelah untuk menarik ibunya pulang, kemudian saksi keluar rumah kesebelah; Bahwa saksi ke rumah sebelah lewat pintu depan, waktu saksi keluarsemua Sudah ke rumah tetangga; Bahwa rumah teman saksi ada tingkatnya
72 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatusoal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilanyang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusanyang bertentangan satu dengan yang lain;6.
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan yang nyata.Alasanalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UndangUndangtentang Mahkamah Agung di atas tidak bersifat kumulatif.
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
SehinggaPemohon mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil kepadaMahkamah Agung agar Peraturan Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 36dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, TentangPencalonan Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diuji keabsahannya berdasarkanperaturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Halaman
78 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut putusan Judex Juris a quobertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap dan lebih dahulu terbit, dimana:a.Putusan Judex Juris a quo bertentangan dengan beberapa putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan lebih dahuluterbit serta tingkatnya sama;Pihaknya adalah samasama William Chandra (in casu PemohonPeninjauan Kembali) sebagai pemegang hak tanah bekas HakPakai Nomor 34/HP/1963 maupun Hak Pakai Nomor 36/HP/1963;Yang
24 — 5
di Whats App tersebut seperti orang yang bermesraan danfotofoto mesra Pemohon dengan Orang Ke Tiga; Bahwa pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkanada orang ketiga bernama Orang Ke Tiga, permasalahan bermula di tahun2017, Termohon, Pemohon ,ibu Pemohon paman Pemohon dan Orang KeTiga Samasama melaksanakan umrah, dimana Termohon satu kamardengan ibu Pemohon sedangkan Pemohon satu kamar Paman Pemohon,Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bjm hal 31 dari 50 Halpemohon dan Orang Ke Tiga dan tingkatnya
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 72 P/HUM/Th.2014khususnya para pengusaha yang tergabung dalam APINDO KabupatenBandung dan APINDO Kota Cimahi.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohonmohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonankeberatan dan memutuskan sebagai berikut:1.2.3.4.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan keputusan a quo tidak sah karena bertentangan denganperaturan perundangundangan yang tingkatnya lebih tinggi;Memerintahkan kepada Termohon untuk
267 — 562 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan hukum Pemerintah Republik Indonesia in casu KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Ngada, dengan tugas pokok dan fungsiutama mengelola administrasi pertanahan dipersamakan dengan orangper orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah;Bahwa sebelum berlakunya UUPA pengaturan tentang tanah di wilayahRepublik Indonesia mengacu pada hukum barat sebagaimana tertuangdalam buku kedua KUHP, dimana Negara adalah pemilik (domein) atastanah yang sama tingkatnya/sejajar dengan orang per orang
183 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh Pengadilan Yang Sama Atau Sama Tingkatnya;a. Pasal 67 huruf (e) UU MA juga mensyaratkan bahwa putusan yangsaling bertentangan tersebut dijatunkan oleh pengadilan yang samaatau sama tingkatnya, baik oleh pengadilan yang berada dalamlingkungan peradilan yang sama atau oleh pengadilan yang beradadalam lingkungan peradilan yang berbeda;b.
596 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
/V/2012dengan peraturan perundangundangan yang tingkatnya lebihtinggi.Bahwa terkait dengan Posita nomor 7 PEMOHON (seharusnya positanomor 8, karena pemohon tidak akurat), halaman 4, huruf c,PEMOHON membantah bahwa Rumusan Pasal 25 angka 1Keputusan Rektor No. 168/KEP./REK./V/2012 yakni "mahasiswa wajibmelakukan registrasi (RM) setiap semester untuk mempertahankanstatusnya sebagai mahasiswa UKSW" dipahami sebagai mahasiswamelakukan registrasi selama tri semester.
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Bandung Nomor 84/G/2012/PTUNBDG tanggal 18 April2013yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnyamemeriksa serta memutus sendiri perkaranya dengan amar menyatakangugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;Adanya Antara PihakPihak Yang Sama Mengenai Suatu Soal YangSama, Atas Dasar Yang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama AtauSama Tingkatnya Telah Diberikan Putusan Bertentangan DenganYang Lain
Pengadilan Yang Sama, dalam hal ini perkara diadili di PTUNBandung dan putusan sudah diputus sama tingkatnya, yaituPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan Kasasi NomorHalaman 33 dari 87 halaman. Putusan Nomor 98 PK/TUN/2015333 K/TUN/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dan Putusan KasasiNomor 221 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014; dan5.
51 — 13
Menimbang, bahwa sedangkan untuk sanksi administratif adalahsanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuanundangundang yang bersifat administrasif sebagaimana pembelaan/pledoiPenasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwamelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perijinan danProduksi Minuman Beralkohol;ae Menimbang, bahwa berdasarkan hirarki/tata urutan perundangundangan, sesuai dengan azas /ex superior derogat legi inferior artinyahukum yang urutan atau tingkatnya
54 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain (vide Pasal 67Huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009):1.
102 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 181 PK/Pdt/2016sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;. Bahwa adanya pertentangan putusan Pengadilan yang PemohonPeninjauan Kembali maksud adalah pertentangan antara PutusanPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 94/Pdt.G/2010/PN Bjm, tanggal2 Maret 2011 (bukti P1a) dengan Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 409/PDT.G/2010/PN JKT.PST, tanggal 15 Agustus 2011perkara a quo;.
163 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pinakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;Halaman 26 dari 46 hal. Put. Nomor 756 PK/Pdt/2016f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;Dasar Permohonan Peninjauan Kembali I: Novum/Bukti Baru Yang Menentukan2.
Terbanding/Penggugat : HJ. LANI MEILANI, SE. M.M.
Turut Terbanding/Tergugat II : DRS. H. KISWAYA, M.Pd
65 — 37
Perkara No. 35/Pdt.Bth/2019/PN.Tsm jo Bukti P.16, P3, P4dalam Perkara No. 35/Pdt.Bth/2019/PN.Tsm, jo Bukti P.16, P3, P4 dalamPerkara No. 3100/K/Pdt/2018 tanggal 13 Desember 2018 adalah sama persisidentik serta telah dipertimbangkan dalam Putusan No. 3100/K/2018 tanggal 13Desember 2018, dan secara hukum tidak bisa dan tidak boleh ditafsirkan atauhalaman 26 dari 40 putusan Nomor 203/PDT/2020/PT BDGdiberikan penilaian lain apalagi oleh Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PN.Tsm tanggal18 Februari 2020 yang tingkatnya
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;b.